Jakarta (The Indoneisan News) – Perum Bulog terus memperkuat respons kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga 31 Agustus 2026, BULOG telah menyalurkan 1.302,45 ton beras dan 7.000 liter minyak goreng kepada masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah NTT.
Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa Bulog terus memastikan ketersediaan dan penyaluran pangan bagi masyarakat terdampak bencana.
“Dalam situasi bencana, pangan menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. BULOG terus bergerak memastikan bantuan pangan dapat segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi bersama pemerintah daerah serta pihak terkait agar bantuan tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangannya, Rabu, 2 September 2026.
Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal menyebutkan, Bantuan beras tersebut terdiri atas 862,88 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk penanggulangan bencana (Bencal), 101,8 ton bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, serta 337,77 ton program Bantuan Pangan beras. Sementara itu, penyaluran minyak goreng telah mencapai 7.000 liter atau 100 persen dari alokasi yang tersedia.
“Penyaluran bantuan telah menjangkau tujuh kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Ende, Sikka, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Barat,” Ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan sampai kepada masyarakat, tim Bulog juga terus melakukan koordinasi dan pendataan di lapangan. Per 31 Agustus 2026, BULOG mencatat keberadaan 45 posko bantuan/pengungsian yang berada di Kabupaten Ngada, Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Bulog juga terus berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah dalam memantau kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Di Kabupaten Ngada, tim BULOG melakukan koordinasi dengan Pemkab Ngada di posko bantuan pada 31 Agustus 2026, sementara di Kabupaten Nagekeo BULOG bersama BPBD melakukan pendataan dan koordinasi bantuan di Posko Utama Kecamatan Aesesa.
“Kami pastikan penyaluran bantuan akan terus dilanjutkan hingga seluruh alokasi bantuan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung pemerintah menjaga ketersediaan pangan sekaligus memberikan respons cepat bagi masyarakat yang menghadapi kondisi darurat akibat bencana,” tutup Dirut Bulog.
Dumai (The Indonesian News) – Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Agung Nugroho mengatakan, Tim gabungan TNI AL yang terdiri dari Quick Response Lanal Dumai, Tim B Intelmar Kodaeral I dan Satgas Ops Intelmar Koarmada I berhasil mengamankan belasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural asal Malaysia serta Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh di pesisir pantai Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau, Pada Senin (31/08).
“Penangkapan berawal dari informasi intelijen, terkait adanya pemantauan pergerakan speedboat yang mencurigakan dari arah utara Selat Malaka dengan dugaan mengarah masuk ke perairan Dumai. Menindaklanjuti informasi tersebut, memerintahkan tim gabungan melaksanakan pemantauan, pengintaian dan penyekatan dengan membagi personel menjadi dua tim laut dan satu tim darat yang disebar di wilayah perairan hingga pesisir pantai Purnama, kota Dumai guna patroli terbatas dan penyekatan baik di jalur laut maupun darat untuk mengantisipasi pendaratan speed boat pelaku,” Kata Kolonel Laut (P) Agung Nugroho melalui Siaran Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Rabu, 2 September 2026.
Selanjutnya, Pada Senin (31/08) pukul 06.00 WIB, petugas mendeteksi sebuah speed boat bermesin 2×200 PK mendarat di pesisir pantai. Saat hendak ditangkap, para pelaku berusaha melarikan diri dengan melompat ke pinggir pantai. Setelah penyisiran ketat di sepanjang kawasan pesisir hingga pemukiman warga sekitar, petugas berhasil mengamankan total 16 orang beserta barang bukti penunjang.
Danlanal Dumai menyampaikan bahwa dari operasi penyergapan tersebut, personel dan barang bukti yang berhasil diamankan meliputi delapan orang diduga PMI Non Prosedural, delapan orang WNA asal Bangladesh dan satu unit speed boat bermesin 2 x 200 PK. Saat ini penumpang dibawa ke Mako Lanal Dumai untuk menjalani pemeriksaan medis awal, pendataan, dan proses hukum lebih lanjut.
“Terungkap bahwa tiap penumpang membayar uang sejumlah 1500 s.d. 2500 ringgit untuk menyeberang masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Informasi ini terus didalami untuk mengungkap jaringan penyelundupan manusia (human trafficking) yang beroperasi di belakangnya,” jelas Danlanal.
Setelah dilakukan pendalaman selama 1 x 24 jam, ditemukan adanya dugaan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh 8 WNA berkebangsaan Bangladesh dengan melakukan tindakan masuk ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perjalanan atau visa yang sah. Sementara 8 WNI PMI non-prosedural diduga telah menjadi korban aktivitas penyelundupan manusia.
Selanjutnya, para terduga PMI illegal dan WNA tersebut akan diserahterimakan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Dumai dan Kanwil BP3MI Provinsi Riau guna penanganan dan proses hukum lebih lanjut.
“Langkah tegas ini merupakan implementasi dari perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali TNI AL senantiasa menjaga kedaulatan dan hukum di laut serta menjalin sinergi antar instansi guna memberantas sindikat penyelundupan manusia di wilayah Indonesia,” Tutup Kolonel Laut (P) Agung Nugroho.
Tim Alpha TNI Siaga Tangani Karhutla di Sejumlah Wilayah Indonesia, Rabu (2/9/2026). The Indonesian News/HO-Puspen TNI
Jakarta (The Indonesian News) – TNI menyiagakan Tim Alpha untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia, Rabu (2/9/2026). Sebanyak 442 personel tergabung dalam Tim Alpha yang disiapkan untuk melaksanakan pemantauan, patroli titik api, hingga pemadaman di wilayah terdampak.
“Pada Selasa (1/9), Tim Alpha di Lampung melaksanakan patroli menggunakan drone untuk meninjau titik api di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Sementara di Kalimantan Barat, personel melaksanakan patroli titik api di wilayah Desa Tebang Kacang, Kabupaten Kubu Raya,” Tulis Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI) dalam Keterangan tertulis, Rabu, 2 September 2026.
Di Pekanbaru, personel melaksanakan pengecekan parasut paramotor dan uji coba mesin paramotor. Sementara di Palembang, Tim Alpha melaksanakan latihan fast rope sebagai bagian dari kesiapan personel dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Kegiatan persiapan juga dilaksanakan di Balikpapan melalui koordinasi dengan Lanud Dhomber dan pengecekan sarana fast rope. Sedangkan di Palangkaraya, personel menerima pengarahan dalam rangka penanganan karhutla serta melaksanakan pengecekan perlengkapan fast rope.
“Pengerahan Tim Alpha merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung penanganan karhutla serta memperkuat kesiapan personel dalam menghadapi perkembangan situasi Karhutla di berbagai wilayah Indonesia,” Demikian Puspen TNI.
Warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, mengungsi ke Posko Penanganan Darurat di Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran, menyusul peningkatan aktivitas Gunung Sinabung, Selasa (1/9/2026). The Indonesian News/HO-BPBD Kabupaten Karo/BNPB
Jakarta (The Indonesian News) – Plt. Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, masih mengalami peningkatan hingga Selasa (1/9). Kondisi tersebut berdampak pada masyarakat di sekitar kawasan gunung api.
“Warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang Empat, saat ini telah mengungsi ke Posko Penanganan Darurat di Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 2 September 2026.
Berton SP Panjaitan menyebutkan, Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak sekitar 211 keluarga atau 615 jiwa warga Desa Kuta Tengah berada di lokasi pengungsian. Sementara itu, warga Desa Payung, Kecamatan Payung, masih bertahan di rumah masing-masing dengan tetap bersiaga. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak.
“Peningkatan aktivitas tersebut menyusul erupsi Gunung Sinabung pada Senin (31/8) pukul 12.00 WIB. Erupsi menghasilkan kolom erupsi sekitar 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut. Hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik sehingga tingkat aktivitas Gunung Sinabung dinaikkan dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga), terhitung sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 WIB,” Ujarnya.
Erupsi tersebut merupakan erupsi awal dan masih terdapat kemungkinan terjadinya peningkatan aktivitas. Wilayah yang menjadi perhatian meliputi Desa Ndokum Siroga dan Desa Kuta Tengah di Kecamatan Simpang Empat serta Desa Payung di Kecamatan Payung.
Seiring dengan perkembangan aktivitas Gunung Sinabung, kawasan rawan bencana juga diperluas berdasarkan rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Masyarakat dan pengunjung tidak diperkenankan melakukan aktivitas pada desa-desa yang telah direlokasi, radius radial 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral hingga 6 kilometer ke arah selatan–timur.
Di lapangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo telah melakukan penanganan dengan mengarahkan masyarakat untuk keluar dari zona bahaya dan berpindah ke lokasi yang lebih aman. BPBD juga membagikan masker kepada masyarakat yang berada di wilayah yang telah terdampak debu vulkanik.
Pemantauan aktivitas Gunung Sinabung terus dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Masyarakat yang berada dan bermukim di sekitar sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga perlu mewaspadai potensi bahaya lahar. Evaluasi tingkat aktivitas gunung api dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan.
Sementara itu, Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo berdasarkan Nomor 361/559/BPBD/2026 berlaku selama 90 hari, terhitung sejak 8 Juli hingga 5 Oktober 2026.
“BNPB mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Sinabung tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas gunung api. Masyarakat dan pengunjung agar mematuhi kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya, tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang telah direlokasi, serta mengikuti arahan pemerintah daerah dan instansi berwenang. Warga yang bermukim di sekitar alur sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta mewaspadai potensi bahaya lahar,” Tutup Berton SP Panjaitan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026). The Indonesian News/HO-Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia, menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 sebagai tamu kehormatan utama yang digelar di Far Eastern Federal University (FEFU). Kepala Negara bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa (1/9).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama dalam forum tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Rusia, sekaligus menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan di kawasan Asia-Pasifik dan dunia.
“Presiden Putin secara khusus mengundang Bapak Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan utama EEF. Ini merupakan cerminan hubungan erat Indonesia dan Rusia yang terus dibangun dan diperkuat melalui diplomasi langsung kedua pemimpin,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya, Selasa, 1 September 2026.
“Ini kali kedua Presiden Prabowo dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Rusia, setelah sebelumnya pada tahun lalu hadir dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” lanjutnya.
Menurut Seskab, Rusia menempatkan Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia juga dipandang sebagai anggota ASEAN yang memiliki peran penting, sekaligus salah satu representasi utama Global South dan dunia Muslim.
“Indonesia dipandang Rusia sebagai salah satu mitra utama dan strategis di Asia-Pasifik, anggota ASEAN yang dihormati, serta salah satu negara penting yang merepresentasikan Global South dan dunia Muslim. Ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global,” ucap Seskab.
Seskab mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo di Vladivostok juga akan dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama bilateral yang semakin konkret dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Rusia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, dan sektor strategis lainnya.
“Politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif. Bapak Presiden Prabowo membangun hubungan baik dengan semua negara, memperluas persahabatan, sekaligus memastikan diplomasi Indonesia menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” tutur Seskab Teddy.
Turut serta dalam penerbangan menuju Vladivostok yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.
Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa (1/9/2026). Foto: BPMI Setpres
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (1/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden menerima laporan mengenai perkembangan kondisi di lapangan, termasuk langkah-langkah penanganan dan pengendalian karhutla yang telah dilakukan.
“Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan,” demikian keterangan Seskab, Selasa, 1 September 2026
Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas unsur untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berlangsung secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi meluasnya titik-titik kebakaran di wilayah terdampak.
“Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu, sekaligus mengantisipasi meluasnya titik kebakaran,” lanjut Seskab.
Pertemuan itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Kabaintelkam Komjen Pol. Yuda Gustawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kabaloghan Marsdya TNI Yusuf Jauhari, serta Asisten Intelijen Panglima TNI Mayjen TNI Rio Firdianto.
Penyaluran bantuan Penanganan Gempa NTT. The Indonesian News/HO-Puspen TNI
Jakarta (The Indonesian News) – TNI terus melaksanakan berbagai kegiatan penanganan untuk membantu masyarakat di sejumlah wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam Siaran Pers Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Puspen TNI), Pada hari ketujuh belas, Senin (31/8), TNI menyalurkan 21,165 ton bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Distribusi dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Penyaluran bantuan Penanganan Gempa NTT. The Indonesian News/HO-Puspen TNI
“Hingga Senin (31/8/2026), total bantuan yang telah disalurkan TNI dalam rangka penanganan gempa NTT mencapai 1.032,921 ton. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari dukungan TNI dalam membantu masyarakat selama masa penanganan dan pemulihan pascabencana,” Tulis Puspen TNI dalam keterangannya, Selasa, 1 September 2026.
TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan unsur terkait terus berkoordinasi dalam mendukung penanganan bencana serta proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.
Konfrensi pers penyeludupan 800 kg Ketamin HCL di Mapolda Kepri, Senin (1/9/2026). The Indonesian News/HO-Ditjen Bea Cukai
Batam (The Indonesian News) – Bea Cukai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Bareskrim Polri dan Polda Kepulauan Riau (Kepri) menindak dua kapal dalam rangkaian operasi pengawasan laut di wilayah Kepulauan Riau dan Perairan Natuna. Dalam operasi tersebut, tim gabungan mengamankan sekitar 800 kilogram ketamin dari MV Fuchangxing 1.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengatakan kedua penindakan tersebut merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antarlembaga dalam mengawasi berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
“Pengawasan laut membutuhkan koordinasi yang kuat, karena berbagai bentuk pelanggaran dapat memanfaatkan jalur dan jenis sarana pengangkut yang sama. Informasi dari tiap-tiap instansi kami analisis bersama untuk menentukan target dan langkah operasi penindakan secara tepat. Sinergi ini penting untuk melindungi masyarakat serta menjaga kegiatan pelayaran dan perdagangan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Djaka saat Konfrensi pers di Mapolda Kepri, Senin (1/9/2026).
800 kg Ketamin HCL Diperlihatkan saat Konfrensi pers di Mapolda Kepri, Senin (1/9/2026). The Indonesian News/HO-Ditjen Bea Cukai
Penindakan pertama dilakukan terhadap MV Fuchangxing 1 di Perairan Anambas pada Sabtu (22/8). Operasi tersebut merupakan hasil joint operation dan joint analysis targeting antara Bea Cukai, BNN RI, Bareskrim Polri, dan Polda Kepri.
”Berdasarkan hasil analisis dan penargetan bersama, MV Fuchangxing 1 teridentifikasi sebagai kapal kargo berisiko tinggi yang beroperasi di wilayah Asia. Analisis terhadap rute pelayaran juga menunjukkan dugaan adanya kegiatan ship-to-ship transfer (STS) dengan kapal MT Ashley,” Katanya.
Dari hasil analisis dan targeting tersebut, Satgas Kapal Patroli BC 30005 berhasil menemukan dan mengamankan MV Fuchangxing 1 di Perairan Anambas. Dalam pemeriksaan awal, tim gabungan mengamankan 40 karung ketamin dengan berat total sekitar 800 kilogram.
“Selain barang bukti ketamin, tim gabungan juga mengamankan 10 kru kapal, yang terdiri atas sembilan warga negara Myanmar dan satu warga negara Taiwan. Mereka diduga berperan sebagai pengendali kargo dalam sindikat transnasional. Atas perbuatannya, kru kapal yang diamankan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000,-. Pemeriksaan dan pengembangan terhadap MV Fuchangxing 1 serta para kru kemudian dilakukan untuk mengungkap jaringan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.,” Terangnya.
Dalam pemeriksaan lanjutan terhadap MT Ashley, anjing pelacak K-9 Bea Cukai dikerahkan untuk melacak dan memeriksa seluruh bagian kapal. Pada pemeriksaan tersebut petugas tidak menemukan narkoba. Namun, petugas menemukan mesin vacuum seal di atas kapal yang diduga berkaitan dengan informasi dari pengakuan kru bahwa kapal tersebut pernah digunakan untuk kegiatan dropping narkoba di wilayah Taiwan dan Malaysia, serta digunakan sebagai sarana pengepakan narkoba di tengah laut.
Saat ini, Bea Cukai telah menyerahterimakan para pelaku dan barang bukti termasuk kapal MV Fuchangxing 1 dan MT Ashley kepada Bareskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Terhadap 10 ABK MV Fuchangxing 1 yang terdiri dari 9 WNA Myanmar dan 1 WNA Taiwan diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp5.000.000.000,-. Sementara itu, 6 ABK MT Ashley yang terdiri dari 6 WNI diduga melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana perubahan ketiga menjadi UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran.
Djaka menjelaskan bahwa dalam menghadapi pola kejahatan tersebut, Bea Cukai terus memperkuat joint analysis dan joint operation bersama TNI, BNN, BIN, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya. Upaya ini didukung pertukaran intelijen secara cepat, jaringan kepabeanan internasional, metode controlled delivery, armada patroli laut, teknologi x-ray, dan unit K-9 di bandara, pelabuhan, kantor pos, serta titik perbatasan yang rawan. Pencegahan juga diperkuat melalui edukasi dan keterlibatan masyarakat untuk melaporkan indikasi penyelundupan. Kolaborasi antarlembaga ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden untuk melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan ekonomi berjalan sesuai ketentuan.
”Kami menegaskan bahwa kapan pun dibutuhkan, Bea Cukai siap mendukung BNN, Polri, dan seluruh aparat penegak hukum. Penindakan ini membuktikan bahwa kolaborasi antarlembaga merupakan kekuatan nyata untuk melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia,” tutup Djaka.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat Bakohumas di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). The Indonesian News/HO-Humas Kemenko Polkam RI
Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”, forum ini bertujuan membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik pemerintah di tengah maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa medan digital saat ini memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, dan karakter masyarakat. Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mengelola arus informasi. “Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujar Menko Polkam dalam keterangannya, Selasa, 1 september.
Menko Polkam mengingatkan bahwa DFK, narasi negatif, kata-kata kasar, dan konten tidak senonoh banyak beredar di media sosial. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat. “Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegasnya.
Menurut Menko Polkam, kemampuan menghadapi DFK perlu terus diperkuat karena ketika medan informasi terlanjur dikuasai pihak lain, dibutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar untuk mengambilnya kembali. “Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” ujar Menko Polkam.
Merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional, pengelolaan informasi publik tidak lagi sekadar menjadi urusan administrasi komunikasi, tetapi merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, dan merawat stabilitas nasional. Karena itu, humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut bertransformasi dari sekadar menjalankan fungsi publikasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus penjaga kepercayaan publik (public trust). Menko Polkam mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan bergerak bersama menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme. “Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkas Menko Polkam.
Forum Bakohumas tersebut juga menghadirkan pembekalan dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kehadiran para narasumber dari kementerian dan lembaga terkait menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi DFK dan berbagai bentuk disrupsi informasi. Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) Saat konferensi pers bersama Menteri Kehutanan, Kepala BNPB dan Gubernur Sumatera Selatan di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). The Indoneisan News/HO-BNPB
Palembang (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus mengintensifkan operasi darat dan udara. Upaya ini dilakukan untuk menekan kemunculan titik api (hotspot) sekaligus mencegah risiko kabut asap lintas batas di tengah puncak musim kemarau dan fenomena El Nino 2026, Palembang pada Senin (31/8).
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan, Data pemantauan per 30 Agustus 2026 mencatat sisa area yang memerlukan pemadaman dan pemantauan ketat di Sumsel tersisa 67,06 hektare (ha). Dari luas tersebut, patroli udara mendeteksi 11 titik api mencakup area ±45 ha, sementara pengecekan lapangan (ground check) Satgas Darat mendeteksi area seluas ±22,06 ha.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Kiri) dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Kanan) mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
“Hasil operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan membuktikan bahwa Satgas Darat yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Basarnas, Relawan dan sektor swasta ini menjadi kekuatan utama dan harus semakin ditingkatkan kekuatannya” Ujar Suharyanto dalam keterangannya, Selasa, 1 September 2026.
Melalui kerja sama intensif tim gabungan, lahan seluas 18,36 ha berhasil dipadamkan, dengan rincian 2,5 ha melalui water bombing dan 15,86 ha melalui operasi darat. Saat ini, fokus utama tertuju pada tahap pendinginan (cooling down) di sisa area seluas 48,7 ha, terutama pada lahan gambut agar api tidak kembali berkobar.
Sebaran Titik Api Prioritas:
Ogan Komering Ilir (OKI) [Prioritas Tinggi]: 5 titik | 21 ha (Fokus: Kota Bumi & Tulung Selapan).
Musi Banyuasin (Muba) [Prioritas Tinggi]: 1 titik | 7 ha (Fokus: Lalan, gambut tebal, dan angin kencang).
Muara Enim [Prioritas Sedang]: 2 titik | 11 ha (Fokus: Gelumbang & Sungai Rotan).
Musi Rawas Utara, OKU Timur, OKU, & Ogan Ilir [Prioritas Ringan]: Masing-masing 1 titik | 3–4 ha.
Penyerahan bantuan simbolis bersama Menteri Kehutanan, Kepala BNPB dan Gubernur Sumatera Selatan di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Penguatan mobilisasi personel dan peralatan operasional terus ditingkatkan guna mengantisipasi keterbatasan akses lokasi dan sumber air, sebanyak 11.567 personel gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Basarnas, Masyarakat Peduli Api (MPA), sektor swasta, dan relawan telah dikerahkan ke lapangan.
Selain dukungan personel, BNPB menyalurkan bantuan sarana operasional kepada 7 BPBD Kabupaten/Kota terdampak, yaitu Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Kota Palembang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muara Enim, dan OKI. Setiap daerah menerima pasokan berupa:
– 25 set Alat Pelindung Diri (APD) Karhutla
– 5 roll selang ukuran 1,5 inci
– 4 unit pompa jinjing 2 HP
– 2 unit pompa bertekanan tinggi (high pressure) 6 HP
– 2 unit nozzle
– 2 unit flexible tank
Rapat Koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Ogan Komering Ilir di Indonesia Forest and Land Fire Management Center, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Sementara dukungan armada udara dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari total 32 armada udara nasional, sebanyak 9 unit armada disiagakan khusus untuk memantau dan memadamkan karhutla di wilayah Sumatera Selatan:
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC): Pesawat Cessna 208 Caravan telah menyelesaikan 27 sortie penerbangan dengan menyemai 27.000 kg bahan semai.
Patroli Udara: Helikopter AS365 N2 dan Cessna 208B mencatat lebih dari 439 jam terbang untuk memetakan titik panas.
Water Bombing: Helikopter Blackhawk, MI-8, dan Super Puma mencatatkan lebih dari 237 sortie pemadaman fokus di area Tulung Selapan, Rantau Bayur, Sungai Rotan, dan Lalan. Jarak pandang yang terbatas dan angin kencang di lahan gambut masih menjadi tantangan utama operasi udara.
Menteri Kehutanan, Kepala BNPB dan Gubernur Sumatera Selatan saat meninjau langsung area terdampak kebakaran di Desa Ibul Besar I, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Tren kebakaran turun 88 persen, kualitas udara tetap diwaspadai. Dalam upaya penanganan karhutla di Sumsel dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan luas area terbakar yang signifikan hingga lebih dari 88 persen:
Tahun 2023: 264.165,68 ha
Tahun 2024: 30.844,96 ha
Tahun 2025: 11.879,56 ha
Capaian ini memperlihatkan efektivitas sistem peringatan dini, respons cepat Satgas, dan kolaborasi lintas sektor. Secara umum, situasi karhutla di Sumsel tetap terkendali dan aktivitas masyarakat berjalan aman.
Area terdampak kebakaran di Desa Ibul Besar I, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Meski demikian, imbas penumpukan asap sempat memicu penurunan kualitas udara. Stasiun pemantau kualitas udara Kota Palembang pada 30 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB mencatat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU/AQI) di angka 247 (Sangat Tidak Sehat).
Helikopter Saat melakukan water bombing di area terdampak kebakaran di Desa Ibul Besar I, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (31/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Dengan kondisi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan (ISPA) atau jantung, menggunakan masker berstandar medis (seperti N95) saat harus beraktivitas di luar rumah serta tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi apa pun.
“BNPB bersama seluruh elemen Satgas Karhutla tetap bersiaga 24 jam penuh hingga puncak kemarau berakhir dan seluruh titik api dipastikan padam total,” Tutup Letjen TNI Dr. Suharyanto.
