Beranda blog Halaman 5

Presiden Prabowo Tekankan Penguatan TNI-Polri Hadapi Tantangan Keamanan Modern

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman menyampaikan keterangannya usai mengikuti acara taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10/2026). Foto: BPMI Setpres

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menghadapi perkembangan tantangan keamanan global. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman usai mengikuti taklimat Presiden RI kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Menko Polkam Dudung menyampaikan bahwa dalam taklimat tersebut, Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kontribusi TNI dan Polri dalam mendukung berbagai program pemerintah.

“Tadi atas sumbangsih para TNI dan Polisi yang selama ini mendukung program pemerintah baik ketahanan pangan, ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini, beliau mengapresiasi,” ujar Menko Dudung.

Selain menyampaikan apresiasi, Presiden turut memberikan perhatian terhadap penguatan sumber daya manusia TNI dan Polri. Menurut Menko Dudung, sistem rekrutmen ke depan perlu mempertimbangkan kemampuan intelektual calon prajurit maupun anggota kepolisian.

“Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara atau polisi pakai kacamata boleh tapi dia pintar,” katanya.

Menurut Menko Polkam, penekanan tersebut tidak terlepas dari tantangan pertahanan dan keamanan masa depan yang makin kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kapasitas personel turut menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo.

“Karena tantangan ke depan ini kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentris Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit perlu ditingkatkan baik pendidikan, maupun latihan,” tuturnya.

Prof. Zudan: Manajemen Talenta untuk pastikan birokrasi mampu terjemahkan visi dan program pimpinan jadi kerja nyata

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Kanan) bersama Kepala BKN, Prof. Zudan (Kiri) saat ekspose Ekspose Manajemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Foto: The Indonesian News/HO-Humas BKN

Jakarta (The Indonesian News) – Sebanyak 162 pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah hadir langsung dalam rangkaian Ekspose Manajemen Talenta yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada saat yang sama, penerapan Manajemen Talenta ASN mulai bergerak dari pembangunan sistem menuju pemanfaatan.

Hingga 6 Oktober 2026, tercatat sebanyak 149 instansi telah menggunakannya untuk pengisian jabatan. Untuk penerapan Manajemen Talenta sendiri, BKN menekankan faktor keterlibatan pimpinan dibutuhkan agar Manajemen Talenta tidak berhenti pada pemetaan, tetapi berlanjut pada pengembangan karier, penyiapan suksesor, dan pengisian jabatan berdasarkan sistem merit.

Salah satu yang hadir dari tingkat pusat, hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman. Dari pemerintah provinsi, bhadir antara lain Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Gubernur Kalimantan, Utara Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, Gubernur Jambi, Al Haris, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, serta pimpinan Pemerintah Provinsi Riau.

Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa Manajemen Talenta penting untuk memastikan birokrasi mampu menerjemahkan visi dan program pimpinan menjadi kerja nyata. Dengan jumlah ASN yang kini mencapai 6,8 juta orang, menurutnya, kapasitas birokrasi menjadi faktor penting agar program pembangunan berjalan efektif dan berdampak bagi masyarakat.

“BKN menyiapkan para ASN, dari harapan CEO sampai bupati dan wali kota. BKN harus menjadi coach atau pelatih agar ASN bisa cepat mengeksekusi program-programnya,” ujar Prof. Zudan dalam Ekspose Manajemen Talenta bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Pada Selasa (06/10/2026).

Prof. Zudan menjelaskan, Secara nasional, sebanyak 588 dari 643 instansi pemerintah, atau sekitar 91 persen, telah menyatakan komitmen menerapkan Manajemen Talenta hingga 6 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 341 instansi telah melaksanakan ekspose dan 336 instansi telah memperoleh persetujuan penerapan dari BKN. Pada kurun 2016–2024, instansi yang memperoleh persetujuan penerapan Manajemen Talenta berjumlah 42.

“Per Oktober 2026, jumlahnya mencapai 336 instansi, atau delapan kali lipat. Pada tahap pemanfaatan, sebanyak 4.530 talenta telah diusulkan melalui 149 instansi yang menggunakan Manajemen Talenta untuk pengisian jabatan. Dari jumlah tersebut, 4.503 talenta memperoleh rekomendasi dan 27 talenta tidak direkomendasikan,” Tutur Prof. Zudan.

Menurut Prof. Zudan, pergantian kepemimpinan setiap lima tahun menuntut ASN mampu beradaptasi, yaitu memahami visi dan arah kebijakan pimpinan, lalu menerjemahkannya ke dalam program dan pekerjaan yang konkret. Karena itu, Manajemen Talenta tidak cukup dipandang sebagai mekanisme administrasi kepegawaian. Manajemen Talenta harus menjadi instrumen strategis untuk memastikan organisasi memiliki orang dengan kompetensi yang tepat, sekaligus menyiapkan calon pemimpin bagi kebutuhan organisasi di masa depan.

“BKN terus mendorong agar pengelolaan ASN bergerak dari pendekatan administratif menuju pengelolaan sumber daya manusia yang lebih strategis, berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi,” jelasnya. Upaya tersebut, lanjutnya, telah dijalankan BKN dalam beberapa tahun terakhir melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk ProASN.

Dalam ekspose tersebut, kementerian yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu tercatat memiliki 407 ASN per 23 September 2026, sekitar 92 persen di antaranya pejabat fungsional dan pelaksana. Sebanyak 315 ASN telah mengikuti asesmen sebagai bagian dari pemetaan dan pengembangan talenta.

“Kementerian tersebut juga telah melakukan pemetaan talenta, pendalaman calon suksesor, dan simulasi pengisian Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA), serta memanfaatkan e-Kinerja BKN dan menyiapkan penyimpanan data digital ASN. Atas kesiapan tersebut, BKN memberikan masukan, terutama dalam pengelolaan data dan informasi kinerja ASN. BKN juga mendorong pemberian penghargaan bagi ASN yang berkontribusi positif terhadap organisasi sebagai bagian dari upaya membangun budaya kinerja,” Terangnya.

Ia menambahkan, Pendampingan serupa dilakukan BKN sesuai tahapan penerapan di setiap instansi. Instansi yang belum menerapkan didorong mempercepat kesiapan, instansi yang sedang berproses didampingi menuntaskan tahapan, sedangkan instansi yang telah memperoleh persetujuan diarahkan memanfaatkan Manajemen Talenta secara konsisten. Percepatan tersebut didukung Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2026 tentang Profiling Aparatur Sipil Negara dalam rangka Percepatan Penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita dan Visi Misi Kepala Daerah.

Kedepan, BKN mendorong Manajemen Talenta menjadi cara kerja dalam pengelolaan karier ASN, bukan sekadar sistem. Pemetaan talenta perlu berlanjut pada pengembangan dan retensi talenta, penyiapan suksesor, penempatan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

“Saat ini, 149 dari 336 instansi yang telah memperoleh persetujuan sudah menggunakan Manajemen Talenta untuk mengisi jabatan. Tahap berikutnya adalah memperluas pemanfaatan tersebut secara konsisten di seluruh instansi, sehingga Manajemen Talenta menjadi bagian dari pengelolaan karier berbasis sistem merit sekaligus mendukung mobilitas talenta ASN secara nasional,” Demikian Prof. Zudan.

Gus Ipul Sanksi ASN Kemensos Terlibat Judol

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kanan). Foto: Humas Kemensos RI

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Sosial yang terlibat judi online (judol) berupa hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, hingga berat.

Jenis hukuman yang diberikan bervariasi berdasarkan hasil pendalaman dan klarifikasi, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2023 tentang Disiplin ASN di Lingkungan Kementerian Sosial.

“Tentu ada ukurannya, kenapa hukumannya ringan, sedang, dan berat. Itu bergantung pada intensitasnya, pada jumlah uang yang digunakan untuk judi online, kemudian waktunya, apakah dia judi online pada waktu bekerja atau tidak sedang dalam waktu bekerja, dan banyak lagi pertimbangan-pertimbangannya,” ujar Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dalam paparannya, Gus Ipul mengungkapkan dari total 1.900 pegawai yang terindikasi judol, 719 pegawai (37,84 persen) diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan, 561 pegawai (29,53 persen) diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang, dan 620 pegawai (32,63 persen) diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin terbagi kedalam hukuman disiplin PPPK dan PNS. Hukuman disiplin ringan untuk PPPK terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian, hukuman disiplin sedang untuk PPPK terdiri dari pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan.

“Sementara hukuman disiplin berat untuk PPPK, berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” kata Gus Ipul.

Selanjutnya, untuk hukuman disiplin ringan bagi PNS adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang untuk PNS terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

“Sementara hukuman disiplin beratnya berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” jelasnya.

Berdasarkan hasil klarifikasi ini, juga telah ditetapkan hukuman disiplin berat terhadap 1 orang PNS yang terindikasi judol berupa Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan, melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 11/MS/KP.06.08/9/2026.

Gus Ipul menegaskan bahwa hal ini agar menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran Kemensos, untuk tidak main-main dalam menjalankan tugas dan mengikuti seluruh kode etik, baik itu PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

“Ini adalah pembelajaran bersama, dan seterusnya kita akan memperkuat pengawasan. Kita juga tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan-tindakan tegas yang terukur jika masih ada pegawai yang melanggar sumpah jabatan, melanggar ketentuan, dan melanggar kode etik,” tegasnya.

Preventing Illegal Logging, Prabowo to Increase Forest Police to 70,000 Personnel

Credit: The Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – Indonesian President Prabowo Subianto has stated that the government is ready to significantly increase the number of forest police to 70,000 to strengthen the supervision and protection of forest areas. According to him, the current number of forest police, at only 4,500, will not be able to work optimally to prevent illegal logging and forest burning.

“To guard tens of millions (of hectares), there are only 4,500 forest police. How can they handle illegal logging, how can they handle those who burn forests—we will continue to improve,” Prabowo said at the handover event of the PKH Task Force’s crackdown results at the Attorney General’s Office Building, Jakarta, on Tuesday (October 6).

He explained that this personnel increase will be carried out in stages according to the state budget capacity. Based on preliminary calculations, the number of forest police is projected to reach around 21,000 personnel by 2027.

Thus, Prabowo estimates that the target of 70,000 forest police can be achieved in about three to four years.

“I have proposed the state budget; if I’m not mistaken, an increase of 4,500 forest police to 70,000 forest police,” he said.

However, Prabowo said that strengthening the number of personnel is not only needed for the forestry sector. He highlighted the still-limited number of officers and supporting facilities at a number of strategic points, including ports and airports.

He emphasized that the government understands these limitations and will continue to make improvements in stages.

“We understand these conditions. Therefore, we will continue to pursue and improve them,” he emphasized.

Prabowo is also confident that Indonesia is capable of facing various challenges and strengthening the state’s capacity to safeguard national interests.

“Amid the resistance and challenges we face, believe me, the Republic of Indonesia is strong. Believe that we will prevail, and it will not be long,” he said.

He said that every policy taken by the government will be oriented toward the interests of the Indonesian people and nation. Prabowo asked all ministers and heads of agencies to make the people’s interests the primary consideration in every policy taken.

“If there is a policy we must take, ask: does this policy benefit the nation, benefit the people, especially the common people?” Prabowo concluded.

Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Mencari Air, Temukan Kakatua: Cerita Penyelamatan dari Masakambing

Foto: Ditjen KSDAE/Balai Besar KSDA Jawa Timur

Perjalanan seorang warga menuju Dusun Tanjung untuk mengambil air bersih berubah menjadi penyelamatan seekor Kakatua Kecil Jambul Kuning. Kini burung itu dirawat, menunggu cukup kuat untuk kembali terbang.

Sumenep (The Indonesian News) – Romlah awalnya hanya hendak mengambil air bersih, Kamis, 1 Oktober 2026. Warga Pulau Masakambing, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, itu sedang menuju Dusun Tanjung ketika sebuah suara menghentikan langkahnya. Suara seekor kakatua.

Romlah kemudian menemukan Kakatua Kecil Jambul Kuning (Cacatua sulphurea abbotti) dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Burung tersebut diamankan sebelum akhirnya diserahkan secara sukarela untuk mendapatkan penanganan.

Proses penyelamatan tidak sepenuhnya mudah. Saat mengevakuasi burung, jari tangan Romlah sempat terluka akibat goresan paruh. Namun kakatua itu berhasil diselamatkan.

Tim Penyelamatan Satwa Liar Kolaborasi Multipihak (Matawali) kemudian melakukan penanganan awal untuk memastikan kondisinya tetap aman. Untuk sementara, burung tersebut berada dalam perawatan dan pemantauan di kediaman Usman Daeng di Pulau Masakambing.

Fokus saat ini bukan buru-buru melepasliarkannya. Kondisi satwa perlu dipantau terlebih dahulu. Jika hasil pemeriksaan dan penanganan selanjutnya menunjukkan kondisi yang memungkinkan, burung tersebut diharapkan dapat kembali terbang dan dilepasliarkan ke habitat alaminya.

Cerita Romlah menunjukkan bahwa penyelamatan satwa liar kadang tidak dimulai dari operasi besar. Ia bisa bermula dari perjalanan sederhana mengambil air, sebuah suara dari kejauhan, lalu keputusan untuk tidak membiarkan satwa yang ditemukannya begitu saja.

Romlah bahkan harus menerima luka kecil di jarinya. Tetapi jika pemulihan berjalan baik, luka itu kelak menyisakan cerita yang jauh lebih besar tentang seekor kakatua kembali mengepakkan sayapnya di langit Masakambing, bukan hidup dalam sangkar.

Sumber: Balai Besar KSDA Jawa Timur

Pengembangan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Wamenhut:  Masyarakat harus jadi pelaku utama dalam jaga hutan

Foto: Dok. Kemenhut

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan didukung Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5 menyusun Rencana Investasi Nasional Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2026–2030. Rencana ini menjadi peta jalan untuk memperkuat pengelolaan hutan lestari, mewujudkan target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembahasan rencana tersebut, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa hutan produksi dan hutan lindung memegang peran strategis dalam mencapai ketiga tujuan itu.

“Hutan produksi dan hutan lindung bukan hanya penyangga keseimbangan alam, tetapi juga sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus terencana, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, perekonomian, dan masyarakat,” ujar Wamenhut di jakarta, Selasa (6/10/2026).

Indonesia memiliki kawasan hutan negara seluas lebih dari 120 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 66,7 juta hektare atau ±57 persen merupakan hutan produksi, dan 29,1 juta hektare atau ±25 persen merupakan hutan lindung.

Wamenhut menyampaikan bahwa sejumlah capaian terus menunjukkan tren positif. Laju deforestasi nasional berhasil ditekan dari 462.000 hektare pada 2019 menjadi sekitar 175.000 hektare pada 2024. Sementara itu, rehabilitasi hutan dan lahan pada 2024 mencapai 217.974 hektare, dengan target besar rehabilitasi 12 juta hektare lahan terdegradasi.

“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih ada jarak yang harus dijembatani menuju 2030. Rencana ini kita susun agar setiap langkah pengelolaan hutan bergerak ke arah yang sama dan saling menguatkan,” tegasnya.

Rencana Investasi Nasional ini dirancang sebagai jembatan dari kebijakan nasional, seperti NDC, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dan FOLU Net Sink, menuju aksi nyata di lapangan dengan dampak yang terukur. Rencana ini memiliki empat tujuan utama:

(1) mengidentifikasi intervensi prioritas

(2) menghitung kebutuhan pendanaan dan hasil karbon

(3) memetakan peran para pemangku kepentingan serta

(4) menyiapkan portofolio program yang siap dijalankan.

Di hutan produksi, rencana ini diarahkan untuk menjamin pasokan bahan baku industri, mengembangkan multiusaha kehutanan, dan mendukung transisi energi terbarukan. Sementara di hutan lindung, fokusnya adalah optimalisasi jasa lingkungan dan karbon, perlindungan daerah aliran sungai, serta pendanaan konservasi yang mandiri.

Rencana tersebut dibangun melalui delapan paket kerja (work package/WP) yang saling menopang, dari fondasi tata ruang hingga pencapaian FOLU Net Sink. WP1 menjadi fondasi melalui alokasi dan pemanfaatan bentang alam yang efektif. Di atasnya terdapat tiga paket kerja pengelolaan hutan, yaitu WP2 produksi kayu bulat berkelanjutan, WP3 komoditas strategis alternatif untuk konstruksi dan energi, serta WP4 hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Upaya penurunan emisi dijalankan melalui WP5 penyerapan dan penyimpanan karbon. Sementara itu, penghidupan masyarakat diperkuat melalui WP6 tata kelola hutan desa, WP7 agroforestri berbasis masyarakat, dan WP8 kontribusi hutan terhadap ketahanan pangan.

Dampak yang diharapkan hingga 2030 bertumpu pada tiga pilar, yakni Planet, Prosperity, dan People. Dari sisi lingkungan, sektor kehutanan ditargetkan mencapai tingkat emisi -140 juta ton CO2e. Dari sisi ekonomi, nilai ekspor kehutanan didorong tumbuh dari baseline USD 12,6 miliar (2022). Dari sisi masyarakat, Perhutanan Sosial ditargetkan meluas dari 8,1 juta hektare menjadi 12,7 juta hektare, disertai penguatan ketahanan pangan dan energi berbasis hutan desa serta perlindungan hak masyarakat adat.

“Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam menjaga hutan, sekaligus merasakan manfaatnya secara langsung melalui Perhutanan Sosial, hutan desa, dan agroforestri,” kata Wamenhut.

Executing Agency MFP5 sekaligus Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHL, Ade Mukadi, menjelaskan bahwa rencana ini disusun menggunakan pendekatan Theory of Change. Pendekatan ini memetakan alur dari sumber daya, kegiatan, dan hasil langsung, hingga perubahan sistem dan dampak jangka panjang yang selaras dengan target FOLU Net Sink dan NDC

Serah Terima Jabatan Menko PMK, Sugiono Tegaskan Arah Transformasi Bangun Manusia Indonesia Unggul

Menko PMK Sugiono (Kiri) menerima estafet kepemimpinan dari Menko PMK sebelumnya, Pratikno (Kanan) di Kantor Kemenko PMK , Jakarta, Senin (5/10/2026). Foto: Humas Kemenko PMK

Jakarta (The Indonesian News) -Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menerima estafet kepemimpinan dari Menko PMK sebelumnya, Pratikno, dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kantor Kemenko PMK di Jakarta Pada senin (5/10/2026).

“Kemenko PMK akan terus mengintensifkan upaya pencapaian agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun manusia Indonesia Unggul.” tutur Menko Sugiono dalam sambutannya di acara Sertijab. Ditekankan pula bahwa orkestrasi, sinergi, dan mobilisasi lintas kementerian/lembaga akan semakin dioptimalkan agar program-program prioritas berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Sementara itu, Menko PMK Sugiono menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pratikno serta seluruh jajaran Kemenko PMK yang telah menjalankan tugas dengan baik. Menko PMK Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri, menilai Kemenko PMK memiliki amanat besar karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menyampaikan selamat datang kepada Sugiono dan menjelaskan tentang mandat Kemenko PMK. “Kita memang mendapatkan mandat untuk menyiapkan SDM yang hebat dan mampu berkompetisi secara global. Tapi kita juga harus memastikan agar Masyarakat Indonesia tidak tertinggal dalam pembangunan” ujar Pratikno.

Menko PMK Sugiono menyatakan berbagai fondasi dan capaian yang telah dibangun akan dilanjutkan. “Saya datang ke sini tidak memulai dari nol. Semua sudah berjalan baik. Yang belum baik kita perbaiki, yang masih perlu penyempurnaan kita sempurnakan, yang perlu dipercepat kita percepat,” tegas Menko PMK Sugiono.

Sugiono menegaskan empat agenda utama Presiden dalam membangunan manusia Indonesia unggul tersebut menjadi fokus penting untuk memastikan transformasi pembangunan manusia dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilannya membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran Kemenko PMK serta Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK.

Keempat klaster utama tersebut yakni pendidikan, kesehatan, ketahanan bencana, dan penurunan kemiskinan.

Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong perluasan akses dan peningkatan kualitas melalui berbagai program prioritas, termasuk renovasi sekolah dan madrasah, pembangunan Sekolah Rakyat, sekolah nasional terintegrasi, transformasi sekolah unggul, peningkatan kesejahteraan guru, serta digitalisasi pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemerintah mendorong transformasi melalui renovasi puskesmas, pembangunan rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, percepatan penuntasan TBC, serta pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis dan dokter gigi.

Pada ketahanan bencana, pemerintah akan memperkuat kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kapasitas penanganan, serta mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu, penurunan kemiskinan diarahkan untuk memastikan intervensi pemerintah menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

“Ini menyangkut urusan masyarakat kita dan tanggung jawab kita, yang bukan terbatas di kantor ini, tapi seumur hidup manusia Indonesia. Dengan dukungan, kerja sama dan doa dari jajaran di Kemenko PMK, program program-program prioritas ini bisa menghadirkan solusi yang bermanfaat dan dirasakan masyarakat,” pungkas Menko PMK Sugiono.

Optimalkan Kompetensi Kepemimpinan, Peserta PPKP Pusajar SKMK LAN Aceh Studi Lapangan ke Kanimsus TPI Kualanamu

Pelatihan Kepemimpinan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (Pusajar SKMK LAN) Aceh. Foto Ist

Banda Aceh (The Indonesian News) – Sebanyak 20 peserta Pelatihan Kepemimpinan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (Pusajar SKMK LAN) Aceh melakukan kunjungan studi lapangan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, Selasa (6/10/2026).

Rombongan peserta PKP disambut langsung Plh Kakanimsus TPI Kualanamau M Firman Akhsani beserta jajaran.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung inovasi tata kelola pemerintahan, kepemimpinan transformatif, serta modernisasi layanan keimigrasian berbasis digital.

Studi lapangan ini merupakan bagian integral dari kurikulum pelatihan kepemimpinan dalam membekali para aparatur sipil negara (ASN) dengan best practices pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Kepala Pusajar SKMK LAN Aceh Said Fadhil menyampaikan pemilihan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kualanamu sebagai lokasi studi lapangan didasari oleh rekam jejak instansi tersebut dalam mengimplementasikan inovasi layanan publik berkelanjutan serta keberhasilannya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Kami melihat Imigrasi Kualanamu memiliki keunggulan strategis dalam mengelola gerbang internasional dengan standar pelayanan bernilai tinggi. Melalui kunjungan ini, para peserta diharapkan dapat mengadopsi dan mengadaptasi strategi kepemimpinan serta inovasi teknologi yang ada untuk diterapkan di instansi masing-masing sekembalinya ke Aceh,” ujar dia.

Dalam penerimaan kunjungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kualanamu, menyambut baik kedatangan para peserta.
Pihaknya memaparkan berbagai program unggulan, mulai dari digitalisasi sistem autogate di pintu kedatangan internasional, efisiensi alur pembuatan paspor, hingga strategi kepemimpinan dalam membangun budaya kerja berorientasi pelayanan di lingkungan keimigrasian.

Selain paparan materi dan diskusi interaktif mengenai tantangan kepemimpinan di sektor publik, para peserta juga diajak melakukan peninjauan langsung (field trip) ke area pelayanan paspor dan Ijin Tinggal keimigrasian.

Melalui kegiatan studi lapangan ini, Pusajar SKMK LAN Aceh berharap dapat melahirkan calon-calon pemimpin birokrasi yang adaptif, inovatif, serta mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi di wilayah Aceh dan sekitarnya.

Agus, peserta PKP, menyampaikan kegiatan studi lapangan ini merupakan bagian penting dari kurikulum PKP untuk melihat langsung implementasi kebijakan dan inovasi yang telah berhasil diterapkan oleh Kanimsus Kualanamu.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan dan keterbukaan dari Kanimsus Kualanamu. Banyak hal luar biasa yang bisa kami pelajari di sini, terutama terkait Manajemen Ruang Pelayanan serta Inovasi peningkatan standar pelayanan yang nantinya dapat kami adaptasikan dan kembangkan di lingkungan kerja masing-masing,” ungkap Agus.

Karhutla Jadi Perhatian Utama, Menko Polkam Dudung Dorong Percepatan Pemadaman dan Penguatan Layanan Kesehatan

Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamananan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman (Kiri) bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Kanan) memimpin pertemuan di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (6/10/2026). The Indonesian News/HO-Humas Kemenko Polkam).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan sesegera mungkin. Upaya tersebut juga harus disertai dengan perhatian terhadap kesehatan masyarakat terdampak, terutama anak-anak.

Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (6/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menerima laporan langsung dari Kepala BNPB Suharyanto mengenai perkembangan dan capaian penanganan karhutla. Menko Polkam juga meninjau media center BNPB untuk melihat secara langsung pemantauan titik api serta langkah penanganan yang dilakukan di berbagai daerah.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas komitmen Menko Polkam saat serah terima jabatan (sertijab) untuk segera fokus menangani berbagai isu strategis di bidang politik dan keamanan. Penanggulangan karhutla menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

“Ini menjadi konsentrasi Bapak Presiden bahwa penanganan ini harus sesegera mungkin,” ujar Menko Polkam Dudung.

Menko Polkam mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait serta meninjau langsung sejumlah daerah terdampak. Selain percepatan pemadaman, perhatian juga diarahkan pada penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat.

“Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian yang terkait, khususnya masalah karhutla. Karena memang betul salah satu dampaknya itu sekarang kepada masalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” katanya.

Menindaklanjuti perhatian tersebut, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak terus dimaksimalkan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. BNPB juga mendistribusikan berbagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.

“Kami terus mengerahkan segala kemampuan yang ada, berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Atas saran Bapak Menko, setiap permasalahan kesehatan masyarakat terdampak, ini kami maksimalkan untuk pelayanan kesehatan,” ujar Suharyanto.

Terkait perkembangan penanganan di lapangan, Suharyanto melaporkan bahwa pada saat kunjungan berlangsung terdapat 186 hektare lahan yang sedang dipadamkan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Upaya pemadaman di enam provinsi tersebut menghadapi tantangan karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih intensif.

Di luar enam provinsi tersebut, BNPB mencatat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Suharyanto, kebakaran di wilayah tersebut relatif lebih mudah dipadamkan karena umumnya terjadi di lahan mineral.

Kondisi karhutla masih memerlukan perhatian serius, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Asap tebal di sejumlah wilayah terdampak juga telah mengganggu aktivitas penerbangan. Karakteristik kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena titik api dapat kembali muncul meskipun pemadaman telah dilakukan.

“Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai. Karena ada lagi titik kebakaran baru, itulah uniknya lahan gambut dan sulit sekali dipadamkan,” kata Suharyanto.

Selain perkembangan karhutla, pertemuan tersebut turut membahas usulan penguatan struktur BNPB, termasuk kapasitas kelembagaan dalam menangani konflik sosial. Kepala BNPB mengusulkan pembentukan jabatan Wakil Kepala BNPB serta deputi yang secara khusus menangani konflik sosial.

Menko Polkam menilai penanganan konflik sosial perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat hingga penanganan dampak apabila konflik terjadi. Pembahasan juga mencakup usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat pusat maupun daerah.

Di luar isu kebencanaan, Menko Polkam juga menjawab pertanyaan media mengenai sejumlah perkembangan politik dan keamanan. Menanggapi situasi menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden, Menko Polkam menyatakan bahwa situasi politik tetap kondusif dan mengajak semua pihak untuk bersama menjaga kondusivitas keamanan.

Sementara terkait dugaan penganiayaan dan pengancaman terhadap mahasiswa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Menko Polkam menyampaikan akan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengusut peristiwa tersebut dan memastikan proses hukum dilaksanakan sesuai ketentuan. Menko Polkam siap berkomunikasi dengan unsur-unsur yang terkait termasuk dengan pihak UI.

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintah Lindungi Kekayaan Negara untuk Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/101/2026). Foto: The Indonesian News/HO-BPMI Setpres

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melawan korupsi, kecurangan, serta praktik-praktik yang merugikan kekayaan negara. Untuk itu, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terus bekerja dalam penyelamatan kekayaan negara.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan,” ucap Presiden dalam sambutannya di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Presiden, upaya pemerintah untuk menertibkan berbagai praktik yang merugikan negara akan selalu menghadapi perlawanan dari sejumlah pihak yang menikmati kecurangan tersebut. Meski demikian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak menyerah dalam membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

“Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran? Atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah? Kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini? Kekuatan yang menghina rakyat? Kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin? Padahal kita negara yang sangat kaya,” katanya.

Presiden turut mengetahui adanya ancaman dan intimidasi yang dihadapi sejumlah anggota, termasuk terhadap keluarga satgas. Oleh karena itu, Kepala Negara pun menyampaikan penghargaan kepada jajaran yang tetap teguh menjalankan tugas meski menghadapi berbagai tekanan.

“Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa,” ujar Presiden.

“Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti upaya-upaya penyuapan terhadap pejabat negara yang masih menjadi tantangan dalam pembenahan institusi. Kepala Negara menegaskan bahwa upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pendekatan persuasif.

“Kita berusaha memperbaiki dengan persuasif, dengan dakwah, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya,” tandasnya.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts