Beranda blog Halaman 27

Update Penanganan Karhutla di Kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur

Tim gabungan terus melakukan pemadaman siang dan malam guna memadamkan kebakaran di Gunung Bromo, Jawa Timur pada Sabtu (8/8/2026). Foto: BPBD Provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur (The Indonesian News) – Tim gabungan masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Provinsi Jawa Timur, hingga Pada Sabtu (8/8) malam. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Kebakaran yang terjadi sejak Senin (3/8) tersebut meliputi kawasan Gunung Bromo Watu Gede di Kabupaten Probolinggo dan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) Jantur di Kabupaten Malang.

“Berdasarkan pemutakhiran penanganan hingga pukul 21.30 WIB, Tim Gabungan masih berada di area JLKT untuk menangani api yang mendekati ruas jalan tersebut. Sementara itu, sempat muncul titik api di jalur Jemplang menuju Watu Gede yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Malang. Titik api tersebut telah dikondisikan oleh tim darat sehingga saat ini tidak terdapat lagi titik api di lokasi tersebut,” Kata Abdul MUhari dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Agustus 2026.

selanjutnya, ia menambahkan, Adapun hot spot masih terpantau mengeluarkan asap di area Pusung Ledok Bedor. Kondisi cuaca di wilayah Bromo terpantau cerah dengan kecepatan angin sedang. Tim gabungan terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi perubahan arah atau penyebaran api akibat kondisi medan dan angin.

“Penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Tim gabungan yang terdiri dari BNPB, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, Perhutani, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat melakukan pemadaman menggunakan satu unit truk pemadam, metode manual gepyok, serta sprayer,” Terangnya.

Untuk mempercepat penanganan pada area yang sulit dijangkau melalui jalur darat, operasi udara juga dilakukan dengan mengerahkan dua unit helikopter. Satu helikopter merupakan dukungan dari Provinsi Jawa Timur melalui Puspenerbal TNI AL dengan kapasitas angkut air 1.000 liter, sedangkan satu helikopter lainnya merupakan dukungan BNPB dengan kapasitas angkut air 1.000 liter.

BNPB juga telah melakukan koordinasi dengan Danlanud untuk persiapan posko dan pelaksanaan operasi udara di Lanud Abdulrachman Saleh. BPBD Provinsi Jawa Timur turut memberikan dukungan logistik dan personel guna mempercepat penanganan karhutla di kawasan tersebut.

Penanganan di lapangan masih menghadapi kendala berupa kontur lereng Kaldera Bromo yang terjal, kondisi angin, serta lokasi titik api yang berada di kawasan hutan dengan akses yang sulit dijangkau petugas pemadam darat. Kondisi tersebut menyebabkan operasi udara menjadi salah satu upaya penting untuk menjangkau area yang tidak dapat diakses secara optimal melalui jalur darat.

Sebagai bagian dari upaya pengamanan, Balai Besar TNBTS telah melakukan penutupan sementara sebagian kawasan wisata Gunung Bromo sejak (3/8) pukul 22.00 WIB hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan tersebut mencakup pintu masuk wisata Gunung Bromo dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.

Luas lahan yang terbakar hingga saat ini diperkirakan mencapai sekitar 176,20 hektare dan masih dalam proses pendataan. Tidak terdapat laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut.

“BNPB bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan pemantauan dan penanganan secara terpadu, baik melalui operasi darat maupun udara, untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya,” Tutup Abdul Muhari.

Merokok Sambil Berkendara Bisa Dipidana, Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Taruhan

Foto: Dok. Masyarakat Transportasi Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – Kebiasaan merokok sambil mengemudi masih kerap ditemukan di jalan raya. Padahal, aktivitas tersebut tidak hanya mengganggu konsentrasi pengendara, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lain.(09/08/2026)

Larangan merokok saat berkendara berkaitan dengan kewajiban pengemudi untuk tetap berkonsentrasi dan mengendalikan kendaraan secara penuh. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 Ayat (1) UU tersebut mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor untuk mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Secara teknis, aktivitas merokok dapat mengurangi kendali pengemudi. Salah satu tangan harus digunakan untuk memegang rokok, sementara aktivitas menyalakan korek juga dapat mengalihkan perhatian dari kondisi lalu lintas.

Asap rokok juga dapat mengganggu pandangan dan menyebabkan mata perih. Tidak hanya itu, abu dan bara rokok yang terlempar ke belakang dapat mengenai pengendara lain, khususnya pengendara sepeda motor, dan berpotensi memicu kecelakaan.

Ketentuan tersebut juga dipertegas melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor. Dalam Pasal 6 huruf e disebutkan larangan bagi pengendara sepeda motor untuk merokok atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Bagi pengendara yang merokok hingga mengganggu konsentrasi dalam berkendara, ketentuan sanksinya mengacu pada Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009. Pelanggar dapat dikenai pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kebiasaan merokok sambil berkendara perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keselamatan seluruh pengguna jalan.

“Merokok saat mengemudi bukan sekadar persoalan kebiasaan pribadi. Aktivitas tersebut dapat mengganggu konsentrasi dan kendali fisik pengemudi, sekaligus membahayakan pengguna jalan lainnya,” ujar Djoko.

Menurutnya, risiko terbesar tidak hanya berasal dari hilangnya konsentrasi pengemudi. Abu dan bara rokok yang terlempar ke belakang juga dapat mengenai mata pengendara lain.

“Abu maupun bara rokok yang terlempar ke belakang dapat mengenai mata pengendara sepeda motor lain. Dampaknya bisa berupa iritasi serius hingga mengganggu pandangan dan memicu kecelakaan,” katanya.

Penegakan Hukum Masih Menjadi Tantangan

Meski aturan dan sanksi telah tersedia, penerapannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran dan empati sebagian pengendara.

Merokok sambil berkendara masih dianggap sebagai aktivitas biasa, terutama untuk mengusir kantuk atau kebosanan ketika perjalanan jauh maupun saat terjebak kemacetan. Padahal, kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Tantangan lainnya adalah pengawasan dan penegakan hukum. Petugas di lapangan tidak selalu mudah menemukan dan menindak pengendara yang merokok secara langsung, terutama pengendara sepeda motor yang bergerak cepat di tengah kepadatan lalu lintas.

Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga selama ini lebih banyak digunakan untuk mendeteksi pelanggaran yang mudah diidentifikasi secara visual, seperti tidak menggunakan helm, tidak mengenakan sabuk keselamatan, melanggar marka, maupun menerobos lampu lalu lintas.

Selain persoalan pengawasan, faktor kebiasaan dan ketergantungan terhadap rokok juga menjadi tantangan tersendiri. Keinginan untuk merokok saat perjalanan panjang atau ketika menghadapi kemacetan tidak selalu mudah dikendalikan.

Teknologi dan Edukasi Perlu Diperkuat

Untuk mengurangi kebiasaan merokok saat berkendara, penegakan hukum dinilai perlu dibarengi dengan pemanfaatan teknologi dan edukasi publik.

Kepolisian dapat melakukan operasi tertib lalu lintas secara berkala dengan memberikan perhatian terhadap aktivitas yang mengganggu konsentrasi pengemudi. Penindakan juga perlu dilakukan secara konsisten agar aturan tidak berhenti pada ketentuan tertulis.

Di sisi teknologi, sistem ETLE dapat dikembangkan agar mampu mengenali aktivitas pengendara yang berpotensi mengganggu konsentrasi, termasuk gestur memegang rokok saat mengemudi.

Masyarakat juga dapat dilibatkan melalui mekanisme pelaporan terhadap pengendara yang dinilai membahayakan pengguna jalan lain, dengan dukungan bukti rekaman dari dashcam atau kamera telepon seluler melalui kanal resmi yang disediakan aparat.

Selain penegakan hukum, kampanye keselamatan juga perlu dibuat lebih konkret dan menyentuh masyarakat.

“Pesan kampanye jangan hanya berhenti pada larangan merokok saat berkendara. Masyarakat perlu diperlihatkan dampak nyata, misalnya bagaimana abu atau bara rokok dapat mengganggu mata pengendara di belakangnya dan berujung pada kecelakaan,” tutur Djoko.

Menurutnya, edukasi mengenai bahaya merokok saat berkendara juga dapat dimasukkan dalam materi keselamatan lalu lintas, termasuk dalam proses pendidikan dan ujian untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Perubahan perilaku tidak bisa hanya mengandalkan polisi di jalan. Harus ada kombinasi antara penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, edukasi, dan tumbuhnya rasa empati antarpengguna jalan,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, kebiasaan merokok saat berkendara diharapkan dapat ditekan. Keselamatan di jalan pada akhirnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pengemudi, tetapi merupakan kepentingan bersama seluruh pengguna jalan.

BGN Tegaskan SLHS Menjadi Syarat Mutlak Operasional SPPG

Badan Gizi Nasional Sudaryono Foto: Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional

Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono atau Mas Dar menegaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) merupakan syarat mutlak bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk beroperasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan, SLHS tidak boleh dipandang sebagai formalitas maupun sekadar persyaratan administratif. Sertifikasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan bahwa dapur yang melaksanakan MBG benar-benar memenuhi standar higiene dan sanitasi sebelum memberikan makanan kepada penerima manfaat.

“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak,” tegas Mas Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Pada Jumat  (7/8).

Bagi SPPG yang telah beroperasional namun belum memiliki SLHS, BGN memberikan batas waktu terakhir hingga tanggal 10 pada bulan ini untuk segera melengkapi proses sertifikasinya.

“Kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat laik higienis dan sanitasi ini, diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” ujar Mas Dar.

Ia menambahkan, penilaian terhadap kelayakan higiene dan sanitasi akan menjadi dasar dalam menentukan keberlanjutan operasional sebuah SPPG. Apabila sebuah dapur dinyatakan tidak layak secara higiene dan sanitasi, maka operasionalnya tidak dapat dilanjutkan.

“Kalau layak, satu. Kalau tidak layak, ya memang nol. Jadi kalau mau sebagus apa pun, ternyata secara higienis dan sanitasinya kemudian tidak layak, maka harus disuspend permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen,” jelasnya.

Langkah tegas tersebut dilakukan karena standar higiene dan sanitasi berkaitan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan serta keselamatan penerima manfaat Program MBG.

Hingga saat ini, BGN telah menerima laporan mengenai sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi. BGN akan melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi masing-masing dapur sebelum menentukan SPPG yang harus dihentikan secara permanen.

Di sisi lain, BGN memahami bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kecepatan pelayanan dan respons antarwilayah yang dapat memengaruhi proses penerbitan sertifikat.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BGN telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah agar memberikan asistensi dan membantu proses administrasi apabila diperlukan oleh pengelola SPPG dalam memenuhi persyaratan pengurusan SLHS.

“Jadi saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” jelasnya.

Mas Dar juga meminta mitra maupun pengelola SPPG yang mengalami kendala dalam proses pengurusan SLHS untuk menyampaikan pengaduan kepada BGN. Pengaduan tersebut diperlukan agar BGN dapat mengetahui titik persoalan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama apabila proses pengurusan menghadapi hambatan di tingkat daerah.

“Silahkan mengadu kepada kami berkirim surat kepada kami atau minta dinasnya bersurat misalnya. Sehingga tanggal 10 ini kami cek salah satu permasalahannya ada dimana,” kata Mas Dar.

Kapal Nelayan Terbakar di Kawasan Lampulo Banda Aceh

Kapal Nelayan Terbakar di Lampulo Banda Aceh. (Foto: Warga)

Banda Aceh (The Indonesian News) – Dua unit kapal kontruksi kayu milik nelayan dalam proses perbaikan dilaporkan terbakar di bantaran daerah aliran sungai (DAS) Krueng Aceh, Kawasan Desa Lampulo, Banda Aceh, pada Sabtu (8/8/2026.

Petugas Damkar BPBD menyebutkan, pihaknya bergerak cepat begitu mendapat laporan dari warga terkait kebakaran kapal nelayan dan mengerahkan sejumlah personil dan empat unit mobil pemadam. Upaya pemadaman selain melibatkan petugas Damkar juga dibantu petugas TNI, Polri serta Masyarakat setempat. Tidak  korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan saksi mata dilapangan mengatakan, Dua unit kapal yang hangus terbakar itu dalam perbaikan. Hingga kini, penyebab kebakaran belum diketahui.

Kebakaran dua unit kapal nelayan itu, sempat menimbulkan kepanikan warga karena berada di lokasi kawasan perumahan warga dan juga berada dekat dengan penginapan (Hotel).

Bantaran Sungai Krueng Aceh, merupakan tempat galangan kapal tradisional dan lokasi bersandarnya ratusan unit kapal nelayan dari berbagai ukuran sehabis pulang melaut.

100 Unit Sekolah Rakyat di Seluruh Indonesia Bakal Beroperasi  Akhir Agustus

Mobil truk mengangkut peralatan saat tiba di gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Aceh, desa Tumbo,kecamatan Kuta Malaka, kabupaten Aceh Besar, Kamis (30/7/2026). Gedung baru Sekolah Rakyat Terintegrasi untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA yang berlokasi kawasan wisata pegunungan Kuta Malaka itu pada tahun ajaran 2026/2027 menerima sebanyak 427 siswa baru dari keleuarga miskin ekstrem di provinsi Aceh. The Indonesian News Foto/Ampelsa.

Jakarta (The Indonesian News) – Sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat di seluruh wilayah Indonesia direncanakan bakal beroperasi pada akhir Agustus 2026 setelah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Keterangan itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Tangerang, Sabtu (8/8/2026). “Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia,” katanya.

Konsep sekolah rintisan program Sekolah Rakyat ini diterapkan agar proses belajar mengajar bagi anak-anak tidak harus menunggu selesainya pembangunan fisik gedung permanen yang membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

“Karena pembangunan butuh waktu mungkin setahun. Tapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera. Makanya ada yang rintisan. Tahun lalu awal sudah terlaksana, ini dilanjutkan,” ujarnya.

Program pendidikan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis pemerintah dalam menekan angka putus sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan leading sektornya dari Kementerian Sosial (Kemensos). Khusus untuk wilayah Banten, pemerintah akan menghadirkan dua sekolah baru, serta enam sekolah lainnya dengan format rintisan serupa sebagai fasilitas Sekolah Rakyat

Sementara, Menteri Sosial (Mesnsos) Saifullah Yusuf menambahkan, saat ini pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari kota/kabupaten di Indonesia masuk program Sekolah Rakyat pada tahun 2027.

“Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa,” katanya.

Untuk saat ini jumlah siswa yang masuk ke dalam program Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 43.000 orang. Berdasarkan arahan Presiden, jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi lebih dari 150.000 siswa pada tahun depan apabila pembangunan gedung permanen telah rampung di setiap daerah.

Pameran “Prahara Pulau Emas” tutup, simak kelanjutan dalam ruang waktu berikutnya

Ketua Panitia Pameran Foto Prahara Pulau Emas, Eko Deni Saputra (kanan) menyerahkan pengahargan kapada Juru Bicara Satgas PRR Aceh, Amran MT (kiri) saat penutupan pameran Foto Prahara Pulau Emas di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Sabtu (8/8/2026).

Banda Aceh (The Indonesian News) – Pameran Foto “Prahara Pulau Emas” yang digelar Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh dinyatakan  berakhir pada Sabtu (8/8/2026) setelah selama beberapa hari terpajang  mengihasi bangunan bersejarah di Museum Tsunami, Banda Aceh, provinsi Aceh.

Meskipun pameran Foto Prahara Pulau Emas telah usai. Namun, ruang waktu untuk menampilkan dokumentasi berbagai peristiwa bersejarah terkait edukasi, mitigasi serta upaya membangun kesadaran manusia peduli terhadap lingkungan akan terus berlanjut dalam edisi dan momentum berikutnya.

“Pameran foto tidak sekadar menjadi ruang untuk menampilkan dokumentasi bencana, tetapi juga memiliki nilai penting sebagai media edukasi, mitigasi, serta membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan,” kata Juru Bicara Satgas PRR sekaligus Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kementerian Dalam Negeri, Amran, MT saat penutupan kegiatan pamseran Prahara Pulau Emas di Museum Tsunami di Banda Aceh.

Menurut Amran, rangkaian dokumentasi yang ditampilkan dalam pameran tersebut memberikan pelajaran penting bahwa manusia harus menjaga hubungan dengan alam, sebaliknya alam juga mengaja manusia.

“Kita sadar bahwa lingkungan ini adalah sahabat kita. Seperti halnya manusia, kalau bersahabat kita harus saling menjaga. Kalau kita jaga alam, alam ini akan menjaga kita,” ujar Amran.

Ia mengatakan, bencana alam yang terjadi di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera harus menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dokumentasi foto, dapat menjadi sarana publikasi dan edukasi membantu masyarakat memahami kondisi bencana secara nyata.

Amran menambahkan, terdapat tiga pelajaran utama yang dapat diambil dari pameran tersebut. Pertama, foto-foto bencana dapat menjadi bahan edukasi sekaligus mitigasi bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Kedua, pameran tersebut dapat menciptakan kesadaran yang lebih kuat untuk menjaga lingkungan, termasuk hutan dan alam sekitarnya.

Ketiga, bencana juga dapat menumbuhkan kepedulian serta solidaritas masyarakat untuk saling membantu.

“Ini menjadi pembelajaran berharga  bagi masyarakat khususnya di Aceh, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kalau kita tidak solid dan tidak bersatu untuk menjaga alam, serta tidak meningkatkan kepedulian, tentunya bencana-bencana yang akan datang bisa terjadi lebih berat,” katanya.

Diakhir penyampaian paparannya, Amran memberikan penilaian karya para pewarta foto memiliki nilai dokumentasi yang sangat besar. Melalui foto, masyarakat yang tidak berada langsung di lokasi bencana dapat melihat kondisi yang terjadi tanpa harus datang ke daerah terdampak.

“Banyak yang tidak tahu secara persis bagaimana kondisi pada saat kejadian bencana. Tetapi melalui foto, tidak perlu sampai ke Aceh, orang bisa mengetahui seperti apa kejadian bencana di Sumatera dan Aceh khususnya,” demikian katanya.

Pemerintah tutup sementara seluruh jalur pendakian TNGGP

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. (Foto: Dok. Kemenhut).

Cianjur (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP) bergerak cepat menanggulangi kebakaran lahan yang terjadi di Alun-Alun Barat Surya Kencana, kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), pada Kamis (6/8/2026). Berkat respons siaga dan sinergi tim di lapangan, api berhasil dipadamkan sebelum merembet lebih jauh ke area hutan.

Laporan kebakaran awal diterima oleh petugas Resor PTN Wilayah Gunung Putri pada pukul 15.15 WIB dari masyarakat pengelola basecamp. Menanggapi laporan tersebut, personel Kemenhut bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan para relawan langsung diterjunkan ke titik lokasi untuk melakukan aksi pemadaman cepat.

Kepala Balai Besar TNGGP, Sadtata Noor Adirahmanta, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan lapangan, area yang terdampak berkisar 1 hektar. Kebakaran utamanya membakar hamparan rumput kering dan sebagian kecil vegetasi berkayu pada radius sekitar 5 meter dari kawasan sabana edelweiss menuju arah hutan.

“Berkat kesigapan petugas, MMP, dan relawan di lapangan, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Namun, guna memastikan kondisi benar-benar aman dan mengantisipasi munculnya potensi titik api susulan, tim kami tetap bersiaga melakukan pemantauan dan penyisiran (groundcheck) secara bergiliran selama tiga hari ke depan,” ujar Sadtata dalam keterangannya, Dikutip Sabtu (8/8/2026).

Sebagai langkah antisipatif demi menjamin keselamatan para pendaki dan masyarakat, sekaligus mengefektifkan proses pemulihan kawasan pascakebakaran, Kemenhut resmi memberlakukan penutupan sementara seluruh jalur pendakian TNGGP. Penutupan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: SE.18 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar TNGGP.

Sadtata menjelaskan bahwa penutupan kegiatan pendakian berlaku di seluruh pintu masuk kawasan terhitung mulai tanggal 7 Agustus hingga 11 Agustus 2026.

“Langkah penutupan ini kami ambil demi keselamatan bersama. Bagi para calon pendaki yang sudah melakukan pemesanan untuk tanggal 7 hingga 11 Agustus 2026, pihak Balai Besar TNGGP memfasilitasi pengembalian dana (refund). Link pengajuan refund akan dikirimkan secara langsung melalui WhatsApp resmi BBTNGGP ke nomor ketua kelompok yang terdaftar saat registrasi,” jelas Sadtata.

Atas kejadian ini, Sadtata memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam aksi pemadaman. Kemenhut juga mengimbau seluruh masyarakat, wisatawan, dan penggiat alam bebas untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku serta meningkatkan kewaspadaan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) demi kelestarian ekosistem Gunung Gede Pangrango.

Deklarasi Jaga Jakarta untuk Indonesia, Elemen Masyarakat Bersatu Jaga Keamanan dan Persatuan

Foto: Dok. Pokdarkamtibmas

Jakarta (The Indonesian News) – Sejumlah elemen masyarakat menyatakan komitmen bersama menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan kondusivitas Jakarta melalui Deklarasi Jaga Jakarta untuk Indonesia. Deklarasi tersebut menjadi wujud kepedulian bersama untuk menjaga Jakarta sebagai rumah bagi seluruh masyarakat sekaligus etalase Indonesia di mata dunia, Sabtu (8/8/2026).

Dalam deklarasi tersebut, segenap elemen masyarakat menyatakan lima sikap bersama. Pertama, menjaga Jakarta tetap aman, tertib, damai, dan nyaman sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Jakarta juga dipandang sebagai etalase Indonesia yang harus terus dijaga citra, keamanan, dan ketertibannya.

Kedua, elemen masyarakat menegaskan komitmen untuk bersatu dalam kebinekaan. Mereka menolak segala bentuk provokasi, intoleransi, kekerasan, dan perpecahan yang berpotensi mengganggu persatuan serta kesatuan bangsa.

Ketiga, deklarasi tersebut mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi. Pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, komunitas, pemuda, dan masyarakat diharapkan terus bekerja bersama dalam menjaga Jakarta agar tetap kondusif.

Keempat, elemen masyarakat berkomitmen melindungi generasi muda dan masa depan bangsa dari narkoba, kejahatan, radikalisme, serta berbagai pengaruh negatif. Upaya itu dilakukan dengan membangun lingkungan yang sehat, produktif, dan berkarakter.

Kelima, seluruh elemen masyarakat menyatakan siap menjaga Jakarta untuk Indonesia dengan disiplin, kepedulian, toleransi, dan semangat kebangsaan. Komitmen tersebut diarahkan untuk mewujudkan Jakarta yang maju serta Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Perwakilan Pokdarkamtibmas, Yudi Wahyudi, mengatakan menjaga Jakarta membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk warga di lingkungan masing-masing.

“Kami dari Pokdarkamtibmas siap mendukung upaya menjaga Jakarta tetap aman, tertib, damai, dan kondusif. Keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Semangat Jaga Jakarta harus dimulai dari lingkungan terdekat. Dengan saling menjaga, menghormati, dan bekerja sama, kita bisa ikut menciptakan Jakarta yang aman dan nyaman untuk semua ,” ujar Yudi.

Melalui semangat Jaga Jakarta untuk Indonesia, seluruh elemen masyarakat diajak mengambil peran untuk menciptakan lingkungan yang aman, menjaga toleransi, memperkuat persaudaraan, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

“JAKARTA AMAN, INDONESIA KUAT!”

“JAGA JAKARTA UNTUK INDONESIA!”

Turnamen Mini Soccer Pangkoops TNI Habema 2026, Satukan TNI dan Masyarakat Timika

Gelaran Turnamen Mini Soccer Pangkoops TNI Habema 2026 di Fantastic Sport Complex, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah, Pada Sabtu (8/8/26). (Foto: Pen Koops TNI Habema).

Papua Tengah (The Indonesian News) – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai gelaran Turnamen Mini Soccer Pangkoops TNI Habema 2026 yang berlangsung dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya menghadirkan persaingan olahraga, turnamen ini menjadi panggung kebersamaan yang mempertemukan TNI, masyarakat dan berbagai elemen daerah dalam satu lapangan yang sama di Fantastic Sport Complex, Kabupaten Mimika, Prov. Papua Tengah, Pada Sabtu (8/8/2026).

Gelaran Turnamen Mini Soccer Pangkoops TNI Habema 2026 di Fantastic Sport Complex, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah, Pada Sabtu (8/8/26). (Foto: Pen Koops TNI Habema).

Sebanyak 20 tim sepak bola dari masyarakat Timika dan sekitarnya turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Mereka hadir bukan hanya untuk mengejar kemenangan, tetapi juga membawa semangat persaudaraan, sportivitas, serta kebanggaan untuk menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan Indonesia.

Di balik setiap tendangan dan sorakan pendukung, tersimpan pesan yang lebih besar bahwa olahraga mampu menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat. Lapangan mini soccer menjadi ruang perjumpaan yang sederhana, namun memiliki makna besar dalam membangun komunikasi dan kedekatan.

Pada Kesempatan tersebut Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yudha Airlangga menyampaikan “Turnamen ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan melalui olahraga. Kami ingin memberikan ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, memperkuat sportivitas, serta menumbuhkan semangat persatuan,” ujar Mayjen TNI Yudha Airlangga dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Gelaran Turnamen Mini Soccer Pangkoops TNI Habema 2026 di Fantastic Sport Complex, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah, Pada Sabtu (8/8/26). (Foto: Pen Koops TNI Habema).

Pangkoops TNI Habema menambahkan, Dalam turnamen ini, panitia menyiapkan total hadiah sebesar 30 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta yang telah menunjukkan kemampuan terbaik, semangat bertanding, serta menjunjung tinggi nilai fair play selama kompetisi berlangsung.

“Penyelenggaraan turnamen ini juga menjadi wujud nyata semangat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Nilai tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan dan pelayanan, tetapi juga melalui kegiatan yang menghadirkan kebersamaan di tengah masyarakat,” Terang Mayjen TNI Yudha Airlangga.

Bagi masyarakat Timika, pertandingan ini menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga. Setiap tim membawa cerita, harapan, dan semangat anak-anak muda yang ingin berkembang melalui sepak bola. Dari lapangan inilah tumbuh nilai disiplin, kerja sama, rasa saling menghormati, dan kepercayaan satu sama lain.

Melalui Turnamen Mini Soccer Pangkoops TNI Habema 2026, TNI menunjukkan bahwa kedekatan dengan masyarakat dapat dibangun melalui berbagai cara, termasuk melalui olahraga yang menyatukan perbedaan dalam semangat yang sama.

“Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukan hanya ketika sebuah tim mengangkat trofi, tetapi ketika masyarakat dan TNI berdiri bersama dalam satu semangat: menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang lebih kuat,” Tutup Mayjen TNI Yudha Airlangga.

Menlu Sugiono: Keberhasilan ASEAN akan diukur dari kemampuannya membantu masyarakat

Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada peringatan ke-59 Hari ASEAN yang diselenggarakan di Markas Besar ASEAN, Jakarta,(8/8/2026). (Foto: Kemlu RI).

Jakarta (The Indonesian News) – ASEAN harus terus memastikan bahwa kerja sama kawasan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakatnya. Pesan tersebut ditegaskan Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada peringatan ke-59 Hari ASEAN yang diselenggarakan di Markas Besar ASEAN, Jakarta, Sabtu (8/8)

“Keberhasilan ASEAN akan diukur dari kemampuannya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, memperoleh pekerjaan yang layak, hidup dengan aman, serta menatap masa depan dengan penuh keyakinan”, tutur Menlu Sugiono, Dikutip dari laman Kemlu RI, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Untuk itu, ASEAN perlu terus memperkuat kapasitasnya dalam melindungi masyarakat dari dampak berbagai dinamika dan krisis global. Upaya tersebut, antara lain, mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, pelindungan warga negara ketika krisis terjadi, serta penyiapan generasi muda melalui pendidikan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memimpin ASEAN pada masa mendatang.

Hal ini juga berarti bahwa ASEAN tidak boleh menjadi arena rivalitas antar kekuatan besar ataupun memihak salah satunya. ASEAN harus selalu berpihak pada masyarakatnya demi kesejahteraan, keamanan, dan masa depan mereka.

Menlu Sugiono selanjutnya menegaskan bahwa ASEAN memiliki modalitas penting dalam menavigasi situasi dunia yang semakin kompleks. Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN telah mampu menghadapi berbagai persaingan dan krisis di kawasan tanpa lepas dari prinsip utamanya, yaitu memajukan persatuan, perdamaian, dan dialog.

Hampir enam dekade kemudian, arsitektur kawasan yang dibangun ASEAN tidak hanya berdiri tetapi juga terus berkembang dan beradaptasi. Dalam proses tersebut, sentralitas ASEAN semakin memperoleh kepercayaan sebagai jangkar dalam mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Dunia saat ini membutuhkan bridge-builder yang mampu meredakan ketegangan, menumbuhkan kepercayaan, dan menjaga dialog tetap berjalan. Inilah peran yang telah dimainkan ASEAN selama hampir enam dekade,” tutur Menlu Sugiono.

Ke depannya, Menlu Sugiono menuturkan bahwa ASEAN harus mampu menentukan arahnya sendiri, sekaligus memperkuat institusi, kapasitas, dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan aspirasi Visi Komunitas ASEAN 2045.

Peringatan ke-59 Hari ASEAN merupakan momen bersejarah karena merupakan yang pertama kalinya dihadiri oleh sebelas Negara Anggota pasca masuknya Timor-Leste pada November 2025 lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekjen ASEAN dan komunitas diplomatik dari Negara Anggota ASEAN di Jakarta serta perwakilan dari berbagai misi diplomatik di Jakarta.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts