Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 30

Kapolres Metro Bekasi Kota Salurkan 140 Paket Sembako Bantuan Kapolda Metro Jaya kepada Pemulung di Ciketing Udik

Penulis
Erlita Ibra
-
Polres Metro Bekasi
Paket Sembako Bantuan Kapolda Metro Jaya kepada Pemulung di Ciketing Udik. (Foto : Dok. POlres Metro Bekasi)

Kota Bekasi (The Indonesian News) – Kepedulian Polri terhadap masyarakat terus diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana menyalurkan bantuan sosial dari Kapolda Metro Jaya kepada warga pemukiman pemulung di Kampung Ciketing Timur RT 01/RW 05, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Kamis (6/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 140 paket sembako disalurkan kepada 140 warga pemulung. Bantuan diserahkan secara langsung kepada para penerima sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Polda Metro Jaya terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota AKBP Hadi Setiawan, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi, Kabag Ops Kompol Agus Rohmat, KBO Reskrim AKP Zulkarnaen, Kasat Narkoba Kompol Untung Riswaji, Kasat Lantas Kompol Gefri Agitia, Wakasat Intel Kompol Heru, Kasat Samapta Kompol Hotman Hutajulu, Ps. Kasi Propam AKP Ubaidilah Ishaq, Kasi Humas AKP Suparyono, Kasidokkes dr. Frinda Theresia Barus, MARS, serta Ketua RT 01/RW 05 Ciketing Udik, Jamar.

Kegiatan penyaluran bantuan sosial berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif. Masyarakat penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan jajaran Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota kepada warga di wilayah Bantargebang.

Angin kencang masih berlanjut hantam Aceh, Empat rumah kembali rusak 

Penulis
Redaksi
-
Foto: dok BPBD Aceh Besar

Aceh Besar (The Indonesian News) – Cuaca ekstrem yang disertai angin kencang kembali merusak empat rumah warga dan sejumlah pohon tumbang di beberapa wilayah kecamatan, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis (6/8/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), angin kencang terjadi di Kecamatan Baitussalam, tepatnya di Jalan Laksana Malahayati, Gampong Kling Meria, serta Gampong Baet. Bencana juga terjadi di Gampong Payatieng, Kecamatan Peukan Bada, dan di Gampong Geu Gajah serta Gampong Mata Ie, Kecamatan Darul Imarah.

Peristiwa tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang menyebabkan hembusan angin berkecepatan tinggi sehingga merusak sejumlah bangunan milik warga. Kerusakan terjadi pada bagian atap rumah terlepas diterjang angin dan selain dinding bangunannya.

Di kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, tercatat satu unit ruko semi permanen mengalami rusak ringan (RR) dan satu unit rumah rusak rusak sedang (RS). Sementara itu, di Kecamatan Peukan Bada satu unit rumah mengalami rusak berat (RB), sedangkan di Kecamatan Darul Imarah satu unit rumah mengalami rusak ringan (RR).

Sebanyak empat kepala keluarga (KK) dengan total 16 jiwa terdampak dalam peristiwa ini. Korban terdampak masing-masing adalah Mudahan (49 tahun) sebanyak 1 KK/5 jiwa, Ibrahim (60 tahun) sebanyak 1 KK/2 jiwa, Riki Anjai (49 tahun) sebanyak 1 KK/3 jiwa, dan A. Karim sebanyak 1 KK/6 jiwa.

Tidak terdapat korban jiwa maupun warga yang harus mengungsi akibat bencana tersebut.

Selain merusak sejumlah rumah, angin ke,cang juga menumbangkan sejumlah pohon di beberapa wilayah di kabupaten Aceh Besar dan selain lampu hias jalan patah diterjang angin.

Menindaklanjuti laporan kejadian, BPBD Kabupaten Aceh Besar segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan peninjauan, asesmen, dan pendataan terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan. Pendataan dilakukan sebagai dasar penanganan lebih lanjut terhadap warga terdampak dan kebutuhan rehabilitasi bangunan.

Hingga laporan terakhir diterima, kondisi di sebagian besar lokasi terdampak telah berangsur kondusif. Tim BPBD bersama pihak terkait masih berada di lapangan untuk menyelesaikan proses pendataan dan memastikan kondisi masyarakat terdampak serta memantau kemungkinan adanya dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Sementara, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di daerah itu mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem pada 6 hingga 7 Agustus 2026  berpoteni terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pemerintah Salurkan Bantuan Rp20,5 Triliun untuk Stabilitas Fiskal Daerah

Penulis
Redaksi
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto : Kemenkeu)

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera menyalurkan bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah sebagai langkah menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan tepat waktu, Rabu (5/8).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap kondisi fiskal sejumlah pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga telah mendengarkan berbagai aspirasi dari daerah yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai.

“Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya,” ujar Menkeu.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden, pemerintah memutuskan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu.

“Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah,” kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pada pekan depan. Saat ini, proses administrasi penyaluran tengah diselesaikan agar dana dapat segera diterima oleh pemerintah daerah.

“Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah,” jelasnya.

Menkeu menambahkan, total bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp20,5 triliun dan akan disalurkan kepada 490 pemerintah daerah. Besaran bantuan yang diterima masing-masing daerah dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan kemampuan fiskalnya.

“Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah,” ujar Menkeu.

Menurut Menkeu, pendekatan tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah pusat tepat sasaran dan mampu memperkuat kondisi keuangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan kewajiban fiskalnya secara optimal tanpa menghadapi persoalan pembayaran gaji sebagaimana terjadi di sejumlah daerah sebelumnya.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara. Dukungan fiskal tersebut diharapkan dapat meningkatkan stabilitas keuangan daerah, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, serta memberikan kepastian bagi ASN Daerah dan PPPK dalam menerima hak-haknya secara tepat waktu.

Sumber: Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan

Perkuat Kesiapsiagaan, Pelindo Regional II Jambi Uji Respons Ancaman Bom Bersama Gegana Brimob di Terminal Petikemas

Penulis
Erlita Ibra
-
Pelindo Regional 2 Jambi Uji Respons Ancaman Bom Bersama Gegana Brimob di Terminal Petikemas di Terminal Petikemas Pelindo Talang Duku, Kamis (6/8/2026.) (Foto: Pelindo Regional 2 Jambi).

Muaro Jambi (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi terus memperkuat sistem keamanan dan keselamatan operasional pelabuhan melalui pelaksanaan Drill Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) berupa simulasi penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta penanganan ancaman bom di Terminal Petikemas Pelindo Talang Duku, Kamis (6/8).

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi, Febrianto Zenny Sulistyo Hari Murti, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sekaligus memperkuat implementasi prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC).

“Melalui drill ini, kami melatih kesiapan Tim Tanggap Darurat dalam menghadapi kondisi darurat yang sesungguhnya. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menguji efektivitas SOP pengamanan yang telah diterapkan, sekaligus meningkatkan kesadaran seluruh pekerja bahwa keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, budaya K3 dan penerapan GRC tidak hanya menjadi kebijakan perusahaan, tetapi juga tercermin dalam setiap langkah mitigasi risiko yang kami lakukan,” ujar Febrianto.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan seluruh personel dalam menghadapi potensi keadaan darurat sekaligus memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan aman dan pelayanan kepada pengguna jasa tidak terganggu.

Simulasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan, di antaranya KSOP Pelabuhan Kelas III Talang Duku, KSKP Pelabuhan Talang Duku, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas II Jambi, Pemerintah Desa Talang Duku, serta Pelindo Jambi Group yang terdiri dari PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT IPC Terminal Petikemas, PT Pelindo Jasa Maritim, PT Berkah Industri Mesin Angkat, MTI, dan JAI.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jambi. Hadir langsung Komandan Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jambi, Kompol Ginda J. Silalahi, beserta jajaran sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat sistem keamanan kawasan pelabuhan.

Sebelum simulasi dimulai, peserta mendapatkan pembekalan dari jajaran Subden 2 Jibom Sat Brimob Polda Jambi. AKP Yudianto selaku Kasubden 2 Jibom bersama Ipda Suwandi memberikan materi mengenai berbagai jenis ancaman bom, prinsip dasar penanganannya, hingga langkah awal yang harus dilakukan apabila menemukan benda mencurigakan.

Materi tersebut juga membahas prosedur sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan kerja maupun masyarakat hingga petugas berwenang mengambil alih proses penanganan.

Selanjutnya, Junior Manager HSSE PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi memberikan pengarahan teknis mengenai skenario simulasi. Para peserta kemudian menjalankan rangkaian latihan mulai dari penerimaan informasi adanya ancaman bom, aktivasi Tim Tanggap Darurat, evakuasi pekerja, pengamanan lokasi, hingga proses penanganan objek mencurigakan oleh personel Jibom sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Melalui simulasi ini, seluruh unsur yang terlibat menguji kecepatan respons, efektivitas koordinasi lintas instansi, serta penerapan SOP pengamanan dalam menghadapi potensi ancaman di kawasan pelabuhan. Hasil evaluasi dari kegiatan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan prosedur agar setiap personel memiliki pemahaman yang sama dan mampu bertindak cepat, tepat, serta terkoordinasi saat menghadapi kondisi darurat yang sebenarnya.

Pelaksanaan drill ini sekaligus menegaskan komitmen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi dalam memperkuat budaya Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi terciptanya pelabuhan yang aman, tangguh, dan andal.

Melalui sinergi antara operator pelabuhan, aparat keamanan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sistem keamanan kawasan pelabuhan semakin kuat, operasional tetap berjalan lancar, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa maupun masyarakat di sekitar pelabuhan.

Tinjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin, Menhan Tekankan Kehadiran TNI yang Bermanfaat bagi Masyarakat

Penulis
Redaksi
-
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). (Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).

Riau (The Indonesian News) – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pembinaan kesiapan satuan sekaligus memastikan pembangunan kekuatan pertahanan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan prajurit dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada arahannya, Menteri Pertahanan menekankan pentingnya membangun koperasi satuan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit beserta keluarganya. Menurut Menhan, koperasi yang dikelola secara profesional akan menjadi fondasi kemandirian ekonomi satuan sekaligus memperkuat kesejahteraan personel.

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin meninjau Marshaling Area Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Kamis (6/8/2026). (Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).

Menhan juga menegaskan bahwa tugas pokok Yonif Teritorial Pembangunan bukan semata-mata memberantas tindak kriminal seperti begal, melainkan menciptakan rasa aman melalui kehadiran prajurit yang profesional, disiplin, dan dekat dengan masyarakat. Kehadiran satuan harus mampu memberikan manfaat nyata sehingga menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di wilayah.

Selain menjaga kesiapan tempur, Menhan mengingatkan agar seluruh prajurit membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan stabilitas wilayah yang kondusif sekaligus memperkuat sistem pertahanan negara.

Dalam kegiatan tersebut, Menhan didampingi Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, serta Pangdam XIX/Tuanku Tambusai.

komandan Yonif TP 952/Imam Bulqin (IB) Letkol Inf Andy Supartono mengenai kondisi satuan menyampaikan bahwa sejak Maret 2026 Yonif TP 952 menempati Marshaling Area seluas 2,1 hektare sebagai pangkalan sementara. Adapun pembangunan pangkalan permanen direncanakan berada dalam kawasan terpadu seluas sekitar 200 hektare yang juga akan menjadi lokasi Rindam dan Yonarmed Kodam XIX/Tuanku Tambusai.

Danyonif menjelaskan bahwa selain melaksanakan tugas pembinaan kesiapan operasional, satuan juga aktif mendukung stabilitas wilayah melalui patroli, guna mencegah peredaran narkoba dan tindak kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Di bidang ekonomi, keberadaan satuan turut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan pelaku UMKM yang menyediakan kebutuhan prajurit, seperti makanan, sembako, dan jasa laundry.

“Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen Kementerian Pertahanan untuk memastikan pembangunan satuan-satuan baru tidak hanya memperkuat postur pertahanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif terhadap keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan daerah,” Demikian Biro Infohan Setjen Kemhan

Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama, Pelindo Perkuat Harmoni Hubungan Industrial

Penulis
Erlita Ibra
-
Pelindo Perkuat Harmoni Hubungan Industrial, Makassar, Kamis (6/8/2026). (Foto : Pelindo).

Makassar (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat hubungan industrial yang harmonis melalui Sosialisasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu Periode 2026 – 2028.

Kegiatan yang berlangsung di Makassar, Kamis (6/8) ini menjadi forum untuk menyamakan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja serta perusahaan sebagai landasan dalam menciptakan hubungan kerja yang produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu, Dodi Nurdiana, mengatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil kesepahaman yang dibangun melalui dialog konstruktif antara manajemen dan serikat pekerja. Karena itu, pemahaman yang utuh terhadap substansi PKB menjadi kunci dalam menjaga hubungan industrial yang sehat di lingkungan perusahaan.

“PKB bukan sekadar dokumen yang mengatur hubungan kerja, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, menjunjung profesionalisme, serta memberikan kepastian bagi pekerja maupun perusahaan. Dengan pemahaman yang sama, kita dapat menjaga sinergi dan menghadapi tantangan perusahaan secara bersama-sama,” ujar Dodi.

Sementara itu, Group Head Layanan Strategis SDM Pelindo, Basuki Soleh, menegaskan bahwa PKB merupakan instrumen strategis yang mendukung terciptanya tata kelola ketenagakerjaan yang adaptif dan selaras dengan arah transformasi perusahaan.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan setiap Port Captain Pelindo memahami substansi PKB secara menyeluruh sehingga implementasinya dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah kerja. Hubungan industrial yang harmonis merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung peningkatan kinerja perusahaan,” katanya.

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Rinto Saiful, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen Pelindo Regional 4 dalam membangun komunikasi yang terbuka serta memperkuat hubungan kemitraan antara perusahaan dan pekerja.

“Pemahaman yang baik terhadap Perjanjian Kerja Bersama akan menciptakan kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya di lingkungan kerja. Kami berharap seluruh pekerja dapat menjadikan PKB sebagai pedoman bersama dalam menjalankan hak dan kewajiban secara profesional, sehingga tercipta hubungan industrial yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan,” ujar Rinto.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Group Head Hukum Pelindo Akhirman, Group Head Strategi SDM Pelindo Cucu Kuswoyo, Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta seluruh anggota Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu di wilayah Pelindo Regional 4 yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Melalui sosialisasi ini, Pelindo bersama SPPI Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus membangun hubungan industrial yang harmonis, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan kinerja perusahaan di tengah dinamika industri kepelabuhanan.

Presiden Prabowo Terima Laporan Program Strategis TNI untuk Percepat Pemerataan Pembangunan

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para kepala staf angkatan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/8/2026) (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, beserta para kepala staf angkatan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 6 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026,” demikian disampaikan Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI beserta para kepala staf melaporkan perkembangan sejumlah program strategis yang dijalankan TNI. Termasuk di dalamnya yakni capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun empat program yang menjadi perhatian, yakni:

  1. Progres pembangunan 2.500 jembatan desa yang ditargetkan rampung pada Agustus 2026
  2. Pembangunan hampir 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia
  3. Program listrik masuk desa, khususnya di wilayah-wilayah terluar, yang terus berjalan sepanjang tahun ini dan
  4. Pelaksanaan bakti sosial TNI yang akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, pada pertemuan tersebut, turut membahas mengenai dukungan TNI terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Sementara terkait peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo secara khusus memberikan arahan agar TNI menghadirkan hal spesial bagi masyarakat.

“Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI menghadirkan sesuatu yang spesial bagi masyarakat sebagai wujud semangat kemerdekaan sekaligus pengabdian kepada bangsa,” tulisnya.

Melalui berbagai program tersebut, TNI terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah. “Mempercepat pemerataan pembangunan, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tutupnya.

Indonesia Dorong Pariwisata dan Konektivitas Regional dalam Pertemuan IMT-GT di Tailan

Penulis
Farid Ismullah
-
Konsul RI Winardi H. Lucky saat rangkaian  IMT-GT Implementation Blueprint 2027-2031 Sectoral Consultation Workshop di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-KRI Songkhla).

Tailan (The Indonesian News) – Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Songkhla menjadi bagian Delegasi RT pada rangkaian The 19th IMT-GT Working Group on Tourism Meeting, The 2nd IMT-GT Tourism Forum, The 3rd IMT-GT Tourism and Transport Dialogue, serta IMT-GT Implementation Blueprint 2027-2031 Sectoral Consultation Workshop yang diselenggarakan di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional, Kementerian Pariwisaa RI. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kerja sama subkawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Rangkaian Pertemuan IMT-GT di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-KRI Songkhla).

Konsul RI di Songkhla, Winardi H. Lucky, menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antarnegara sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Pariwisata dan konektivitas adalah kunci untuk memperkuat daya saing kawasan IMT-GT. Melalui kolaborasi Indonesia, Malaysia, dan Tailan, kita tidak hanya membangun destinasi yang terhubung, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Konsul RI Winardi H. Lucky dalam keterangan tertulis kepada The Indonesian News, Kamis, 6 Agustus 2026.

Konsul  Winardi menjelaskan, Rangkaian pertemuan membahas berbagai upaya untuk memperkuat sektor pariwisata di kawasan IMT-GT, mulai dari peningkatan konektivitas transportasi, diversifikasi destinasi wisata, pengembangan pariwisata berkelanjutan, hingga penyusunan arah strategis Implementation Blueprint IMT-GT periode 2027-2031.

Rangkaian Pertemuan IMT-GT di Satun, Tailan, Pada 3-4 Agustus 2026. (Foto : The Indonesian News/HO-KRI Songkhla).

“Selain delegasi dari ketiga negara anggota, forum tersebut juga dihadiri oleh sejumlah organisasi internasional dan mitra strategis, antara lain Asian Development Bank (ADB), IMT-GT Uninet, dan IMT-GT Joint Business Council. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mempercepat implementasi program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan,” Terangnya.

Partisipasi aktif Delegasi RI dalam forum tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui kerja sama regional, membuka peluang kolaborasi baru, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata yang semakin terhubung, kompetitif, dan berkelanjutan. Secara khusus Delegasi RI menegaskan perlunya memajukan pariwisata yang berkualitas melalui pemanfaatan digital platform dan “joint branding” serta fasilitasi investasi sektor wisata,”Tambahnya.

Negara-negara IMT-GT menargetkan kunjungan wisatawan internasional rata-rata per tahunnya sebanyak 50 juta di tahun 2026 dengan dampak GDP per capita mencapai 17.985 di tahun yang sama yang terfokus pada sektor wisata, perdagangan lintas-batas dan logistik halal.

“Konsulat RI di Songkhla akan terus mendukung berbagai inisiatif kerja sama di kawasan IMT-GT sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dengan Thailand dar sekaligus memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat di ketiga negara,” Tutup Konsul RI Winardi H. Lucky.

Pengembangan SDM, Badiklat Kejaksaan Jalin Kerja Sama Strategis dengan LAN 

Penulis
Farid Ismullah
-
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar (Kedua Kanan) di LAN RI), Jakarta, Rabu (5/8/2026). (Foto : Humas Kabadiklat Kejaksaan RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar mempererat kolaborasi dan sinergi antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dengan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) khususnya dalam pengembangan kompetensi aparatur Kejaksaan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing,Rabu (5/8/2026). Hal itu dilakukan untuk memperkuat transformasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan.

Harli Siregar mengatakan, penguatan SDM merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi Kejaksaan menuju institusi penegak hukum yang modern dan responsif terhadap tantangan zaman.

“Karena itu, sinergi dengan LAN RI dinilai menjadi langkah strategis untuk menghadirkan sistem pendidikan dan pelatihan yang semakin berkualitas,” Kata Harli siregar dalam keterangan tertulis, DIkutip Kamis, 6 Agustus 2026.

Kedua institusi membahas berbagai peluang kerja sama yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi kepemimpinan, serta penguatan kapasitas SDM Kejaksaan RI.

Saat kunjungan tersebut, Kabadiklat Harli Siregar didampingi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim) Dr. Tengku Rakhman, Kepala Bagian Tata Usaha Badiklat Jabal Nur, Kepala Bidang Penyelenggara Pusdiklat Mapim Zulfikar Nasution, serta Kepala Subbagian Standardisasi dan Penjaminan Mutu Badan Diklat Kejaksaan RI Muhammad Afif Perwiratama Purnomo. Rombongan Badiklat Kejaksaan RI diterima langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Muhammad Taufiq, DEA dengan didampingi Sekretaris Utama Dr. Andi Taufik, M.Si., Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, MA serta Steering Committee – Muliyadi Siregar.

Harli menambahkan, Kunjungan ini juga menjadi penjajakan awal bagi terbangunnya kerja sama yang lebih komprehensif antara Badiklat Kejaksaan RI dan LAN RI dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur, sehingga mampu menghasilkan insan Adhyaksa yang unggul, berintegritas, serta siap menjawab kebutuhan organisasi di masa depan.

“Melalui kolaborasi tersebut, Badiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Harli Siregar kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas SDM Kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan,” tutup Hari Siregar.

 

BPK Tegaskan Peran Imigrasi dalam Menjaga Kedaulatan Negara

Penulis
Farid Ismullah
-
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh BPK, Jakarta, Senin, (3/8/2026). (Foto : Dok. Ditjenim).

Jakarta (The Indonesian News) – Saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025,  Anggota  BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan bahwa fungsi keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga berperan strategis dalam menyaring orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, Pada Senin (3/8).

“Kemenimipas telah menunjukkan bagaimana peran keimigrasian menyaring wisatawan masuk ke negara kita. Ini tidak hanya tentang PNBP, tetapi juga tentang kedaulatan negara kita, jauh lebih penting dari sekadar penerimaan,” ujar Nyoman dalam keterangan tertulis, Dikutip kamis, 6 Agustus 2026.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam menerapkan kebijakan visa secara selektif, terukur, dan berbasis kepentingan nasional. Kemudahan keimigrasian tetap diberikan untuk mendukung pariwisata, investasi, dan mobilitas internasional. Namun demikian, asas timbal balik, manfaat ekonomi, risiko keamanan, serta kualitas orang asing yang masuk ke Indonesia juga menjadi pertimbangan.

Dukungan BPK terhadap arah kebijakan tersebut juga tercermin dalam rekomendasi mengenai penataan Bebas Visa Kunjungan (BVK). BPK sebelumnya menilai pemberlakuan bebas visa secara luas kepada 169 negara berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga Rp3,02 triliun setiap tahun.

Hasil pemantauan BPK juga menunjukkan bahwa penghentian sementara kebijakan Bebas Visa Kunjungan secara luas berdampak positif terhadap penerimaan negara. Pada 2023, PNBP sektor keimigrasian mencapai Rp7,61 triliun atau 327,03 persen dari target yang ditetapkan.

Pada periode yang sama, jumlah kunjungan warga negara asing ke Indonesia tetap meningkat hingga lebih dari 10,6 juta orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan visa yang lebih selektif tidak serta-merta menghambat mobilitas internasional maupun pertumbuhan sektor pariwisata.

BPK merekomendasikan agar rencana pemberlakuan kembali BVK secara luas ditinjau secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Evaluasi diperlukan untuk memastikan fasilitas tersebut diberikan kepada negara yang memberikan manfaat nyata, menerapkan asas resiprositas, serta memiliki tingkat risiko keimigrasian yang dapat dikendalikan.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa peningkatan PNBP merupakan salah satu manfaat dari kebijakan visa, namun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kebijakan keimigrasian harus memastikan negara memiliki kendali terhadap setiap orang asing yang masuk, tinggal, dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

“Dengan dukungan dan pengawasan BPK, Ditjen Imigrasi akan terus mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan visa, pemeriksaan perlintasan, pengawasan orang asing, serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kemudahan keimigrasian tetap berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan Indonesia,” pungkas Dirjen Imigrasi.

1...293031...117Halaman 30 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia