Presiden Prabowo saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026) malam. (Foto : Bakom RI).
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja negara agar setiap rupiah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi program-program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan jembatan, hingga rehabilitasi sekolah.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertajuk “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7) malam.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat upaya menutup berbagai kebocoran anggaran negara yang selama ini mengurangi efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional.
Menurut Presiden, indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia menunjukkan masih adanya inefisiensi dalam pemanfaatan investasi dan belanja negara.
Kondisi tersebut, lanjut Presiden, mencerminkan masih adanya kebocoran dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk praktik penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang kita pimpin. Kita bisa hemat Rp 300 triliun,” kata Presiden.
Presiden mengatakan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut telah mulai dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Ini yang kita gunakan untuk MBG. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. Lima ribu jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu kita bangun lebih. Rakyat di desa, mereka tidak mau nunggu lagi,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan bahwa program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 83 hingga 85 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan target 30 ribu dapur yang beroperasi secara optimal, program tersebut juga diproyeksikan menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja formal serta 1,5 juta peluang kerja lain yang menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.
Pembangunan jembatan juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memperkuat konektivitas antardaerah hingga ke pelosok Indonesia. Pemerintah saat ini menargetkan sebanyak 2.500 jembatan gantung selesai dibangun pada Agustus 2026.
Selain itu, pemerintah terus mempercepat program revitalisasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan pelaksanaan revitalisasi pada 2025 telah mencapai 100 persen dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 triliun yang telah mendapat persetujuan DPR untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Pemerintah juga menambah target revitalisasi sebanyak 60.000 satuan pendidikan, sehingga total target revitalisasi pada tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Kedua Kiri) memimpin prosesi Pelantikan Pejabat Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7/2026). (Foto : Puspenkum Kejagung RI).
Jakarta (The Indonesian News) – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin prosesi Pelantikan, Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta pada Jumat 24 Juli 2026.
Adapun Pejabat Eselon I yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah sebagai berikut:
1. Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Jaksa Agung
2. Dr. Leonardo Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum)
3. Dr. Kuntadi, S.H., M.H. sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
4. Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
5. Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H. sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, serta
6. Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum.
Prosesi Pelantikan, Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Foto : Puspenkum Kejagung RI)
Jaksa Agung RI menegaskan bahwa pelantikan ini tidak hanya menjadi simbol rotasi dan penyegaran organisasi semata, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen dalam memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang institusi secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
“Di tengah dinamika yang sedang dihadapi institusi, setiap pejabat yang dilantik dituntut mampu menunjukkan kepemimpinan yang tangguh, menjaga soliditas, serta meningkatkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang mumpuni, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Jaksa Agung RI.
Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung memberikan arahan khusus dan penekanan tugas kepada masing-masing pejabat yang baru dilantik, antara lain:
1. Wakil Jaksa Agung (Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.)
– Jaksa Agung menekankan kedudukan strategis Wakil Jaksa Agung dalam mendampingi dan membantu mengendalikan roda kepemimpinan.
– Wakil Jaksa Agung diminta aktif memperkuat fungsi pengawasan, membangun sinergi antara bidang teknis dan pendukung, serta mengendalikan penanganan perkara di Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus agar berjalan profesional, objektif, transparan, dan independen. Melakukan evaluasi berkala dan cegah penanganan perkara yang berlarut-larut guna mengembalikan marwah Kejaksaan yang berintegritas dan dipercaya publik.
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Dr. Leonardo Eben Ezer Simanjuntak, S.H., M.H.)
– Sebagai garda terdepan penegakan hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Jampidum diminta melanjutkan program strategis dan merumuskan kebijakan yang memperkuat peran sentral Penuntut Umum sebagai dominus litis.
– Sejalan dengan berlakunya KUHP dan KUHAP baru, seluruh jajaran diminta memahami dan menerapkannya secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab.
– Momen pembaruan hukum pidana ini harus dibuktikan dengan menghadirkan penegakan hukum yang humanis, berintegritas, serta menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural.
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dr. Kuntadi, S.H., M.H.)
– Menanggapi kondisi pasca pengunduran diri pejabat sebelumnya, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi.
– Jampidsus diminta segera melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran “Gedung Bundar”, serta memastikan seluruh perkara korupsi ditangani secara independen, objektif, transparan, tanpa tebang pilih, dan bebas dari intervensi atau tekanan pihak manapun.
– Selain itu, Jampidsus juga diamanatkan sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk bertindak tegas melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga.
– Khusus penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dari Penyidik Polri atas nama Tersangka DR dan FA yang diserahkan ke Kejaksaan, Jaksa Agung menegaskan bahwa penanganannya tetap menjadi kewenangan Tim 9 yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum.)
– Sebagai kawah candradimuka insan Adhyaksa, Badiklat memiliki peran strategis membentuk Jaksa yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bermoral dan berintegritas tinggi.
– Kabandiklat diminta melakukan modernisasi sistem diklat dengan kurikulum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika hukum global, serta terus menanamkan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dan doktrin een en ondeelbaar (Kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan).
5. Kepala Badan Pemulihan Aset (Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H.)
– Jaksa Agung mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi harus memberikan pemulihan nyata bagi negara dan korban.
– BPA dituntut membuktikan eksistensi, relevansi, dan efektivitas kinerjanya secara nyata melalui pengelolaan, penyitaan, perampasan, hingga pengembalian aset kerugian negara yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
6. Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum (Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H.)
– Staf Ahli diminta tidak bersikap pasif, melainkan aktif memberikan masukan, analisis risiko, pemetaan ancaman, dan rekomendasi konkret serta terukur kepada Pimpinan terkait perkembangan isu politik, keamanan nasional, dan tren penegakan hukum guna menjaga kepastian hukum dan stabilitas nasional.
Jaksa Agung memberikan pesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak menempatkan diri seolah-olah hidup di “menara gading”. Seorang pemimpin harus mau turun langsung ke bawah, hadir di tengah bawahan, mendengarkan, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
“Sumpah jabatan yang diucapkan tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan negara, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ingat! Jangan pernah sekalipun pertaruhkan marwah institusi dan kepercayaan masyarakat hanya demi kepentingan pribadi,” tegas Jaksa Agung.
Menko Polkam Djamari (Tengah) saat Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Bogor, Kamis Pada (23/7/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).
Bogor (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Bogor, Kamis Pada (23/7/2026). Kehadiran Menko Polkam menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi melindungi generasi penerus bangsa.
Dalam sambutannya, Menko Polkam menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia serta menghambat masa depan bangsa. “Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman nyata bagi masa depan bangsa. Karena itu, mari kita bergerak bersama menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya narkotika,” tegas Menko Polkam.
Menko Polkam Djamari (Kedua Kanan) saat Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Bogor, Kamis Pada (23/7/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).
Menko Polkam juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat dibebankan hanya kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan perang melawan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, kementerian dan lembaga, dunia pendidikan, keluarga, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat luas. “Pemberantasan narkotika bukan hanya tugas negara dan aparat penegak hukum. Ini adalah tugas dunia dan akhirat untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan bangsa kita ke depan,” ujar Menko Polkam.
Mneko Polkam Djamari saat pemusnahan barang bukti narkotika di Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Bogor, Kamis Pada (23/7/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam RI).
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Menko Polkam memimpin pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam memberikan motivasi kepada seluruh jajaran BNN agar terus menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Menko Polkam juga menyempatkan diri berdialog dan memberikan semangat kepada para peserta rehabilitasi agar tetap optimistis, bangkit, serta membangun kehidupan yang lebih baik setelah terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Lebih lanjut, Menko Polkam menegaskan bahwa berbagai langkah yang dilakukan pemerintah melalui penguatan pencegahan, penegakan hukum, edukasi, serta rehabilitasi merupakan bagian dari komitmen membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto melantik 92 CPNS di lingkungan BNPB, Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Kamis (23/7/2026). (Foto : BNPB).
Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto melantik 92 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BNPB di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Pada Kamis (23/72026).
Para CPNS yang dilantik merupakan hasil seleksi tahun anggaran 2024 dan akan ditempatkan di berbagai unit kerja BNPB, Mereka berasal dari berbagai formasi, mulai dari analis kebencanaan, pranata komputer, hingga tenaga teknis penanggulangan bencana.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto (Pertama Kiri) melantik 92 CPNS di lingkungan BNPB, Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Kamis (23/7/2026). (Foto : BNPB).
Kepala BNPB menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BNPB dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks.
“Saudara-saudara adalah wajah baru BNPB. Saya titipkan amanah besar kepada kalian. Bencana tidak mengenal waktu. Kita harus hadir cepat, tepat, dan melayani masyarakat dengan hati dan bekerja dengan sebaik baiknya,” ujar Suharyanto
Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto (Tengah) melantik 92 CPNS di lingkungan BNPB, Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Kamis (23/7/2026). (Foto : BNPB).
Suharyanto juga menekankan 3 hal penting kepada para CPNS : integritas, profesionalisme, dan semangat gotong royong*.
“Jangan pernah lelah belajar, tingkatkan kompetensi teknis kebencanaan, kuasai teknologi dan yang paling penting jaga etika serta loyalitas kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Selain pelantikan, kegiatan juga diisi dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan fakta integritas. Turut hadir jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Unsur Pengarah dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BNPB.
Dengan bertambahnya 92 CPNS ini, diharapkan pelayanan BNPB kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana di Indonesia dapat semakin optimal, mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/7/2026). ( Foto: BPMI Setpres).
Jakarta (The indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan menghormati seluruh negara dan kekuatan dunia. Sebagai negara nonblok, Indonesia tidak ingin memiliki musuh maupun mengganggu negara lain.
“Kita bersyukur bahwa kita nonblok, kita tidak punya musuh, kita hormati semua negara, kita hormati semua kekuatan. Kita ingin bebas aktif,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, arah politik luar negeri pemerintahannya berlandaskan prinsip bertetangga baik atau the good neighbor policy. Indonesia ingin menjalin hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua pihak tanpa kehilangan kebebasan dalam menentukan sikap.
“Politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors,” ucap Presiden.
Meski berkomitmen menjalin hubungan baik dengan seluruh kekuatan dunia, Kepala Negara menegaskan bahwa sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan tidak akan berubah.
“Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegas Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia menginginkan perdamaian dan tidak berniat mengganggu bangsa lain. Namun, Indonesia tetap akan mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan masa depannya apabila menghadapi gangguan.
Presiden menekankan bahwa kekuatan utama pertahanan Indonesia terletak pada sistem pertahanan rakyat semesta serta kecintaan rakyat kepada bangsa dan negaranya.
“Kita tidak mau ganggu orang lain. Tapi seluruh rakyat Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya, akan mempertahankan kemerdekaannya, akan mempertahankan masa depannya,” pungkasnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, menjalin persahabatan dengan semua bangsa, sekaligus tetap teguh memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak setiap bangsa untuk hidup merdeka.
Delegasi TNI AL Sambut kedatangan Satgas Latma ORRUDA 2026 di Vladivostok, Rusia, kamis (23/7/2026). (Foto : Dispenal).
Rusia (The Indonesian News) – Perkuat diplomasi pertahanan serta meningkatkan kerja sama bilateral TNI AL mengirimkan KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 bersama Angkatan Laut Federasi Rusia (Russian Federation Navy/RFN) menggelar Latihan Bersama (Latma) Bilateral bertajuk “Exercise Orruda 2026” secara resmi tiba di Vladivostok, Rusia, Pada Kamis (23/07/2026).
Delegasi TNI AL Sambut kedatangan Satgas Latma ORRUDA 2026 di Vladivostok, Rusia, kamis (23/7/2026). (Foto : Dispenal).
Kedatangan KRI GNR-332 disambut langsung oleh Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan, Asisten Intelijen (Asintel) Kasal Laksda TNI Andy Kriswanto beserta Angkatan Laut Federasi Rusia (Russian Federation Navy/RFN).
Dalam siaran Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Selain menyambut prajurit Satgas Bilateral Exercise Orruda 2026, kehadiran delegasi TNI AL juga guna meninjau serta memastikan kesiapan akhir personel maupun materiil KRI GNR-332 mencakup memberikan pengarahan, kesiapan prajurit, alutsista hingga sarana pendukung latihan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan baik Harbour Phase maupun Sea Phase dapat berjalan aman, lancar, dan optimal menjelang pembukaan latihan yang rencananya akan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
Asops Kasal bersama Komandan Flotila Kekuatan Gabungan Rusia (Commander of the Primorsky Flotilla of Diverse Forces) serta Vice Admiral Alexei Yurievich Sisuev menegaskan bahwa hubungan strategis dan kebersamaan antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia telah terjalin kuat sejak lama.
Foto : Dok.Dispenal
“Kehadiran KRI GNR-332 di Vladivostok untuk mengikuti Latma Orruda 2026 merupakan komitmen diplomasi Indonesia untuk mempererat hubungan dengan Rusia yang telah terjalin lama,” ujar Asops Kasal melalui Dispenal, Kamis, 23 Juli 2026.
Kerja sama pertahanan laut kedua negara tercermin dalam berbagai forum bilateral maupun multilateral. Angkatan Laut Rusia secara konsisten berpartisipasi aktif dengan mengirimkan unsur kapal perang dan personelnya pada berbagai agenda internasional yang diselenggarakan oleh TNI AL, seperti Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK), International Maritime Security Symposium (IMSS) 2025, hingga Asia-Pacific Naval Chiefs Symposium (APCS).
“Pelaksanaan Bilateral Exercise Orruda 2026 di Vladivostok ini merupakan yang kedua kalinya, setelah latihan perdana sukses digelar di Indonesia. Penyelenggaraan latihan ini tentunya merupakan wujud konkret implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. Hal tersebut ditindaklanjuti secara konsisten melalui instruksi Kasal untuk terus memperkuat diplomasi dan kerja sama pertahanan. Melalui Naval Diplomacy, TNI AL berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan maritim di kawasan maupun global,” Demikian Dispenal.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis(23/7/2026). (Foto: BPMI Setpres).
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026. Dalam rapat yang berlangsung selama sekitar tiga setengah jam tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai infrastruktur strategis pemerintah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih. Dukungan tersebut juga melibatkan TNI dan Polri guna memastikan program dapat berjalan secara optimal di seluruh daerah.
“Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Juga didukung oleh TNI dan Polri, diminta untuk membantu mendukung penuh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah satu, dua sebagai off taker,” ujar Zulhas dalam keterangan pers usai rapat.
Menurut Zulhas, Presiden Prabowo menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai program pemerintah. Seluruh barang bersubsidi maupun bantuan pemerintah nantinya akan disalurkan melalui koperasi sehingga distribusi menjadi lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
“Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” lanjutnya.
Selain membahas penguatan kelembagaan koperasi, rapat juga membahas kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan jatuh tempo pada September mendatang. Pemerintah saat ini mempercepat proses verifikasi dan validasi agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan pada Agustus.
“Kami juga bekerja keras tadi melaporkan agar Agustus ini semua persyaratan sudah selesai, sehingga sebelum September dana angsuran pertama Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih bisa dibayar ke Himbara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan seluruh persiapan dapat diselesaikan sehingga manfaat Koperasi Merah Putih segera dirasakan masyarakat.
“Persiapan agar ini bisa berjalan dengan baik, sukses, sehingga kita harapkan setelah Oktober semua mengenai Kopdes jelas, terang, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Penguatan Koperasi Merah Putih menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk membangun ekosistem ekonomi rakyat yang lebih kokoh. Dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah, Presiden Prabowo menginginkan koperasi tidak hanya menjadi penyalur program pemerintah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi desa dan kelurahan yang mampu memperluas kesempatan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, serta menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Nusron saat di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kamis (23/07/2026). (Foto : Humas ATR/BPN)
Aceh Tamiang (The Indonesian News) – Sebanyak 2.000 sertipikat tanah masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang harus dipulihkan setelah hilang atau rusak akibat bencana banjir dan longsor Sumatera 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan seluruh proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut rampung pada akhir Desember 2026.
“Tahap selanjutnya adalah penerbitan sertipikat pengganti. Di Aceh Tamiang jumlah sertipikat yang harus dipulihkan ditargetkan sekitar 2.000 sertipikat. Sampai hari ini yang sudah selesai baru sekitar 120-an. Saya minta akhir Desember nanti semuanya sudah selesai,” tegas Menteri Nusron, di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kamis (23/07/2026).
Sebagai bentuk realisasi percepatan, Menteri Nusron menyerahkan sembilan sertipikat pengganti bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Proses penggantian sertipikat ini terus berjalan dengan bantuan berbagai pemangku kepentingan agar masyarakat kembali memegang bukti kepemilikan tanahnya.
Percepatan pemulihan sertipikat menjadi langkah penting untuk menjaga kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Upaya tersebut juga dibarengi dengan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sertipikat Elektronik agar data pertanahan tetap terlindungi apabila terjadi bencana.
“Kalau tanahnya sudah disertipikatkan secara elektronik, terkena bencana bisa tetap aman. Karena seluruh data sudah tersimpan di dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Jadi, meskipun dokumen fisiknya hilang, data hak atas tanah masyarakat tetap bisa ditelusuri,” jelas Menteri Nusron.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyambut baik percepatan pemulihan sertipikat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi pascabencana karena memberikan kembali kepastian hukum atas tanah yang terdampak banjir dan longsor, sekaligus mendukung masyarakat untuk segera melanjutkan aktivitas dan pemulihan ekonomi.
“Sertipikat bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi merupakan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta menjadi modal bagi keberlanjutan kehidupan keluarga. Karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mempercepat penerbitan sertipikat pengganti bagi warga terdampak,” ujar Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi
Selain pemulihan sertipikat, Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga terus berkoordinasi dalam mendukung pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Koordinasi juga dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana
1.050 Anak Binaan Dapat Pengurangan Masa Pidana pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Ke-42 Tahun 2026, Kamis (23/72026). (Foto : Kemenimipas).
Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berikan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 1.050 Anak Binaan di seluruh Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Ke-42 Tahun 2026, Kamis (23/72026). Dari jumlah tersebut, PMP HAN I atau pengurangan sebagian diberikan kepada 990 Anak Binaan, sedangkan 60 Anak Binaan langsung bebas usai mendapat PMP HAN II.
Pada PMP HAN I, 660 Anak Binaan menerima PMP sebanyak 1 bulan, 206 Anak Binaan menerima PMP sebanyak 2 bulan, 105 Anak Binaan menerima PMP 3 bulan, dan 19 Anak Binaan menerima PMP 4 bulan. Sementara untuk PMP HAN II, 31 Anak Binaan menerima PMP 1 bulan, masing-masing 14 Anak Binaan menerima PMP 2 dan 3 bulan, sedangkan 1 Anak Binaan menerima PMP 4 bulan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, mengatakan tema HAN Tahun 2026, “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan,” menegaskan setiap Anak Binaan tetap memiliki hak untuk tumbuh, belajar, dibina, dan mempersiapkan masa depannya. “Pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukanlah pembalasan, melainkan wujud tanggung jawab negara dalam mengembalikan anak kepada kehidupan yang lebih baik melalui pendekatan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta keadilan restoratif,” terangnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Juli 2026.
Menimipas menambahkan proses pembinaan di LPKA tidak boleh dipandang sebagai akhir dari perjalanan seorang anak, ustru pembinaan merupakan awal dari proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. “Seluruh program pembinaan yang dilaksanakan diarahkan untuk membangun karakter, meningkatkan kemampuan akademik maupun vokasional, memperkuat nilai-nilai keagamaan, menumbuhkan kedisiplinan, membangun tanggung jawab, serta mengembangkan keterampilan hidup yang akan menjadi bekal ketika mereka kembali ke tengah keluarga dan masyarakat,” tambahnya.
Menteri Agus berharap PMP HAN menjadi motivasi bagi seluruh Anak Binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri, menjaga perilaku yang baik, mematuhi seluruh program pembinaan, serta mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. “Jadikan kesempatan ini sebagai awal untuk menata kembali kehidupan. Teruslah belajar, beribadah, menghormati orang tua, menghargai guru dan petugas pembinaan, serta membangun cita-cita yang tinggi. Jangan pernah merasa bahwa masa lalu menentukan masa depan kalian,” pesannya.
Senada, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan PMP bagi Anak Binaan tidak hanya pemenuhan hak yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wujud nyata komitmen negara dalam memberikan penghargaan atas setiap proses perubahan perilaku yang telah ditunjukkan selama menjalani pembinaan. “Melalui PMP, kita telah mewujudkan penghormatan terhadap hak Anak Binaan, menumbuhkan motivasi perubahan perilaku dan keberhasilan pembinaan, mendukung tema ‘sayang anak’, menguatkan aspek perlindungan anak sebagaimana tema ‘lindungi’, membangun masa depan anak yang lebih baik, memperkuat fungsi reintegrasi sosial, mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, serta mendorong keberhasilan tujuan Sistem Pemasyarakatan,” jelasnya.
Tahun ini, penerima PMP HAN terbanyak berasal dari Sumatra Utara sebanyak 102 Anak Binaan, Jawa Barat sebanyak 96 Anak Binaan, dan Jawa Timur sebanyak 80 Anak Binaan. Melalui PMP HAN, negara menghemat biaya makan Anak Binaan sebesar Rp1.075.140.000,-.
PMP bagi Anak Binaan merupakan bagian dari pendekatan rehabilitatif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Jakarta (The Indonesian News) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai menjalankan program penempatan aparatur sipil negara (ASN) lebih dekat dengan domisili. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu ASN kembali berkumpul dengan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
Pada tahap awal, program ini sudah mulai diuji coba bagi pegawai BKN dengan menempatkan pegawai yang ada di lingkup Kantor Pusat, Kantor Regional, dan UPT BKN agar bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya.
Kepala BKN, Prof. Zudan mengatakan kebijakan ini dilatarbelakangi dari keyakinannya bahwa pegawai yang memiliki keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance) akan mampu memberikan kinerja yang lebih optimal. Dengan bekerja lebih dekat dengan keluarga, menurutnya, ASN bisa meningkatkan motivasi bekerja sekaligus memiliki ruang yang lebih baik dalam menjalankan peran sebagai orang tua maupun anggota keluarga.
“Untuk tahap awal, BKN melakukan uji coba program ini untuk ASN BKN agar pegawai dapat berkinerja lebih tinggi karena merasa lebih bahagia setelah berkumpul dengan keluarga. Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga,” ujar Prof. Zudan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/07/2026).
Selain meningkatkan kualitas hidup pegawai, program ini juga menjadi upaya BKN untuk membantu ASN melakukan efisiensi pengeluaran rumah tangga. Prof. Zudan menyampaikan bahwa selama ini tidak sedikit ASN yang harus hidup terpisah dari keluarga karena penempatan kerja sehingga harus menanggung biaya perjalanan, tempat tinggal, maupun kebutuhan rumah tangga di dua lokasi berbeda. Dengan penempatan yang lebih dekat dengan domisili, beban tersebut diharapkan dapat berkurang secara signifikan.
Prof. Zudan juga menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk inovasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini. Ketika peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian pendapatan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, ia berharap pengurangan beban pengeluaran menjadi salah satu solusi yang dapat ditempuh tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Selama implementasinya ke depan, BKN akan melakukan evaluasi dampaknya terhadap produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi nantinya dapat menjadi praktik baik (best practice) dalam pengelolaan ASN berbasis kesejahteraan dan kinerja.
“Kami berharap inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pegawai BKN, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan ASN yang semakin adaptif terhadap kebutuhan pegawai tanpa mengesampingkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Semoga program BKN ini bisa menginspirasi pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Semoga bermanfaat,” tegasnya.
Lewat uji coba program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili ini, BKN ingin menghadirkan inovasi dalam manajemen ASN yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pegawai sebagai aset utama birokrasi.
“Dengan pegawai yang lebih bahagia, lebih dekat dengan keluarga, serta memiliki beban ekonomi yang lebih ringan, diharapkan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin meningkat,’ Tutup Kepala BKN, Prof. Zudan.
