Pengangguran terbuka di Provinsi Aceh meningkat
Indonesian Student in India Moved to Shake Hands with Prabowo, Appreciates Support for Education
New Delhi (The Indonesian News) – A feeling of nervousness was felt by Indah Permata Sari, a student at the University of Delhi, when she met President Prabowo Subianto in person. For Indah, the meeting was not just an ordinary agenda. There was a sense of happiness and emotion because the figure she had only seen on a screen was finally present so close before her.
“Actually, until now I am still nervous. Especially since earlier there was a long Q&A session. But overall, I am very happy to meet Mr. President in person. Usually I only see him on a screen,” Indah said after the welcoming ceremony for Prabowo in New Delhi, India, on Saturday (September 12).
The moment of shaking hands with Prabowo became one of the most memorable experiences for her. “Today I was able to shake hands directly. I am happy,” she said.
Moreover, Indah and the group from the Indonesian Embassy had to wait since morning. They had been at the location since 06:00 to welcome Prabowo’s arrival.
Behind the joy of the meeting, Indah holds a simple hope for the President: strength in carrying out the mandate of leading Indonesia.
“May Mr. President always be healthy and kept away from bad things. Hopefully, Mr. President can bring Indonesia to become Golden Indonesia as has been said,” she said.
As a student currently pursuing education abroad, Indah sees education as one of the important keys to realizing the Golden Indonesia vision. Therefore, she appreciates the government’s various efforts in opening access to scholarships and learning opportunities for Indonesia’s younger generation.
According to Indah, support for education is not only about providing opportunities to learn but also ensuring that the younger generation has conditions that support them to grow and develop.
She also touched on the Free Nutritious Meal (MBG) Program. Indah believes that attention to children’s nutritional needs is a form of support that is no less important in the world of education.
“I think the program is good, because it supports not only from the outside but also from within. What I mean is, the nutritional needs of schoolchildren are also given attention,” she said.
She hopes that these policies will continue to be strengthened so that more Indonesian children have the opportunity to learn, develop, and obtain a better education.
“In my opinion, Mr. President greatly helps and supports Indonesian educators and students in pursuing a better education,” she concluded.
Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Di SMA Taruna Nusantara, Kadet KKRI Petik Inspirasi dan Bangun Karakter
Cimahi (The Indonesian News) – Rangkaian pembinaan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) di Universitas Pertahanan RI memasuki hari ketujuh. Pada Jumat (11/9/2026), para kadet melaksanakan studi wisata ke SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian pembinaan untuk memperkaya pengalaman, wawasan, dan motivasi para kadet.
Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi Mayjen TNI Ardiansyah menyambut kedatangan para kadet dan berharap kunjungan tersebut dapat memberikan pengalaman baru.
“Mengajak para peserta memanfaatkan waktu pembinaan sebagai kesempatan berharga untuk membangun diri menjadi generasi muda yang lebih baik, mandiri, dan mampu memandang masa depan secara positif. pendidikan dan pengalaman pada usia muda merupakan bekal penting dalam membentuk karakter serta mendorong generasi muda untuk tidak mudah terprovokasi dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa,” Kata Mayjen TNI Ardiansyah dalam keterangan tertulis melalui Biro Infohan Setjen Kemhan, Dikutip Sabtu 12 September 2026.
Sementara itu, Kepala Lembaga Pengembangan Pertahanan Negara Unhan RI Mayjen TNI Dr. Helda Risman menekankan bahwa kegiatan tersebut hendaknya dimaknai sebagai studi wisata, sehingga para kadet tidak hanya berkunjung, tetapi juga memperoleh pelajaran dan pengalaman yang memberikan manfaat jangka panjang.
“Para kadet yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan merupakan aset bangsa yang perlu mendapatkan bekal untuk tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” Pungkas Mayjen TNI Dr. Helda Risman.
Mayjen TNI Helda Risman juga mengajak para kadet untuk mencermati berbagai pengalaman selama berada di SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, termasuk melalui interaksi dengan para siswa. “Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk memperkuat diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta bermanfaat. Para kadet juga diingatkan bahwa kondisi yang dihadapi saat ini bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan, melainkan pengalaman yang dapat dijadikan pembelajaran untuk terus berkembang,” Terangnya.
Salah satu kadet, Filipus Alvin Felicianus Manjuntak, siswa asal SMA Negeri 4 Babelan, mengaku kagum melihat lingkungan dan fasilitas pendidikan di SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Filipus juga tertarik dengan kedisiplinan serta pola pembinaan yang diterapkan kepada para siswa. “Saya pengen sekali seperti mereka, berkarakter, terus disiplin, terus postur tubuhnya begitu, gagah,” ungkap Filipus.
Filipus menilai pembinaan seperti yang dijalaninya melalui KKRI sangat diperlukan bagi generasi muda untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta menumbuhkan semangat bela negara dan pendidikan.
“Kunjungan tersebut menjadi ruang bagi para kadet untuk berbagi pengalaman dan membangun persahabatan dengan siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat memperkaya wawasan sekaligus menumbuhkan motivasi para kadet untuk terus mengembangkan diri, memperkuat karakter, dan menatap masa depan dengan lebih baik sebagai generasi penerus bangsa,” Demikian Biro Infohan Setjen Kemhan.
Gempa Flores M7,7 Jadi Momentum Penguatan Mitigasi Bencana Berbasis Sains dan Teknologi
Jakarta (The Indonesian News) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana berbasis sains, teknologi, dan data dalam menghadapi tingginya risiko kebencanaan di Indonesia. Pembelajaran dari Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber dalam Webinar Gempa Flores 2026: Dampak serta Pembelajaran untuk Penguatan Mitigasi Bencana yang diselenggarakan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) Kementerian Pekerjaan Umum, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) secara daring, Pada jumat (11/9/2026).
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan dinamika geologi dan atmosfer yang sangat aktif sehingga berhadapan dengan potensi bencana geologi maupun hidrometeorologi yang dapat terjadi kapan saja.
“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa risiko bencana bukan sekadar persoalan frekuensi kejadiannya, tetapi merupakan tantangan pembangunan yang membutuhkan pemahaman risiko berbasis sains, teknologi, dan data yang semakin presisi,” ujarnya.
Menurut Faisal, pengelolaan kebencanaan perlu terus bergerak dari paradigma respons pascakejadian menuju paradigma antisipasi sebelum bencana terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sistem monitoring, peringatan dini, diseminasi informasi, kesiapsiagaan masyarakat, serta pengurangan risiko bencana berbasis wilayah.
Dari aspek geofisika, BMKG menghadirkan berbagai layanan terpadu yang mencakup informasi gempa bumi dan tsunami, geofisika potensial, tanda waktu, serta seismologi teknik. Berbagai layanan tersebut bertujuan menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis risiko.
Faisal menilai Gempa Flores M7,7 memberikan banyak pembelajaran penting, sekaligus menunjukkan keandalan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS) dalam mendukung keselamatan masyarakat.
“Dalam waktu 2 menit 16 detik setelah terjadinya Gempa Flores, BMKG telah berhasil menyebarluaskan peringatan dini terkait potensi tsunami kepada masyarakat luas,” jelasnya.
Selain penyebaran peringatan dini tsunami, BMKG juga memanfaatkan informasi shakemap berbasis dampak untuk membantu identifikasi wilayah terdampak, menentukan prioritas respons, serta mendukung perlindungan aset dan infrastruktur kritis nasional secara lebih cepat dan tepat.
Menurut Faisal, penguatan INATEWS dan layanan informasi gempa berbasis dampak akan terus menjadi bagian penting dalam mendukung mitigasi risiko bencana, ketahanan infrastruktur, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan prinsip early warning must lead to early action.
Ia menambahkan bahwa risiko bencana tidak berhenti pada guncangan utama, tetapi juga dapat memicu berbagai bahaya sekunder seperti tsunami, longsor, maupun likuifaksi. Dalam konteks tersebut, informasi cepat yang dihasilkan BMKG menjadi petunjuk awal dalam mengidentifikasi potensi dampak lanjutan yang mungkin terjadi.
“Gempa Flores M7,7 menunjukkan bahwa risiko bencana tidak hanya berhenti pada guncangan utamanya saja, tetapi dapat diikuti oleh bahaya sekunder seperti tsunami, longsor, dan likuifaksi,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari respons pascagempa, BMKG juga menerjunkan tim survei dan verifikasi ke wilayah terdampak di Flores guna memperkuat pemahaman terhadap kondisi aktual di lapangan sekaligus memastikan data geofisika dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan darurat.
Faisal menjelaskan bahwa BMKG memiliki 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia. Khusus di Pulau Flores terdapat empat UPT dan dua pos pengamatan yang turut mendukung diseminasi informasi serta pendampingan kepada masyarakat pascagempa.
“Dalam situasi keseharian maupun kondisi darurat bencana, BMKG harus menjadi rujukan utama dan sumber informasi resmi terkait gempa bumi, tsunami, serta informasi geofisika lainnya,” tegasnya.
Selain mendukung penanganan darurat, BMKG juga berkontribusi dalam penguatan ketahanan infrastruktur melalui layanan seismologi teknik, Structural Health Monitoring, mikrozonasi, serta berbagai kajian kegempaan yang menjadi rujukan ilmiah dalam pembangunan di wilayah rawan bencana.
Melalui program Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) serta berbagai kegiatan edukasi kebencanaan, BMKG terus mendorong peningkatan literasi masyarakat agar mampu memahami risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengambil tindakan yang tepat ketika terjadi bencana.
Faisal mengungkapkan bahwa Gempa Flores M7,7 juga menjadi momentum penting untuk melakukan validasi Peta Bahaya Gempa Bumi melalui integrasi data observasi instrumental dengan hasil survei dan verifikasi kondisi kerusakan di lapangan.
“Gempa Flores M7,7 ini menjadi momentum penting bagi BMKG untuk melakukan validasi Peta Bahaya Gempa Bumi. Hal ini dilakukan melalui integrasi antara data observasi instrumental dengan hasil survei dan verifikasi kondisi aktual kerusakan di lapangan,” katanya.
Menurutnya, proses tersebut memberikan pembelajaran berharga untuk meningkatkan akurasi pemodelan bahaya, memperkuat kebijakan mitigasi berbasis risiko, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana.
Pada kesempatan tersebut, Faisal juga menegaskan bahwa BMKG terus bertransformasi dari paradigma pemantauan menuju ekosistem layanan peringatan dini berbasis dampak (Impact-Based Early Warning Services). Pendekatan ini diarahkan untuk menghadirkan layanan yang lebih spesifik, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan maupun masyarakat di wilayah berisiko tinggi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tidak hanya diukur dari kecepatan mendeteksi suatu kejadian, tetapi juga dari kemampuan informasi tersebut dalam mendorong kesiapsiagaan, pengambilan keputusan yang tepat, serta pengurangan dampak terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan pembangunan.
“Gempa Flores memberikan pengingat sekaligus peluang untuk belajar bersama, memperkuat data, menyempurnakan kebijakan, dan membangun Indonesia yang lebih tangguh. Dari satu kejadian kita membangun pengetahuan, dari pengetahuan kita merumuskan kebijakan yang kuat, dan dari kebijakan kita membangun infrastruktur yang tangguh,” pungkasnya.
Satgas PRR Sebut Sektor Pertanian di Pidie Aceh terdampak bencana Kembali Produktif
Pidie (The Indoenisan News) – Pemulihan lahan persawahan terdampak bencana di Kabupaten Pidie, Aceh, terus menunjukkan perkembangan. Program optimalisasi terhadap 287 hektare sawah rusak ringan telah mencapai 90 persen, sementara penanganan sejumlah titik rusak berat mulai dilakukan menggunakan alat berat.
Dilansir dari laman Satgas PRR, Sabtu (12/9/2026), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Iskandariah mengatakan program optimalisasi tersebut merupakan bantuan Kementerian Pertanian untuk memulihkan fungsi lahan persawahan yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.
“Ada seluas 287 hektare areal persawahan terdampak bencana banjir yang masuk program optimalisasi dari Kementerian Pertanian. Dari 287 hektare sawah tersebut, realisasinya mencapai 90 persen,” kata Iskandariah, Kamis 10 September 2026.
Berdasarkan pendataan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie, total sawah terdampak mencapai 502 hektare. Luasan tersebut terdiri atas 287 hektare rusak ringan, 120 hektare rusak sedang, dan 95 hektare rusak berat.
Program optimalisasi difokuskan pada sawah rusak ringan dan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan. Bantuan diberikan langsung kepada kelompok tani dengan luas penanganan berkisar 10 hingga 20 hektare untuk setiap kelompok.
“Bantuan optimalisasi lahan pertanian tersebut diberikan langsung kepada kelompok tani. Lahan yang dioptimalisasi kelompok tani tersebut masing-masing berkisar 10 hingga 20 hektare,” ujar Iskandariah.
Untuk sawah rusak berat seluas 95 hektare, penanganan dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi. Di antaranya, sawah seluas 20 hektare di Blang Pandak, Kecamatan Tangse, serta 11 hektare di Kecamatan Tiro.
“Sawah rusak berat tersebut di antaranya 20 hektare di Blang Pandak, Kecamatan Tangse, dan 11 hektare di Tiro. Saat ini, dua titik sawah rusak berat tersebut ditangani Satgas PRR dan sekarang sudah ada alat berat yang menanganinya,” katanya.
Hasil pemulihan mulai dirasakan masyarakat. Sejumlah areal persawahan telah kembali ditanami, bahkan sebagian sudah memasuki masa panen dengan hasil yang dinilai cukup baik.
“Kolaborasi Kementerian Pertanian, Pemerintah Kabupaten Pidie, Satgas PRR, dan kelompok tani diharapkan mempercepat pemulihan seluruh lahan terdampak sehingga kegiatan pertanian dan sumber penghidupan masyarakat kembali berjalan,” Demikian Satgas PRR.
Pernyataan Bersama BPS Indonesia – Bank Dunia Garis Kemiskinan Nasional dan Internasional
Jakarta (The Indonesian News) – Pada Tanggal 5 Agustus lalu Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan tingkat kemiskinan nasional per Maret 2026 sebesar 8,07%. Di sisi lain, berdasarkan pengelompokan negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle-Income Country), Bank Dunia memperkirakan 64,1% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar sebesar US$8,30 PPP atau sekitar Rp. 51.087 per orang per hari. Penjelasan mengenai angka kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia diuraikan di bawah ini.
Mengapa tingkat kemiskinan versi BPS dan Bank Dunia berbeda?
Baik BPS maupun Bank Dunia menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Indonesia sebagai sumber data, namun keduanya mengukur kemiskinan dengan cara yang berbeda, karena pengukuran tersebut memiliki tujuan yang berbeda pula.
BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia. BPS menghitung jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti perumahan, pakaian, dan transportasi, di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi, serta memperbarui angka-angka tersebut dua kali setahun untuk menyesuaikan dengan perubahan harga. Pada bulan Maret 2026, ambang batas tersebut tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan, atau sekitar US$3,60 per hari. Garis kemiskinan nasional ini dirancang untuk memberikan gambaran kemiskinan yang lebih akurat dengan mencerminkan standar dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antar negara. Hal ini memerlukan standar yang sama, bukan garis kemiskinan yang didasarkan pada harga dan pola konsumsi masing-masing negara. Bank Dunia menggunakan tiga tolok ukur kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan tiga kelompok pendapatan negara: US$3,00 per hari (setara dengan Rp18.465 per hari) untuk negara berpendapatan rendah, US$4,20 (Rp25.851 per hari) untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan US$8,30 (Rp51.087 per hari) untuk negara berpendapatan menengah atas. Tolok ukur ini didasarkan pada garis kemiskinan yang umum digunakan oleh negara-negara dalam setiap kelompok pendapatan dan disesuaikan agar jumlah uang yang sama dapat membeli kelompok barang yang sebanding di berbagai negara. Estimasi kemiskinan Bank Dunia memperhitungkan tiga jenis dinamika harga: perubahan dari waktu ke waktu menggunakan IHK (Indeks Harga Konsumen), perbedaan antar wilayah (kabupaten/kota), dan perbedaan harga antar negara menggunakan penyesuaian berbasis Paritas Daya Beli (PDB).
Tingkat kemiskinan mana yang sebaiknya menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pemantauan kemajuan di Indonesia?
Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda, dan keduanya tepat untuk kegunaan masing-masing. Garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah serta bersifat spesifik bagi setiap negara dengan konteksnya masing-masing. Garis ini digunakan sebagai dasar kebijakan nasional dan untuk memantau kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk memantau kemajuan Indonesia serta merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional, ukuran yang ditetapkan oleh BPS adalah yang paling relevan. Berdasarkan tolok ukur tersebut, tingkat kemiskinan turun dari 8,47% pada Maret 2025 menjadi 8,07% pada Maret 2026.
Untuk gambaran global, estimasi Bank Dunia tahun 2025 menunjukkan bahwa 3,7% penduduk Indonesia berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem, atau 15,5% di bawah garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah, atau 64,1% di bawah garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas.
Apa penyebab perbedaan yang besar tersebut?
Perbedaan besar ini terutama berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan, bukan karena memburuknya kondisi kehidupan. Ketika tingkat pendapatan Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas pada tahun 2023, Bank Dunia menaikkan ambang batas kemiskinan yang digunakannya, dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, secara alami menyebabkan lebih banyak orang berada di bawahnya; hal ini tidak berarti mereka menjadi lebih miskin.
Angka US$8,30 tersebut juga mencerminkan standar hidup di kelompok negara berpendapatan menengah atas yang luas, termasuk negara-negara dengan pendapatan per kapita hingga hampir tiga kali lipat dari Indonesia. Oleh karena itu, angka ini menetapkan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar hidup yang berlaku di Indonesia.
Kedua ukuran tersebut juga memperlakukan perubahan harga dari waktu ke waktu dengan cara yang berbeda. BPS menyesuaikan garis kemiskinannya seiring dengan perubahan pola konsumsi dan standar hidup, sementara Bank Dunia menerapkan standar internasional yang tetap dan menyesuaikannya dengan inflasi. Akibatnya, kedua ukuran tersebut dapat menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang berbeda.
Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh angka kemiskinan tersebut
Estimasi kemiskinan dari BPS dan Bank Dunia menggunakan data dasar yang sama, namun menjawab pertanyaan yang berbeda. BPS mengukur kemiskinan dalam konteks Indonesia, sehingga bermanfaat untuk pemantauan kemajuan dan kebijakan dalam negeri. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antar negara. Dalam hal ini, ukuran yang satu tidak lebih “benar” daripada yang lain; keduanya memiliki tujuan berbeda dan memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Sumber: Kepala Biro Umum dan Humas Badan Pusat Statistik
Tegaskan Sinergi Darat-Udara, BNPB Perkuat Operasi Karhutla dan Pergeseran Helikopter di Kalteng
Palangka Raya (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto memimpin langsung Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Pada jumat (11/9/2026). Dalam rapat tersebut, BNPB menegaskan penguatan operasi gabungan antara Satgas Darat dan Satgas Udara serta kesiapan penuh alutsista untuk menangani karhutla secara cepat dan terukur.
Kepala BNPB memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda Kalimantan Tengah, terutama bagi Satgas Darat yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga relawan mahasiswa. Satgas Darat dinilai menjadi tulang punggung utama penanganan karhutla yang secara konsisten mampu memadamkan hingga lebih dari 100 hektar lahan terbakar setiap harinya.
Berdasarkan data perkembangan penanganan karhutla per Kamis (10/9), telah teridentifikasi firespot sebanyak 90 titik dengan estimasi luas lahan mencapai 212,3 hektare. Melalui pengerahan Satgas Darat, lahan seluas 141,1 hektare yang terbakar telah berhasil dikendalikan. Sisanya, masih ada 71,2 hektar lahan yang terbakar dan menjadi prioritas utama penanganan.
“Sinergi dan kinerja Satgas Darat di Kalimantan Sangat luar biasa. Di Kalimantan Tengah sendiri, per hari ini Satgas berhasil memadamkan 71,2 hektar sisa lahan terbakar. Kerja keras jajaran TNI-Polri dan seluruh relawan di lapangan merupakan kunci utama pengendalian karhutla,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu 12 September 2026.
Untuk mengoptimalkan penanganan di titik-titik kritis, BNPB memberikan instruksi tegas agar pergeseran armada helikopter pemadam water bombing segera direalisasikan ke wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, seperti Kabupaten Kapuas, dengan 16 titik dengan estimasi lahan yang terbakar mencapai 58 hektar, kemudian Kabupaten Sampit (Kotawaringin Timur) dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 55,6 hektar dengan 16 titik firespot dan Kabupaten Seruyan, dengan 13 titik firespot atau 21,89 hektar lahan yang terbakar sesuai rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah.
Suharyanto juga menekankan bahwa pengoperasian helikopter water bombing harus diintegrasikan secara presisi dengan pergerakan Satgas Darat. Helikopter difokuskan untuk memblokir titik api skala besar atau area yang sulit dijangkau akses darat, sehingga operasi berbiaya tinggi tersebut memberikan dampak maksimal di lapangan.
“BNPB memastikan dukungan peralatan pemadaman darat dan tambahan personel dari Mabes TNI maupun instansi terkait akan terus disalurkan untuk memperkuat daerah. Seluruh unsur Satgas diminta mempertahankan komitmen dan sinergi hingga memasuki puncak musim hujan alami,” Demikian Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Tiba di India, Presiden Prabowo Hadiri KTT ke-18 BRICS sebagai Anggota Penuh
India (The Indonesian News) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, India, pada Jumat, 11 September 2026, pukul 22.00 waktu setempat (WS). Kehadiran Presiden Prabowo di New Delhi dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS yang akan berlangsung pada 12-13 September 2026.
Di bandara, ketibaan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Negara Urusan Batu Bara dan Pertambangan India Shri Satish Chandra Dubey, KUAI KBRI New Delhi Yudho Sasongko, Atase Pertahanan RI di India Brigjen TNI (Mar) Burhanudin, Kepala Komandan AFS Palam Brigjen Rishabh Mittal, dan Additional Secretary (South) Kementerian Luar Negeri India Prashant Agrawal.
Di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo juga menerima penyambutan berupa jajar pasukan kehormatan serta penampilan budaya dan tarian tradisional India.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-18 BRICS sebagai anggota penuh menjadi bagian dari langkah Indonesia untuk memperkuat peran aktif dalam kerja sama multilateral. Keikutsertaan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang lebih seimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.
Dalam KTT ke-18 BRICS yang diselenggarakan di India, para pemimpin negara anggota akan membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan kerja sama antarnegara berkembang. Pertemuan tersebut juga diharapkan mendorong langkah-langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi di bidang pangan, energi, pembiayaan pembangunan, serta perdagangan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat sore pukul 17.00 WIB. Dalam penerbangan menuju New Delhi, Presiden turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen RI Perkuat Pelindungan Korban dan Penanganan Cyber Scam di Kawasan Asia Tenggara
Tailan (The Indonesian News) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmen Pemerintah RI dalam memperkuat kebijakan dan langkah nyata penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis cyber scam di kawasan Asia Tenggara.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam, Nur Rokhmah Hidayah saat menjadi narasumber dalam Workshop on Strengthening Cyber Scam Victim Protection: Enhancing Identification, Referral, and Cooperation diselenggarakan oleh KBRI Bangkok di Sri Racha, Tailan pada Rabu (9/9/2026). Nur Rokhmah memaparkan arah kebijakan dan instrumen perlindungan WNI kepada para pejabat Protokol dan Konsuler Perwakilan RI se-Asia Tenggara.
“Eskalasi kejahatan cyber scam menghadirkan kompleksitas baru karena batas antara korban dan pelaku kerap kabur (forced criminality). Fenomena ini menuntut keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan mekanisme pelindungan korban yang terukur,” tegas Nur Rokhmah dalam keterangan tertulis, Dikutip Jumat 11 September 2026.
Lebih lanjut, Nur Rokhmah menekankan pentingnya standarisasi instrumen screening dan assessment di seluruh Perwakilan RI untuk mengidentifikasi korban secara cepat dan akurat. Kemenko Polkam mendorong penguatan National Referral Mechanism (NRM) yang berpusat pada korban (victim-centered approach) guna memastikan setiap WNI teridentifikasi mendapatkan hak pelindungan tanpa mengalami re-viktimisasi atau kriminalisasi atas perbuatan yang dipaksakan oleh sindikat.
Dalam penanganan kasus di lapangan, perwakilan Bareskrim Polri menyoroti evolusi modus operandi yang menyasar warga usia produktif berpendidikan tinggi melalui platform digital. Guna mengatasi kerumitan identifikasi korban dan hambatan pembuktian lintas negara, Polri menerapkan strategi tiga pilar penindakan yang mencakup langkah preemtif, preventif, hingga represif.
Sementara itu, perwakilan Kemen Imipas berfokus pada pergeseran paradigma ke arah pencegahan risiko (risk prevention) secara menyeluruh dari tahap pre-border hingga post-border. Keimigrasian melakukan intervensi hulu melalui Desa Binaan Imigrasi serta memperketat penyaringan paspor dan pengawasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia nonprosedural. Langkah pencegahan ini diperkuat oleh pemanfaatan teknologi keimigrasian untuk memetakan serta memutus jaringan kejahatan internasional.
Guna merespons ancaman kejahatan siber lintas negara tersebut, Pemerintah RI melalui Kemenko Polkam bersama K/L terkait telah menetapkan sejumlah langkah strategis dan kebijakan terpadu. Langkah ini mencakup diplomasi operasional lintas negara berupa pembentukan Indonesia Desk di Kamboja, yang diintegrasikan dengan deteksi dini keimigrasian melalui instrumen Subject of Interest (SOI) dan Desa Binaan Imigrasi, serta penindakan hukum tegas dan penguatan kanal aduan resmi oleh Bareskrim Polri.
Melalui workshop ini, Kemenko Polkam mendorong soliditas Perwakilan RI di kawasan Asia Tenggara agar mekanisme rujukan dan penanganan kasus cyber scam di lapangan berjalan cepat dan terintegrasi.
Kemenhut Selamatkan 24 Satwa Liar terdampak Karhutla Kalbar
Pontianak (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai KSDA Kalimantan Barat menyelamatkan 24 satwa liar terdampak Karhutla selama periode 1 Agustus sampai 10 September 2026. Sampai saat ini selain melakukan operasi pengendalian Karhutla, Kemenhut juga terus melakukan penyelamatan satwa liar.
Upaya penyelamatan dilakukan Kemenhut bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan pihak terkait. Kemenhut terus melakukan operasi patroli dan menerima laporan masyarakat melalui call center.
“Sebanyak 24 individu satwa liar berhasil di Rescue dari 18 lokasi di 3 kabupaten, terdiri atas 15 Orangutan, 6 Trenggiling, 1 Bekantan, 1 Kukang, dan 1 Musang Tenggalung. Upaya penyelamatan satwa adalah bentuk nyata komitmen Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian satwa liar dan ekosistem Indonesia,” Kata Kemenhut dalam siaran pernya, Jumat 11 September 2026.
Upaya penyelamatan yang terbaru, Kementerian Kehutanan melalui Balai KSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) melakukan penyelamatan dua individu orangutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Penyelamatan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai keberadaan orangutan induk dan anak di sekitar kebun. Setelah dilakukan pemantauan, tim menemukan bahwa kondisi habitat di sekitar lokasi telah terdampak karhutla dan tidak lagi menyediakan tutupan hutan yang memadai bagi kedua satwa tersebut.
“Pada 3 September 2026, tim melakukan rescue dan berhasil mengevakuasi dua individu orangutan, yaitu Mama Man, betina dewasa berusia sekitar 20 tahun, bersama anaknya Man, jantan berusia sekitar 7 bulan. Keduanya kemudian dititiprawatkan sementara di Pusat Rehabilitasi YIARI untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut,” Tulis Kemenhut.
Selanjutnya, Empat individu orangutan juga ditemukan berada di sekitar kebun masyarakat di Desa Pemangkat, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
Menindaklanjuti laporan masyarakat, Kementerian Kehutanan melalui Balai KSDA Kalimantan Barat bersama YIARI, Yayasan Palung dan LPHD Desa Pemangkat, bergerak melakukan pemantauan dan upaya penyelamatan. Pada 4 September 2026, setelah melalui proses pemantauan dan pencarian sejak dini hari, tim berhasil melakukan rescue terhadap 4 individu orangutan: Noval, Nopan, Mamak Novi, dan Novi.
Keempat individu tersebut selanjutnya dititiprawatkan sementara di Pusat Rehabilitasi YIARI untuk mendapatkan pemeriksaan, penanganan, rehabilitasi, dan pemantauan lebih lanjut.
Upaya ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam melindungi satwa liar dan memastikan setiap individu mendapatkan penanganan yang tepat.
Penitipan sementara dilakukan sampai kondisi karhutla di sekitar habitat dinyatakan aman. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi teknis, orangutan akan dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya apabila kondisi telah memungkinkan.
Penyelamatan satwa liar tidak dapat dilakukan sendiri. Laporan dan kepedulian masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya menjaga keselamatan satwa liar yang terdampak karhutla. Masyarakat diharapkan menginformasikan adanya satwa liar terdampak Karhutla Kalbar melalui call center sebagai berikut:
Balai KSDA Kalimantan Barat : 0811-5776-767
Seksi KSDA Wilayah I – Ketapang: 0811-5670-041
Seksi KSDA Wilayah II – Sintang: 0811-5670-042
Seksi KSDA Wilayah III – Singkawang: 0811-5670-043
