Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 28

Dua Penghargaan TOP GRC Awards 2026 Jadi Bukti Konsistensi IPC TPK Terapkan GRC

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. IPC TPK

Jakarta (The Indonesian News)– IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) kembali menorehkan prestasi melalui ajang TOP GRC Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business. Dalam ajang yang mengusung tema “Sustainability by Design: A Journey Through Intelligent GRC” tersebut, IPC TPK berhasil meraih dua penghargaan atas komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk, and Compliance/GRC) yang terintegrasi dengan aktivitas bisnis maritim dan kepelabuhanan.

Salah satu penghargaan yang berhasil diraih IPC TPK adalah predikat “TOP GRC Awards Stars 4”. Penghargaan Bintang 4 tersebut mencerminkan penilaian bahwa sistem, infrastruktur, serta implementasi GRC di lingkungan IPC TPK telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung pencapaian strategi bisnis perusahaan.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan, mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen seluruh insan perusahaan dalam menjadikan GRC sebagai bagian integral dari pelaksanaan operasional.

“Penghargaan ini merupakan representasi dari langkah nyata seluruh insan IPC TPK dalam menerapkan prinsip Governance, Risk, dan Compliance secara terintegrasi di setiap lini operasi kami,” ujar Daniel Setiawan, Kamis 10 September 2026.

Menurutnya, penerapan GRC tidak hanya diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar perusahaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan risiko serta mendukung keberlanjutan bisnis.

Melalui penerapan GRC yang terintegrasi, IPC TPK secara proaktif melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko bisnis sekaligus memastikan kegiatan operasional, termasuk aktivitas bongkar muat dan pelayanan terminal petikemas, dapat berjalan dengan mengedepankan prinsip operational excellence yang efisien, aman, dan berwawasan lingkungan.

Implementasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya IPC TPK dalam membangun budaya perusahaan yang mampu mengantisipasi berbagai tantangan bisnis sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemangku kepentingan, lingkungan, dan masyarakat.

TOP GRC Awards merupakan ajang penghargaan tahunan di bidang Governance, Risk, and Compliance yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bersama mitra dan pemangku kepentingan GRC. Kegiatan ini mencakup proses penilaian, wawancara penjurian, apresiasi, benchmarking, serta pembelajaran untuk mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas implementasi GRC di berbagai perusahaan di Indonesia.

Pada penyelenggaraan tahun ini, ajang TOP GRC Awards 2026 diikuti oleh hampir 200 perusahaan dari berbagai sektor industri. Penilaian dilakukan dengan melihat sejauh mana penerapan GRC mampu mendukung strategi, keberlangsungan, serta pencapaian kinerja perusahaan.

Bagi IPC TPK, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat integrasi antara tata kelola, pengelolaan risiko, kepatuhan, dan agenda keberlanjutan dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan.

“Ke depannya, IPC TPK akan terus menyelaraskan strategi GRC dengan inisiatif keberlanjutan kami, sehingga perusahaan dapat memberikan layanan logistik pelabuhan yang optimal sekaligus membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” tutup Daniel.

TNI AL gelar apel siaga dan tasyakuran hari jadi ke-81 tahun 2026 di Surabaya

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dispenal

Surabaya (The Indonesian news) – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-81 Tahun 2026, TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggelar Apel Siaga yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali didampingi Ketua Umum Jalasenastri Ny. Fera Muhammad Ali di Dermaga Madura, Koarmada II, Surabaya. Kamis (10/9/2026).

Komandan Kodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto didampingi Ketua Daerah Kodaeral V Gabungan Jalasenastri Koarmada RI Ny. Sandya Ali Triswanto turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama para pejabat utama TNI AL, Pangkotama wilayah Barat dan Timur, serta Kasal dan Wakasal dari masa ke masa.

Apel Siaga menjadi salah satu rangkaian puncak peringatan Hari Jadi Ke-81 TNI AL yang mencerminkan kesiapan dan kesiapsiagaan prajurit TNI AL dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk kondisi darurat dan bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berbagai kendaraan dan peralatan yang ditampilkan antara lain kendaraan taktis Kopaska, Sea Rider Taifib, chamber Satkoppeba, peluncur ganda roket RM-70 Korps Marinir, kendaraan tempur Marinir BMP-3F, hardtop Kopaska, serta meriam Howitzer. Sementara itu, tiga kapal perang TNI AL yakni KRI Brawijaya-320, KRI Prabu Siliwangi-32, dan KRI Raden Eddy Martadinata-331, yang turut berada di kawasan dermaga sebagai latar belakang kekuatan unsur laut.

Peringatan Hari Jadi Ke-81 TNI AL Tahun 2026 juga telah diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya melalui program Aku Cinta Laut, berupa penanaman mangrove, kegiatan bersih-bersih pantai, bakti sosial, pembagian sembako, pengembangan UMKM hasil daur ulang sampah, hingga penyediaan dapur lapangan gratis bagi masyarakat. Selain itu, pada 7 September 2026, TNI AL secara serentak melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan jajaran TNI AL di berbagai wilayah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa para pahlawan.

Kasal dalam amanatnya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI AL. “Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI AL di manapun berada dan bertugas, atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian tulus ikhlas yang diberikan demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kasal juga memberikan penghargaan berupa Bendera Teladan kepada satuan dan prajurit TNI AL yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja, dedikasi, serta prestasi terbaik dalam pelaksanaan tugas. Penghargaan tersebut antara lain diberikan kepada Lanal Dumai sebagai Lanal Kelas B Teladan, Lanal Tanjung Balai Asahan sebagai Lanal Kelas C Teladan, Lanudal Aru sebagai Lanudal TNI AL Teladan, KRI Kapak-625 sebagai KRI Teladan, serta Batalyon Infanteri 1 Marinir sebagai Batalyon Marinir Teladan.

Penghargaan juga diberikan kepada prajurit berprestasi dalam berbagai bidang, meliputi Bidang Operasi, Bidang Olahraga, Perwakilan Upacara Kenegaraan, serta Tamtama Teladan Tahun 2026. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pimpinan TNI AL terhadap prajurit yang telah menorehkan prestasi sekaligus menunjukkan dedikasi dan keberhasilan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh bangsa dan negara.

Melalui momentum Hari Jadi Ke-81 ini, TNI AL menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kemampuan prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Tindak Lanjuti Arahan Wapres, BNPB Perkuat Koordinasi Terpadu Penanganan Karhutla

Penulis
Farid Ismullah
-
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (Kedua Kiri) didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Ketiga Kiri) saat peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Banjarbaru (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menindaklanjuti arahan strategis Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). BNPB segera memperkuat langkah operasi darurat melalui koordinasi terpadu bersama lintas kementerian/lembaga di tingkat pusat hingga pemerintah daerah demi mengoptimalkan pemadaman dan penanganan dampak karhutla di seluruh wilayah terdampak, khususnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming kepada Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, saat meninjau Posko Penanganan Darurat Karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Kamis (10/9/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wapres memberikan perhatian khusus pada perlindungan kelompok rentan, keselamatan anak sekolah, serta optimalisasi teknologi penanganan bencana. Wapres meminta BNPB memberikan atensi penuh pada penanganan darurat karhutla khususnya bagi kelompok rentan yang terdampak paparan asap, serta menginstruksikan agar kawasan di sekitar sekolah dijadikan prioritas utama pemadaman.

“Kami meminta Bapak Kepala BNPB agar memberikan atensi penuh penanganan darurat karhutla, khususnya kelompok rentan yang terdampak asap karhutla,” jelas Wapres Gibran.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Kanan) menjelaskan kepada Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming (Ketiga Kiri) terkait perkembangan penanganan darurat bencana karhutla di Posko Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan, Guntung Damar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Di samping itu, rencana pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah diimbau agar dikoordinasikan secara matang bersama pihak keluarga murid. Secara khusus, Wapres juga menekankan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) agar terus dimaksimalkan, di mana sekecil apa pun peluang pertumbuhan awan potensial yang terdeteksi harus segera disemai tanpa menunda. Arahan OMC ini sejalan dan memperkuat instruksi Presiden RI sebelumnya guna merekayasa cuaca secara presisi sebelum kondisi kekeringan dan kepekatan asap memburuk.

“Untuk daerah yang dekat dengan sekolah, tolong menjadi prioritas pemadaman,” kata Wapres Gibran.

“Untuk wilayah Kalsel, saya memberikan instruksi agar sebelum membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat dikoordinasikan dengan pihak keluarga,” imbuhnya.

Kondisi darurat karhutla yang membutuhkan tindakan cepat selaras arahan Wapres tersebut tecermin dari data penanganan di lapangan, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat per 8 September 2026. Kepekatan kabut asap dan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) PM 2,5 yang berada pada level Berbahaya serta jarak pandang di bawah 1 km telah menyebabkan 1.337 kasus ISPA di 14 kabupaten/kota, serta memaksa perpanjangan pembelajaran dari rumah (BDR) bagi anak sekolah pada 7–11 September 2026.

Menjawab situasi tersebut, BNPB memperkuat seluruh pilar operasi penanganan darurat. Di jalur darat, kekuatan masif sebanyak 15.091 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, DLHK, perusahaan, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA), semua dikerahkan untuk melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, serta penyisiran titik asap pada 31 titik api (firespot) prioritas.

Upaya pemadaman darat ini didukung berbagai armada dan peralatan, mulai dari ratusan rol selang penyalur air, mesin pompa mini dan medium, waterax, hingga penyiapan tandon air dan embung buatan di lokasi yang minim sumber air. Dari total luas lahan terbakar kurang lebih mencapai 691,74 hektare pada hari tersebut, tim gabungan darat telah berhasil memadamkan kurang lebih 155,96 hektare di berbagai kawasan prioritas seperti Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, Singkawang, dan wilayah lainnya.

Sementara itu pada operasi udara, BNPB menyiagakan 2 helikopter patroli dan 9 helikopter water bombing (termasuk unit Super Puma, Sikorsky Black Hawk, dan Mi-17). Meskipun jarak pandang (visibility) yang sangat rendah sempat memicu penundaan penerbangan di Supadio Base, operasi pemadaman udara tetap berhasil dieksekusi di Ketapang Base dengan helikopter Sikorsky EH-60A dan Mi-17-IV yang menjatuhkan 520.000 liter air dengan capaian 84 kali penyiraman di wilayah Desa Sungai Pelang, Negeri Baru dan Sungai Besar.

Sejalan dengan arahan Wapres dan Presiden terkait OMC, operasi rekayasa cuaca dipacu secara agresif menggunakan 3 unit pesawat (1 Cassa NC-2121 TNI AU dan 2 Cessna Grand Caravan) yang menyemai bahan NaCl pada setiap potensi pertumbuhan awan di wilayah Sanggau, Sekadau, Sintang, Kubu Raya, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara, hingga berhasil memicu hujan berintensitas sedang hingga tinggi di sejumlah daerah terdampak.

“Kami sudah punya posko OMC dan setiap hari berkoordinasi dengan BMKG. Sejalan dengan arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden, sekecil apapun ada peluang pertumbuhan awan maka laksanakan OMC, termasuk di daerah di sekitar Kalimantan dan Sumatra tidak ada karhutlanya untuk membasahi lahan agar api tidak meluas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan komitmen penuh BNPB untuk terus memobilisasi seluruh sumber daya darurat, melengkapi APD serta sarana prasarana personel darat, dan menyelaraskan langkah operasional di lapangan.

“Sinergi terpadu lintas kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah akan terus diperketat agar penanganan dampak karhutla berjalan terukur, responsif, serta mengedepankan perlindungan keselamatan masyarakat dan kelompok rentan,” Demikian Letjen TNI Dr. Suharyanto.

Manuver Pertempuran Darat perkuat Interoperabilitas di SGS 2026

Penulis
Farid Ismullah
-
Manuver Pertempuran Darat perkuat Interoperabilitas di SGS 2026 di daerah latihan Puslatpur Kodiklat TNI AD, Martapura, Sumatra Selatan, Rabu (9/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Martapura (The Indonesian News) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama US Army melaksanakan Live Fire Exercise (LFX) tingkat Peleton dengan skenario serangan bunker dan parit dalam rangka Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 di daerah latihan Puslatpur Kodiklat TNI AD, Martapura, Sumatra Selatan, Rabu (9/9/2026). Sebanyak 124 personel, terdiri atas 50 prajurit TNI dan 74 personel US Army, bergerak secara terpadu dari titik berkumpul menuju titik pencar untuk melaksanakan serbuan terhadap sasaran.

Manuver Pertempuran Darat perkuat Interoperabilitas di SGS 2026 di daerah latihan Puslatpur Kodiklat TNI AD, Martapura, Sumatra Selatan, Rabu (9/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

“Memasuki tahap serangan, unsur bantuan melaksanakan manuver lambung untuk mendukung unsur bantuan tempur yang bergerak menuju titik aksi. Setelah tembakan mortir dan senapan mesin ringan diarahkan ke sasaran, unsur tempur melaksanakan serbuan dengan menghadapi berbagai rintangan, termasuk kawat berduri. Setelah rintangan terbuka, pasukan bergerak mendekati bunker dan parit untuk menguasai sasaran secara bertahap hingga mencapai posisi terakhir, dengan tetap menjaga koordinasi dan komunikasi antarpersonel,” Dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), Kamis 10 September 2026.

Latihan tersebut menguji kemampuan prajurit dalam menerapkan taktik, teknik, dan prosedur secara terpadu dalam situasi pertempuran yang realistis. Melalui latihan bersama ini, TNI dan US Army tidak hanya meningkatkan ketepatan, kecepatan, serta kesiapsiagaan tempur, tetapi juga memperkuat interoperabilitas, saling memahami prosedur operasi, dan membangun kepercayaan sebagai bagian dari semangat Together We Train, Strength Through Partnership.

BMKG Perkuat Kolaborasi Pengembangan Teknologi Modifikasi Cuaca

Penulis
Farid Ismullah
-
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani. (Foto: Humas BMKG)

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kerja sama di bidang modifikasi cuaca melalui penyelenggaraan ASEAN Workshop on Weather Modification Science and Emerging Technologies 2026 yang dibuka oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, di Auditorium BMKG, Kamis (10/09/2026). Workshop ini mempertemukan para pakar, peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dari negara-negara ASEAN dan digelar selama 3 hari secara hybrid pada 10-12 September 2026.

Workshop ini menjadi wadah strategis untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modifikasi cuaca guna mendukung ketahanan terhadap cuaca dan iklim ekstrem, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, serta pelestarian lingkungan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pembicara, organisasi mitra, dan delegasi negara anggota ASEAN yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memajukan sains, inovasi, dan kolaborasi di bidang modifikasi cuaca.

“Seiring meningkatnya tantangan cuaca dan iklim global, pemerintah di berbagai negara terus mengeksplorasi berbagai pendekatan untuk memperkuat ketahanan, mendukung manajemen sumber daya air, memitigasi risiko bencana, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, penguasaan sains, inovasi teknologi, dan kolaborasi internasional menjadi kunci utama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis 10 September 2026.

Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi peningkatan kapasitas modifikasi cuaca di masa depan. Berbagai teknologi mutakhir yang menjadi fokus pembahasan dalam workshop ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung efektivitas operasi modifikasi cuaca.

Faisal juga menegaskan pentingnya kolaborasi regional dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, ASEAN Weather Modification Centre (AWMC) memiliki peran strategis sebagai platform untuk memperkuat kerja sama, berbagi pengetahuan, serta membangun kapasitas sumber daya manusia di kawasan.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, dalam laporannya menjelaskan bahwa workshop diselenggarakan melalui kolaborasi erat antara BMKG dan ASEAN Weather Modification Centre (AWMC). Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama regional di bidang sains dan teknologi modifikasi cuaca di mana Indonesia saat ini memegang mandat sebagai Ketua AWMC periode 2026-2027. Salah satu prioritas utama selama masa kepemimpinan tersebut adalah memperkuat capacity building, kolaborasi ilmiah, dan pertukaran pengetahuan di antara negara-negara anggota.

“Workshop ini merupakan salah satu langkah konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut. Kami berharap diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan fondasi yang kuat bagi pengembangan kerja sama di bawah kerangka AWMC ke depan,” ujar Seto.

Ia menjelaskan bahwa tema workshop tahun ini mencerminkan transformasi modifikasi cuaca yang kini berkembang menjadi ilmu yang berbasis teknologi tinggi. Berbagai topik strategis dibahas selama kegiatan, mulai dari observasi atmosfer, fisika awan, riset cloud chamber, pemodelan numerik, pemanfaatan AI, hingga teknologi UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Yuliana Bahar, menegaskan bahwa ilmu meteorologi memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan kawasan terhadap berbagai ancaman bencana yang dipicu oleh cuaca dan iklim.

Menurutnya, kemampuan menghasilkan informasi dan prakiraan cuaca yang akurat telah membantu negara-negara ASEAN bertransformasi dari pendekatan penanggulangan bencana yang bersifat reaktif menuju upaya pencegahan yang lebih proaktif. Di tingkat regional, berbagai mekanisme kerja sama ASEAN juga dibangun dengan bertumpu pada penguatan sains meteorologi untuk mendukung mitigasi bencana, ketahanan pangan, serta penanganan kabut asap lintas batas.

Lebih lanjut, Yuliana menilai fokus workshop pada pengembangan sains modifikasi cuaca dan teknologi baru sangat relevan dengan kebutuhan kawasan saat ini. Kemampuan untuk mengintervensi kondisi atmosfer guna mendukung ketersediaan air, mengurangi dampak asap, melindungi infrastruktur vital, dan mengelola cuaca ekstrem dinilai akan semakin penting dalam memperkuat ketahanan kawasan di masa mendatang.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sekretariat ASEAN, ASEAN Weather Modification Centre (AWMC), World Meteorological Organization (WMO), serta delegasi negara-negara anggota ASEAN dan mitra.

Melalui penyelenggaraan workshop ini, BMKG berharap dapat memperkuat kolaborasi regional, mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta mendukung pengembangan kapasitas modifikasi cuaca yang adaptif dan berbasis sains guna menjawab tantangan cuaca dan iklim yang semakin kompleks di kawasan ASEAN.

Prabowo: Competition and Criticism Are Allowed, But Remain Harmonious and Friendly

Penulis
Redaksi
-
Credit: the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – President of the Republic of Indonesia Prabowo Subianto emphasized the importance of maintaining unity and friendship in practicing democracy, even when there are differences of opinion, competition, and criticism.

This was conveyed by Prabowo at the peak moment of the 25th Anniversary of the Democratic Party held at GBK Arena, Jakarta, on Wednesday (September 9).

Prabowo said that democracy provides space for every party to have different colors and views. Competition, criticism, suggestions, and recommendations are part of the democratic process that must be respected.

“This is Indonesian democracy. And today, on this stage, this is Indonesian democracy. Various colors. Competing, criticizing, offering suggestions, giving recommendations. Conveying things that may be unpleasant to say, but we remain harmonious, remain friendly, remain family,” Prabowo emphasized.

At the 25th Anniversary of the Democratic Party, Prabowo also assessed that mutual respect amid differences is important in Indonesia’s democratic life. According to him, differences of opinion should not eliminate harmony and friendship. “This is what we must hold on to,” he said.

Prabowo also touched on the political journey of the Democratic Party and himself, who have experienced both victory and defeat in political contests. Prabowo greatly appreciated the Democratic Party’s attitude in maintaining democracy when it was outside the government.

“The Democratic Party has won, has not won. Has been at the peak, has been in government. But when not in power, the Democratic Party did not hurl insults. The Democratic Party did not burn things down,” Prabowo said.

Prabowo then recounted his experience of several times not receiving the people’s mandate before finally winning the Presidential Election.

“When I lost four times, I accepted it. Well, we move forward again,” he said.

For Prabowo, this journey is part of the democratic process that must be accepted with an open heart. Prabowo emphasized that every party can continue to compete and convey criticism, while still maintaining unity as one nation.

On that occasion, Prabowo also expressed his appreciation for the Democratic Party’s support during the 2019 and 2024 Election eras. Prabowo said this support showed a shared vision and principles in building Indonesia.

“Because we indeed have the same aspirations and principles,” Prabowo said.

Prabowo emphasized that democracy must be a means to continue serving and devoting oneself to the people. Therefore, differences of opinion in democracy must remain placed within the spirit of unity and the nation’s interests.

“So, we actually appreciate that the military belongs to the people, and if we want to continue to serve and devote ourselves in the political field, we must carry out politics through democracy,” he said.

Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Indonesia Upayakan Repatriasi Lima Bayi Orangutan dari India

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto: Dok. Kemenhut

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan secara serius menindaklanjuti penemuan lima bayi orangutan di kawasan hutan Distrik Balasore, Negara Bagian Odisha, India. Dilansir dari laman Kemenhut, Kamis (10/9), Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah konkret melalui koordinasi dengan otoritas terkait di India maupun di dalam negeri untuk memastikan penanganan, verifikasi asal-usul, serta mengupayakan pemulangan atau repatriasi kelima orangutan tersebut ke Indonesia.

Kelima bayi orangutan tersebut ditemukan oleh Dinas Kehutanan setempat pada Selasa, 8 September 2026, di kawasan hutan Blok Bhogarai/Udaipur, wilayah Jaleswar, Distrik Balasore, Odisha, yang berada dekat dengan perbatasan Negara Bagian Bengal Barat.

Berdasarkan informasi awal, kelima orangutan tersebut masih berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun dan ditemukan dalam kondisi sehat. Saat ini, seluruh satwa telah ditempatkan untuk mendapatkan perawatan dan penanganan di Nandankan Zoological Park, Bhubaneswar, India.

Dari pengamatan awal terhadap ciri fisik dan morfologinya, kelima satwa tersebut diduga merupakan orangutan yang berasal dari Pulau Sumatera. Namun demikian, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa identifikasi tersebut masih bersifat awal dan kepastian jenis serta asal-usul genetiknya akan dilakukan melalui pemeriksaan DNA oleh otoritas ilmiah yang berwenang.

Orangutan bukan merupakan satwa asli India. Habitat alami orangutan hanya terdapat di Indonesia dan Malaysia, khususnya di Pulau Sumatera dan Borneo. Oleh karena itu, keberadaan lima bayi orangutan di India menimbulkan dugaan kuat bahwa satwa tersebut merupakan korban dari aktivitas perdagangan dan penyelundupan satwa liar secara ilegal yang melibatkan jaringan lintas negara.

Kementerian Kehutanan, telah mengambil langkah cepat dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain Management Authority CITES India, Kedutaan Besar India di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selaku Scientific Authority, serta Kementerian Pertanian untuk mendukung proses penanganan dan percepatan repatriasi.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun mekanisme internasional, termasuk ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Kementerian Kehutanan juga telah berkomunikasi dengan sejumlah mitra konservasi yang memiliki pengalaman dalam penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orangutan, antara lain Yayasan Ekosistem Leuser (YEL), Jaringan Satwa Indonesia (JSI), Center for Orangutan Protection (COP), dan Forum Orangutan Indonesia (FORINA).

Para mitra tersebut telah menyatakan kesiapan untuk mendukung Kementerian Kehutanan dalam proses repatriasi dan selanjutnya penanganan serta rehabilitasi kelima bayi orangutan tersebut apabila telah dipulangkan ke Indonesia.

Setelah proses repatriasi dapat dilakukan, penanganan terhadap satwa akan mengikuti prosedur konservasi yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, karantina, identifikasi genetik, asesmen perilaku, serta rehabilitasi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing individu. Selanjutnya, apabila memenuhi persyaratan, satwa akan dipertimbangkan untuk mengikuti tahapan rehabilitasi menuju pelepasliaran ke habitat alaminya.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan kelima bayi orangutan tersebut menjadi prioritas, sekaligus memastikan proses pemulangan dilakukan secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kasus ini sekaligus menunjukkan bahwa upaya perlindungan satwa liar tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Perdagangan dan penyelundupan satwa liar merupakan kejahatan yang dapat melintasi batas negara sehingga membutuhkan kerja sama internasional yang kuat.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain, CITES, lembaga penegak hukum, otoritas ilmiah, serta organisasi konservasi untuk mencegah perdagangan ilegal satwa liar dan mengembalikan satwa Indonesia yang ditemukan di luar negeri.

Kementerian Kehutanan memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelima bayi orangutan dapat kembali ke Indonesia, sekaligus mendukung proses investigasi untuk mengungkap asal-usul dan kemungkinan jaringan perdagangan ilegal yang terlibat.

Pemerintah juga mengajak seluruh pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk bersama-sama memperkuat upaya pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar dan memastikan orangutan sebagai bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia tetap terlindungi.

Transformasi Kebijakan Kebencanaan: Menghapus Ego Sektoral dan Strategi Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

Penulis
Farid Ismullah
-
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati memberikan pemaparan dalam sesi diskusi publik, pada The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), di Jakarta, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Jakarta (The Indonesian News) – Tingginya kejadian bencana di Indonesia menuntut perubahan paradigma tata kelola dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Pemerintah kini memfokuskan pada implementasi kebijakan jangka panjang yang menuntut sinergi lintas sektor, termasuk inovasi dalam pembiayaan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati dalam sesi diskusi publik, pada The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR). Pada kesempatan itu, Deputi BNPB Raditya menyoroti bahwa kerugian akibat bencana sejatinya berakar dari keputusan-keputusan terkait pembangunan dan tata ruang.

“Tidak ada yang namanya bencana alam. Hal itu menjadi bencana karena keputusan kita—keputusan yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur kritis,”
ujar Raditya di Jakarta, Kamis 10 September 2026.

Menurut Raditya, bahaya alam memang tidak dapat dihindari, tetapi bahaya baru menjadi bencana ketika bertemu dengan keterpaparan dan kerentanan.

Kerentanan ini semakin diperparah oleh ancaman perubahan iklim global. Mengacu pada target agar kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celcius pada 2030, Indonesia telah merumuskan kebijakan yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

Perubahan iklim global dan bencana tak dapat dipungkiri dapat memperburuk kekuatan bencana, seperti yang dialami saat siklon tropis Senyar akhir November 2025 menerjang tiga provinsi Sumatra.

“Risiko bersifat sistemik, mengingat dampaknya yang beruntun dan kompleks, serta berinteraksi dengan aktivitas lain seperti pembangunan, urbanisasi, perubahan tata guna lahan, dan meningkatnya keterpaparan,” tambah Raditya.

Menyikapinya, Deputi Raditya menekankan bahwa pengelolaan risiko terhadap perubahan iklim dan ancaman bahaya tadi tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah-pisah. Apabila tidak dilakukan, menurutnya risiko akan semakin saling terhubung dan beruntun.

Pemerintah menggunakan dua pendekatan utama dalam melihat tren ancaman perubahan iklim dan bencana yaitu denganadaptasi dan mitigasi. Adaptasi difokuskan pada penguatan resiliensi di sektor pangan, air, kesehatan, hingga infrastruktur melalui inisiatif seperti Program Kampung Iklim. Program berbasis komunitas ini mendorong masyarakat di tingkat desa untuk aktif melakukan upaya seperti pemanenan air hujan dan pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan.

Sementara itu, mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, di mana sektor Forestry and Other Land Uses (FOLU) atau kehutanan memikul beban target pengurangan emisi terbesar. Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 telah diterbitkan untuk memandu pelaksanaan dan pemantauan aksi-aksi iklim ini di tingkat daerah.

Untuk merespons berbagai ancaman ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 yang melahirkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini menjadi cetak biru pertama di Indonesia yang memuat rencana mitigasi jangka panjang hingga 25 tahun ke depan.

“Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikannya di lapangan dan melibatkan sektor-sektor utama lainnya, karena rencana ini dikoordinasikan dengan kementerian dan sektor terkait lainnya,” tegas Raditya.

Turunan dari RIPB ini adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang diperbarui setiap lima tahun dan bersifat wajib untuk diadopsi oleh pemerintah daerah, sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan dari Kementerian Dalam Negeri.

Tantangan Pembiayaan dan Inovasi ‘Pooling Fund’

Di balik kerangka kebijakan yang kuat, tantangan terbesar adalah implementasi dan pembiayaan. Indonesia, yang tercatat sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi ketiga di dunia pada 2025 (menurut World Risk Report), menghadapi beban finansial yang sangat besar.

Sejak tsunami Aceh 2004 yang menelan biaya pemulihan hingga Rp50,1 triliun, pemerintah terus berupaya mengelola dana kebencanaan. Saat ini, dana cadangan bencana dari APBN sekitar Rp5 triliun per tahun dinilai belum mencukupi untuk menutup kebutuhan pemulihan yang rata-rata mencapai Rp22 triliun per tahun. Terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp17 triliun setiap tahunnya.

Untuk menutup celah tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan strategi Pembiayaan Risiko Bencana (Disaster Risk Financing and Insurance – DRFI) dan membentuk Pooling Fund Bencana pada tahun 2022. Dana bersama ini tidak hanya berasal dari APBN, tetapi diharapkan dapat menarik kontribusi dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah.

“Hingga tahun 2026, Pooling Fund telah terkumpul sebesar Rp8,3 triliun. Dana ini dikelola untuk dikembangkan, di mana hasil pengembangannya senilai Rp1,3 triliun telah mulai didistribusikan untuk pilot project prabencana dan pembayaran premi asuransi aset negara,” papar perwakilan dari Kementerian Keuangan, Tri Achya Ngasuko.

Pendekatan whole-of-government dan whole-of-society kini menjadi kunci. Keberhasilan kebijakan kebencanaan dan iklim sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat mampu menghilangkan “sistem silo” dan menerjemahkan pedoman nasional menjadi aksi konkret yang didukung pembiayaan yang memadai.

Kadet KKRI Ditempa Jadi Generasi Tangguh

Penulis
Farid Ismullah
-
Kadet KKRI Ditempa Jadi Generasi Tangguh, Bogor, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-Biro Infohan Setjen Kemhan

Bogor (The Indonesian News) – Rangkaian pembinaan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) di Universitas Pertahanan RI memasuki hari keenam pada Kamis (10/9/2026).

Peserta menerima pembekalan strategis dari Kepala Pusdik BIN, Brigjen TNI Agung Winata, mengenai ancaman konflik sosial sebagai instrumen pemecah belah bangsa. Kadet dibekali pemahaman mengenai dinamika perang proksi serta pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai bentuk provokasi, manipulasi informasi, dan pengaruh pihak-pihak yang berupaya membentuk opini di lapangan maupun ruang publik.

“Pemahaman ini kemudian diperkuat oleh Komisioner KPAI, Ibu Sylvana Apituley, yang menanamkan kesadaran tentang hak partisipasi anak secara bermakna untuk selalu didengar dan dipertimbangkan. Sesi ini juga menggarisbawahi peringatan mengenai bahaya nyata eksploitasi anak dalam pusaran konflik dan kepentingan politik,” Tulis Biro Infohan Setjen Kemhan dalam keterangannya, Kamis 10 September 2026.

Pada siang harinya, agenda dilanjutkan dengan Pelatihan Vokasi dari tim Balai Pelatihan Kemenaker yang dipimpin oleh Bapak Rusdi Hamdani Hutasuhut. Para kadet dibekali dasar-dasar pemasaran digital dan strategi menjadi kreator konten yang dapat dirintis tanpa modal besar. Pembelajaran ini difokuskan pada efektivitas pemasaran konten, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta orientasi pada analitik data guna menumbuhkan kemandirian ekonomi di era modern.

Pembinaan holistik ini terus memupuk semangat juang para kadet, sebagaimana yang dirasakan oleh Dafa, peserta asal Bekasi Utara. Ia memiliki cita-cita kuat untuk mengangkat derajat keluarganya dengan menjadi atlet bulu tangkis profesional, meneruskan jejak almarhum ayahnya. “Saya ingin sukses agar bisa membahagiakan mama dan adik. Jika nanti berhasil menjadi pemain profesional, saya ingin bilang ke ayah dan mama, terima kasih sudah membesarkan dan sering membawa saya ikut lomba bulu tangkis sedari kecil,” ungkap Dafa penuh haru.

“Menjelang sore, ketahanan fisik dan mental para kadet kembali ditempa melalui latihan bela diri. Setelah waktu pembersihan dan makan malam, seluruh rangkaian hari keenam ini ditutup dengan sesi Bimbingan Pengasuhan (Bimsuh) dan pembuatan resume kegiatan, sebelum akhirnya peserta melaksanakan apel serta istirahat malam,” Demikian Biro Infohan Setjen Kemhan.

Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan

Penulis
Farid Ismullah
-
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (Tengah) saat Tinjau JS Kunisaki di Dermaga Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI

Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau kapal perang Jepang JS Kunisaki (LST-4003) di Dermaga Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kamis (10/9/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan unsur dan peralatan bantuan dari Jepang yang akan memberikan dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

The Indonesian News/HO-Puspen TNI

“JS Kunisaki membawa tiga helikopter CH-47 Chinook yang akan mendukung operasi water bombing dalam penanganan Karhutla di Kalimantan, dengan total 338 personel yang terdiri dari kru kapal, tim pemadaman, dan tim koordinator,” Kata Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI) dalam siaran persnya, Kamis 10 September 2026.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari kerja sama Indonesia dan Jepang dalam penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan. Kehadiran unsur bantuan Jepang diharapkan dapat memperkuat upaya pemadaman serta mempercepat penanganan Karhutla di wilayah terdampak.

“TNI berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh unsur dan kemampuan yang dimiliki dalam penanganan Karhutla guna mempercepat pengendalian kebakaran serta melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak kebakaran hutan dan lahan,” Demikian Puspen TNI.

1...272829...110Halaman 28 dari 110
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia