Beranda blog Halaman 35

Wadan Kodaeral V Hadiri Pembukaan Open Tournament Renang Piala Panglima TNI

Foto: Dok. Kodaeral V

Surabya (The Indonesian News) – Wakil Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Wadan Kodaeral) V Brigjen TNI (Mar) Suwandi mewakil Komandan Kodaeral V Laksda TNI Ali Triswanto, menghadiri Pembukaan Open Tournament cabang olahraga (cabor) Renang Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026 di Kolam Rena Jala Krida, Akademi Angkatan Laut (AAL), Surabaya. Minggu (6/9/2026). Kegiatan dipimpin oleh Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksda TNI I.G.P. Alit Jaya.

Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan oleh Pangkoarmada II menyampaikan bahwa TNI senantiasa berkomitmen, berkontribusi, dan berperan aktif dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan kompetisi olahraga, salah satunya *Open Tournament* Cabor Renang Piala Panglima TNI.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet, prajurit TNI, Polri dan masyarakat, sekaligus mencari atlet-atlet baru berprestasi dalam cabang olahraga renang,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, olahraga prestasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian kemampuan fisik, tetapi juga membentuk mental dan emosional melalui nilai-nilai sportivitas, kejuangan, kehormatan, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, serta kepercayaan pada kekuatan sendiri.

Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membentuk karakter moral para peserta Open Tournament, sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi setinggi-tingginya.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026 mengusung tema “Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia”. Tema tersebut mengandung makna bahwa melalui penyelenggaraan Open Tournament diharapkan dapat terbangun prajurit TNI dan masyarakat yang sehat serta tangguh, sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi, termasuk dari kalangan prajurit TNI, guna mendukung kemajuan olahraga nasional.

Kehadiran Kodaeral V dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI AL terhadap pengembangan olahraga prestasi sekaligus memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, insan olahraga, dan masyarakat dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, disiplin, tangguh, dan berprestasi.

Kodaeral V Baksos “Aku Cinta Laut”, Semarakkan Hari Jadi Ke-81

Foto: Dok. Kondaeral V,

Surabaya (The Indonesian News) — Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 TNI Angkatan Laut Tahun 2026, Komandan Kodaeral V Laksamana Muda TNI Ali Triswanto menghadiri kegiatan Bakti Sosial (Baksos) “Aku Cinta Laut” yang dilaksanakan di Pantai Taman Surabaya, Kenjeran, Surabaya, Minggu (6/9/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Dengan Semangat Jalasveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mewujudkan Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Baksos “Aku Cinta Laut” menjadi salah satu wujud kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mempererat hubungan antara prajurit TNI AL dengan masyarakat.

Kegiatan dirangkai dengan pemberian tali asih kepada masyarakat sekitar pantai, doa bersama, serta aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Taman Surabaya. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan pelaksanaan video conference (vicon) sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 TNI AL.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pangkoarmada II, Wadan Kodaeral V, Kaskoarmada II, Irkoarmada II, Kapoksahli Koarmada II, Danguskamla Koarmada II, para Pejabat Utama, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Kodaeral V, para Pejabat Utama, Dansat, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Koarmada II, prajurit TNI AL yang terlibat, serta masyarakat sekitar Pantai Taman Surabaya.

Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut menunjukkan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan laut serta membangun kepedulian masyarakat terhadap ekosistem pesisir. Aksi tersebut sekaligus mencerminkan semangat Jalesveva Jayamahe dalam mewujudkan TNI AL yang profesional, modern, tangguh, dan senantiasa hadir di tengah masyarakat.

Abu Vulkanik Anak Krakatau Menyebar, Menkes Meminta Masyarakat Batasi Aktivitas di Luar Rumah

Menkes Budi Gunadi Sadikin. Foto: Dok. Kemenkes

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat di wilayah terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Imbauan tersebut disampaikan menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau yang berstatus Siaga (Level III) dan berlangsung terus-menerus sejak Jumat (4/9/2026).

Paparan abu vulkanik terdeteksi menyebar ke wilayah Banten, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat akibat embusan angin. Menkes Budi menjelaskan, intensitas abu vulkanik yang tinggi berisiko memicu gangguan kesehatan akut, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), iritasi mata, dan gangguan pada kulit.

Kelompok anak-anak, lanjut usia, serta penderita penyakit pernapasan dan kardiovaskular kronis menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak paparan abu vulkanik.

“Kalau tidak ada kegiatan mendesak, usahakan tetap di dalam rumah. Namun, jika harus keluar, pastikan selalu menggunakan masker dan kacamata,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers Situasi dan Kondisi Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau secara daring, Minggu 6 September 2026.

Menkes Budi juga memberikan instruksi terkait penanganan awal apabila warga terpapar abu vulkanik, terutama pada area sensitif seperti mata dan kulit.

“Kalau debu sudah masuk ke mata, jangan dikucek. Bersihkan dengan air dan bila perlu gunakan obat tetes mata. Semua puskesmas sudah kita siapkan untuk menangani kondisi tersebut,” tegas Budi.

Ia juga menyarankan warga segera membersihkan tubuh dan pakaian setelah beraktivitas di luar rumah karena partikel abu vulkanik bersifat tajam.

Sebagai langkah antisipasi kegawatdaruratan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengaktifkan Health Emergency Operating Center (HEOC) di tingkat pusat hingga kabupaten/kota terdampak. Dinas Kesehatan di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diinstruksikan menyiagakan puskesmas serta rumah sakit untuk beroperasi selama 24 jam guna merespons potensi lonjakan pasien.

Kemenkes juga memastikan kelancaran distribusi logistik medis ke sejumlah wilayah. Pasokan yang disalurkan mencakup masker medis dan N95, tabung oksigen beserta konsentrator, alat uap pernapasan (nebulizer), berbagai obat untuk penanganan ISPA, serta obat tetes dan salep untuk mata dan kulit.

Dalam upaya mitigasi lanjutan, Kemenkes terus berkoordinasi lintas sektor dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memperbarui data sebaran abu dan kesiapan layanan kesehatan.

Menutup keterangannya, Menkes Budi meminta masyarakat hanya merujuk pada informasi resmi pemerintah dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum terverifikasi.

“Sekali lagi, jangan panik. Tetap di rumah apabila tidak ada keperluan untuk keluar, gunakan masker dan lindungi mata. Jika mengalami keluhan, segera datang ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat,” pungkas Menkes Budi.

Presiden Prabowo Pantau Perkembangan Erupsi Anak Krakatau

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahannya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026). (Foto : BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memberikan imbauan terkait erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi saat ini. Prabowo meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Imbauan ini disampaikan dalam akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, Minggu (6/9/2026). Masyarakat yang berada di wilayah Jakarta dan kawasan sekitar Selat Sunda diminta untuk mengikuti arahan yang telah diberikan pemerintah dan petugas mengenai erupsi Anak Krakatau.

“Presiden mengimbau seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti seluruh arahan pemerintah dan petugas di lapangan, dan tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dan patuhi sepenuhnya zona bahaya serta batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang,” tulis keterangan @presidenrepublikindonesia.

Presiden Prabowo memastikan pemerintah telah memberikan atensi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Seluruh kementerian dan lembaga terkait telah dikerahkan dalam memantau perkembangan situasi secara intens dan berkala.

“Sejak awal, Presiden telah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menerima laporan serta informasi terkini dari jajaran terkait. Presiden telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau perkembangan situasi, memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” tulis @presidenrepublikindonesia.

Masyarakat yang terdampak abu vulkanik juga diminta menjaga kesehatan. Warga yang harus berkegiatan di luar rumah harus menggunakan masker atau alat pelindung pernapasan lainya.

Prabowo juga meminta masyarakat untuk tenang, namun tidak mengurangi tingkat kewaspadaan. Pemerintah memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tetapi tidak boleh lengah. Presiden akan terus memantau perkembangan keadaan dan mengambil setiap keputusan serta langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan melindungi seluruh rakyat Indonesia,” tulis @presidenrepublikindonesia.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

(UPDATE) Aktivitas Gunung Anak Krakatau, Empat Bandara Ditutup Sementara Akibat Sebaran Abu Vulkanik

Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau di wilayah Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (5/9/2026). Foto: BPBD Kabupaten Serang.

Jakarta (The Indonesian News) – Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, masih berlangsung. Erupsi menerus mulai teramati pada Jumat (4/9) sekitar pukul 23.07 WIB, disertai suara gemuruh atau dentuman serta fenomena lava fountain.

“Perkembangan aktivitas tersebut mulai berdampak terhadap operasional penerbangan. Berdasarkan pemutakhiran status operasional bandara pada Minggu (6/9) pukul 07.41 WIB, empat bandara mengalami penutupan sementara sebagai langkah keselamatan penerbangan, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Radin Inten II Lampung dan Bandara Budiarto Curug,” kata Plt Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Minggu (6/9/2026).

Berton SP Panjaitan menjelaskan, Bandara Soekarno-Hatta (CGK) ditutup pada pukul 02.08–09.30 WIB. Bandara Halim Perdanakusuma (HLP) ditutup pada pukul 07.20–10.00 WIB, Bandara Radin Inten II Lampung (TKG) pada pukul 04.18–10.00 WIB, sedangkan Bandara Budiarto Curug (RTO) ditutup pada pukul 06.48–09.30 WIB.

“Penutupan tersebut dilakukan sebagai langkah keselamatan menyusul sebaran abu vulkanik di ruang udara. Status operasional masing-masing bandara dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu, kondisi ruang udara dan hasil pemantauan keselamatan penerbangan. Masyarakat pengguna jasa penerbangan diharapkan memantau informasi terbaru dari operator bandara dan otoritas penerbangan sebelum melakukan perjalanan,” Terangnya.

Aktivitas Erupsi dan Dampak di Wilayah Sekitar

Dampak terhadap penerbangan tersebut berkaitan dengan perkembangan aktivitas erupsi dan sebaran abu vulkanik yang terus dipantau. Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi menerus Gunung Anak Krakatau masih berlangsung. Pada periode pengamatan pukul 00.00–06.00 WIB tanggal 5 September 2026 tercatat satu kali gempa letusan menerus dengan amplitudo maksimum 70 milimeter dan durasi 21.600 detik atau sekitar enam jam.

Pada periode yang sama, pendaran merah dari aktivitas erupsi teramati secara terus-menerus, sedangkan kolom erupsi tidak selalu terlihat pada setiap periode pengamatan. Aktivitas tersebut juga disertai fenomena lava fountain dan suara gemuruh yang terdengar dari Pos Pengamatan Gunung Api Pasauran, Kabupaten Serang.

Selain pengamatan secara langsung dari pos pengamatan, perkembangan sebaran abu juga dipantau melalui satelit.Berdasarkan pemantauan Himawari dan VAAC Darwin, sebaran abu vulkanik terpantau mencapai sekitar FL480 atau 14,6 kilometer di atas permukaan laut, dengan arah dominan ke barat hingga barat daya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebaran abu vulkanik masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan aktivitas erupsi serta kondisi meteorologi, terutama arah dan kecepatan angin. Karena itu, pemantauan terhadap sebaran abu terus dilakukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap wilayah daratan maupun ruang udara.

Di wilayah daratan, sebaran abu telah terpantau di sejumlah wilayah Banten. Pusdalops BPBD Kabupaten Serang pada Sabtu (5/9) pukul 23.00 WIB melaporkan abu vulkanik berdampak pada tujuh kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Ciomas, Mancak, Pabuaran, Baros dan Padarincang. Kawasan pesisir Anyer dan Cinangka menjadi salah satu wilayah yang terdampak.

Selain dampak berupa abu vulkanik, aktivitas erupsi juga dirasakan melalui suara gemuruh atau getaran. Fenomena tersebut dilaporkan terdengar atau dirasakan di sejumlah wilayah pesisir Lampung, Banten hingga Bandung. Di Kabupaten Serang, laporan berasal dari Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang dan Jiput.

Menanggapi fenomena tersebut, PVMBG menduga suara gemuruh dan getaran berkaitan dengan pelepasan energi akustik dari aktivitas erupsi menerus Gunung Anak Krakatau. Energi akustik yang besar dapat merambat hingga ratusan kilometer akibat kondisi atmosfer, termasuk pembiasan suara serta pengaruh suhu dan arah angin pada lapisan atmosfer bagian atas. PVMBG juga menyampaikan tidak terdapat aktivitas gempa tektonik signifikan di wilayah Jawa Barat yang dapat menjelaskan fenomena tersebut.

Pemantauan tidak hanya dilakukan di wilayah Banten, tetapi juga mencakup sejumlah wilayah di Lampung. Di Kabupaten Lampung Selatan, wilayah yang menjadi perhatian meliputi Kecamatan Punduh Pedada dan Rajabasa. Sementara di Kabupaten Tanggamus, pemantauan dilakukan di Kecamatan Pematang Sawa, Cukuh Balak, Semaka dan Kota Agung.

Di Kecamatan Pematang Sawa, wilayah yang terdampak meliputi Desa Tampang Tua, Tampang Muda, Martanda, Kaor Gading, Way Nipah, Guring, Kampung Baru, Betung, Tanjungan dan Teluk Berak. Di Kecamatan Cukuh Balak meliputi Desa Karang Buah, Kuta Kakhang dan Pulau Tabuan. Di Kecamatan Semaka meliputi Desa Sukaraja. Sedangkan di Kecamatan Kota Agung meliputi Kelurahan Pasar Madang, Terbaya, Baros, Kuripan dan Kusa.

Meskipun sejumlah wilayah telah terpantau terdampak, kondisi masyarakat hingga pemutakhiran terakhir masih relatif terkendali. Belum terdapat laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat aktivitas erupsi. Kerugian materiil dan dampak lainnya masih dalam pendataan.

Aktivitas erupsi yang berlangsung saat ini merupakan kelanjutan dari peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau sejak Juli 2026. Pada 2 Juli 2026 pukul 14.05 WIB terjadi erupsi dengan kolom abu sekitar 200 meter di atas puncak atau sekitar 357 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam tebal bergerak ke arah barat laut. Seismograf mencatat amplitudo maksimum 23 milimeter dengan durasi erupsi sekitar 20 detik.

Menyusul peningkatan tersebut, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) pada 2 Juli 2026 pukul 16.30 WIB. Status Level III (Siaga) masih berlaku hingga pemutakhiran terakhir.

Di tengah dampak terhadap transportasi udara, kondisi transportasi laut di sekitar wilayah terdampak masih relatif aman. Perairan dilaporkan tenang dan normal, sedangkan jalur penyeberangan Merak–Bakauheni belum dilaporkan mengalami gangguan. Operator pelayaran dan pengguna jasa transportasi laut tetap perlu mengikuti arahan syahbandar dan instansi berwenang.

Penanganan dan Imbauan Kewaspadaan

Menghadapi perkembangan tersebut, upaya pemantauan dan kesiapsiagaan terus diperkuat. BNPB bersama pemerintah daerah, PVMBG/Badan Geologi, Basarnas dan unsur terkait melakukan pemantauan, koordinasi serta penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Di Kabupaten Serang, Pusdalops BPBD melakukan pemantauan aktivitas dan sebaran abu vulkanik, inventarisasi dampak serta koordinasi dengan BPBD Provinsi Banten, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan unsur terkait. Langkah serupa juga dilakukan di Lampung Selatan, melalui koordinasi BPBD dengan BPBD Provinsi Lampung, Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau dan instansi terkait. Tim Reaksi Cepat melakukan patroli di wilayah pesisir selatan Kalianda serta pemantauan sebaran abu melalui satelit.

Kesiapsiagaan masyarakat juga diperkuat melalui dukungan perlindungan kesehatan.BPBD Kabupaten Lampung Selatan bersama Dinas Kesehatan sebelumnya telah mendistribusikan sekitar 3.000 masker kepada masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Rajabasa pada 18 Agustus 2026. Personel penanggulangan bencana dan unsur terkait juga disiagakan untuk mengantisipasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Sementara di Kabupaten Tanggamus, BPBD berkoordinasi dengan TNI, Polri dan organisasi perangkat daerah melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana. Dukungan layanan kesehatan dan pembagian masker kepada masyarakat dilakukan, dengan kebutuhan mendesak berupa masker dan obat-obatan.

Untuk mengantisipasi kemungkinan kondisi darurat di wilayah perairan, unsur SAR juga berada dalam kesiapsiagaan. Basarnas Lampung menyiagakan personel pada tiga pos SAR, masing-masing 12 personel di Pos SAR Bakauheni, Pos SAR Tanggamus dan Pos SAR Tulang Bawang. Satu unit Rigid Inflatable Boat (RIB) berkapasitas sekitar 15 orang juga disiagakan di Bakauheni.

Selain potensi dampak erupsi, aspek keselamatan masyarakat pesisir juga menjadi perhatian, termasuk potensi tsunami. Badan Geologi menyampaikan bahwa pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau yang terbentuk kembali pascaerupsi 22 Desember 2018 masih relatif kecil. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, aktivitas erupsi saat ini tidak berpotensi menyebabkan runtuhan tubuh gunung api dalam skala besar yang dapat memicu tsunami.

Untuk mendukung pemantauan aktivitas, Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau di Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, berada sekitar 47 kilometer dari Gunung Anak Krakatau. Sementara Pos Pengamatan Kalianda berada di Hargo Pancuran, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, sekitar 40 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

Pemantauan juga mencakup kondisi masyarakat di wilayah kepulauan sekitar Selat Sunda. Jumlah penduduk Pulau Sebesi diperkirakan sekitar 3.000 jiwa, sedangkan kondisi Pulau Sebuku masih dalam pendataan.

BNPB mengimbau masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak abu vulkanik untuk tetap tenang dan tidak panik. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker dan pelindung mata, terutama ketika terjadi hujan abu atau konsentrasi abu meningkat.

Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila sebaran abu meningkat, menutup sumber air dan makanan agar tidak terkontaminasi abu, serta membersihkan abu vulkanik dengan memperhatikan keselamatan.

Selanjutnya, masyarakat tidak diperkenankan mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif, sesuai rekomendasi PVMBG. Nelayan, wisatawan dan pengguna kapal tradisional juga diminta tidak melakukan aktivitas di sekitar kawasan gunung api yang masuk dalam radius bahaya.

Bagi masyarakat yang merasakan suara dentuman atau getaran, tetap tenang dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi mengenai perkembangan Gunung Anak Krakatau dapat diperoleh melalui BNPB, PVMBG/Badan Geologi, MAGMA Indonesia dan BPBD setempat.

“BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, termasuk dampak sebaran abu vulkanik terhadap masyarakat, transportasi dan penerbangan, serta melakukan langkah kesiapsiagaan dan penanganan sesuai kondisi di lapangan,” Tutup Berton SP Panjaitan

Gus Ipul : Data BKKBN Tidak Salah, Perubahan Desil Tak Otomatis Hentikan Bansos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Foto: Dok. Kemensos

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan data yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tidak bermasalah. Data tersebut merupakan bagian dari proses konsolidasi data nasional yang selanjutnya diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Data dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional,” kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Pada Sabtu (5/9/2026).

Menurut Gus Ipul, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS menjadi pengelola tunggal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan membantu proses pemutakhiran.

Berbagai sumber data dari kementerian dan lembaga kemudian diverifikasi, divalidasi, serta disetarakan ukurannya oleh BPS sebelum disajikan dalam pemeringkatan desil 1 hingga desil 10.

“Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus,” ujarnya.

Selain data dari Kemensos dan BKKBN, proses konsolidasi juga memanfaatkan data dari berbagai instansi lain, antara lain data kendaraan bermotor serta data pertanahan dari Kementerian ATR/BPN. Integrasi tersebut diperlukan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar semakin akurat.

Gus Ipul mengatakan apabila dalam proses konsolidasi ditemukan lonjakan atau perubahan pemeringkatan desil, data tersebut terus diperbaiki dan dimutakhirkan.

“Kalau sekarang ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama pemeringkatannya semakin sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan,” katanya.

Perubahan Desil Tak Otomatis Hentikan Bansos

Gus Ipul sekaligus meluruskan anggapan bahwa masyarakat yang dalam pemutakhiran data ditemukan berada di desil tinggi otomatis langsung dicoret dari penerima bantuan sosial.

Menurutnya, penetapan penerima bansos dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan hasil pemutakhiran dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, yang selanjutnya diolah dan diukur kembali oleh BPS.

“Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya,” kata Gus Ipul.

Ia menegaskan informasi yang menyebut seseorang yang sementara tercatat di desil 10 otomatis langsung kehilangan bansos adalah informasi yang tidak tepat.

Kemensos, lanjut Gus Ipul, telah menyediakan sejumlah saluran bagi masyarakat untuk memperbaiki data. Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat melakukan usul maupun sanggah serta melihat posisi desil dalam DTSEN.

Sementara jalur pemerintah tersedia melalui SIKS-NG, yang dapat diakses operator data desa, kelurahan, serta dinas sosial di seluruh Indonesia. Masyarakat juga dapat datang langsung ke desa atau kelurahan untuk mendapatkan bantuan dalam proses pemutakhiran data.

“Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses,” ujarnya.

Digitalisasi Bansos Perluas Partisipasi Masyarakat

Selain pemutakhiran DTSEN, pemerintah juga tengah memperluas digitalisasi perlindungan sosial. Program tersebut dirancang agar masyarakat dapat mengajukan diri maupun mengusulkan orang lain untuk mendapatkan bantuan sosial melalui sistem digital dengan menyertakan data pendukung yang dibutuhkan.

Digitalisasi bansos sebelumnya telah diuji coba di Banyuwangi dan kini diperluas ke 42 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan penerapannya dapat diperluas secara nasional apabila pelaksanaan di daerah uji coba berjalan baik.

Salah satu pembaruan yang dikembangkan adalah sistem yang memungkinkan kelayakan penerima bantuan diuji menggunakan data lintas instansi pemerintah.

“Nanti masyarakat bisa mengajukan usulan, kemudian sistem yang memberikan jawaban apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum memenuhi syarat, juga dapat diketahui alasannya karena datanya terhubung dengan berbagai instansi pemerintah,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, integrasi tersebut diharapkan dapat menekan kesalahan sasaran bantuan akibat ketidakakuratan data yang selama ini menjadi persoalan dalam penyaluran subsidi maupun bansos.

Karena itu, Gus Ipul mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi sekaligus memperbaiki data. Masyarakat yang mengetahui keluarga mampu tetapi masih menerima bansos dapat mengajukan sanggahan. Sebaliknya, warga yang dinilai layak namun belum masuk sebagai penerima juga dapat diusulkan.

“Pemerintah terbuka seluas-luasnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita ingin masyarakat ikut terlibat karena semakin banyak pihak berpartisipasi, data kita akan semakin akurat,” ujarnya.

Gus Ipul memastikan Kemensos juga terus memantau keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.

“Di media sosial ada informasi yang benar, ada yang setengah benar, dan ada juga yang tidak benar. Semuanya kita respons, kita dalami, dan kita tindaklanjuti karena kita benar-benar ingin mendapatkan data yang akurat,” kata dia.

Jajaran Bulog Seluruh Indonesia Turun Serentak ke Pasar, Pastikan Pasokan dan Harga Beras Terkendali

Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani. Foto: Dok. Humas Perum Bulog

Jakarta (The Indonesian News) – Perum Bulog mengerahkan jajaran di seluruh Indonesia untuk turun langsung ke pasar secara serentak guna memastikan ketersediaan pasokan sekaligus menjaga harga beras dan kebutuhan pokok tetap terkendali. Gerakan Pangan Murah/ Operasi Pasar ini menjadi langkah konkret Bulog dalam memperkuat stabilisasi pangan, dengan memastikan kondisi pasar dipantau langsung dari lapangan sehingga setiap potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin.

Operasi pasar serentak tersebut diawali dengan koordinasi nasional melalui video conference (Zoom) yang dipimpin langsung Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani bersama Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono serta seluruh Pemimpin Wilayah dan Pemimpin Cabang Bulog. Dari pasar di wilayah masing-masing, jajaran BULOG mengikuti koordinasi sekaligus melaksanakan monitoring dan operasi pasar secara bersamaan di berbagai daerah di Indonesia untuk mengecek harga, ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, serta memastikan intervensi pangan berjalan efektif.

Langkah tersebut didukung oleh kondisi stok beras pemerintah yang kuat. Per 5 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog tercatat sekitar 4,9 juta ton dan tersebar di jaringan pergudangan seluruh Indonesia. Di sisi hilir, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Periode 2026 hingga 5 September 2026 telah mencapai sekitar 756 ribu ton. Kekuatan stok dan besarnya realisasi penyaluran tersebut memberikan ruang yang memadai bagi BULOG untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa pengawasan langsung ke pasar menjadi bagian penting dari langkah antisipatif Bulog dalam menjaga stabilitas pangan. “Kami mengantisipasi bukan hanya pengaduan, tetapi kami mengantisipasi akan kenaikan inflasi. Itu yang paling utama. Karena penugasan Bulog yang paling utama adalah menjaga stabilisasi harga,” tegas Ahmad Rizal saat melakukan monitoring pasar di Jakarta, Pada Sabtu 5 September 2026.

Ahmad Rizal bersama Direktur Operasi Perum Bulog Andi Afdal dan Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko melakukan monitoring dan inspeksi langsung di Pasar Jatinegara dan Pasar Rawamangun. Jajaran Bulog berdialog dengan pedagang sekaligus mengecek harga dan ketersediaan beras di tingkat pasar untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan dengan baik. Bulog juga mendorong penguatan pasokan beras premium serta komoditas pangan lainnya agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Monitoring serentak dilakukan sebagai langkah preventif untuk merespons dinamika harga pangan secara cepat. Dalam pelaksanaannya, Bulog berkolaborasi dengan Satgas Pangan, TNI, Polri, pemerintah daerah, pengelola pasar, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut memungkinkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok, distribusi hingga harga di tingkat konsumen, sehingga apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar dapat segera dilakukan langkah korektif di lapangan.

Untuk semakin memperkuat pasokan di pasar, Bulog juga telah berkoordinasi dengan jaringan ritel modern di seluruh Indonesia dan menyiapkan penggelontoran 110.000 ton beras dalam satu bulan, terdiri atas 75.000 ton beras premium dan 35.000 ton beras medium. Pasokan tersebut akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan ritel modern maupun pasar-pasar yang menjadi titik pemantauan harga pangan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap beras dengan harga yang kompetitif.

Penguatan distribusi ini sekaligus menjadi instrumen Bulog untuk memperbesar pasokan di tingkat konsumen ketika terjadi tekanan harga. Kehadiran jajaran Bulog secara langsung di lapangan memungkinkan perusahaan memperoleh gambaran kondisi pasar secara riil, bukan semata berdasarkan laporan. Bersama Satgas Pangan dan pemerintah daerah, hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah intervensi yang diperlukan agar pasokan tetap lancar dan harga tidak bergerak di luar kewajaran.

“Melalui penguatan stok, percepatan penyaluran SPHP, penambahan pasokan beras premium, operasi pasar, serta pengawasan langsung secara serentak, Bulog dan Bapanas memastikan seluruh instrumen yang dimiliki terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Kolaborasi dengan pemerintah, aparat, pelaku pasar, jaringan ritel modern dan seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar pasokan tersedia secara merata dan masyarakat di seluruh Indonesia dapat memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau,” Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani.

Menko Yusril Tegaskan Penanganan Kericuhan 27 Agustus Harus Berjalan Tanpa Pandang Bulu

Menko Kuham Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Dok. Kemenko Kuham Imipas).

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah menegaskan bahwa penanganan hukum terhadap rangkaian kericuhan yang terjadi pada 27 Agustus 2026, termasuk kasus meninggalnya warga Pejompongan, Bambang Setiyawan, harus dilakukan secara objektif, menyeluruh, dan tanpa diskriminasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aparat penegak hukum harus mengungkap secara terang seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan.

“Penyelidikan harus dilakukan terhadap siapa pun yang berdasarkan informasi dan bukti awal diduga mempunyai keterlibatan, baik individu, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Pada Kamis (3/9/2026).

Yusril mengatakan, proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, aparat penegak hukum dapat meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kalau dalam penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, tentu aparat penegak hukum akan meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan. Yang penting, semua proses itu harus didasarkan pada bukti dan dilakukan secara objektif,” katanya.

Menurut Yusril, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya Bambang Setiyawan dalam rangkaian kericuhan di kawasan Pejompongan pada 27 Agustus lalu. Pemerintah mendukung langkah Kepolisian yang telah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut.

Polda Metro Jaya sebelumnya telah menerbitkan Laporan Polisi Model A untuk mengusut peristiwa yang menyebabkan Bambang meninggal dunia. Polisi juga telah memeriksa 14 saksi serta menganalisis rekaman CCTV dan berbagai video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Dari hasil pendalaman itu, penyidik telah mengantongi dua sketsa wajah terduga pelaku pengeroyokan dan masih melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan.

Selain kasus Bambang, Kepolisian juga terus melakukan proses hukum terhadap rangkaian tindak pidana yang terjadi dalam kericuhan 27 Agustus. Pada 2 September 2026, Polda Metro Jaya menyampaikan telah menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan keterangan saksi, rekaman CCTV, serta analisis berbagai video dan konten digital yang berkaitan dengan peristiwa.

Yusril menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan latar belakang, kelompok, maupun organisasi yang diikutinya. “Hukum wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Karena itu, Yusril meminta agar proses hukum terhadap seluruh rangkaian peristiwa tersebut diberikan ruang untuk berjalan secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Kalau seseorang terbukti melakukan tindak pidana, siapa pun orangnya dan apa pun latar belakangnya, tentu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” ujarnya.

Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan kekerasan, penganiayaan, perusakan, ataupun tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

“Kita ingin kebenaran diungkap secara terang, korban mendapatkan keadilan, dan hukum berlaku sama bagi semua orang. Pemerintah akan terus menghormati proses hukum dan memastikan prinsip-prinsip negara hukum ditegakkan,” kata Yusril.

Tiga Kapal Patroli KPLP Disiagakan Antisipasi Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau

Tanjung Priok (The Indonesian News) – Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok meningkatkan kesiapsiagaan operasional dengan menyiagakan tiga kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi menerus Gunungapi Anak Krakatau terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran di Perairan Selat Sunda.

Langkah tersebut dilakukan menyusul aktivitas Gunungapi Anak Krakatau yang masih berada pada Level III (Siaga). Berdasarkan Laporan Khusus Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1512.Lap/GL.03/BGL/2026 tanggal 5 September 2026 tentang Fenomena Erupsi Menerus Gunungapi Anak Krakatau, erupsi menerus tercatat terjadi pada 5 September 2026 dan perkembangan aktivitas gunungapi masih terus dipantau secara intensif.

Kepala Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Fourmansyah mengatakan kesiapsiagaan kapal dan personel merupakan langkah preventif untuk memastikan KPLP mampu merespons setiap perkembangan situasi secara cepat dan terkoordinasi.

“Pangkalan PLP Tanjung Priok telah menyiagakan tiga kapal patroli KPLP, yaitu KN. Trisula-P.111, KN. Damaru-P.214, dan KN. Jembio-P.215. Seluruh unsur tersebut siap melaksanakan patroli, pemantauan, dan tugas keselamatan pelayaran sesuai perkembangan situasi serta kebutuhan operasional di lapangan,” ujar Fourmansyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu 6 Septermber 2026.

Sebagai langkah preventif, Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok meningkatkan kesiapan personel dan unsur patroli guna memastikan respons cepat apabila terjadi perkembangan situasi yang berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran.

Tiga Kapal Patroli Disiagakan

Tiga kapal patroli KPLP yang disiagakan untuk mendukung kegiatan tersebut adalah:

– KN. Trisula-P.111
– KN. Damaru-P.214
– KN. Jembio-P.215

Ketiga kapal tersebut disiapkan untuk melaksanakan patroli, pengawasan, pemantauan kondisi perairan, serta mendukung pelaksanaan tugas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai perkembangan situasi dan kebutuhan operasional di lapangan.

Perkuat Koordinasi dan Pemantauan

Selain meningkatkan kesiapan unsur patroli, Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, antara lain KSOP Merak, KSOP Panjang, KSOP Bakauheni, VTS Merak, VTS Panjang, Badan Geologi/ESDM, serta instansi terkait lainnya.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan aktivitas Gunungapi Anak Krakatau sekaligus memastikan langkah-langkah kesiapsiagaan dan keselamatan pelayaran dapat dilaksanakan secara terpadu.

“Kami mengimbau seluruh nakhoda, operator kapal, dan pengguna jasa pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang, serta selalu mengutamakan keselamatan selama melaksanakan pelayaran,” tegas Fourmansyah.

Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok juga mengimbau seluruh pengguna jasa pelayaran agar segera melaporkan setiap kondisi atau potensi bahaya yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran melalui Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai, Syahbandar terdekat, maupun instansi terkait lainnya.

KPLP akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi dan meningkatkan kesiapsiagaan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Perhubungan dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayaran.

“Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama. KPLP siap hadir, siap siaga, dan siap melaksanakan tugas sesuai kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna jasa pelayaran,” tutup Fourmansyah.

Presiden Prabowo Terima Dubes AS untuk ASEAN, Perkuat Kemitraan Strategis dan Stabilitas Kawasan

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto (Tengah) menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim dan Kuasa Usaha ad interim (Chargé d’affaires ad interim) US Mission to ASEAN Joy M. Sakurai di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu sore (5/9/2026). Foto: BPMI Setpres

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim dan Kuasa Usaha ad interim (Chargé d’affaires ad interim) US Mission to ASEAN Joy M. Sakurai di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu sore, 5 September 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Seskab Teddy menyebut pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk terus memperkuat hubungan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas pula berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara, termasuk dalam mendorong kerja sama dan stabilitas di kawasan, serta mempererat hubungan kedua negara yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara,” ujar Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat baik secara bilateral maupun kerja sama untuk mendukung kemajuan di kawasan.

“Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia-Amerika Serikat, sekaligus mendorong kerja sama yang semakin erat, konstruktif, dan saling menguntungkan, baik secara bilateral maupun dalam mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan,” imbuh Seskab Teddy.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts