Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah mengambil langkah terpadu untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan situasi wilayah operasi PT Timah (Persero) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah tersebut disepakati dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Pengembalian Langkah Penyelesaian Terpadu atas Permasalahan Hukum dan Situasi Wilayah Operasi Belitung PT Timah (Persero) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati PT Timah dapat melakukan pembelian terhadap timah yang diproduksi dan beredar di masyarakat sebagai langkah sementara untuk mengatasi situasi mendesak yang terjadi di Bangka Belitung. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mendengarkan pandangan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“PT Timah dibenarkan untuk terus melakukan pembelian terhadap timah yang ada di masyarakat untuk kemudian dilakukan penstokan oleh PT Timah. Keputusan ini diambil untuk mengatasi situasi mendesak di daerah yang harus segera ditangani,” ujar Yusril dalam konferensi pers usai rapat, Selasa, 18 Agustus 2026.

Yusril menegaskan, kebijakan tersebut bersifat sementara hingga pemerintah menerbitkan regulasi khusus mengenai pertimahan. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pertimahan yang proses penyusunannya telah dimulai dan telah disampaikan kepada Presiden serta Kementerian Sekretariat Negara.

Untuk mempercepat penyelesaian regulasi tersebut, Yusril meminta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan mempercepat proses penyusunan aturan. Sambil menunggu Perpres diterbitkan, pemerintah membentuk tim kecil yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan untuk merumuskan langkah kebijakan dan aspek legalitas bagi PT Timah dalam melakukan pembelian timah dari masyarakat.

“Pemerintah harus mengambil kebijakan. Jangan membiarkan keadaan berlarut-larut tanpa penyelesaian, dan jangan juga menegakkan hukum secara kaku tanpa mengerti latar belakang persoalan di lapangan. Kita harus mencari solusi secara bijak,” tegas Yusril.

Menurut Yusril, kebijakan sementara tersebut diperlukan untuk menjembatani kondisi di lapangan dengan kebutuhan penegakan hukum. Pemerintah tidak ingin persoalan pertimahan hanya diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mencegah agar timah yang beredar di masyarakat tidak justru mengalir melalui jalur penyelundupan ke luar negeri. Kondisi geografis Bangka Belitung yang berdekatan dengan negara tetangga menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan peredaran timah.

Yusril menekankan bahwa kebijakan sementara tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum dengan batas waktu yang jelas sampai Perpres pertimahan diterbitkan.

“Kita tetap berada di dalam koridor hukum, tetapi dengan pengecualian sementara yang batas waktunya kita tentukan dengan jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril menilai penataan tata kelola pertimahan perlu dilakukan secara menyeluruh mengingat posisi strategis Indonesia sebagai salah satu produsen timah utama dunia. Bangka Belitung sendiri merupakan wilayah penghasil timah utama di Indonesia, dengan potensi timah yang juga berkaitan dengan mineral tanah jarang (rare earth minerals).

Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, PT Timah, MIND ID, serta masyarakat untuk menata pengelolaan pertimahan di Bangka Belitung. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kekayaan alam memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus berpikir strategis agar Indonesia sebagai produsen utama dapat menentukan harga timah dunia. Jangan lagi dipermainkan oleh negara lain. Kita harus menertibkan regulasi di dalam negeri dan mencegah terjadinya penyelundupan,” kata Yusril.

Yusril berharap masyarakat Bangka Belitung tetap tenang dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban selama proses penyelesaian persoalan pertimahan berlangsung. Pemerintah berkomitmen mempercepat penyusunan regulasi dan memastikan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

“Kalau bisa selesai dalam waktu satu bulan, alhamdulillah. Berarti hanya butuh satu bulan untuk menormalisasi keadaan. Saya ingin bekerja dengan target waktu yang sistematis dan cepat. Saya tidak ingin masalah dibiarkan tidak selesai lalu dilupakan ketika pejabat berganti,” pungkas Yusril.