Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 24

IPC TPK Catat Pertumbuhan 8%, Arus Petikemas Tembus 2,17 Juta TEUs hingga Juli 2026

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. IPC TPK

Jakarta (The Indonesian News) – Kinerja operasional IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) terus menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2026, arus peti kemas secara kumulatif tercatat mencapai 2.171.202 TEUs, atau tumbuh 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka 2.009.185 TEUs, Selasa, 11 Agustus 2026.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan konsistensi IPC TPK dalam mengoptimalkan layanan serta meningkatkan efisiensi operasional di seluruh wilayah kerja terminal. Peningkatan kinerja juga menjadi indikator positif atas upaya perusahaan dalam menjaga kelancaran arus logistik dan memperkuat pelayanan kepada para pengguna jasa.

“Capaian positif ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan IPC TPK dalam menjaga operational excellence serta memperkuat sinergi dengan para pengguna jasa,” ujar Daniel Setiawan, Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK.

Tren pertumbuhan tersebut semakin terlihat pada kinerja Juli 2026. Pada bulan tersebut, arus peti kemas tercatat sebesar 353.465 TEUs, meningkat 13,7% secara year-on-year dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 310.846 TEUs.

Pertumbuhan arus peti kemas pada Juli 2026 ditopang oleh peningkatan kinerja di sejumlah terminal. Terminal Teluk Bayur mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 30,8%, diikuti Terminal Panjang sebesar 29,1%, Terminal Tanjung Priok sebesar 15,2%, dan Terminal Jambi sebesar 6%.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya IPC TPK dalam mengintegrasikan proses operasional dan meningkatkan efisiensi sistem kepelabuhanan di seluruh terminal. Perusahaan terus mendorong akselerasi pelayanan bongkar muat sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan layanan yang efektif dan andal bagi pengguna jasa.

Langkah tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional sekaligus memperkuat daya saing logistik Indonesia di tengah kebutuhan akan layanan kepelabuhanan yang semakin efisien dan adaptif.

“Kami berharap pencapaian ini dapat terus menjadi pemicu semangat bagi seluruh tim IPC TPK untuk konsisten menjaga kualitas layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan tren kinerja positif,” tutup Daniel.

Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Maksimal Karhutla Akibat El Nino

Penulis
Redaksi
-
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (10/08/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemantauan titik api, penyiapan operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pengerahan helikopter dan pesawat untuk mendukung proses pemadaman.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (10/08/2026). Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah terus memantau karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Dalam rangka atau dari masa El Nino ini, masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” ujar Mensesneg.

Menurut Mensesneg, perhatian pemerintah antara lain tertuju pada kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhut, beserta dengan seluruh jajaran dan Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas,” ungkap Mensesneg.

Selain mengintensifkan penanganan di lapangan, pemerintah turut menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla. Mensesneg menyampaikan bahwa pemerintah pada Senin pagi telah menggelar rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna merancang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC sangat bergantung pada kondisi teknis sehingga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah. Pemerintah tetap memantau setiap perkembangan serta mengoordinasikan kesiapan berbagai sarana pendukung, termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla.

“Kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam, hari ini semua kami koordinasikan,” katanya.

Di samping langkah penanganan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang sangat kering saat ini dinilai membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap munculnya percikan api yang dapat berkembang menjadi kebakaran tidak terkendali.

“Sambil juga tentunya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali,” pungkasnya.

Abdul Muhari Resmi Jabat Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Penulis
Farid Ismullah
-
Pengambilan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil Dr. Abdul Muhari (Pertama Kiri) sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB dipimpin oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Pertama Kanan) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).

Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T. sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin, 10 Agustus 2026.

Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/TPA Tahun 2026 tanggal 24 Juli 2026. Jabatan tersebut menempatkan Abdul Muhari pada posisi strategis dalam memperkuat kebijakan dan program pencegahan serta pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Dalam prosesi pengambilan sumpah, Abdul Muhari menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah jabatan dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ujar Abdul Muhari saat mengucapkan sumpah jabatan.

Deputi Termuda di BNPB

Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB juga menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan kelembagaan BNPB. Pria kelahiran Bukittinggi, 3 Januari 1979, tersebut tercatat sebagai salah satu deputi termuda dalam sejarah BNPB sejak lembaga tersebut berdiri pada 2008.

Perjalanan akademik dan profesional Abdul Muhari memiliki keterkaitan erat dengan bidang kebencanaan, khususnya tsunami. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Oseanografi di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan pendidikan magister Teknik Sipil di perguruan tinggi yang sama. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Tohoku University, Jepang, hingga mengantarkannya menjadi salah satu ahli tsunami di Indonesia.

Sebelum bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhatiannya terhadap mitigasi bencana berbasis ekologi, khususnya pemanfaatan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami, kemudian mempertemukannya dengan Kepala BNPB periode 2019–2021, almarhum Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo.

Riset Abdul Muhari mengenai peran ekosistem mangrove sebagai pelindung alami dalam meredam dampak tsunami, termasuk pembelajaran dari tsunami Selat Sunda 2018, menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Doni Monardo. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep mitigasi berbasis ekologi yang saat itu terus didorong BNPB melalui pesan “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”.

Setelah bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari mendapat peran dalam penguatan pengurangan risiko bencana, khususnya pada aspek mitigasi dan sistem peringatan dini. Fokusnya tidak hanya pada pengembangan instrumen peringatan dini, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan merespons informasi peringatan secara tepat.

Baginya, keberadaan sistem peringatan dini tidak akan optimal tanpa dibarengi kapasitas masyarakat untuk memahami dan menindaklanjuti informasi tersebut. Edukasi dan literasi kebencanaan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi ancaman bencana.

Salah satu penguatan kapasitas masyarakat yang pernah dilakukan Abdul Muhari berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di Jepang diterapkan kepada masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.

Dalam pendekatannya terhadap pengurangan risiko bencana, Abdul Muhari mengenalkan tiga karakter respons masyarakat, yaitu _self help, mutual help,_ dan _official help._ _Self help_ menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengenali tanda bahaya secara mandiri dan mengikuti arahan evakuasi. _Mutual help_ merujuk pada masyarakat yang mengambil keputusan penyelamatan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan kelompok. Sementara _official help_ menggambarkan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi atau pendampingan khusus dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan diri.

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pemahaman mengenai jalur evakuasi. Abdul Muhari mendorong masyarakat untuk mengenali jalur menuju tempat evakuasi sementara (TES) berdasarkan lingkungan dan aktivitas keseharian. Menurutnya, jalur evakuasi yang paling mudah dikenali masyarakat dalam kondisi panik adalah jalur yang telah familiar dalam kehidupan sehari-hari.

Membangun Kepercayaan Diri Masyarakat Pascagempa Maluku

Pengalaman Abdul Muhari dalam penguatan kapasitas masyarakat juga terlihat saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Ambon dan sejumlah wilayah di Provinsi Maluku pada September 2019.

Saat itu, Abdul Muhari mendapat penugasan untuk membantu membangun kembali kepercayaan diri masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam memahami informasi kegempaan dan instrumen pencatat aktivitas gempa bumi. Upaya tersebut dilakukan setelah bencana menyebabkan 41 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka.

Edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan secara perlahan membantu masyarakat memahami karakteristik gempa bumi dan informasi kegempaan. Pemahaman tersebut menjadi modal penting untuk mengurangi kecemasan sekaligus mendorong masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara lebih tenang dan terukur.

Seiring perjalanan kariernya di BNPB, Abdul Muhari kemudian dipercaya menjadi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Dalam posisi tersebut, ia berperan dalam memperkuat sistem informasi kebencanaan, termasuk pemutakhiran dan validasi data sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan penanggulangan bencana.

Selain mengelola informasi kebencanaan, Abdul Muhari juga aktif menyampaikan perkembangan situasi bencana kepada publik. Komunikasi dengan media menjadi bagian penting dari tugasnya untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, amanah sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB berada di pundaknya. Tugas tersebut membawa pengalaman panjang Abdul Muhari dalam bidang mitigasi, peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan data, serta komunikasi kebencanaan ke dalam ruang lingkup kerja yang lebih luas.

Kedeputian Bidang Pencegahan memiliki peran penting dalam mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana.

Penguatan aspek pencegahan diharapkan dapat menekan potensi dampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan risiko dapat dikenali, dikurangi, dan dikelola sejak sebelum bencana.

Dengan pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan, BNPB terus memperkuat kapasitas kelembagaan untuk menjalankan mandat penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Panglima TNI Imbau Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Informasi yang Belum Terverifikasi

Penulis
Farid Ismullah
-
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para Kepala Staf Angkatan menghadiri Raker dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang berlangsung secara tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto: Puspen TNI).

Menko Polkam: Pemerintah Perkuat Langkah Penanganan Karhutla di Tengah Ancaman El Nino

Penulis
Farid Ismullah
-
Menko Polkam Djamari Chaniago dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto: Humas Kemenko Polkam RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca ekstrem dan ancaman El Niño. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko serta memperluas potensi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.

“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago dalam konferensi pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Rapat koordinasi digelar secara hibrida. Hadir secara tatap muka Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi Kemenko Polkam. Sementara itu, secara daring hadir gubernur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya.

Menko Djamari mengatakan, pemerintah terus mengerahkan berbagai sumber daya melalui operasi udara dan darat untuk mengendalikan sekaligus mencegah meluasnya karhutla. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, sekitar 10 hingga 15 pesawat bersayap tetap (fixed wing) juga disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Operasi udara sebetulnya sangat efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu harus ada awan hujan,” kata Menko Djamari.

Menurutnya, operasi modifikasi cuaca (OMC) hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Berdasarkan prakiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari ke depan hingga sekitar 18 Agustus. Pemerintah terus memantau perkembangan cuaca agar setiap peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk melakukan penyemaian awan di wilayah yang membutuhkan.

“Selama awan hujan tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Karena itu, perubahan cuaca sedikit apa pun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan harus segera kita manfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca,” kata Menko Polkam.

Selain operasi udara, penanganan karhutla melalui operasi darat terus diperkuat, terutama karena ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah mulai berkurang akibat musim kemarau. Pemerintah menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan serta mengembangkan sumber air alternatif, seperti pembuatan sumur di wilayah rawan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan air dalam penanganan titik api.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut terus dipantau secara ketat, sementara pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi kebakaran.

Di luar enam provinsi tersebut, pemerintah tetap memantau titik-titik kebakaran di sejumlah wilayah lain. Beberapa kejadian kebakaran di kawasan pegunungan, antara lain Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan kawasan sekitar Rinjani, telah ditangani. Penanganan kebakaran di Bromo menunjukkan perkembangan signifikan dengan menyisakan satu titik api yang masih dalam pemantauan, sedangkan kebakaran di Gunung Gede Pangrango dan kawasan sekitar Rinjani telah berhasil ditangani.

“Ada yang di luar ini, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, kemudian tinggal satu titik api saja. Di Gunung Gede Pangrango, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai,” kata Menko Djamari.

Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla perlu semakin diwaspadai seiring meningkatnya potensi El Niño. Fenomena tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang, kondisi semakin kering, dan risiko terjadinya kebakaran meningkat.

“El Niño terkuat itu adalah suatu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi, cuaca ini juga sangat menentukan keberhasilan upaya kita,” kata Menko Djamari.

Selain kawasan hutan dan lahan, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Kondisi TPA yang kering berpotensi memicu kebakaran dan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar kawasan TPA terus dibasahi sebagai langkah pencegahan. Apabila terjadi kebakaran, penanganan harus dilakukan secara cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta. Pertama, penanganan karhutla harus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak berkembang hingga mencapai kondisi darurat.

Kedua, seluruh unsur diminta semakin memperkuat sinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Para gubernur sebagai pimpinan di daerah diminta memperkuat kerja sama antarunsur di wilayahnya, termasuk Forkopimda dan unsur masyarakat, sehingga setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif.

Ketiga, Menko Polkam menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan diminta melakukan penegakan hukum dan menindak para pelaku apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.

Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, Forkopimda, serta berbagai unsur masyarakat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan efektif.

“Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu badan pun. Kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat,” tegas Menko Djamari.

Dengan dukungan dan sinergi seluruh unsur terkait, pemerintah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat terus diperkuat sehingga potensi meluasnya kebakaran serta dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.

BNPB: Karhutla TNBTS Jadi Perhatian

Penulis
Farid Ismullah
-
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Kedua Kanan) usai menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla di Gedung Kemenko Polhukam Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB)

Jakarta (The Indonesian News) –Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Rapat koordinasi turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Polri, dan TNI. Rakor membahas perkembangan penanganan karhutla di sejumlah wilayah sekaligus memperkuat langkah antisipasi menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.

Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko tinggi karhutla meluas terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan pemantauan, pencegahan dan kesiapsiagaan, khususnya di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas tercatat sekitar 48.889,69 hektare. Luasan terbesar berada di Kalimantan Barat sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare, Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare, Sumatera Selatan 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.

Dalam rakor, pemerintah menekankan penguatan operasi satgas darat sebagai ujung tombak utama penanganan karhutla. Hal ini dilakukan mengingat pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan dan diperkirakan belum dapat berjalan optimal hingga akhir Agustus.

“Operasi udara sifatnya membantu. Ketika tidak ada awan hujan, OMC tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, operasi darat menjadi sangat penting, terutama untuk memastikan api di lahan gambut benar-benar padam,” ujar Kepala BNPB.

BNPB telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas dan terus menyiagakan pesawat untuk melakukan penyemaian ketika kondisi awan memungkinkan. Setiap terdapat pertumbuhan awan yang memenuhi kondisi untuk OMC, operasi akan segera dilaksanakan.

Operasi udara tetap disiagakan sebagai kekuatan pendukung operasi darat. Saat ini telah tergelar 35 unit armada yang terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC. BNPB juga mengupayakan penambahan delapan unit helikopter water bombing untuk memperkuat operasi penanganan karhutla.

“Water bombing merupakan dukungan terhadap operasi darat. Terutama di lahan gambut, setelah dilakukan pemboman air, pasukan darat tetap harus melakukan penyisiran dan pemadaman untuk memastikan api benar-benar padam,” jelas Kepala BNPB.

Karhutla TNBTS Jadi Perhatian

Selain penanganan di enam provinsi prioritas, pemerintah juga membahas perkembangan karhutla di sejumlah wilayah lain, termasuk kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

Karhutla di kawasan TNBTS mulai terjadi pada Senin (3/8). Berdasarkan laporan terbaru yang diterima BNPB pada Senin (10/8), luas area terdampak kebakaran mencapai sekitar 742,70 hektare. Data tersebut masih berkembang dan dalam proses pendataan ulang.

Dari 34 titik kebakaran yang sebelumnya terpantau, penanganan terus dilakukan oleh tim gabungan. Perkembangan terakhir menunjukkan tidak terpantau titik api di wilayah P30 dan Dingklik, sementara tim gabungan masih melanjutkan penanganan darat di wilayah Ranupani.

Penanganan dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara. Operasi water bombing pada Senin (10/8) telah dilaksanakan sebanyak 9 rit dengan total 24.000 liter air untuk mendukung pemadaman di kawasan terdampak. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk memastikan api dapat dikendalikan serta mencegah munculnya kembali titik api.

“Kita tidak hanya mengejar api padam, tetapi juga memastikan api benar-benar padam dan tidak muncul kembali. Setelah pemadaman, pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi aman sebelum kawasan kembali dibuka,” ujar Kepala BNPB.

Kawasan TNBTS masih ditutup sementara sebagai langkah pencegahan sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman. Pemantauan akan terus dilakukan setelah pemadaman untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Karhutla di kawasan TNBTS menjadi perhatian karena berada di kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan pengendalian api, pencegahan perluasan area terbakar, serta perlindungan terhadap kawasan sekitar.

Penguatan Satgas Darat di Enam Provinsi Prioritas

Penguatan satgas darat terus dilakukan di enam provinsi prioritas. Di Riau, sebanyak 17.854 personel gabungan telah dikerahkan untuk operasi pemadaman dan pendinginan. BNPB juga mendukung operasi satgas darat dengan tiga unit kendaraan operasional dan 100 unit alat komunikasi. Operasi udara didukung dua unit patroli udara dan lima helikopter water bombing.

Sumatera Selatan mengerahkan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan sebanyak 770 personel dengan 219 personel dalam status siaga.

BNPB akan memberikan dukungan tambahan secara terbatas sesuai kemampuan pemerintah pusat, antara lain berupa selang panjang untuk menjangkau sumber air, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal, serta dukungan uang harian atau uang saku bagi personel yang bertugas langsung di lapangan.

Dukungan alat berat juga dapat diberikan untuk mendukung pelebaran kanal gambut, pembuatan embung maupun sodetan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pencegahan karhutla.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan kesiapan pasukan darat, sarana prasarana, serta mekanisme pengerahan sumber daya apabila terjadi kebakaran. Kesiapsiagaan tersebut penting mengingat operasi udara tidak dapat menjadi satu-satunya strategi penanganan, terutama ketika kondisi atmosfer tidak mendukung pelaksanaan OMC.

Waspadai Asap Lintas Batas dan Kualitas Udara

Rapat koordinasi juga membahas potensi dampak asap karhutla lintas batas negara. Peralihan musim menyebabkan angin dominan bergerak dari tenggara ke barat yang berpotensi membawa asap dari wilayah Indonesia menuju Malaysia.

Berdasarkan pantauan citra satelit, asap terpantau menyeberang ke wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6–9 Agustus 2026.

Dari sisi kualitas udara, pada 9 Agustus 2026 sejumlah wilayah menunjukkan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat. Nilai AQI tertinggi tercatat di Kota Pontianak sebesar 193. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan balita.

Perkuat Pencegahan dan Penegakan Hukum

Pemerintah juga menyoroti masih adanya regulasi daerah yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan metode membakar. Dalam rakor dibahas langkah penertiban regulasi tersebut agar tidak menjadi celah bagi praktik pembakaran lahan, terutama dalam kondisi cuaca yang semakin kering dan risiko karhutla yang meningkat.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran terus diperkuat. Pencegahan menjadi bagian penting dalam strategi penanganan karena sebagian kejadian karhutla masih berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan menggunakan api.

“Kita belajar dari kejadian tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, jangan menunggu kebakaran meluas. Kesiapsiagaan harus diperkuat sejak sekarang melalui pencegahan, operasi darat, operasi udara, dan penegakan hukum,” pungkas Kepala BNPB.

BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi serta pengerahan sumber daya untuk menekan luasan karhutla.

“Masyarakat di wilayah rawan karhutla diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sumber api. Kondisi cuaca yang kering membuat api lebih mudah menyebar sehingga pencegahan sejak dini menjadi bagian penting dalam menekan risiko karhutla.” Tutup Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto.

HUT Kodaeral 2026: Perkuat Sinergitas, Kobarkan Semangat Mengabdi untuk Samudera Nusantara

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Penerangan Kodaeral

Surabaya (The Indonesian News) – Sebagai momentum untuk mengenang perjalanan Kodaeral sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut, puncak Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) Tahun 2026 digelar di Ballroom Phinisi 1 Hotel Claro Makassar, Senin (10/08).

Acara dihadiri Komandan Kodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., bersama Ketua Daerah Kodaeral V Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Sandya Ali Triswanto. Turut hadir Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., Ketua Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Kiki Denih Hendrata, serta para Dankodaeral I sampai XIV.

Dankodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.

“Perayaan HUT Kodaeral Tahun 2026 ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergitas, merawat warisan sejarah pertahanan maritim, serta mengobarkan semangat pengabdian seluruh prajurit bagi kejayaan Samudera Nusantara,” ujarnya.

Sementara itu Pangkoarmada RI dalam sambutannya menyampaikan dengan mengusung tema Kodaeral Bersama Rakyat, Mengawal Nusantara, Indonesia Maju, saya memandang tema ini sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab kita. Kekuatan pertahanan negara tidak dapat dibangun hanya oleh TNI, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh komponen bangsa.

“Kehadiran Kodaeral di tengah masyarakat harus mampu memberikan rasa aman, membangun komunikasi yang baik, serta ikut mendorong terciptanya stabilitas wilayah. Terlebih di kawasan Indonesia Timur yang memiliki wilayah perairan luas, kekayaan sumber daya alam, serta posisi yang strategis bagi kepentingan nasional,” ujarnya

Selain itu Pangkoarmada RI juga menekankan pentingnya kolaborasi, sinergitas, dan soliditas. TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat harus terus bersatu dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Prosesi pemotongan tumpeng menjadi salah satu bagian utama dalam tasyakuran. Pangkoarmada RI didampingi para Pangkoarmada dan jajaran Dankodaeral memotong tumpeng, kemudian menyerahkan potongan tersebut kepada Dankodaeral VI selaku Ketua Panitia sebagai simbol kebersamaan dalam memperingati bertambahnya usia Kodaeral.

Nuansa budaya lokal turut mewarnai kegiatan tersebut. Para tamu disambut dengan tradisi Angngaru, kemudian dilanjutkan dengan sejumlah penampilan seni, di antaranya Trondance, Tari Paraga, dan Tari 4 Etnis yang dibawakan oleh siswi SMA Hang Tuah.

Selain pertunjukan seni, rangkaian acara juga diisi dengan penayangan kilas balik sejarah terbentuknya masing-masing Kodaeral serta film animasi Story Kodaeral. Tayangan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan perjalanan organisasi sekaligus mengingat kembali pengabdian para prajurit dari masa ke masa.

Kebersamaan juga terlihat ketika Pangkoarmada RI menyapa para prajurit TNI AL dari Kodaeral I hingga Kodaeral XIV melalui sambungan Video Conference (Vicon). Pada kesempatan yang sama, sejumlah prajurit berprestasi menerima penghargaan atas dedikasi dan prestasi yang telah diberikan kepada satuan.

Pemerintah Siapkan Tiga Skema untuk Dukung Pembayaran PPPK di Daerah

Penulis
Farid Ismullah
-
Mendagri Tito (Tengah) kepada awak media usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto:Puspen Kemendagri).

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah menyiapkan tiga skema untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembayaran gaji PPPK tetap terpenuhi dan tidak ada pegawai yang dirumahkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, skema pertama yang perlu dilakukan Pemda adalah melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut antara lain melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat yang tidak diperlukan, serta belanja makanan dan minuman.

Kedua, apabila Pemda memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum dibayarkan atau mengalami kurang bayar oleh pemerintah pusat, dana tersebut akan dibayarkan untuk membantu menutupi belanja pegawai.

Ketiga, apabila efisiensi telah dilakukan tetapi Pemda masih belum mampu memenuhi belanja pegawai, sementara DBH yang diterima tidak tersedia atau relatif kecil, pemerintah pusat akan memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Ini saya kira, kebijakan Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah. Terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai,” kata Mendagri kepada awak media usai Rapat Koordinasi Membahas Lanjutan Status PPPK dan ASN Guru, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Mendagri menjelaskan, persoalan PPPK telah dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai status dan pembiayaannya. Hal tersebut menjadi perhatian karena sejumlah Pemda menyampaikan adanya potensi keterbatasan anggaran belanja pegawai, khususnya untuk memenuhi pembayaran gaji PPPK.

“Kita sudah exercise beberapa daerah, kami sudah ketemu dengan Menteri PANRB, kemudian juga dengan Menteri Keuangan. Prinsip kita tidak boleh ada opsi pegawai PPPK ini dirumahkan, apalagi menganggur, ya, harus dibayar gajinya,” tuturnya.

Pihaknya melanjutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran DAU Tahun 2026, Penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan Tahun 2024, dan Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility pada Tahun 2026, total tambahan atau dukungan pemerintah pusat kepada daerah mencapai Rp18,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 triliun di antaranya merupakan DBH yang dibayarkan kepada daerah. Sementara itu, lebih dari Rp8 triliun berasal dari tambahan DAU.

“Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian, Rp19 triliun. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga, itu dibiayai, dibayar oleh Pemda masing-masing,” terangnya.

Sementara itu, khusus untuk guru, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi kewenangan kabupaten/kota. Adapun Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengalihkan status guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat, yang kemudian dapat ditempatkan di daerah yang mengalami kekurangan guru sehingga distribusi tenaga pendidik lebih merata.

“Nah, ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai,” tandasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Sang Merah Putih Terbesar Indonesia Berkibar di Puncak Gunung Cycloop Sentani

Penulis
Farid Ismullah
-
Panglima Komando Operasi TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga (Tengah) saat Kirab dan Pembentangan Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (10/8/2026).(Foto: The Indonesian News/HO-Penerangan Koops TNI Habema).

Jayapura (The Indonesian News) – Di tanah Papua yang kaya akan sejarah dan keindahan alam, semangat nasionalisme kembali berkobar dari Gunung Cycloop Sentani. Ratusan langkah prajurit, pelajar, pemerintah daerah, dan masyarakat berpadu dalam satu tekad melalui Kirab dan Pembentangan Bendera Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (10/8/2026).

Dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni peringatan kemerdekaan, melainkan sebuah pesan kuat tentang persatuan, penghormatan terhadap jasa para pahlawan, serta tekad menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ke penjuru Tanah Papua.

Kehadiran Pangkoops TNI Habema didampingi oleh Dansatgas Teritorial Brigjen TNI Stefie Jantje Nuhujanan, S.I.P. dan Dansatgas Banmin Brigjen TNI Brigjen TNI Zamril Philiang bersama unsur TNI/Polri, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, pelajar, dan masyarakat disambut melalui Tari Yospan yang dibawakan Sanggar Tari SMKS YPKP Sentani binaan Satgas Teritorial. Tarian khas Papua tersebut menjadi simbol keharmonisan antara budaya, generasi muda, dan seluruh elemen bangsa yang berdiri bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan semangat yang sama, Pangkoops TNI Habema secara resmi melepas Kirab Merah Putih yang diiringi Grup Drumband SMKS YPKP Sentani. Rombongan bergerak menyusuri jalur kirab sepanjang kurang lebih satu kilometer, membawa pesan bahwa kecintaan terhadap bangsa tidak hanya diwujudkan melalui pengabdian di medan tugas, tetapi juga melalui langkah nyata seluruh masyarakat dalam menjaga persatuan.

Sang Merah Putih Terbesar di Indonesia Berkibar di Puncak Gunung Cycloop menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (10/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-Penerangan Koops TNI Habema).

Deretan prajurit, pelajar, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat berjalan dalam satu barisan yang berjumlah 1200 orang. Merajut momen Kebersamaan yang menjadi gambaran nyata bahwa Indonesia berdiri kokoh karena kekuatan persatuan akan terus dirawat oleh seluruh anak bangsa.

Setibanya di kawasan Bukit Paralayang Rindam XVII/Cenderawasih, momen bersejarah pun tercipta. Sang Merah Putih dengan ukuran lebar 120 meter dan tinggi 80 meter dibentangkan di atas ketinggian Gunung Cycloop, membentang gagah di bawah langit Papua sebagai simbol bahwa semangat kemerdekaan tidak pernah mengenal batas wilayah, suku, maupun perbedaan.

Sang Merah Putih Terbesar di Indonesia Berkibar di Puncak Gunung Cycloop menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (10/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-Penerangan Koops TNI Habema).

Suasana penuh haru dan kebanggaan menyelimuti seluruh peserta ketika penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dilaksanakan dengan iringan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setiap pandangan tertuju pada bendera yang menjadi lambang perjuangan, pengorbanan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkoops TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga menyampaikan bahwa kegiatan Kirab dan Pembentangan Bendera Merah Putih merupakan wujud nyata penguatan nasionalisme serta sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat.

Menurutnya, Merah Putih yang berkibar di Gunung Cycloop bukan hanya simbol peringatan kemerdekaan, tetapi juga pengingat bahwa semangat mempertahankan persatuan dan keutuhan NKRI terus menyala dari Papua untuk Indonesia.

Sang Merah Putih Terbesar di Indonesia Berkibar di Puncak Gunung Cycloop menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (10/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-Penerangan Koops TNI Habema).

Kehadiran para pelajar menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut. Langkah mereka membawa Merah Putih menjadi gambaran bahwa generasi muda Papua memiliki peran besar dalam meneruskan perjuangan bangsa, menjaga persaudaraan, serta memperkuat rasa cinta terhadap Tanah Air.

Di tengah megahnya panorama Papua, pembentangan Sang Merah Putih di Gunung Cycloop menghadirkan pesan mendalam bahwa nasionalisme tumbuh melalui kebersamaan. Dari tarian Yospan, dentuman drumband, langkah kirab, hingga penghormatan kepada bendera negara, seluruh rangkaian kegiatan mencerminkan satu tekad bersama untuk Indonesia yang semakin kuat.

Dari Tanah Papua, Merah Putih kembali berkibar membawa pesan persatuan. Bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa.

“Mewujudkan komitmen masyarakat Papua, bahwa Indonesia tetap berdiri tegak karena persatuan yang dijaga bersama. Dari Papua, semangat Merah Putih terus menyala untuk Indonesia,” Tutup Panglima Komando Operasi TNI Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga.

BULOG Tegaskan Stok Beras 5,25 Juta Ton Tersebar di Seluruh Gudang Indonesia

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto: Dok. Humas Perum Bulog

Jakarta (The Indonesian News) – Perum BULOG menegaskan bahwa stok beras yang saat ini mencapai sekitar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026 yang tersebar di jaringan gudang BULOG di seluruh Indonesia. Besarnya stok tersebut merupakan hasil akumulasi penguasaan stok awal tahun dan penyerapan gabah petani dalam negeri yang terus dilakukan sepanjang 2026, sekaligus mencerminkan kuatnya kapasitas BULOG dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (10/08) menjelaskan, pada 31 Desember 2025 BULOG menguasai stok beras sekitar 3,36 juta ton. Sepanjang 1 Januari hingga 9 Agustus 2026, BULOG kembali menyerap gabah petani dalam negeri yang jika dikonversikan setara beras mencapai 3,67 juta ton. Dengan demikian, secara akumulatif terdapat sekitar 7 juta ton stok yang dikelola BULOG sebelum memperhitungkan berbagai penyaluran dan pergerakan stok selama periode tersebut.

“Stok sebesar 5,25 juta ton itu tersebar di gudang-gudang BULOG di seluruh Indonesia dan terus bergerak mengikuti kebutuhan penyaluran pangan nasional. Dari stok awal 3,36 juta ton ditambah penyerapan gabah petani setara 3,67 juta ton termasuk beras komersial, secara akumulasi mencapai sekitar 7 juta ton. Namun dalam periode berjalan, BULOG juga menjalankan berbagai penugasan dan penyaluran sehingga stok yang tersedia per 9 Agustus berada sebanyak 5,25 juta ton,” ujar Prihasto dalam keterangan tertulis, Dikutip Senin, 10 agustus 2026.

Lebih lanjut Prihasto menjelaskan sepanjang 2026 sampai dengan tanggal 9 Agustus BULOG telah menyalurkan sekitar 1,78 juta ton untuk berbagai kebutuhan, antara lain Bantuan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penanganan bencana alam, kebutuhan Kementerian/Lembaga termasuk ASN serta TNI dan Polri, Kemensos, Pemerintah Daerah, penjualan komersial, serta kebutuhan lainnya. Artinya, stok BULOG tidak bersifat statis, melainkan mengalami mutasi dan perputaran secara berkelanjutan.

“Stok beras ini bergerak setiap hari karena BULOG menjalankan fungsi pelayanan pangan kepada masyarakat. Perputaran ini juga penting untuk memastikan perawatan stok berjalan dengan baik dan menjaga umur simpan beras yang berada di gudang. Jadi, angka stok hari ini harus dipahami sebagai posisi stok pada suatu waktu, bukan berarti seluruh beras tersebut diam dan tidak digunakan,” jelas Prihasto.

Pengelolaan stok yang dinamis tersebut juga berjalan seiring dengan kebijakan BULOG untuk mengoptimalkan penyerapan produksi petani dalam negeri. Penguatan stok dilakukan melalui pengadaan dari dalam negeri dengan menyerap gabah dan beras petani pada saat musim panen. Pada 2025, BULOG berhasil menyerap gabah petani yang setara dengan sekitar 3 juta ton beras, dan pada 2026 target tersebut ditingkatkan menjadi 4 juta ton setara beras.

Hingga 9 Agustus 2026, realisasi penyerapan gabah petani BULOG telah mencapai 3,67 juta ton setara beras, atau telah mendekati target tahunan 4 juta ton. BULOG optimistis target tersebut dapat tercapai lebih cepat, bahkan diproyeksikan dapat menembus 4 juta ton pada akhir September 2026. Dengan masih berlangsungnya musim panen gadu di sejumlah wilayah, realisasi penyerapan hingga akhir Desember 2026 berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap gabah petani yang memenuhi ketentuan dapat diserap secara optimal. Capaian 3,67 juta ton setara beras sampai awal Agustus menunjukkan bahwa penyerapan dalam negeri berjalan kuat. Untuk mencapai target 4 juta ton, BULOG masih menyerap dari petani dengan rata-rata di bulan Agustus ini sekitar 5 ribu ton per hari setara beras. Kami optimistis target 4 juta ton dapat dicapai, dan dengan masih adanya potensi panen gadu, kami terbuka untuk mencapai angka yang lebih tinggi hingga akhir tahun. Ini merupakan bagian dari komitmen BULOG untuk menjaga stok pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani dalam negeri,” pungkas Prihasto.

1...232425...117Halaman 24 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia