“Indonesian Cultural Day 2026” di Breakfast Market, Targ Śniadaniowy, Minggu (30/8/2026). Foto: KBRI Warsawa
Polandia (The Indonesian News) – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Warsawa bekerja sama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Polandia dan para pelaku UMKM Indonesia menyelenggarakan “Indonesian Cultural Day 2026” di Breakfast Market, Targ Śniadaniowy, pada Minggu (30/8). Gelaran kebudayaan ini dihadiri sekitar 3.000 pengunjung yang terdiri dari masyarakat lokal Polandia dan komunitas internasional di Warsawa.
“Musik gamelan, tarian tradisional, dan ragam pertunjukan seni budaya lainnya ditampilkan selama rangkaian acara ini. Selain pertunjukan seni, acara ini juga menghadirkan permainan tradisional yang melibatkan masyarakat setempat, serta beragam kuliner khas Nusantara,” Tulis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa, Dikutip Kamis 10 September 2026.
Penyelenggaraan acara di pusat kegiatan masyarakat ini menjadi sarana diplomasi publik untuk memperluas pemahaman serta mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di Polandia. Antusiasme para pengunjung yang hadir juga turut menciptakan ruang interaksi dan mempererat jejaring persahabatan antarmasyarakat kedua negara.
Penyelenggaraan acara ini menjadi bagian dari upaya KBRI Warsawa bersama PPI Polandia dan para mitra untuk memperluas promosi budaya dan pariwisata Indonesia secara berkelanjutan.
TNI AL Temukan Pelampung di Perairan Cikoneng Anyer, Banten, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-Dispenal
Jakarta (The Indonesian News) – Memasuki hari ketiga pencarian terhadap lima jurnalis yang hilang kontak, TNI AL yang mengerahkan unsur kapal perang dan Kapal Angkatan Laut (KAL) menemukan sebuah pelampung yang mengapung di sebelah barat Perairan Cikoneng-Labuan, yaitu perairan yang berada di dekat Anyer, Banten, Kamis (10/9).
Dalam siaran Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Pelampung tersebut ditemukan oleh KAL Anyer I-3-64 Lanal Banten saat melaksanakan proses pencarian pada hari ketiga.
“Namun demikian, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah pelampung yang ditemukan tersebut merupakan milik lima jurnalis yang hilang kontak atau tidak. TNI AL dan tim gabungan masih melakukan pemeriksaan serta pencarian lebih lanjut untuk memastikan keterkaitan temuan tersebut dengan para jurnalis yang tengah dicari,” Tulis Dispenal, Kamis 10 September 2026.
TNI AL bersama tim gabungan akan terus berupaya menyisir perairan-perairan yang diduga menjadi lokasi hilang kontaknya para pejuang informasi saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Foto: The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI
Jakarta (The Indonesian News) – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menerima penyerahan secara sukarela PT PSMI berupa uang sebesar Rp1.003.184.000.000 (satu triliun tiga miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan USD 166.000 (seratus enam puluh enam ribu dolar amerika) terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V Provinsi Lampung, Kamis (10/9/2026).
Penyidik menitipkan uang tersebut di Himpunan Bank Negara (Himbara) yaitu Bank BSI pada Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) Nomor 139 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
Direktur Penyidikan Saiful Bahri Siregar mengungkapkan bahwa proses penegakan hukum saat ini terdapat hambatan operasional dan keuangan yang dialami oleh pihak PT PSMI terutama dalam pembayaran kepada petani, gaji karyawan perkebunan tebu dan belanja operasional lainnya.
Adapun Tim Penyidik juga telah melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan Penyidik dalam rangka mengonstruksikan penanganan perkara a quo, diantaranya:
• Pemeriksaan terhadap 47 (empat puluh tujuh) orang saksi;
• Pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang ahli;
• Penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait;
• Penerimaan penitipan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.003.184.000.000 (satu triliun tiga miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan USD 166.000 (seratus enam puluh enam ribu dolar amerika) dari PT PSMI melalui Sdr. VRL (Pihak PT. PSMI) dan telah dilakukan penyitaan oleh Tim Penyidik serta telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Penetapan Nomor : 4522/Pid.B.Sita/2026/PN.JKT.Sel.
• Melakukan gelar perkara bersama dengan auditor dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
• Pemblokiran pada 10 rekening perusahaan.
• Notulensi ekspose dengan ahli.
Kasus posisi singkat terkait perkara tersebut yakni sebegai berikut:
– PT INHUTANI V Lampung mendapatkan izin usaha pengelolaan Kawasan Hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 398/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Seluas 55.157 Ha (lima puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh ribu hektar) yang termasuk dalam kategori Hutan Produksi.
– Sejak Tahun 2007, PT PSMI secara melawan hukum telah melakukan pengelolaan lahan milik PT INHUTANI V di Kabupaten Way Kanan dengan cara pembukaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan membangun perkebunan tebu seluas 32.375 Ha (tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima hektar).
– Selanjutnya pada tahun 2013, Direksi PT. PSMI melakukan penandatanganan MoU dengan pola kerja sama kemitraan dengan PT Inhutani V (Persero) pada Register 44, 46 dan 42 dengan tujuan untuk pembangunan hutan tanaman dan tanaman tumpang sari yang memberlakukan perjanjian berlaku surut sejak tahun 2013 dan tanpa izin Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan kawasan hutan.
– Bahwa perbuatan PT PSMI membuka kawasan hutan dan menguasai lahan serta membangun perkebunan tebu bersama-sama dengan PT Inhutani V (Persero) secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Dalam waktu dekat, Penyidik akan melakukan penyerahan barang bukti dan rekening perusahaan kepada Badan Pemulihan Aset untuk dilakukan perawatan dan pengelolaan barang bukti agar tercipta clean and clear pengelolaan barang bukti dan operasional PT PSMI dengan membuka rekening Escrow Account bersama PT PSMI dengan BUMN yang memiliki core business di bidang perkebunan dan accounting di Himbara.
”Sebagaimana tujuan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi bukan semata beorientasi penindakan tidak hanya kepada pemidaanaan, tetapi juga pada pemulihan keuangan negara dan perbaikan tata kelola pasca penindakan,” pungkas Direktur Penyidikan.
Banten (The Indonesian News) – Pelindo Regional 2 Banten turut mendukung operasi pencarian dan pertolongan terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten.
Dukungan tersebut diberikan melalui penyediaan fasilitas kepelabuhanan untuk menunjang mobilisasi personel dan armada yang terlibat dalam operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan.
Salah satu bentuk dukungan Pelindo Banten adalah memfasilitasi penggunaan area dermaga di Pelabuhan Ciwandan sebagai lokasi bersandar Kapal Negara (KN) SAR 247 Tetuka milik Basarnas. Kapal tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pencarian rombongan jurnalis yang hingga kini masih dalam pencarian.
Plt. General Manager Pelindo Regional 2 Banten, Achmad Yoga Suryadarma, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung kebutuhan operasional tim SAR selama proses pencarian berlangsung.
“Kami Pelindo Regional 2 Banten turut mendukung upaya pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan. Fasilitas area dermaga di Pelabuhan Ciwandan kami dukung untuk menunjang operasional KN SAR 247 Tetuka selama menjalankan misi pencarian. Kami berharap dukungan ini dapat membantu kelancaran proses pencarian,” ujar Yoga dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Yoga, kesiapan fasilitas kepelabuhanan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kelancaran operasi pencarian dan pertolongan, khususnya dalam menunjang pergerakan kapal dan personel yang terlibat di lapangan.
Pelindo Regional 2 Banten juga memastikan koordinasi di lingkungan pelabuhan berjalan dengan baik sehingga kebutuhan operasional kapal SAR dapat didukung sesuai ketentuan dan kondisi di lapangan.
Selain memberikan dukungan operasional, Yoga menyampaikan perhatian dan doa bagi seluruh rombongan jurnalis yang masih dalam pencarian, serta keluarga yang hingga saat ini masih menanti kabar.
“Doa terbaik kami panjatkan untuk seluruh rombongan jurnalis dan keluarga yang saat ini masih menanti kabar. Semoga proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan seluruh rombongan segera ditemukan dalam kondisi selamat, serta keluarga yang menanti diberikan kekuatan,” kata Yoga.
Pelindo Regional 2 Banten berharap seluruh rangkaian operasi pencarian dapat berlangsung dengan aman dan lancar serta membuahkan hasil terbaik, sehingga seluruh rombongan jurnalis yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk segera melakukan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak saat melakukan peliputan letusan Gunung Anak Krakatau. Rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis bersama tiga kru kapal.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kepala Negara telah memberikan instruksi pencarian sejak menerima laporan hilang kontaknya rombongan tersebut pada Senin malam. Presiden Prabowo meminta Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk segera mengerahkan kekuatan guna melakukan pencarian.
“Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis 10 September 2026.
Menindaklanjuti instruksi Presiden, operasi pencarian langsung dilakukan dengan mengerahkan sejumlah unsur gabungan. Berdasarkan laporan KSAL, sebanyak 11 kapal dikerahkan untuk menyisir wilayah pencarian dan menemukan keberadaan rombongan.
“Sesuai laporan KSAL total ada 11 kapal gabungan yang langsung melakukan pencarian,” ungkap Seskab Teddy.
Sebelas kapal gabungan tersebut yakni KRI Leuser-924, KRI Kerambit-627, KRI Lepu-861, KAL Anyer 1-3-64, KAL Pohawang I-3-30, RBB Peucang Lanal Banten, RHIB SAR 02 Banten, RHIB SAR 02 Lampung, KN SAR Tetuka-247, KN SAR Basudewa-224, serta KP Sanjaya-7017.
Pengerahan sejumlah kapal tersebut menunjukkan upaya pencarian dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kekuatan secara bersama-sama. Operasi pencarian terus diarahkan untuk menemukan seluruh anggota rombongan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak.
Di tengah berlangsungnya proses pencarian, Seskab Teddy turut menyampaikan harapan dan doa agar lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
“Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat,” ucap Seskab Teddy.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB.
Banjarbaru (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan lima arahan strategis guna mempercepat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan, sekaligus menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) untuk memaksimalkan kekuatan pemadaman darat dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Kamis (10/9/2026).
Penguatan Satgas Darat dan Mobilisasi Peralatan Gudang
Arahan strategis pertama menekankan pentingnya penguatan dan penebalan porsi personel Satgas Darat di lapangan. Kepala BNPB menjelaskan bahwa kunci utama penuntasan karhutla berada pada Satgas Darat yang terdiri dari unsur gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB.
Langkah ini menjadi perhatian mendesak mengingat dari total 27 titik kebakaran (firespot/FS) yang ditemukan pada 9 September 2026, dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare, capaian pemadaman Satgas Darat tercatat baru mencapai sekitar 18,612 hektar. Angka tersebut di luar pemadaman alami sekitar 4,27 hektare.
Sementara itu, Satgas Udara berhasil memadamkan 32 hektar di luar pemadaman alami mencapai 41 hektar. Konsolidasi dan penambahan kekuatan personel darat mendesak dilakukan agar kapasitas penanganan harian seimbang dengan wilayah lain.
“Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal,” ujar Suharyanto, Kamis 10 September 2026.
Pada poin kedua, Suharyanto menginstruksikan percepatan mobilisasi sarana dan prasarana dengan melarang keras penumpukan peralatan pemadam kebakaran di dalam gudang. Seluruh armada tangki air, mesin pompa, hingga Alat Pelindung Diri (APD) bantuan dari kementerian terkait harus segera dikeluarkan dan difungsikan di lokasi terdampak. Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh kelancaran operasional petugas di lapangan.
“Saya minta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Keluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan. Mendingan alat-alat itu berada di lokasi pemadaman daripada hanya tersimpan di gudang. Kalau kurang BBM atau operasional air, segera lapor ke kami, BNPB siap mendukung penuh,” tegasnya.
Akurasi Data, Penanganan Gambut dan Manajemen Lapangan
Selanjutnya, arahan ketiga berfokus pada penataan dan standardisasi publikasi data karhutla melalui pemisahan data hotspot (titik panas satelit) dan firespot (titik kebakaran nyata). Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi Kemenhut per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalsel tercatat mencapai 8.019,63 hektar.
BNPB mengimbau seluruh pihak agar mengacu pada data firespot berkategori high confidence hasil verifikasi lapangan untuk dipublikasikan. Langkah ini penting untuk menyajikan informasi yang presisi kepada publik, mengingat data satelit umum sering kali merekam aktivitas panas non-karhutla seperti pembakaran sampah atau pabrik yang memicu kepanikan tidak perlu.
Adapun poin keempat menyoroti penanganan teknis pada ekosistem lahan gambut Kalimantan Selatan yang membutuhkan pengawasan dan penanganan khusus jangka panjang. Dari total 132,062 hektare firespot harian yang ditemukan, tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 95,882 hektare. Data ini mengacu pada kombinasi pemadaman Satgas Darat, Udara, dan pemadaman alami, sementara sisa kurang lebih 36,18 hektar masih dalam proses penanganan intensif.
Di sisi lain, Kepala BNPB juga menegaskan bahwa pemadaman di kawasan gambut ini tidak boleh berhenti pada permukaan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan proses pendinginan secara menyeluruh oleh Satgas Darat guna mencegah timbulnya titik api baru. Upaya ini berpedoman ketat pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang secara tegas melarang segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Meskipun secara data nasional luas karhutla tahun ini belum sebesar El Nino 2015 atau 2023, perhatian Bapak Presiden dan Pemerintah Pusat sangat luar biasa. Dukungan alutsista dari Kemenhan dan Mabes TNI terus mengalir, sehingga kesiapan kita di lapangan harus betul-betul optimal,” tambah Kepala BNPB.
Sebagai arahan kelima, Kepala BNPB mewajibkan seluruh jajaran BPBD hingga tingkat Kabupaten dan Kota untuk memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga ke tingkat tapak. Pemetaan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Selatan saat ini tersebar di delapan wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banjar (6 FS atau sekitar 50,55 Ha ditambah 12,5 Ha sisa sebelumnya), Kota Banjarbaru (10 FS atau sekitar 37,562 Ha), Kabupaten Barito Kuala (3 FS atau sekitar 18,4 Ha), Kabupaten Tanah Bumbu (3 FS atau sekitar 5,5 Ha), Kabupaten Balangan (1 FS, sekitar 4 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 FS atau sekitar 2,5 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1 FS atau sekitar 0,7 Ha), dan Kabupaten Tanah Laut (2 FS atau sekitar 0,35 Ha). Suharyanto menegaskan pentingnya penguasaan rincian data harian ini oleh tiap jajaran BPBD lokal agar keputusan dan pengerahan personel di lapangan dapat diambil secara cepat dan tepat sasaran.
“Kami yang di pusat tiap hari memantau, memotret dan mengecek satu-satu mana yang sudah padam dan mana yang masih menyala. Saya harap di tiap tingkat Kabupaten dan Kota juga seperti itu, rincian data harus siap dan dikuasai. Kalau data diikuti terus, setiap tugas pemadaman pasti betul-betul terlaksana dengan baik,” pungkas Kepala BNPB.
Melalui sinergi yang solid antara penanganan darat dan udara serta transparansi data yang akurat, BNPB optimistis penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dituntaskan secara cepat, terukur, dan aman.
Banten (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten terus memperkuat koordinasi dan sinergi dalam menjaga keamanan serta kelancaran operasional pelabuhan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Apel Gabungan Pengamanan yang digelar di Pelabuhan Ciwandan, Banten, pada Selasa (8/9).
Apel gabungan tersebut dipimpin oleh Plt. General Manager Cabang Banten, Achmad Yoga Suryadarma, dan diikuti oleh unsur pengamanan, perwakilan mitra kerja, serta tenant yang beraktivitas di lingkungan Pelabuhan Ciwandan.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, serta memastikan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan maupun kondisi darurat yang dapat memengaruhi aktivitas operasional pelabuhan.
Dalam arahannya, Achmad Yoga Suryadarma menekankan pentingnya sinergi dan kewaspadaan seluruh unsur yang terlibat dalam operasional pelabuhan.“Keamanan dan kelancaran operasional pelabuhan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat, komunikasi yang efektif, serta kesiapsiagaan dari seluruh personel dan mitra kerja agar setiap potensi risiko dapat diantisipasi dengan baik,” ujar Achmad Yoga Suryadarma.
Selain aspek keamanan, apel gabungan juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi terkini, termasuk aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi sebaran abu vulkanik yang dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar serta aktivitas kepelabuhanan.
Seluruh personel dan mitra kerja diimbau untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan informasi melalui sumber resmi, serta memastikan prosedur keselamatan dan langkah-langkah mitigasi telah diterapkan sesuai ketentuan.
“Kami mengimbau seluruh personel dan mitra kerja untuk tetap waspada, mengikuti informasi resmi, dan memastikan seluruh prosedur keselamatan serta mitigasi berjalan dengan baik. Kesiapsiagaan harus menjadi bagian dari budaya kerja kita bersama,” tambahnya.
Pelaksanaan apel gabungan ini menegaskan komitmen Pelindo Regional 2 Banten untuk membangun ekosistem kepelabuhanan yang aman, tertib, dan tangguh. Kolaborasi antara Pelindo, unsur pengamanan, mitra kerja, dan tenant menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan operasional dapat berlangsung secara aman dan optimal.
Dengan koordinasi yang semakin kuat dan kesiapsiagaan yang terjaga, seluruh pihak diharapkan mampu merespons setiap potensi risiko secara cepat, tepat, dan terukur.
Banten (The Indonesian News) – Pelindo Regional 2 Banten terus memperkuat sinergi dan hubungan kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung terciptanya pengelolaan pelabuhan yang aman, profesional, transparan, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten pada Senin, 7 September 2026.
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi dan koordinasi antara Pelindo Regional 2 Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten, khususnya dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, kepastian hukum, serta pelaksanaan kegiatan operasional yang senantiasa berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja dan operasional yang taat terhadap ketentuan hukum serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola perusahaan.
“Sinergi dan komunikasi dengan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap hubungan kelembagaan yang telah terjalin dapat terus diperkuat dan memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan Pelabuhan Banten yang semakin baik,” ujar Budi Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis 10 September 2026.
Senada dengan hal tersebut, Plt. General Manager Pelindo Regional 2 Banten, Achmad Yoga Suryadarma, menyampaikan bahwa koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menciptakan kepastian dan mendukung kelancaran kegiatan operasional pelabuhan.
“Kami berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dan membangun kolaborasi yang konstruktif dengan Kejaksaan Tinggi Banten. Dengan sinergi yang baik, kami optimistis dapat memperkuat tata kelola serta memastikan kegiatan operasional Pelindo Regional 2 Banten berjalan aman, efektif, dan berintegritas,” ungkapnya.
Melalui silaturahmi dan komunikasi yang terus terjalin, Pelindo Regional 2 Banten berkomitmen untuk senantiasa menjalankan aktivitas perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memastikan seluruh proses bisnis dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sinergi antara Pelindo Regional 2 Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang konstruktif dalam mendukung terciptanya pelabuhan yang aman, profesional, dan berintegritas.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, dan Plt. General Manager Pelindo Regional 2 Banten, Achmad Yoga Suryadarma, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Herry Hermanus Horo, S.H.
Ilustrasi Stok beras bulog Aceh. The Indonesian News Foto/Ampelsa
Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah menyepakati hilirisasi 380.000 ton beras yang mengalami penurunan mutu menjadi tepung, guna menjaga nilai ekonomi serta menstabilkan harga pangan, Pada Selasa (8/9/2026).
Zulhas menyampaikan kebijakan tersebut telah diputuskan dalam rapat koordinasi pemerintah sebagai bagian dari langkah memperkuat pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang terus berada pada tingkat tinggi, mencapai 5 juta ton lebih.
“Itu (stok beras) yang mutunya turun, itu nanti bisa dibeli oleh pabrik-pabrik pengusaha tepung, itu (stok beras turun mutu) untuk dijadikan tepung, sehingga harga tepung yang naik juga bisa turun,” kata Zulhas, Dikutip dari Website resmi Kemenko Bidang Pangan, Kamis 10 September 2026.
Zulhas menjelaskan stok beras Perum Bulog yang melimpah menyebabkan sebagian beras mengalami penurunan mutu, sehingga perlu dimanfaatkan kembali melalui program hilirisasi. Pemerintah memperkirakan sekitar 380.000 ton beras dengan mutu menurun dapat dilelang kepada industri pengolahan tepung dengan harga minimal Rp 11.000 per kilogram agar tetap bernilai ekonomi.
Harga lelang tersebut hanya berbeda sekitar Rp 1.000 per kilogram dibandingkan harga beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual kepada masyarakat seharga Rp 12.500 per kilogram. Beras hasil lelang selanjutnya akan diolah menjadi tepung oleh industri, sehingga dapat menambah pasokan bahan baku sekaligus membantu memenuhi kebutuhan tepung yang terus meningkat di pasar.
Pemerintah berharap peningkatan pasokan tepung dari hasil hilirisasi tersebut mampu menekan harga tepung, sehingga kebutuhan industri makanan, usaha kecil, dan masyarakat tetap terpenuhi secara terjangkau.
Di sisi lain, pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan (total 30 kilogram untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026) bagi sekitar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Anggarannya sekitar Rp 17 triliun (untuk bantuan beras selama tiga bulan) pada kuartal empat 2026,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan, di Jakarta, Selasa 8 September 2026.
Bantuan beras periode Oktober, November, dan Desember 2026 ini akan menyasar keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4. Terkait teknis penyaluran, Airlangga mengungkapkan adanya penyesuaian pada tahap kedua yang dijadwalkan rampung pada September 2026. Penyaluran dilakukan dengan sistem rapel, sehingga penerima bantuan akan menerima 30 kilogram beras sekaligus pada bulan ini.
Koordinasi tim BNPB bersama BPBD Kabupaten Lampung Selatan terkait dengan penguatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau di Kantor BPBD Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (8/9/2026). (The Indonesian News/HO-BNPB
Lampung (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Bidang Pencegahan terus memperkuat kesiapsiagaan dan upaya antisipasi terhadap potensi dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung. Langkah tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada pemerintah daerah sekaligus pemantauan kondisi di lapangan guna memastikan kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung mitigasi bencana.
Plt Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan Tim Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB melakukan koordinasi dengan BPBD Kabupaten Lampung Selatan serta memeriksa sejumlah fasilitas dan sarana kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini dilakukan di Desa Kalianda, Desa Sukaraja, Desa Way Muli, Desa Tarahan, Desa Banding, dan Desa Tri Tunggal yang mencakup keberadaan desa tangguh bencana, rambu jalur evakuasi, rambu titik kumpul, serta Sirene Peringatan Dini Tsunami pada Selasa (8/9).
“Selain memastikan kesiapan sarana dan prasarana di wilayah yang berpotensi terdampak, tim juga melakukan koordinasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau di Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau, Hargo Pancuran, Kabupaten Lampung Selatan,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Kamis 10 September 2026.
Rambu evakuasi dan sirine peringatan dini tsunami di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (8/9/2026). The Indonesian NEws/HO-BNPB
Berdasarkan informasi dari Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menunjukkan erupsi berskala kecil. Namun, aktivitas tersebut tidak dapat terlihat secara visual karena kondisi puncak gunung tertutup awan dan kabut. Erupsi berskala kecil terakhir tercatat pada 8 September 2026 sekitar pukul 17.56 WIB.
‘Kondisi angin saat ini bertiup ke arah barat daya sehingga potensi penyebaran abu vulkanik mengarah menjauh dari kawasan permukiman menuju Samudera Hindia. Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau secara umum menunjukkan tren penurunan secara bertahap berdasarkan perkembangan aktivitas sejak status gunung api ditetapkan pada tingkat Siaga,” Ujarnya.
Seiring dengan menurunnya intensitas abu vulkanik, masyarakat di wilayah terdampak secara umum telah kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun demikian, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara daring hingga 10 September 2026. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 100.3.4/14/V.01/2026 tanggal 8 September 2026 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Akibat Dampak Abu Vulkanik.
Intensitas abu vulkanik yang terpantau di mayoritas wilayah juga telah mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada hari sebelumnya. Pemerintah daerah bersama unsur terkait tetap melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan kondisi lingkungan dan dampak terhadap masyarakat dapat diantisipasi secara tepat.
Perkuat Kesiapsiagaan Tsunami dan Edukasi Masyarakat
Dalam rangka mengantisipasi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dapat berdampak terhadap wilayah pesisir, BPBD dan Pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan aktivasi Rencana Kontingensi (Renkon) Tsunami apabila kondisi aktivitas gunung api berkembang dan meningkatkan potensi ancaman tsunami.
BPBD Provinsi Lampung dan BPBD Kabupaten Lampung Selatan juga terus melakukan langkah perlindungan masyarakat, salah satunya melalui pembagian masker di sejumlah titik keramaian. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menginstruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan jalur evakuasi serta Sirene Peringatan Dini Tsunami dapat berfungsi dengan baik. Langkah ini menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan menghadapi potensi tsunami, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
Selain kesiapan sarana dan prasarana, edukasi serta penyebarluasan informasi mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tsunami terus dilakukan kepada masyarakat. Penguatan pemahaman masyarakat menjadi salah satu langkah penting agar warga dapat mengambil tindakan secara cepat dan tepat apabila terjadi kondisi darurat.
Saat ini perbaikan sirene peringatan dini tsunami di wilayah Sukaraja terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait terus guna memastikan sistem peringatan dini dapat berfungsi secara optimal. Sebagai bagian dari penguatan sistem peringatan dini, NGO Mitra Bantala juga akan membangun satu unit sirene peringatan dini tsunami di Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.
Kebutuhan Logistik dan Peralatan
Dalam mendukung penanganan dampak erupsi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak, Pemerintah Provinsi Lampung telah menyampaikan permohonan dukungan logistik kepada Kepala BNPB.
Adapun kebutuhan yang disampaikan meliputi 500.000 masker, 500.000 botol hand sanitizer, 1.000 paket peralatan kebersihan, 300 unit sprayer pemadam kebakaran, dan 200 unit tabung oksigen. Selain itu, BPBD Kabupaten Tanggamus juga menyampaikan kebutuhan berupa obat tetes mata.
Permintaan dukungan logistik tersebut telah diterima dan diproses oleh Kedeputian Bidang Darurat BNPB. BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan perkembangan situasi.
Di sisi lain, akses transportasi udara di Provinsi Lampung juga telah kembali normal. Bandara Raden Inten II di Kabupaten Lampung Selatan telah kembali beroperasi sehingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat maupun distribusi dukungan apabila diperlukan.
BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, serta mematuhi arahan petugas apabila terjadi perubahan kondisi atau peningkatan aktivitas gunung api.
“Penguatan kesiapsiagaan dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan, sarana, dan kapasitas yang memadai dalam menghadapi potensi bencana. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan berbagai unsur lainnya menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan dan mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” Tutup Berton SP Panjaitan.
