Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 5

Kemenkes Pastikan RS Lapangan Ruteng Mulai Berfungsi, Operasi Pasien Anak Berjalan Lancar

Penulis
Farid Ismullah
-
Kemenkes Pastikan RS Lapangan Ruteng Mulai Berfungsi. (Foto: Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes).

Manggarai (The Indonesian News) – Rumah Sakit (RS) Lapangan yang dibangun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Pusat Krisis Kesehatan di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai difungsikan untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa. Salah satu pelayanan yang telah dilakukan adalah tindakan operasi terhadap seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang mengalami patah tulang paha akibat gempa, operasi tersebut dilaksanakan pada Rabu (19/8/2026).

Operasi berupa pemasangan pen pada tulang paha tersebut dilakukan oleh dr. Basuki, dokter spesialis ortopedi dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya, di kamar operasi RS Lapangan Ruteng.

dr. Basuki mengatakan keberadaan RS Lapangan sangat membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan, khususnya tindakan operasi, ketika rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terdampak bencana maupun tidak dapat digunakan secara optimal.

“Hari ini kami baru selesai operasi pemasangan pen di paha seorang anak usia 11 tahun yang patah akibat gempa di kamar operasi Rumah Sakit Lapangan Ruteng yang dimiliki oleh Pusat Krisis Kementerian Kesehatan,” ujar dr. Basuki, Dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.

Menurutnya, fasilitas RS Lapangan dapat menjadi dukungan penting bagi pelayanan medis di wilayah yang terdampak bencana.

“Fasilitas ini sangat membantu untuk pelayanan kesehatan, terutama untuk operasi ketika rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang lain terdampak gempa ataupun tidak dapat digunakan,” katanya.

dr. Basuki berharap fasilitas kesehatan lapangan seperti ini dapat terus dikembangkan sehingga mampu memberikan pelayanan kepada lebih banyak masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dalam situasi bencana.

Ia juga berharap pasien anak yang telah menjalani operasi dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitasnya.

“Semoga adik ini nanti bisa sehat kembali dan bisa menjadi pelari ulung karena dia adalah seorang anak yang suka berlari,” tutur dr. Basuki.

Beroperasinya kamar operasi tersebut menandai mulai berfungsinya RS Lapangan yang dibangun oleh tim Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes di Stadion Golo Dukal, Kabupaten Manggarai.

Ketua Tim EMT Komposit Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI Ruteng Kabupaten Manggarai, dr. Franky Rumondor, mengatakan RS Lapangan tersebut dibangun secara cepat dalam kondisi yang tidak mudah.

“Kami membangun rumah sakit lapangan itu selama kurang lebih hampir 30 jam dini hari dengan kondisi cuaca yang dingin dan dengan 13 personil yang membangun rumah sakit lapangan ini,” ujar dr. Franky.

Sebanyak 13 personel terlibat langsung dalam proses pembangunan RS Lapangan tersebut. Mereka dikerahkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai.

dr. Franky mengapresiasi kerja keras seluruh personel yang terlibat sehingga RS Lapangan dapat segera digunakan untuk mendukung pelayanan medis bagi masyarakat terdampak.

“Hari ini kami bersyukur telah berlangsung operasi pertama di rumah sakit lapangan yang berada di Stadion Golo Dukal di Kabupaten Manggarai. Dan 13 orang ini adalah orang-orang yang hebat,” katanya.

Menurutnya, pembangunan RS Lapangan merupakan bagian dari upaya respons cepat Kemenkes untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan, terutama ketika fasilitas kesehatan permanen mengalami gangguan akibat gempa.

“Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang dikirimkan oleh Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Kabupaten Manggarai,” ujar dr. Franky.

Dengan mulai berfungsinya RS Lapangan, Kemenkes terus memperkuat dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Manggarai. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kesinambungan layanan kesehatan, termasuk penanganan pasien yang membutuhkan tindakan medis dan operasi selama proses pemulihan pascabencana.

60 Tahun Hubungan Diplomatik, Indonesia–Uruguai Perkuat Kerja Sama Perdagangan, Pertanian dan Energi

Penulis
Farid Ismullah
-
Wakil Menteri Luar Negeri RI II Arrmanatha Christiawan Nasir (Kanan) dan Wakil Menteri Luar Negeri Uruguai Valeria Csukasi (Kiri) dalam pertemuan bilateral, Jakarta, Kamis (20/8/2026). (Foto: Kemlu RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Indonesia dan Uruguai sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi serta penjajakan kerja sama konkret di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan energi baru terbarukan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Luar Negeri RI II, Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Uruguai, Valeria Csukasi, di Jakarta, pada 20 Agustus 2026.

Dilansir dari laman Kemlu RI, Pertemuan tersebut merupakan kunjungan kedua Wamenlu Valeria Csukasi ke Indonesia, setelah sebelumnya berkunjung pada September 2025 dalam rangka Forum Konsultasi Bilateral (FKB) I RI–Uruguai. Dalam kunjungan kali ini, Wamenlu Csukasi didampingi Wakil Menteri Pertanian Uruguai, Matías Carámbula; President of the National Meat Institute (INAC) Uruguai; serta President of the National Milk Institute (INALE) Uruguai.

Dalam pertemuan, kedua pihak menekankan pentingnya meningkatkan interaksi dan hubungan antarpelaku usaha guna mendorong perdagangan dan investasi bilateral. Indonesia juga menyampaikan harapan agar putaran pertama perundingan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Mercosur dapat segera dimulai.

Sebagai negara yang memegang Presidensi Pro Tempore Mercosur pada periode ini, Uruguai menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penguatan hubungan perdagangan Indonesia dengan Mercosur menuju kerja sama yang lebih komprehensif.

Kedua negara juga menjajaki peluang kerja sama yang lebih konkret di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan energi baru terbarukan. Uruguai dipandang sebagai mitra potensial bagi Indonesia dalam pengembangan sektor-sektor tersebut, khususnya dalam mendukung transformasi ekonomi serta memperkuat ketahanan pangan dan energi kedua negara.

Selain kerja sama bilateral, kedua Wakil Menteri Luar Negeri bertukar pandangan mengenai penguatan kerja sama Indonesia dan Uruguai di berbagai forum regional dan multilateral, serta perkembangan kondisi politik global. Dalam konteks tersebut, kedua negara menegaskan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan diplomasi, dengan tetap berpedoman pada hukum internasional.

Pertemuan bilateral ditutup dengan peluncuran perangko bersama dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguai pada 2026. Edisi khusus tersebut menampilkan kerajinan tradisional dari kedua negara sebagai representasi kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat Indonesia dan Uruguai.

Peluncuran perangko bersama tersebut menjadi simbol persahabatan dan kedekatan hubungan kedua negara yang telah terjalin selama enam dekade, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia dan Uruguai untuk terus memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan bagi kemajuan dan kesejahteraan kedua bangsa.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Edukasi 80 Siswa SMK Al Jihad tentang Pemanfaatan AI dan Bahaya Cybercrime

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Polres Pelabuhan Tanjung Priok

Jakarta Utara (The Indonesian News) – Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok melalui Program Paham AI (Artificial Intelligence) memberikan edukasi dan pembelajaran mengenai kecerdasan buatan kepada para pelajar tingkat SMA/SMK sederajat di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Rabu (19/26).

Kegiatan tersebut bertempat di SMK Al Jihad, Papanggo, Jakarta Utara, yang merupakan wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebanyak 80 siswa mengikuti kegiatan pelatihan yang menghadirkan trainer dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yakni Iptu Daffa Raihantara Budiman, Brigadir Aditia Juniardi, Briptu Dimas, dan Bripda Alfian Awaludin.

Dalam pelatihan tersebut, para siswa mendapatkan materi mengenai pengenalan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, termasuk pemahaman dasar tentang perkembangan dan pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan.

Selain pemaparan materi, peserta juga mengikuti pretest dan posttest AI, kegiatan Cerita Jeda, serta memperoleh sertifikat otomatis Program Paham AI bagi siswa yang telah menyelesaikan rangkaian evaluasi tersebut.

Para peserta juga diperkenalkan dengan Website Senopati Academy sebagai salah satu sarana pendukung pembelajaran dan pengembangan pengetahuan mengenai teknologi.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan edukasi kepada generasi muda agar dapat memahami perkembangan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.

“Program Paham AI ini tidak hanya memberikan wawasan kepada para pelajar mengenai kecerdasan buatan, tetapi juga mendorong mereka agar mampu menggunakan teknologi secara positif, cerdas, dan bertanggung jawab,” ujar AKBP Alrasyidin Fajri.

Menurutnya, pemahaman terhadap teknologi digital juga perlu diimbangi dengan kesadaran terhadap berbagai risiko yang dapat muncul di ruang siber.

“Kami juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga keamanan dan etika dalam menggunakan teknologi digital, termasuk sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk cybercrime yang dapat menyasar kalangan pelajar,” tambahnya.

Kegiatan Program Paham AI bagi siswa SMA/SMK sederajat tersebut diharapkan dapat meningkatkan literasi digital generasi muda sekaligus membangun kesadaran mengenai penggunaan teknologi secara aman, produktif, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan edukasi tersebut, Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus mendorong terciptanya generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan untuk mendukung proses pembelajaran dan kegiatan positif lainnya.

Pramuka Kwarda Aceh dan Jawa Barat Kenali Mahkamah Konstitusi

Penulis
Farid Ismullah
-
Foto: Dok. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jakarta (The Indonesian News) – “Apa itu Mahkamah Konstitusi?” menjadi pertanyaan pembuka yang disampaikan Penyuluh Hukum Mahkamah Konstitusi (MK) Arvie Dwi Purnomo saat menyambut kunjungan peserta Jambore Nasional XII 2026 dari Kwartir Daerah (Kwarda) Aceh dan Jawa Barat di Gedung MK, Pada Rabu (19/8/2026).

“Tempat menyampaikan masalah hukum,” jawab salah seorang peserta.

“Lembaga yang membantu warga negara dalam masalah hukum,” sahut peserta lainnya dengan antusias.

Menanggapi jawaban tersebut, Arvie kemudian mengenalkan MK beserta sejarah dan kewenangannya. Ia menjelaskan, MK berdiri pada 2003 setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Bersama Mahkamah Agung (MA), MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Arvie mengatakan, Konstitusi memberikan sejumlah kewenangan kepada MK, salah satunya menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam pengujian undang-undang terdapat proses peradilan untuk menilai konstitusionalitas suatu norma dalam undang-undang.

“Di dalamnya (pengujian undang-undang, red) ada proses peradilan karena terdapat hak konstitusional warga negara yang dianggap terlanggar akibat berlakunya suatu norma atau aturan dalam undang-undang,” ujar Arvie.

Dalam paparannya, Arvie juga memperkenalkan orang-orang yang bekerja di lingkungan MK. Ia menyebutkan, MK memiliki sembilan hakim konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi. Selain itu, terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menjalankan fungsi terkait penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi, serta pegawai MK yang memberikan dukungan kepada hakim konstitusi dan pelayanan kepada para pihak yang berperkara.

“Di sini tentunya ada adik-adik yang kelak menjadi hakim konstitusi. Untuk menjadi hakim konstitusi, adik-adik harus melalui proses pemilihan yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR,” kata Arvie kepada para peserta yang merupakan Pramuka Penggalang dari Aceh dan Jawa Barat.

Simpul Terlemah

Dalam sesi tanya jawab, Yumna, salah seorang peserta, mengaitkan materi mengenai MK dengan filosofi simpul dalam kepramukaan.

“Kalau di dalam kepramukaan itu ada simpul yang harus kuat dan menyatu. Jika dikaitkan dengan MK, maka simpul terlemah dalam undang-undang yang diujikan ke MK itu ada di mana?” tanya Yumna.

Menjawab pertanyaan tersebut, Arvie menerangkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang. Dalam proses pembentukan undang-undang, menurut Arvie, dapat saja terdapat norma yang dinilai tidak sejalan dengan Konstitusi dan berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara.

“Bisa jadi dalam proses pembuatannya terdapat kekurangan, seperti adanya kepentingan-kepentingan di luar kepentingan masyarakat, mungkin kepentingan politik atau lainnya. Sehingga, bisa saja ada bagian dari undang-undang yang tidak sesuai dengan hak-hak konstitusional warga negara. Maka dari itulah MK ada, dan warga negara dapat mengajukan pengujian norma tersebut,” urai Arvie.

“Apa saja tantangan MK dalam menjalankan tugasnya?” tanya Azri sebagai penanya berikutnya.

Arvie menjelaskan, salah satu tantangan MK adalah banyaknya permohonan yang diajukan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut MK untuk terus mempersiapkan diri dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mencari keadilan.

“Tantangan tidak saja soal perkara yang masuk ke MK, tetapi MK juga harus memastikan hak warga negara yang dijamin Konstitusi benar-benar terjaga sebagaimana seharusnya. Selain itu, MK juga harus memberikan layanan prima dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Konstitusi dan hak-hak konstitusional, termasuk kepada adik-adik yang hadir di MK saat ini,” jelas Arvie.

Usai mendapatkan berbagai pengetahuan mengenai MK, para peserta diajak mengunjungi Pusat Sejarah Konstitusi. Melalui diorama dan berbagai koleksi yang tersaji, para peserta dapat mengenal perjalanan sejarah Konstitusi Indonesia serta perkembangan ketatanegaraan dari masa ke masa.

Prof. Zudan: 588 Instansi Pemerintah Siap Terapkan Manajemen Talenta Berkat Pendampingan BKN

Penulis
Farid Ismullah
-
Prof. Zudan dalam Rakor bertajuk Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI – Membangun SDM Berkelas Dunia Menuju Indonesia Emas 2045, Jakarta, Selasa (18/8/2026). The Indonesian News/HO- Humas BKN

Jakarta (The Indonesian News) – Dalam arahannya di Rapat Koordinasi Nasional SDM yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menegaskan bahwa tujuan penerapan sistem merit dan manajemen talenta adalah memastikan orang yang tepat berada pada jabatan yang tepat untuk mencapai target organisasi dan pembangunan nasional. Karena itu, BKN terus mendorong penerapan meritokrasi melalui pendampingan kepada instansi pemerintah, Pada Selasa, (18/8/)

“Dengan pendampingan dari BKN, Hingga kini, 643 instansi telah mendapat pendampingan penerapan meritokrasi. Sebanyak 588 instansi telah menyatakan kesiapan penerapannya secara bertahap. Sementara itu, sudah ada 4.026 talenta telah diproses dalam sistem manajemen talenta, dan 3.972 di antaranya telah disetujui. Angka ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan tersedianya talenta ASN yang siap mengisi kebutuhan strategis pemerintahan,” ungkap Prof. Zudan dalam keterangannya, Dikutip, Kamis, 19 Agustus 2026.

Prof. Zudan mencontohkan BPOM sebagai salah satu instansi yang dinilai berhasil menerapkan sistem meritokrasi. Talenta yang diajukan BPOM telah disetujui melalui penilaian dan memenuhi persyaratan sebelum keputusan pengisian jabatan. Menurutnya proses tersebut penting karena setiap kandidat yang diusulkan untuk pengisian jabatam harus terlebih dahulu melalui mekanisme penilaian yang objektif sebelum keputusan ditetapkan pejabat berwenang.

Kepala BKN tekankan bahwa meritokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Sebaliknya, sistem meritokrasi harus menghasilkan talenta yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena itu, menurutnya, setiap kandidat yang akan mengisi jabatan strategis perlu melalui proses penilaian yang objektif sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. “Semangat utama manajemen talenta adalah memastikan orang yang tepat menduduki jabatan yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Dalam konteks transformasi SDM berbasis AI, Prof. Zudan juga mendorong pemanfaatan data dan teknologi untuk memperkuat objektivitas dalam pemetaan serta pengembangan talenta. Keputusan karier ASN semakin berbasis kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi, bukan subjektivitas. “Kalau kita ingin mencapai target pembangunan yang besar, kita harus menyiapkan orang-orang terbaik untuk mengerjakannya,” tegas Prof. Zudan.

Seskab Teddy: Atas Instruksi Presiden, 253 Ton Logistik Telah Dikirim ke NTT

Penulis
Farid Ismullah
-
lima pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma membawa 65 ton bantuan, Jakarta, Rabu (19/8/2026). (Foto: BPMI Setpres). 

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah, atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga hari kelima pascabencana, Pada Rabu, 19 Agustus 2026, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pada Rabu dini hari, lima pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan membawa total 65 ton bantuan.

lima pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma membawa 65 ton bantuan, Jakarta, Rabu (19/8/2026). (Foto: BPMI Setpres).

“Yang pertama, atas instruksi Bapak Presiden, hari ini, hari kelima pascabencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT, hari ini total membawa 65 ton logistik. Jadi sejak hari pertama 27 ton sampai dengan hari kelima ini sudah terangkut 253 ton logistik,” ujar Seskab, Dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.

Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain bagi warga terdampak. Pemerintah menyiapkan dua posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere.

Dari Posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara itu, bantuan dari Posko Maumere didistribusikan menuju Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Distribusi logistik dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat. Jalur udara diperkuat dengan helikopter serta pesawat Cassa dan pesawat berukuran lebih kecil. Untuk jalur laut, tiga KRI TNI Angkatan Laut telah berada di wilayah terdampak dan satu kapal rumah sakit juga hampir berlabuh.

“Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua,” ungkap Teddy.

Pemerintah, lanjut Seskab Teddy, terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan cepat dan bantuan dapat segera diterima masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di NTT.

“Terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas, kepada warga, kepada relawan, kepada siapa pun yang turut membantu penanganan bencana ini sehingga logistik dapat terkirim secepat mungkin dan dapat dirasa manfaatnya secepat mungkin oleh warga yang terdampak,” pungkas Seskab.

TNI AL Kerahkan Alutsista Percepat Evakuasi dan Distribusi Logistik Bencana di NTT

Penulis
Farid Ismullah
-
Alustitsta TNI AL Percepat evakuasi dan Distribusi Logistik Bencana di NTT. The Indonesian News/HO-Dispenal

Jakarta (The Indonesian News) – TNI AL terus bergerak cepat menerjunkan kekuatan penuh dalam mendukung operasi perbantuan bencana alam di wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam siaran pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Kamis (20/08/2026) melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI AL telah memobilisasi 5 unsur Kapal Republik Indonesia (KRI), 2 helikopter serta ratusan prajurit guna mempercepat evakuasi dan pendistribusian logistik.

Alustitsta TNI AL Percepat evakuasi dan Distribusi Logistik Bencana di NTT. The Indonesian News/HO-Dispenal

Hingga saat ini TNI AL mengerahkan sejumlah unsur KRI untuk memastikan jalur pasokan bantuan lintas pulau tetap lancar. Dimana KRI dr. Soeharso-990 bergerak menuju Reo Manggarai mengangkut 217 personel Korps Marinir dan tim Puskesal, alat berat (Dozer, Excavator, Dump Truck, Truk Tanki Air), tenda rumah sakit lapangan, serta puluhan ton bantuan.

KRI HIU-634 menuju P. Riung untuk menyalurkan bantuan hasil sinergi dengan Bank Indonesia, Moro Saka AAL 42 dan Persatuan Bedah Indonesia, sedangkan KRI Bung Hatta-370 siaga di Dermaga Reo Manggarai untuk mendukung tumpuan logistik kawasan.

Alustitsta TNI AL Percepat evakuasi dan Distribusi Logistik Bencana di NTT. The Indonesian News/HO-Dispenal

Sedangkan KRI Teluk Parigi-539 dan KRI Teluk Celukan Bawang-532 melaksanakan pergerakan lintas laut (Surabaya-Jakarta) dan embarkasi belasan truk BNPB serta 22 ton bahan kontak untuk tahap penyaluran selanjutnya.
​
Dari unsur udara, Puspenerbal memaksimalkan penerbangan pendorongan logistik (Dorlog) menggunakan helikopter Bell 412 HU-4206 serta HU-4205 yang telah mendistribusikan 400 kg bahan pangan pokok pada rute Labuan Bajo – Ende – Reo – Labuan Bajo.

Prajurit jajaran Kodaeral VII bergerak aktif di wilayah terdampak dengan membuka posko Gulbencal serta mendistribusikan paket bantuan menggunakan RHIB, RSB, RBB dan armada truk sedangkan Lanal Maumere dan Lanal Labuan Bajo bersama Forkopimda mengevakuasi ribuan warga terdampak ke lokasi pengungsian sementara dan berkoordinasi intensif dengan Pemda setempat dan menyiagakan personel Satgas penanggulangan bencana.

TNI AL Distribusi Logistik Bencana di NTT. The Indonesian News/HO-Dispenal

“Aksi tanggap cepat ini merupakan wujud nyata komitmen TNI AL untuk selalu hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam memberika penanganan darurat bencana dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan dapat menjangkau seluruh kawasan terdampak dan bukti nyata implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diperintahkan Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,” Demikian Dispenal.

Kemenko Kumham Imipas Perkuat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja

Penulis
Farid Ismullah
-
Sosialisasi Panduan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja, Jakarta, Rabu (19/8/2026). (Foto: DOk. Kemenko Kuham Imipas).

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat komitmen dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di dunia kerja melalui kegiatan Sosialisasi Panduan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Dunia Kerja, Pada Rabu (19/8). Kegiatan tersebut menekankan pentingnya membangun sistem pencegahan dan penanganan yang mampu memberikan perlindungan bagi korban, termasuk dalam situasi ketika kekerasan terjadi dalam relasi kuasa di lingkungan pemerintahan.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan tahun 2025 yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan dalam kasus kekerasan di tempat kerja, dengan persentase 64 persen. Sementara berdasarkan sektor kerja, 78 persen pengaduan kekerasan di tempat kerja terjadi di sektor publik.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menegaskan pentingnya membangun lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan menghormati martabat setiap pegawai. Menurutnya, pencegahan kekerasan seksual membutuhkan komitmen bersama serta budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan saling menghormati.

“Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita harus memastikan bahwa lingkungan kerja di Kemenko Kumham Imipas menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menghormati martabat setiap pegawai. Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual, dan setiap laporan harus ditangani secara serius dengan tetap memberikan perlindungan kepada korban,” ujar Andika.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin meningkatkan pemahaman seluruh jajaran agar mampu mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan seksual secara tepat. Yang paling penting adalah membangun budaya kerja yang saling menghormati, berintegritas, dan berperspektif hak asasi manusia, sehingga setiap pegawai merasa aman untuk bekerja dan menjalankan tugasnya,” lanjutnya.

“Kita juga perlu memastikan adanya mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas, sehingga korban tidak merasa takut atau sendirian ketika mengalami kekerasan. Institusi harus hadir memberikan perlindungan, pendampingan, dan memastikan hak-hak korban tetap terpenuhi,” tegas Andika.

Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu, menjelaskan bahwa lingkungan kerja yang secara profesional seharusnya memberikan rasa aman tidak serta-merta terbebas dari kekerasan seksual. Ketimpangan dan relasi kuasa dalam hubungan kerja dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kekerasan sekaligus menempatkan korban pada posisi rentan.

“Relasi kuasa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melihat kekerasan seksual di tempat kerja. Ketika pelaku memiliki posisi atau kewenangan yang lebih tinggi, korban dapat berada dalam kondisi yang rentan dan kesulitan untuk menolak maupun melaporkan tindakan yang dialaminya,” ujar Devi.

Menurut Devi, kondisi tersebut menjadi semakin penting diperhatikan dalam lingkungan pemerintahan, mengingat hubungan kerja memiliki struktur kewenangan yang dapat memengaruhi pekerjaan, penilaian, promosi, maupun keberlanjutan karier seseorang.

Materi Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di tempat kerja dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk intimidasi seksual oleh atasan atau supervisor. Bentuknya antara lain permintaan sentuhan yang tidak dikehendaki, ajakan melakukan hubungan seksual dengan imbalan kenaikan jabatan atau promosi, hingga ancaman penalti, pemecatan, tidak mendapatkan promosi, atau pemberian tugas berat apabila permintaan seksual ditolak.

Karena itu, Devi menekankan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi. Institusi perlu memiliki sistem pencegahan dan penanganan yang komprehensif, mulai dari pengaturan internal, sosialisasi, mekanisme pelaporan, perlindungan korban, hingga pemulihan.

“Pencegahan dan penanganan harus dibangun sebagai sebuah sistem. Korban harus memiliki ruang yang aman untuk melapor dan mendapatkan perlindungan selama proses penanganan berlangsung, tanpa kehilangan hak-haknya sebagai pekerja,” jelas Devi.

Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja. Menurut Devi, keberadaan satuan tugas penting untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan memiliki mekanisme yang jelas serta tidak berhenti pada kebijakan semata.

“Satuan tugas diperlukan agar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual memiliki mekanisme yang jelas. Tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan akses terhadap pemulihan,” tegas Devi.

Ia menjelaskan, korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki sejumlah hak yang harus dijamin selama proses penanganan, antara lain kerahasiaan identitas, keamanan korban dan saksi, keberlanjutan upah dan pekerjaan, jaminan tidak terhambat dalam karier, pendampingan, serta pemulihan fisik, psikis, dan ekonomi. Korban juga berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan laporan serta mendapatkan lingkungan kerja yang aman selama proses berlangsung.

Dari sisi regulasi, Devi menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan seksual merupakan tindak pidana, termasuk yang terjadi di tempat kerja. Selain itu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 menjadi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, meskipun belum mencakup sejumlah sektor di luar hubungan kerja formal, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM, Ruliana Pendah Harsiwi, dalam laporan kegiatannya menyampaikan pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran bersama mengenai pencegahan serta penanganan kekerasan seksual sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di lingkungan kerja.

Melalui kegiatan tersebut, Kemenko Kumham Imipas mendorong penguatan kapasitas jajaran dalam mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di dunia kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kebijakan, sosialisasi, pembentukan satuan tugas, peningkatan kapasitas, serta penyediaan sarana dan mekanisme yang mendukung terciptanya budaya kerja bebas dari kekerasan seksual.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kemenko Kumham Imipas dalam membangun lingkungan kerja yang aman, berintegritas, dan berperspektif hak asasi manusia, sekaligus memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak.

JJOS Pelayanan & Pengamanan Embarkasi KM Bukit Raya Tujuan Kijang Berlangsung Aman dan Lancar, 228 Penumpang Terlayani

Penulis
Erlita Ibra
-

Theindonesiannews.com

JAKARTA — Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan JJOS Pelayanan, Pengamanan dan Pengawasan kegiatan embarkasi penumpang KM Bukit Raya yang akan berangkat menuju Kijang, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan pengamanan dengan jumlah penumpang yang melakukan embarkasi sebanyak 228 jiwa.

Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut, Kapolsubsektor Pelni Iptu Ramli W. bersama personel melaksanakan pengawasan sekaligus memberikan imbauan kepada para calon penumpang yang hendak memasuki ruang tunggu terminal.

Petugas mengarahkan calon penumpang agar memasuki ruang tunggu secara tertib, berbaris, serta menjaga jarak demi kelancaran dan keselamatan bersama.

“Kami mengimbau seluruh calon penumpang agar tetap tertib, mengikuti arahan petugas, serta memperhatikan keselamatan selama berada di area terminal maupun saat proses naik ke kapal,” ujar IPTU Ramli.

Selanjutnya, setelah para penumpang memasuki ruang tunggu dan secara bertahap menuju kapal, personel tetap melakukan pengawasan serta mengarahkan penumpang untuk memasukkan barang bawaan ke dalam mesin X-ray.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan terhadap masuknya barang-barang terlarang sekaligus memastikan proses pemeriksaan tiket dan boarding berjalan sesuai prosedur.

Seluruh rangkaian kegiatan embarkasi dan pemeriksaan penumpang KM Bukit Raya tujuan Kijang berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

KM Bukit Raya dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, 19 Agustus 2026, sekitar pukul 21.00 WIB, dengan tujuan Kijang.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok memastikan kegiatan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan secara optimal guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.

Tercatat 3.002 gempa susulan di NTT, ada tren penurunan

Penulis
Farid Ismullah
-
Tangkapan layar konferensi pers update penanganan pasca gempabumi M7,7 Nusa Tenggara Timur di Media Center Pos Pendamping Nasional, pada Rabu (19/8/2026). (Foto: BNPB)

Labuhan Bajo (The Indonesian News- )Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat hingga Rabu (19/8/2026), pukul 14.00 WIB,  sebanyak 3.002 gempa susulan pascagempa magnitude (M)7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BMKG terus memantau proses penyesuaian kerak bumi pascagempa utama yang melanda wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pencatatan BMKG, hingga saat ini gempa susulan terjadi bervariasi antara M1,1 hingga M6,2.

“Dan terdapat 25 kejadian (gempa susulan) dengan magnitude 5,0 atau lebih,” ujar Deputi BMKG dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Media Center Pos Pendamping Nasional, pada Rabu (19/8/2026)

Banyaknya gempa susulan merupakan proses normal pelepasan energi agar kerak bumi mencapai keseimbangan baru. Berdasarkan pemantauan BMKG, grafik aktivitas gempa susulan secara umum telah menunjukkan tren peluruhan (menurun) dan diperkirakan akan mencapai tingkat yang relatif rendah dalam 21 hingga 30 hari ke depan, atau sekitar akhir September 2026.

BMKG masih terus melakukan monitoring dan analisis untuk memperoleh gambaran aktivitas kegempaan tersebut.

“Namun, perlu kami tegaskan juga, ini bukan berarti setelah tanggal tersebut gempa tidak dapat dapat terjadi.” tambah Deputi BMKG.

Ia menambahkan estimasi ini sifatnya sangat dinamis dan akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan data gempa susulan yang direkam. Sebaran episenter gempa terkonsentrasi di wilayah Flores bagian tengah hingga barat, yang berkaitan dengan zona tektonik Flores Back-arc Thrust.

Untuk memastikan keselamatan masyarakat, BMKG menyiagakan tim bekerja 24 jam penuh dan telah menerjunkan ahli ke wilayah terdampak untuk melakukan survei makroseismik, mikroseismik, kondisi tanah, dan survei tsunami.

 Pemantauan ini didukung oleh peralatan canggih di wilayah Nusa Tenggara Barat, meliputi 39 Seismograf dan 30 Akselerograf. Intensity meter, Tsunami gauge dan Warning Receiver System.

Perlu ditegaskan bahwa seluruh instrumen ini berfungsi untuk mendeteksi dini dan mempercepat penyampaian informasi, bukan untuk memprediksi kapan gempa akan terjadi.

Sementara itu, mengingat adanya laporan kerusakan pada sejumlah bangunan dan fasilitas publik, BMKG berkoordinasi intensif dengan BNPB, BPBD, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah di wilayah terdampak. Menurut Deputi BMKG,  evaluasi lebih lanjut akan tetap diperlukan terhadap kerusakan bangunan yang bersifat non-struktural maupun kerusakan yang dapat mempengaruhi keamanan struktur bangunan.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun harus tetap terus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan, warga menghindari bangunan yang retak, rusak, atau rapuh akibat guncangan sebelumnya. Hal tersebut perlu pengecekan oleh pihak yang berwenang.

“Masyarakat juga diharapkan tidak mudah mempercayai informasi mengenai prediksi waktu dan magnitude gempa berikutnya yang tidak berasal dari sumber yang resmi,” tegasnya.

Terakhir, selalu mengikuti arahan prosedur keselamatan, memahami jalur evakuasi, dan memantau pembaruan informasi hanya melalui kanal resmi BMKG, BNPB, dan BPBD.

1...456...117Halaman 5 dari 117
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia