Beranda blog Halaman 6

BNPB Ingatkan Penyintas Gempa Flores Tetap Waspada, Tidak Panik dan Takut Berlebihan

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) saat memberikan sosialisasi kepada warga terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Ende (The Indonesian News) – Sejumlah masyarakat di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda yang didirikan di depan rumah mereka setelah gempa bumi magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu (15/8). Rasa takut dan trauma akibat guncangan kuat membuat sebagian warga belum berani kembali beraktivitas secara normal di dalam rumah, meskipun kondisi di sekitar tempat tinggal mereka berangsur kondusif.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan pascagempa. Rasa takut merupakan hal yang wajar dirasakan masyarakat setelah mengalami guncangan besar. Namun, masyarakat diimbau agar tidak membiarkan rasa takut berkembang menjadi kepanikan yang justru dapat mengganggu aktivitas dan proses pemulihan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto saat menemui penyintas di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Rabu (19/8), menyampaikan bahwa masyarakat perlu memahami kondisi kegempaan berdasarkan informasi dan kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Suharyanto menjelaskan bahwa gempa susulan masih dapat terjadi setelah gempa utama. Namun, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, gempa susulan yang terjadi cenderung memiliki kekuatan lebih kecil dibandingkan gempa utama. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami situasi secara lebih proporsional, sehingga tetap waspada tanpa diliputi ketakutan yang berlebihan.

“Jangan panik, tetapi tetap waspada. Selama 2-3 minggu ke depan menurut BMKG gempa susulan itu mungkin masih terjadi. Tetapi gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama (red: tidak sebesar magnitudo 7,7). Bahkan jika ada isu akan terjadi tsunami menurut BMKG itu tidak mungkin. Ini menurut riset ilmu pengetahuan,” jelas Suharyanto.

Menurutnya, kewaspadaan tetap menjadi hal utama, terutama bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Warga diminta tidak memasuki bangunan yang telah mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Pilihan untuk sementara tinggal di tenda di sekitar rumah dapat dilakukan apabila kondisi rumah belum dipastikan aman.

“Kalau rumahnya rusak cukup parah, jangan masuk dulu. Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Tetapi bagi rumah yang aman dan sudah diperiksa, masyarakat tidak perlu takut secara berlebihan. Tetap ikuti informasi resmi, jangan percaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya,” tegasnya.

BNPB juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan setiap getaran kecil sebagai alasan untuk panik. Sebaliknya, setiap getaran harus disikapi dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang benar, seperti melindungi diri, menjauh dari bangunan yang berisiko, serta mengikuti prosedur keselamatan yang telah disosialisasikan.

Kepala BNPB menekankan bahwa masyarakat tidak perlu menghadapi situasi ini dengan ketakutan seorang diri. Pemerintah bersama pemerintah daerah, BMKG, BPBD, dan unsur terkait akan terus memantau perkembangan kondisi kegempaan dan memberikan informasi kepada masyarakat.

“Yang kita perlukan sekarang adalah tenang dan waspada. Jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Dengarkan informasi dari sumber resmi. Pemerintah akan terus berada di tengah masyarakat dan memastikan kebutuhan serta keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” kata Suharyanto.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah proses pemulihan masyarakat Flores. Selain membangun kembali rumah dan memenuhi kebutuhan dasar penyintas, pemulihan pascagempa juga perlu memberikan rasa aman secara psikologis agar masyarakat secara bertahap dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

BNPB mengajak masyarakat untuk saling menguatkan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menjadikan informasi resmi BMKG dan pemerintah sebagai rujukan utama. Dengan kewaspadaan yang tepat dan informasi yang benar, masyarakat diharapkan dapat menghadapi potensi gempa susulan secara lebih tenang dan tidak terjebak dalam kepanikan.

Presiden Prabowo Apresiasi Dedikasi Petugas Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Presiden Prabowo Subianto (Pertama Kanan) mengundang para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (19/8/2026). Foto: BPMI Setpres/Unggahan Akun Media Sosial @sekretariat.kabinet

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto mengundang para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 lalu.

“Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangganya kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 lalu,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya pada akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (19/8).

Seskab Teddy menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo turut berpesan kepada para petugas untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan atas peran mereka dalam menyukseskan rangkaian peringatan kemerdekaan. Presiden juga berpesan agar pengalaman tersebut menjadi semangat sekaligus bekal berharga untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara.

“Dalam pertemuan ini, Presiden menyampaikan pesan untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan kebanggaan sebagai bagian dari peringatan kemerdekaan,” tulis Seskab Teddy.

Presiden, lanjut Seskab Teddy, juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditunjukkan para petugas dalam menjalankan tugas. Menurut Seskab Teddy, seluruh petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

“Para petugas upacara yang terdiri dari anggota Paskibraka, komandan upacara, penerbang, penerjun, serta para pelaku seni dan budaya telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya untuk menyukseskan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi serta seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan yang berjalan sangat khidmat dan tetap menghibur jutaan pasang mata yang menyaksikan,” ungkapnya.

Antusiasme Masyarakat Himpun Rp2,16 Miliar untuk Warga Terdampak Bencana NTT

Foto: Dok. Danantara Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui kegiatan Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan, antusiasme masyarakat turut diwujudkan dengan pemberian donasi melalui QR Code di tiga titik panggung kesenian. Dalam waktu singkat, terhimpun donasi sebesar Rp2.164.037.334. Keluarga besar BUMN dan Danantara Indonesia bersama Pemerintah memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk hadir dan bergotong royong membantu sesama.

“Momentum Kemerdekaan tahun ini sekaligus menjadi pengingat tentang kekuatan gotong royong. Partisipasi masyarakat dalam Kesenian Rakyat dalam Kebersamaan Kemerdekaan dapat diterjemahkan menjadi dukungan nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT,” ujar Rohan Hafas, Managing Director Stakeholder Management, Danantara Indonesia, Rabu, 19 Agustus 2026.

Danantara Indonesia dan BUMN Bergerak Terkoordinasi Pulihkan Layanan Dasar

Sebagai bagian dari komitmen BUMN untuk hadir di tengah masyarakat saat menghadapi situasi darurat, Danantara Indonesia mengoordinasikan respons lintas BUMN guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara tepat sasaran. Koordinasi bantuan di sejumlah wilayah juga ditingkatkan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah daerah hingga 28 Agustus 2026.

Pada tahap awal masa tanggap darurat, fokus utama diarahkan pada pemulihan layanan publik yang menjadi tulang punggung respons kemanusiaan. Sejumlah BUMN bergerak cepat mengerahkan personel dan peralatan di wilayah terdampak. Hingga Senin (17/8), PLN telah memulihkan sekitar 88% pelanggan dan 98,3% jaringan listrik yang terdampak gempa sehingga layanan dasar masyarakat, fasilitas umum, dan posko bantuan dapat kembali beroperasi. Di sisi komunikasi, Telkom Group mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah terdampak untuk memastikan koordinasi serta akses informasi dapat terus berjalan. Selain itu, pasokan dan distribusi bahan bakar juga diperkuat untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan pengerahan bantuan.

Sejumlah BUMN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan di kabupaten-kabupaten terdampak. Dukungan yang telah dihimpun disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai titik terdampak. Penghimpunan bantuan masih terus berlangsung seiring dengan pemetaan kebutuhan di lapangan, sehingga dukungan yang diberikan dapat terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat terdampak, mulai dari pangan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan pengungsian, hingga dukungan operasional bagi posko dan fasilitas umum.

Relawan akan dikerahkan dan posko penanganan bencana akan diperkuat di sejumlah titik prioritas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat terdampak, seperti di Kabupaten Sikka, Nagekeo, Ngada, Ende, serta Manggarai. Selain memenuhi kebutuhan tanggap darurat, Danantara Indonesia bersama BUMN juga mulai melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat guna mendukung tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

“Fokus saat ini adalah memastikan dukungan yang dihimpun dapat tersalurkan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Pada saat yang sama, Danantara Indonesia bersama Keluarga Besar BUMN juga mulai memetakan kebutuhan lanjutan masyarakat terdampak, termasuk kemungkinan dukungan pada fase pemulihan dan perbaikan kembali fasilitas atau hunian yang terdampak,” ujar Rohan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat selama masa tanggap darurat, Danantara Indonesia bersama Keluarga Besar BUMN berupaya memastikan dukungan yang dihimpun dapat hadir secara tepat, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak di Nusa Tenggara Timur.

Sumber: Danantara Indonesia

Kemhan Terima Pesawat C-130H A-1319 Hasil Modernisasi dari GMF

Menhan Sjafrie (Tengah) Hadiri Penyerahan Pesawat C-130H A-1319 Hasil Modernisasi GMF di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (19/8/2026). The Indonesian News/HO-Biro Infohan Setjen Kemhan

Tangerang (The Indonesian News) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri penyerahan pesawat C-130H A-1319 hasil modernisasi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (19/8/2026).

Dalam keterangan pers usai peninjauan, Menhan menyampaikan bahwa modernisasi Hercules C-130H A-1319 menjadi langkah penting dalam membangun kemandirian pertahanan, khususnya kemampuan pemeliharaan alutsista TNI AU di dalam negeri.

“Penguatan kemampuan teknis dan sumber daya manusia dilakukan melalui kolaborasi GMF, PTDI, dan industri nasional, sehingga proses pemeliharaan dan modernisasi pesawat semakin dapat dilakukan dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri. Kerja sama internasional tetap diperlukan sebagai bagian dari penguatan kapasitas, namun kemampuan teknis dan keahlian tersebut secara bertahap terus dibangun dan dikuasai di dalam negeri” Ujar Menhan Sjafrie , Rabu, 19 Agustus 2026.

Penyerahan ini menandai peningkatan kapasitas industri dalam negeri dalam mendukung pemeliharaan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kemhan, TNI Angkatan Udara (TNI AU), GMF, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dan mitra industri pertahanan lainnya.

Penyerahan simbolis pesawat C-130H A-1319 kepada Menhan RI yang didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pesawat hasil modernisasi, Banten, Rabu (19/8/2026). The Indonesian News/HO-Biro Infohan Setjen Kemhan

Dirut GMF menyampaikan apresiasi kepada Kemhan atas kepercayaan yang diberikan kepada GMF untuk melaksanakan modernisasi C-130H A-1319. Penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan kemampuan industri nasional guna mendukung kebutuhan pertahanan.

Hercules C-130H A-1319 merupakan pesawat pertama yang menjalani modifikasi besar di GMF di luar fasilitas Lockheed Martin. Pekerjaan meliputi Center Wing Box Replacement, Avionics Upgrade Program, dan Structural Integrity Program. Modernisasi tersebut meningkatkan kemampuan avionik, keandalan, serta kesiapan operasional pesawat dan memperpanjang usia operasional sekitar 15–20 tahun.

Penyerahan pesawat C-130H A-1319 menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapan operasional TNI AU sekaligus memperkuat peran industri pertahanan nasional dalam mendukung kebutuhan alutsista.

Semarak HUT ke-81 RI, KBRI Moskow Buka Bursa Kerja dan Warung Konsuler bagi WNI di Rusia

Foto: KBRI Moskow

Rusia (The Indonesian News) – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow memanfaatkan momentum Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan menghadirkan layanan publik terpadu melalui Bursa Kerja (Job Fair), Warung Konsuler, dan Layanan Kemahasiswaan Pada Senin, (17/08). Inisiatif proaktif ini mempertemukan langsung kebutuhan warga negara Indonesia (WNI) di Rusia dengan peluang karier, kesempatan magang, serta penyelesaian administrasi kekonsuleran dan akademik.

Penyelenggaraan bursa kerja tahun kedua melalui inisiasi Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Moskow bersama Chamber of Commerce Moskow ini menghadirkan berbagai perusahaan dari Rusia dan Indonesia, antara lain RUSAL, EN+ Group, Rusagro, Alabuga SEZ, Tata Logam Lestari, Luma Partners, dan RusLanguage School. Selain membuka lowongan di sektor energi, industri berat, pertanian, manufaktur, dan pendidikan, ajang ini menyediakan layanan konsultasi karier serta jejaring profesional. Bersamaan dengan itu, KBRI Moskow menggelar Warung Konsuler untuk penerbitan paspor dan surat keterangan, serta layanan kemahasiswaan guna membantu legalisasi dokumen akademik mahasiswa Indonesia.

Duta Besar RI untuk Rusia dan Belarus, Jose Antonio Morato Tavares, menegaskan pentingnya kehadiran layanan terpadu ini di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.

“Penyelenggaraan Bursa Kerja ini merupakan upaya KBRI Moskow untuk membuka peluang lebih luas bagi WNI untuk berkarya, berkarier, dan mengembangkan diri di Rusia. Warung Konsuler juga diharapkan dapat memberikan pelayanan kekonsuleran yang efektif bagi para WNI. Dibukanya dua layanan ini di tengah semarak HUT kemerdekaan menegaskan komitmen KBRI Moskow untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.” Tutur Dubes RI untuk Rusia dan Belarus Jose Antonio Morato Tavares, Dikutip Rabu, 19 Agustus 2026.

Rangkaian perayaan diawali dengan upacara pengibaran bendera yang khidmat dan partisipasi sekitar 400 peserta, termasuk 50 warga negara asing, diaspora, dan mitra sahabat Indonesia di Rusia. Acara dilanjutkan dengan perlombaan khas kemerdekaan, bazar kuliner Nusantara oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Moskow, serta ditutup dengan upacara penurunan bendera yang memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Rusia.

Update Gempa NTT, BNPB: Korban Meninggal 71 Jiwa, 398 Ton Bantuan Telah Terdistribusi dan Total Pengungsi 59.647 Jiwa

Kerusakan bangunan yang terdampak gempabumi M7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Foto: Dok. BPBD Kabupaten Manggarai Timur

Manggarai Barat (The Indonesian News) – Pelaksana Tugas Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan perkembangan penanganan darurat gempa M7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur, per Rabu (19/8) Jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi sebanyak 71 jiwa. Penambahan satu korban meninggal berada di wilayah Kabupaten Nagekeo.

“Terkait penyaluran logistik, sampai dengan kemarin (18/8) pukul 18.00 WIB distribusi bantuan terus dilakukan melalui jalur udara dan laut. Total bantuan yang telah terkirim pada periode 15-18 Agustus sebanyak 398 Ton. Jalur darat masih menjadi opsi utama penyaluran bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi geografis dan akses jalan menuju titik pengungsian,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Sementara itu, pemerintah juga mengoptimalkan transportasi laut untuk menjangkau wilayah lebih luas. Pada Selasa (18/8), KRI Bung Hatta diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan membawa paket bantuan BNPB berupa sembako, tenda keluarga dan tenda pengungsi, serta bantuan dari berbagai unsur masyarakat.

“Penanganan pengungsi masih menjadi fokus utama karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah akibat kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan,” Ujarnya.

Berton SP Panjaitan menyebutkan, Berdasarkan pemutakhiran data per Rabu (19/8) pukul 16.00 WIB, total pengungsi sebanyak 59.647 dengan jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 jiwa.

“Pemerintah daerah bersama BNPB terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, meliputi makanan dan air bersih, tenda, matras dan selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil dan penyandang disabilitas,” Terangnya.

Penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat. Mengingat masyarakat tersebar di sejumlah titik, maka pendataan dan distribusi bantuan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau lokasi pengungsian mandiri.

Pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan ditangani secara tepat sasaran. Untuk mempercepat penanganan darurat, pemerintah mengerahkan sumber daya nasional termasuk TNI/Polri dan seluruh unsur pentaheliks. Pengerahan tersebut ditujukan untuk mendukung mobilisasi personel, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses. Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut.

“BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, yaitu mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak ini, menjadi momentum bahwa pemerintah hadir dan terus bekerja untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. BNPB memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan, selain itu pemerintah akan terus mendampingi proses penanganan hingga tahap pemulihan,” Tutup Berton SP Panjaitan.

Hadir di Ende, Kepala BNPB Pastikan Dukungan Rumah Rusak dan Kebutuhan Penyintas Gempa Terpenuhi

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) saat memberikan sosialisasi kepada warga terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Ende (The Indonesian News) – Guncangan gempa bumi magnitudo (M) 7,7 yang terjadi di wilayah Flores pada Sabtu (15/8) turut dirasakan masyarakat Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Guncangan tersebut menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan sehingga masyarakat memilih mengungsi ke tenda darurat untuk menghindari risiko apabila terjadi gempa susulan.

Merespons kondisi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende bergerak cepat dengan menyediakan tenda keluarga sebagai tempat tinggal sementara bagi warga terdampak. Dukungan tersebut menjadi langkah awal untuk memastikan masyarakat tetap memiliki tempat berlindung yang aman selama proses penanganan darurat berlangsung.

Kondisi rumah yang terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Namun, penanganan pascagempa tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara. Kebutuhan dasar masyarakat, kepastian terhadap kondisi rumah yang mengalami kerusakan, serta rasa aman dan tenang para penyintas menjadi bagian penting yang harus dipastikan pemerintah selama masa transisi menuju pemulihan.

Pada Rabu (19/8), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto datang langsung menemui para penyintas di Desa Peozaka Ramba. Untuk mencapai lokasi, Kepala BNPB harus menempuh medan terjal berupa jalan menanjak dan berbukit dengan akses yang sebagian masih berupa bebatuan.

Kondisi medan tersebut tidak menyurutkan langkah Kepala BNPB untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi penyintas dari dekat, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, sekaligus memberikan penguatan agar masyarakat tetap tenang dan memiliki harapan dalam menghadapi situasi pascagempa.

Dalam dialog bersama masyarakat, Kepala BNPB mengingatkan agar warga tetap tenang menghadapi gempa bumi susulan yang masih terjadi di wilayah tersebut. Kesiapsiagaan tetap harus ditingkatkan, terutama dengan tidak memasuki rumah yang telah mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

“Kalau rumah sudah rusak, jangan dipaksakan untuk masuk. Kita tidak pernah tahu kapan gempa susulan terjadi. Yang paling penting sekarang adalah keselamatan Bapak dan Ibu semua,” ujar Suharyanto kepada para penyintas.

Tenda BNPB untuk tempat tinggal sementara para penyintas berdiri di halaman rumah yang terdampak gempa M 7,7 Flores di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (19/8/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa susulan yang terjadi cenderung memiliki kekuatan lebih kecil dibandingkan gempa utama. Kendati demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti setiap arahan pemerintah serta petugas di lapangan.

“Jangan panik, tetapi jangan lengah. Tetap berada di tempat yang aman, ikuti arahan petugas, dan jangan kembali ke rumah yang rusak sebelum dipastikan aman,” katanya.

Selain memastikan keselamatan masyarakat, pemerintah juga menyiapkan langkah konkret untuk membantu warga memperbaiki maupun mendapatkan kembali tempat tinggal yang aman. BNPB akan memberikan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakannya, yakni sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Sementara itu, bagi rumah yang masuk kategori rusak berat, pemerintah akan memberikan dukungan pembangunan hunian tetap yang bersifat permanen.

“Untuk rumah yang rusak ringan dan sedang akan kita bantu perbaiki. Kalau rusak berat, solusinya adalah hunian tetap. Pemerintah hadir agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri,” ujar Suharyanto.

Sebelum hunian tetap bagi rumah rusak berat selesai dibangun, BNPB juga menyiapkan dua alternatif tempat tinggal sementara bagi masyarakat. Penyintas dapat memperoleh dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan atau menempati hunian sementara (huntara) yang disiapkan pemerintah bagi setiap kepala keluarga.

Menurut Suharyanto, dukungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama proses pemulihan berlangsung. Karena itu, penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah pemulihan yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Yang paling penting sekarang datanya harus benar. Rumah mana yang rusak ringan, sedang, dan berat harus didata dengan baik. Setelah diverifikasi dan divalidasi, kita bisa segera menentukan bantuan dan mulai proses pembangunannya,” jelasnya.

Untuk mempercepat realisasi dukungan tersebut, Kepala BNPB meminta Pemerintah Kabupaten Ende memperkuat koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan mempercepat pendataan rumah warga terdampak. Data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar dalam proses verifikasi dan validasi sebelum bantuan perbaikan maupun pembangunan hunian diberikan.

“Kita ingin bantuan ini segera sampai kepada masyarakat. Karena itu, pendataan jangan sampai lambat. Pastikan tidak ada warga terdampak yang terlewat dan tidak ada data yang keliru. Setelah datanya selesai dan terverifikasi, kita bergerak,” tegas Suharyanto.

Di tengah suasana penanganan darurat, perhatian juga diberikan kepada anak-anak penyintas. Kepala BNPB mengajak anak-anak untuk bertemu dan menyerahkan bingkisan berupa makanan ringan serta mainan sebagai bentuk dukungan moril agar mereka tetap merasa diperhatikan dan dapat melewati masa sulit pascagempa dengan lebih tenang.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB juga menyerahkan dukungan logistik kepada para penyintas untuk memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi pengungsian. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama proses penanganan darurat.

Kepala BNPB menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendampingi masyarakat terdampak, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar pada masa darurat hingga proses pemulihan dan pembangunan kembali rumah warga.

“Bapak dan Ibu tidak sendiri. Pemerintah hadir dan akan terus mendampingi. Yang terpenting sekarang kita jaga keselamatan bersama, tetap tenang, dan ikuti arahan petugas. Setelah itu, kita bersama-sama memperbaiki apa yang rusak dan membangun kembali kehidupan masyarakat,” pungkas Suharyanto.

AHY Gandeng Ombudsman Perkuat Pengawasan, Persoalan Pertanahan Jadi Sorotan Utama

Foto: Dok. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggandeng Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di sektor infrastruktur, pertanahan, transportasi, serta pembangunan kewilayahan, Rabu (19/08).

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip good governance, yakni transparan, akuntabel, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

AHY menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik tidak boleh sekadar menjadi jargon, tetapi harus diwujudkan dalam sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Fondasi yang harus dijaga adalah tata kelola pemerintahannya, good governance. Ini bukan hanya menjadi jargon, tetapi harus dijalankan. Pemerintahan yang transparan, yang akuntabel, yang melayani, yang berdampak, termasuk yang responsif,” ujar AHY dalam keterangan, Rabu, 19 Agustus 2026.

Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan lima kementerian teknis, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi.

Koordinasi lintas kementerian tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2029 dapat terlaksana secara optimal.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan.

Pertanahan Menjadi Perhatian Utama

Dalam pemetaan bersama Ombudsman RI, sektor agraria dan pertanahan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian serius. Hal ini mengingat luasnya cakupan pelayanan publik di sektor tersebut, mulai dari administrasi pertanahan, tata ruang, hingga berbagai konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

AHY mengakui masih terdapat berbagai persoalan pertanahan yang membutuhkan penanganan cepat dan tuntas, termasuk konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Tadi kita petakan, paling banyak memang urusan dengan agraria, urusan pertanahan. Karena memang banyak sekali pelayanan publik di sektor pertanahan atau agraria tersebut, termasuk tata ruang wilayah,” kata AHY.

Ia menekankan pentingnya respons cepat dari jajaran pemerintah dalam menangani persoalan tersebut, baik melalui kantor wilayah di tingkat provinsi maupun kantor pertanahan di tingkat kabupaten dan kota.

Menurut AHY, pelayanan publik di sektor pertanahan harus terus diperbaiki agar masyarakat memperoleh kepastian, kejelasan prosedur, serta penyelesaian atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Selain sektor agraria dan pertanahan, Ombudsman RI juga menerima sejumlah laporan, pengaduan, dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik di sektor transportasi.

Data Ombudsman Jadi Bahan Evaluasi

AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur akan memanfaatkan data dan informasi dari Ombudsman RI sebagai bahan evaluasi terhadap pelayanan publik di kementerian dan lembaga yang berada dalam koordinasinya.

Data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk potensi kelemahan dalam sistem pelayanan yang dapat memicu maladministrasi.

“Kita harus bisa terus mengevaluasi diri, memperbaiki sistem jika memang ada kelemahan di sana-sini, dan pada akhirnya menghadirkan tata kelola yang semakin menjawab kebutuhan pembangunan di Indonesia dalam waktu mendatang,” ujar AHY.

Ia menegaskan bahwa perbaikan tata kelola harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai pengaduan masyarakat tidak hanya menjadi laporan yang ditindaklanjuti secara administratif, tetapi juga menjadi bahan untuk memperbaiki sistem pelayanan pemerintah.

Ombudsman Siap Perkuat Pengawasan di Daerah

Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, Ombudsman memiliki 34 perwakilan di seluruh Indonesia yang dapat menjadi sumber data dan informasi mengenai kondisi pelayanan publik di berbagai sektor.

Jaringan tersebut dinilai menjadi salah satu kekuatan Ombudsman dalam memberikan masukan kepada pemerintah, terutama terkait persoalan pelayanan publik yang terjadi di daerah.

“Kelebihan kami adalah memiliki 34 perwakilan, Pak Menko. Sehingga data informasi kami lengkap, terkait berbagai macam hal di bawah kementerian di bawah beliau,” kata Rahmadi.

Rahmadi berharap kerja sama antara Ombudsman RI dan Kemenko Infrastruktur dapat terus diperkuat sehingga berbagai potensi maladministrasi dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini.

Menurutnya, penguatan koordinasi antarlembaga harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Karena bagaimanapun kolaborasi, koordinasi antar para pihak ke depannya, mulai dari sekarang untuk Indonesia yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Kolaborasi antara Kemenko Infrastruktur dan Ombudsman RI diharapkan tidak berhenti pada mekanisme pengawasan semata. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan sistem pelayanan publik secara menyeluruh agar semakin transparan, akuntabel, cepat, responsif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Dengan penguatan pengawasan dan pemanfaatan data pengaduan masyarakat, pemerintah diharapkan dapat lebih cepat mengidentifikasi persoalan di lapangan sekaligus melakukan pembenahan sebelum berkembang menjadi maladministrasi atau konflik yang berkepanjangan.

Polsek Kawasan Kalibaru Polres Priok Perkuat Sinergi Keamanan di Pelabuhan Marunda

Foto: Dok. Polsek Kawasan Kalibaru

Jakarta Utara (The Indonesian News) –  Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif, jajaran Polsek Kawasan Kalibaru, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, melaksanakan kegiatan Jaga Jakarta On The Spot di kawasan Pelabuhan Marunda, PT KCN, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan yang tersebut dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Kalibaru AKP Arga Arianda Sirgar, S.T.K., S.I.K., M.H. dan diikuti oleh Kanit Binmas Polsek Kawasan Kalibaru IPTU Mashudi, S.H., Kapolsubsektor Marunda IPTU Giyono, personel piket Polsek Kawasan Kalibaru, serta para karyawan swasta di kawasan Pelabuhan Kalibaru.

Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian hadir secara langsung di tengah para pekerja dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dengan pihak swasta dalam menjaga keamanan lingkungan pelabuhan.

“Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh karyawan dan masyarakat di kawasan pelabuhan untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas,” ujar jajaran Polsek Kawasan Kalibaru dalam kegiatan tersebut.

Selain memberikan imbauan terkait keamanan, petugas juga mengingatkan para karyawan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta perjudian online yang dapat merusak diri sendiri maupun lingkungan.

Personel kepolisian turut mengingatkan seluruh pekerja agar selalu mematuhi aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan di area proyek dan pelabuhan. Kepatuhan terhadap SOP dinilai penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban melalui Call Center Polisi 110, yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam.

Kegiatan Jaga Jakarta On The Spot ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tercipta komunikasi dan kerja sama yang semakin baik antara kepolisian, para pekerja, perusahaan, dan masyarakat sehingga keamanan serta kenyamanan di kawasan Pelabuhan Marunda dan Kalibaru dapat terus terjaga.

“Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” demikian laporan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri, S.H., S.I.K., M.Si.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Pastikan Situasi Kamtibmas di Kawasan Pelabuhan Tetap Aman dan Kondusif

Jakarta (The Indonesian News) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya melaksanakan Jaga Jakarta Patroli Cipta kondisi di sejumlah wilayah yang menjadi titik aktivitas masyarakat dan kawasan vital pada Rabu (19/8/2026)

Kegiatan patroli dengan menyasar sejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Patroli tersebut dipimpin oleh Pawas IPTU Dwi Dodot, yang juga menjabat sebagai Kasium Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dengan melibatkan sebanyak 17 personel gabungan.

Dalam pelaksanaannya, personel menggunakan empat unit kendaraan roda empat dinas Polri. Adapun rute patroli meliputi PLTU Indonesia Power, Pelabuhan Hinggom, Pelabuhan Nusantara, Terminal Penumpang Nusantara Pura II, hingga JICT 1.

Di PLTU Indonesia Power, personel patroli berdialog dengan petugas keamanan sekaligus memberikan sejumlah imbauan agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melaksanakan tugas pada malam hari.

Petugas keamanan juga diingatkan untuk melaksanakan pemeriksaan secara rutin terhadap tamu maupun kendaraan yang masuk, serta menghindari pelaksanaan tugas seorang diri. Selain itu, personel mengimbau agar setiap permasalahan di lapangan dihadapi secara persuasif dan tidak menggunakan tindakan kekerasan.

“Utamakan pendekatan persuasif dalam menangani setiap permasalahan. Apabila menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” ujar petugas patroli dalam imbauannya.

Patroli kemudian dilanjutkan dengan monitoring aktivitas masyarakat di Terminal Penumpang Nusantara Pura II. Personel memberikan imbauan kamtibmas kepada calon penumpang, penjemput, maupun pengguna jasa agar selalu menjaga barang bawaan masing-masing untuk mencegah terjadinya kehilangan ataupun barang tertinggal.

Masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal juga diimbau agar membeli tiket Pelni maupun Roro melalui tempat atau kanal resmi. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap aksi penipuan yang dapat merugikan calon penumpang.

Selain itu, personel mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas serta bersama-sama menjaga ketertiban selama berada di kawasan terminal.

Kegiatan patroli cipta kondisi tersebut dilaksanakan secara mobile sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (guantibmas) di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

“Selama kegiatan berlangsung, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok terpantau aman, kondusif, dan terkendali,” demikian laporan kegiatan tersebut.

Patroli cipta kondisi akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus menjaga situasi keamanan di kawasan pelabuhan tetap kondusif.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts