Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 59

BNPB Dorong Aksi Respons Peringatan Dini Sebelum Dampak Bencana Terjadi

Penulis
Farid Ismullah
-
Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari sebagai narasumber dengan topik “Menerjemahkan Prakiraan Berbasis Dampak Menjadi Peringatan Bencana Nasional dan Diseminasi kepada Pemangku Kepentingan" pada gelaran EDRR 2026 di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).

Jakarta (The Indonesian News) – Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) menjadi salah satu kunci untuk memastikan sistem peringatan dini tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi mampu mendorong masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bertindak sebelum dampak bencana terjadi.

Pesan tersebut mengemuka dalam Ignite Stage Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian Emergency Disaster Reduction and Rescue (EDRR) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di JIEXPO, Jakarta, Kamis (13/8).

Mengusung tema “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)”, forum ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan praktik baik dalam memperkuat implementasi AMPD di Indonesia. Kegiatan mempertemukan kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, dan pemerintah daerah.

Forum tersebut membahas bagaimana Impact-Based Forecast (IBF) dapat diterjemahkan menjadi peringatan yang relevan, keputusan yang tepat, dan tindakan nyata untuk mengurangi risiko serta dampak bencana.

Kegiatan diawali dengan paparan kunci Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani dengan topik “Prakiraan Berbasis Dampak (Impact-Based Forecast) sebagai Landasan Aksi Merespons Peringatan Dini.” Pendekatan Impact-Based Forecast menempatkan informasi prakiraan bukan hanya untuk menjawab apa kondisi cuaca yang akan terjadi, tetapi juga memahami dampak yang mungkin ditimbulkan, siapa yang berisiko, wilayah yang perlu bersiap, serta tindakan yang perlu dilakukan.

Dalam pengembangan IBF, BMKG menekankan pentingnya menghasilkan informasi yang lebih kontekstual dan dapat ditindaklanjuti. Pendekatan ini mengintegrasikan informasi cuaca dengan data keterpaparan, kerentanan, kapasitas wilayah, kondisi lokal, serta informasi sektoral sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

BNPB melalui Kedeputian Bidang Pencegahan turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Dr. Abdul Muhari, hadir sebagai narasumber dengan topik “Menerjemahkan Prakiraan Berbasis Dampak Menjadi Peringatan Bencana Nasional dan Diseminasi kepada Pemangku Kepentingan.”

Dalam paparannya, ditekankan bahwa rantai peringatan dini harus dibangun secara utuh, mulai dari prakiraan, analisis potensi dampak, peringatan, pengambilan keputusan, hingga tindakan.

“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi.” Ujarnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena efektivitas sistem peringatan dini pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem untuk mengubah informasi menjadi tindakan yang dapat mengurangi risiko dan menyelamatkan masyarakat.

Salah satu ilustrasi yang digunakan dalam pembahasan menunjukkan hubungan temporal antara jumlah korban jiwa dan jumlah penduduk yang mengungsi (displacement). Kurva memperlihatkan bahwa peningkatan korban terjadi lebih dahulu dan berlangsung tajam, sementara peningkatan jumlah pengungsi dalam skala besar baru terjadi beberapa hari kemudian.

Pola tersebut menunjukkan adanya response latency, yaitu jeda antara meningkatnya dampak bencana dan munculnya respons masyarakat dalam skala besar. Dengan kata lain, perpindahan atau pengungsian dalam jumlah besar baru terjadi ketika dampak telah berkembang secara signifikan.

Kondisi ini menggambarkan pola respons yang cenderung reaktif, yaitu masyarakat bergerak setelah dampak dirasakan. Padahal, dalam sistem peringatan dini yang efektif, waktu tersebut seharusnya digunakan untuk melakukan tindakan antisipatif.

“Kalau bicara efektif peringatan dini dan AMPD, peak evakuasi harus berada di depan peak korban”, kata Muhari.

Artinya, puncak evakuasi idealnya terjadi sebelum puncak korban dan dampak, bukan setelahnya. Semakin awal masyarakat yang berada di wilayah berisiko dapat dipindahkan ke tempat aman, semakin besar peluang untuk mencegah jatuhnya korban.

Dalam konteks tersebut, tujuan AMPD bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pengungsi, tetapi memastikan evakuasi dilakukan sebelum masyarakat menjadi korban. Evakuasi merupakan tindakan antisipatif, sedangkan pengungsian yang terjadi setelah bencana berdampak merupakan konsekuensi dari kejadian. Karena itu, keberhasilan peringatan dini tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat peringatan dikeluarkan, tetapi dari seberapa cepat peringatan tersebut menghasilkan tindakan sebelum dampak terjadi.

Memperkuat Kolaborasi Multipihak

Implementasi AMPD membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena tidak ada satu institusi yang dapat menjalankan seluruh rantai peringatan dini secara sendiri. BMKG berperan dalam menyediakan informasi prakiraan dan peringatan, sementara BNPB bersama pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan komunitas memastikan informasi tersebut diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan di lapangan.

Forum ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda Early Warnings for All (EW4All) dengan memperkuat keterhubungan antara prakiraan, peringatan, pengambilan keputusan, dan aksi dini.

Melalui kolaborasi multipihak, AMPD diharapkan berkembang dari sekadar mekanisme penyampaian peringatan menjadi ekosistem aksi dini yang memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat, memahami risiko, mengetahui tindakan yang harus dilakukan, dan memiliki kapasitas untuk bertindak.

Kegiatan “Implementasi dan Praktik Baik Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)” merupakan salah satu agenda strategis dalam Rumah Resiliensi Indonesia pada rangkaian EDRR 2026. Forum ini diharapkan menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem peringatan dini yang lebih cepat, tepat, mudah dipahami, dan berorientasi pada aksi.

 

Kemendagri-BGN Optimalkan Peran Pemda Dukung Tata Kelola MBG

Penulis
Farid Ismullah
-
Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN dan seluruh Pemda secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai. Hal itu di antaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga aspek tersebut, ujar Mendagri, dapat direalisasikan melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.

Ia mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program tersebut dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Bila program tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala daerah juga akan memperoleh dampak positif. Di sisi lain, pelaksanaan program yang optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan.

Mendagri menilai Program MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, melalui implementasi yang optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak. Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.

“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengajak Pemda untuk berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program MBG. Apalagi, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.

“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.

 

Uji Emisi di Tanjung Priok, Pelindo Dorong Kolaborasi Ekosistem Pelabuhan Tekan Emisi Kendaraan

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Pelindo

Jakarta (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan pengecekan emisi kendaraan sebagai upaya mendorong terciptanya aktivitas transportasi dan logistik yang lebih ramah lingkungan.

Kegiatan pengecekan emisi tersebut digelar di Jalan Masjid Khodamuttaqwa, Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Wakil Menteri Perhubungan RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. Suntana, M.Si., mengatakan bahwa pengendalian emisi di kawasan transportasi dan kepelabuhanan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh pihak yang berada dalam ekosistem pelabuhan.

“Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab Pelindo atau pemerintah, tetapi kewajiban kita semua. Karena itu, saya mengapresiasi langkah Pelindo dalam melakukan pengecekan emisi kendaraan dan mendorong berbagai inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan,” ujar Suntana.

Ia menegaskan, upaya pengendalian emisi perlu dikembangkan menjadi gerakan bersama sehingga seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi dan kepelabuhanan memiliki kepedulian yang sama terhadap kualitas lingkungan.

“Upaya ini harus menjadi gerakan bersama seluruh pihak dalam ekosistem transportasi dan pelabuhan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Drajat Sulistyo, menyampaikan bahwa pengurangan emisi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan ekosistem logistik berkelanjutan.

Menurut Drajat, kelancaran arus barang dan aktivitas operasional pelabuhan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas lingkungan.

“Pengurangan emisi merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satu institusi yang dapat menyelesaikan tantangan lingkungan sendirian. Karena itu, kolaborasi menjadi kata kunci untuk membangun gerakan bersama,” kata Drajat.

Ia menambahkan, seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan perlu memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan sistem logistik yang semakin efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengecekan emisi berlangsung selama sekitar satu jam. Rangkaian kegiatan meliputi peninjauan area uji emisi, pemeriksaan kendaraan, hingga penyerahan sertifikat secara simbolis kepada peserta.

Pelindo menilai pengecekan emisi kendaraan merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesadaran para pengguna kendaraan di kawasan pelabuhan mengenai pentingnya menjaga kualitas udara.

Tingginya mobilitas kendaraan yang mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi barang membuat kondisi kendaraan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Kendaraan yang terawat dan memenuhi ketentuan emisi diharapkan dapat membantu menekan dampak pencemaran udara dari aktivitas transportasi di kawasan pelabuhan.

Pengendalian emisi juga menjadi bagian dari komitmen Pelindo dalam menjaga keseimbangan antara kelancaran operasional pelabuhan dengan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai salah satu pelabuhan utama dalam jaringan logistik nasional, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki aktivitas transportasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari operator terminal, perusahaan angkutan, pengguna jasa, hingga pemangku kepentingan lainnya.

Karena itu, upaya menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan membutuhkan konsistensi dan keterlibatan seluruh ekosistem. Pelindo mendorong agar pengecekan dan pemeliharaan kondisi kendaraan menjadi bagian dari kesadaran bersama dalam menjalankan aktivitas logistik.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Pelindo berkomitmen untuk terus mendorong pengelolaan pelabuhan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin efisien, sehat, rendah emisi, dan berkelanjutan.

 

Kampung Legendaris” Hadir di Mal Ciputra Jakarta, Bawa Lebih dari 40 Kuliner Autentik Nusantara

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Mal Ciputra Jakarta

Jakarta (The Indonesian News) – Merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara, Mal Ciputra Jakarta kembali menggelar Kampung Legendaris. Event kuliner tahunan ini berlangsung pada 12–23 Agustus 2026 di Center Court, Lower Ground, Mal Ciputra Jakarta.

Mengusung konsep perjalanan rasa, Kampung Legendaris menghadirkan lebih dari 40 tenant kuliner legendaris dan autentik dari berbagai daerah di Indonesia. Pengunjung dapat menikmati beragam hidangan khas dari berbagai kota tanpa harus melakukan perjalanan langsung ke daerah asalnya.

Berbagai kuliner yang telah dikenal masyarakat kembali hadir dalam gelaran tahun ini, di antaranya Asem-Asem Koh Liem Semarang, Bebek Sinjay Bangkalan Madura, Toko OEN Semarang, Nasi Pindang Kudus Gajah Mada Semarang, Warung Klepon Gianyar Bali, Wingko Babat Kelapa Hijau Lamongan, Cempedak Goreng Ci Lina, Serabi Solo Notosuman, Es Durian Iko Gantinyo, Otak-otak Ase Bangka, Tahu Petis Yudhistira, Nasi Ayam Semarang Bu Lani, Mie Kocok Bandung Marika, Pempek Sriwijaya, Choipan Me, Lekker Gajahan Solo, Kwetiaw Arang Sister, Nasi Campur Tribukit Medan, Asinan Betawi Mang Tata, Es Sinar Garut, Es Podeng Daplun, Aneka Kue Jadul, Es Goyang Kampoeng, serta Tahu Gejrot Arjuna.

Tak hanya menghadirkan tenant yang sudah menjadi favorit pengunjung, Kampung Legendaris 2026 juga memperluas pilihan kuliner dengan sejumlah tenant baru. Di antaranya Warung Nasi Pecel Yu Gembrot Madiun, Loenpia Gang Lombok Semarang, Bubur Ikan Ahian Pontianak, Warung Babi Guling Pak Malen Bali, Nasi Cumi Hitam Pak Kris Madura, Kopi Asiang Pontianak, Cuanki Rahayu Bandung, Oleh-oleh Nusantara, RM Adem Ayem, dan Sei Jo Kupang.

General Manager Mal Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan Kampung Legendaris dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk menikmati kekayaan kuliner Indonesia dalam satu lokasi.

“Kampung Legendaris kami hadirkan sebagai sebuah perjalanan rasa. Pengunjung tidak perlu menghabiskan waktu untuk berkeliling dari satu kota ke kota lainnya untuk menemukan kuliner legendaris Indonesia. Cukup datang ke Mal Ciputra Jakarta, dan berbagai kuliner impian dari kota asalnya telah tersedia dalam satu destinasi,” ujar Ferry Irianto.

Menurut Ferry, kekuatan utama Kampung Legendaris terletak pada karakter kuliner yang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita dan sejarah di balik setiap hidangan.

Berbeda dari festival kuliner pada umumnya, Kampung Legendaris menghadirkan makanan yang memiliki sejarah, karakter, tradisi, serta keotentikan rasa yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Sejumlah tenant bahkan telah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan menjadi bagian dari perjalanan kuliner masyarakat di daerah asalnya.

Konsep tersebut menjadikan Kampung Legendaris bukan sekadar ajang mencicipi makanan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia melalui kuliner.

“Bagi Mal Ciputra Jakarta, Kampung Legendaris bukan sekadar event kuliner, tetapi merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus melestarikan budaya bangsa melalui kekayaan kuliner Nusantara,” kata Ferry.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pengunjung dan seluruh tenant yang telah berpartisipasi dalam menghadirkan cita rasa khas berbagai daerah di Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang terus memberikan dukungan serta kepada para tenant yang telah berpartisipasi dan menghadirkan cita rasa autentik dari berbagai daerah di Indonesia. Kami berharap Kampung Legendaris dapat terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati, mengenal, dan mengapresiasi keberagaman kuliner Indonesia dalam sebuah pengalaman yang berkesan,” lanjutnya.

Beragam Promo Menarik

Selain menawarkan puluhan kuliner legendaris, Kampung Legendaris juga menghadirkan berbagai promo bagi pengunjung selama event berlangsung.

Pengunjung dapat menikmati cashback 50 persen hingga maksimum Rp15.000 dengan menggunakan Octo by CIMB Niaga. Selain itu, tersedia Voucher Kampung Legendaris senilai Rp100.000 yang dapat diperoleh dengan harga Rp80.000, serta kesempatan melakukan redeem dengan 2 poin melalui aplikasi CL Club.

Bagi pengunjung yang baru bergabung sebagai member CL Club, tersedia pula free voucher Pizza Hut senilai Rp25.000 dengan minimum transaksi Rp100.000.

Berbagai promo tersebut memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati lebih banyak pilihan kuliner sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan selama berlangsungnya Kampung Legendaris.

Dengan mengusung semangat “Tanpa harus ke kota asalnya, kuliner impian telah tersedia di Kampung Legendaris Mal Ciputra Jakarta,” masyarakat diajak menikmati perjalanan kuliner Nusantara dalam satu tempat.

Kampung Legendaris dapat menjadi pilihan bagi pencinta kuliner, keluarga, maupun masyarakat yang ingin mencicipi makanan khas dari berbagai daerah Indonesia tanpa harus bepergian jauh.

Kampung Legendaris
12–23 Agustus 2026
Center Court, Lower Ground – Mal Ciputra Jakarta

Dengan hadirnya lebih dari 40 kuliner legendaris dan autentik dari berbagai penjuru Indonesia, Kampung Legendaris Mal Ciputra Jakarta menjadi momentum untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mengenal kembali kekayaan cita rasa Nusantara.

Karena untuk mencicipi kuliner legendaris Indonesia, kali ini tidak perlu keliling Indonesia. Cukup datang ke Kampung Legendaris, Mal Ciputra Jakarta.

Wamenhub Suntana Dukung Program Merdeka Emisi Pelindo, Dorong Pelabuhan Lebih Hijau

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Kemenhub

Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengapresiasi komitmen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam mendorong pengurangan emisi melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Merdeka Emisi. Program tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam mewujudkan ekosistem transportasi dan logistik yang lebih ramah lingkungan.

Apresiasi itu disampaikan Suntana saat menghadiri Seremoni Pengecekan Emisi Kendaraan Program TJSL Merdeka Emisi yang digelar Pelindo dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Kamis (13/8).

Menurut Suntana, upaya mewujudkan transportasi dan logistik yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem kepelabuhanan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pelindo yang terus aktif melakukan program CSR atau TJSL dengan berbagai inovasi dan kreasi. Tahun lalu misalnya terkait safety driving, dan tahun ini terkait energi bersih, pengurangan emisi, serta pelabuhan yang lebih hijau,” ujar Suntana.

Ia menegaskan, menjaga kualitas lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau operator pelabuhan. Seluruh pihak yang terlibat dalam rantai transportasi dan logistik, mulai dari regulator, perusahaan logistik, perusahaan trucking, pemilik kendaraan, industri hingga pengemudi, memiliki peran penting dalam menekan emisi.

“Kita semua harus bersama-sama berkontribusi secara maksimal. Tidak hanya Pelindo, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tidak hanya pemerintah daerah atau kepolisian, tetapi semua yang terlibat dalam ekosistem kehidupan kita,” katanya.

Pengurangan Emisi Berjalan Seiring dengan Zero ODOL

Suntana juga mengaitkan upaya pengurangan emisi dengan rencana penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027.

Menurutnya, pengurangan emisi dan penerapan Zero ODOL merupakan dua agenda yang dapat berjalan secara paralel untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

“Dua program ini berjalan secara paralel. Bebas ODOL akan kita laksanakan tahun depan, 2027,” ujar Suntana.

Ia menyadari penerapan Zero ODOL membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh mata rantai transportasi dan logistik. Pengemudi memiliki keterkaitan dengan pemilik kendaraan, sementara pemilik kendaraan bergantung pada pemberi order, industri, serta pihak lain dalam rantai distribusi.

500 Kendaraan Ikuti Pengecekan Emisi

Sementara itu, Pelindo melalui Program TJSL Merdeka Emisi tahun ini melakukan pengecekan emisi terhadap sekitar 500 kendaraan operasional dan logistik yang tersebar di empat kota, yakni Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar.

Khusus di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, sebanyak 200 kendaraan mengikuti kegiatan pengecekan emisi tersebut.

Wakil Direktur Utama Pelindo mengatakan, program ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk memastikan aktivitas kepelabuhanan tidak hanya mendukung kelancaran arus logistik nasional, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan.

“Sebagai operator pelabuhan, tanggung jawab kami bukan hanya memastikan kelancaran arus logistik nasional. Kami juga harus memastikan aktivitas kepelabuhanan tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pelabuhan merupakan salah satu simpul utama transportasi dan logistik yang setiap hari melayani pergerakan kendaraan dalam jumlah besar. Karena itu, upaya menekan emisi di kawasan pelabuhan tidak dapat dilakukan oleh operator pelabuhan secara sendiri.

“Pelabuhan merupakan simpul transportasi dan logistik yang setiap hari melayani pergerakan kendaraan. Karena itu, menciptakan pelabuhan yang lebih hijau tidak bisa hanya dilakukan oleh operator pelabuhan. Kami membutuhkan keterlibatan seluruh ekosistem logistik, mulai dari pemerintah, operator terminal, perusahaan trucking, perusahaan logistik, pengguna jasa, hingga para pengemudi,” katanya.

Pelindo juga mendorong agar kesadaran terhadap pemeliharaan kendaraan dan kepatuhan terhadap standar emisi menjadi bagian dari budaya operasional para pelaku logistik.

Melalui Program Merdeka Emisi, pengecekan kendaraan diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan pemeriksaan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan kesadaran seluruh pelaku transportasi di kawasan pelabuhan.

“Melalui Program Merdeka Emisi, kami ingin membangun gerakan bersama agar seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan pelabuhan memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan sistem logistik yang semakin efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pelindo Perkuat Kolaborasi Menuju Green Port

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Program TJSL Merdeka Emisi.

Menurut Budi, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih bersih merupakan kepentingan bersama.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam Program Merdeka Emisi. Bagi kami, kegiatan ini bukan hanya tentang pengecekan emisi kendaraan, tetapi juga tentang membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pelabuhan yang lebih baik,” ujar Budi.

Ia menambahkan, Pelindo Regional 2 terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh pihak dalam ekosistem kepelabuhanan dan logistik.

“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk terus berkolaborasi. Pemerintah, regulator, pelaku usaha, asosiasi, perusahaan trucking, hingga para pengemudi memiliki peran penting. Kalau dilakukan bersama-sama dan konsisten, upaya mengurangi emisi dan mewujudkan pelabuhan yang lebih hijau akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar,” katanya.

Program TJSL Merdeka Emisi menjadi bagian dari komitmen Pelindo dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus mendorong transformasi menuju Green Port di berbagai wilayah operasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan sebagai bagian dari proses dekarbonisasi yang dilaksanakan secara bertahap dan terukur.

Pelindo memandang pengembangan pelabuhan yang lebih hijau harus berjalan beriringan dengan peningkatan efisiensi operasional dan penguatan keberlanjutan ekosistem logistik. Kolaborasi antara pemerintah, regulator, asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi Pelindo untuk semakin memperkuat komitmen dalam menghadirkan lingkungan pelabuhan yang lebih bersih dan sehat.

Melalui Program Merdeka Emisi, Pelindo berharap semakin banyak pihak terlibat dalam membangun sistem transportasi dan logistik yang rendah emisi, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya pelabuhan Indonesia yang semakin hijau dan berdaya saing.

Presiden Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi, Jadi Penghubung Baru Warga di Wilayah Polda Metro Jaya

Penulis
Erlita Ibra
-
Foto: Dok. Polda Metro jaya

Bekasi (The Indonesian News) – Lima Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya diresmikan presiden bersamaan dg jembatan lainnya untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat, Kamis (13/8/2026).

Seiring dengan itu, itu Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri melaksanakan bakti sosial dan baksi kesehatan di Kampung Pulongandang Tengah RT 10/RW 03, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.

Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peresmian Jembatan TNI-Polri dan sumber air bersih yang di resmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual melalui konferensi video Zoom. Kapolda Metro Jaya bersama para pejabat utama Polda Metro Jaya mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dari lokasi Jembatan Merah Putih Presisi di Cabangbungin, sekaligus meresmikan jembatan untuk mulai dimanfaatkan masyarakat.

Di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdapat lima Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang Selatan. Empat jembatan berada di Kabupaten Bekasi, sementara satu lainnya berada di Kota Tangerang Selatan.

Empat titik di Kabupaten Bekasi masing-masing berada di Kampung Kalenderwak, Desa Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur; Kampung Kobak Ceper, Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran; Kampung Pulongandang Tengah, Desa Sindangsari, Kecamatan Cabangbungin; serta Desa Bantar Jaya, Kecamatan Pebayuran. Sementara satu jembatan lainnya berada di Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Keberadaan lima jembatan tersebut menjadi akses penghubung baru bagi masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Infrastruktur tersebut diharapkan mempermudah perjalanan warga menuju permukiman, sekolah, fasilitas pelayanan, lahan pertanian maupun pusat kegiatan ekonomi, sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk usaha masyarakat.

Khusus di Desa Sindangsari, Cabangbungin, Jembatan Merah Putih Presisi menjadi sarana penghubung yang memberikan akses lebih aman dan layak bagi warga sekitar. Usai peresmian, Kapolda Metro Jaya bersama jajaran juga meninjau langsung jembatan serta berdialog dengan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Polda Metro Jaya juga menggelar bakti sosial berupa penyerahan paket bantuan serta bakti kesehatan bagi masyarakat sekitar. Kapolda bersama para pejabat utama Polda Metro Jaya meninjau langsung layanan pemeriksaan kesehatan dan berdialog dengan warga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian Polri sekaligus upaya mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan warga dan membantu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita harus terus bersama-sama berada di tengah-tengah rakyat serta memahami dan mengerti apa yang menjadi masalah di masyarakat,” ujar Kapolri.

Kapolri juga menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian harus terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan memberikan pengabdian terbaik.

“Polri lahir dari rakyat dan harus selalu menjadi polisi rakyat. Semoga amanah dan pesan dari Bapak Presiden betul-betul dapat kita laksanakan, sehingga kita bisa memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya Polri untuk masyarakat,” pungkas Kapolri.

Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi tersebut menjadi wujud kolaborasi Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan infrastruktur yang memperkuat konektivitas serta memberikan manfaat nyata bagi warga. Masyarakat juga diharapkan turut menjaga dan merawat fasilitas tersebut agar dapat digunakan secara aman dan berkelanjutan.

Dulu Naik Getek hingga Berenang, Kini Warga Bersyukur Ada Jembatan

Penulis
Farid Ismullah
-
Warga melintasi salah satu dari 3.395 jembatan TNI-Polri yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara hybrid melalui konferensi video, pada Kamis (13/8/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Bagi warga, kehadiran jembatan bukan sekadar pembangunan infrastruktur. Jembatan yang kini membentang di atas aliran sungai tersebut telah mengubah keseharian warga, terutama para petani yang selama bertahun-tahun harus mengandalkan rakit sederhana untuk mencapai sawah, ladang, maupun desa di seberang.

Rasa syukur itu mengemuka usai Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih TNI AD secara hybrid melalui konferensi video, pada Kamis, 13 Agustus 2026. Di antara ribuan infrastruktur yang diresmikan tersebut, manfaat jembatan dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dalam aktivitas sehari-hari.

Evi Sri Rahayu, warga Desa Ridomanah, masih mengingat bagaimana para petani harus mencari cara sendiri untuk menyeberangi sungai sebelum jembatan hadir. Dengan peralatan seadanya, mereka membawa hasil pertanian melintasi sungai demi melanjutkan aktivitas sehari-hari.

“Petani-petani sebelum ada jembatan kan suka nyebrang-nyebrang pakai galon-galon atau itu apa bikin sendiri, inisiatif buat nyebrang bawa padi, bawa apa warga sini. Tapi alhamdulillah sekarang mah bisa dilalui motor, jadi lebih gampang, praktis,” ujar Ev.

Kemudahan tersebut, menurut Evi, tidak hanya mempersingkat perjalanan warga, tetapi juga membuka harapan bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Akses yang sebelumnya harus ditempuh melalui jalur bawah dan memutar kini menjadi lebih cepat dengan keberadaan jembatan.

“Harapan ke depannya bisa lebih maju perekonomian warga bisa lebih gampang lagi, bisa dilalui dengan motor. Kemarin-kemarin kan nyebrang lewat jalur bawah, tapi sekarang alhamdulillah. Berarti lebih gampang lah perekonomian kalau ada apa-apa langsung nyebrang, enggak jauh gitu, bisa lebih cepat,” ungkapnya.

Cerita serupa datang dari Maryati, warga Desa Ridogalih yang telah tinggal di kawasan tersebut sejak kecil. Ia mengenang masa ketika warga belum memiliki jembatan dan harus menggunakan eretan, yakni rakit bambu sederhana, untuk mencapai seberang sungai.

Maryati berharap pembangunan infrastruktur bagi masyarakat terus berlanjut, termasuk peningkatan jalan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas hadirnya jembatan yang telah lama dibutuhkan masyarakat.

“Untuk Bapak Presiden kami selaku warga desa sini mengucapkan banyak terima kasih atas jembatan diresmikannya untuk fasilitas warga ke sawah, ke ladang gitu kan, sangat membantu sekali. Terima kasih,” ucap Maryati.

Manfaat jembatan juga begitu terasa bagi Iman, yang merupakan seorang petani di Desa Ridomanah. Bertahun-tahun beraktivitas di kawasan tersebut membuatnya memahami betul sulitnya menyeberangi sungai. Dahulu, rakit atau getek menjadi tumpuan warga. Bahkan ketika banjir datang dan rakit tidak dapat digunakan, warga terkadang terpaksa berenang untuk mencapai seberang.

“Dulu waktu belum ada jembatan kadang-kadang pakai getek pak, rakit. Kadang-kadang kalau lagi musim banjir itu rakit lepas dari ini. Jadi masyarakat itu kalau nyebrang kadang-kadang renang sendiri pak. Sulit lah. Sekarang alhamdulillah adanya jembatan ini saya sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah,” tutur Iman.

Bagi Iman, jembatan tersebut menghadirkan perubahan nyata. Sungai yang dahulu menjadi hambatan dalam perjalanan kini dapat dilintasi dengan lebih mudah dan aman. Rasa syukurnya pun ia sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo.

“Saya sangat terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, sangat, sangat, sangat bersyukur adanya jembatan ini. Jadi awalnya saya nyebrang kali, sekarang alhamdulillah saya bisa menyebrang jembatan ini,” katanya.

Pemadaman Karhutla tidak mudah, Mensesneg Imbau seluruh pihak hindari aktivitas berpotensi timbulkan titik api baru 

Penulis
Farid Ismullah
-
Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/08/2026). (Foto BPMI Setpres)

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah Pastikan Dukungan Penuh Penanganan Karhutla di Sejumlah Pemerintah memastikan dukungan penuh terhadap upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian langkah penanganan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

“Kemarin kami berkoordinasi dengan Menko PMK, Prof. Pratik salah satunya juga mendiskusikan itu bila mana dirasa di lapangan untuk disesuaikan, ya kita tidak ada masalah disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing,” ucap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (12/08/2026).

Menurut Mensesneg, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan tidak terdapat kendala, baik administratif maupun logistik, dalam proses penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan agar seluruh kebutuhan di lapangan dapat segera dipenuhi dan upaya pemadaman dapat dilakukan secara optimal.

“Alhamdulillah seperti yang dilaporkan seperti di Bromo, kemarin tersisa dua titik api itu yang memang karena apa namanya el nino-nya memang cukup kering ya, sangat tinggi dan itu menyebabkan proses pemadaman tidak mudah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mensesneg pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan masyarakat yang terlibat dalam penanganan karhutla. Mensesneg turut menghimbau seluruh pihak untuk bekerja sama menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan titik api baru.

“Misalnya buang puntung rokok jangan sembarangan, korek api jangan sembarangan, kemudian membuka lahan. Ini kan ada di beberapa tempat juga oleh karena kebiasaan dari kita untuk membuka lahan dengan cara membakar. Jadi kami himbau kita semua bekerja sama untuk mengurangi dan segera memastikan karhutla-karhutla ini bisa kita selesaikan,” jelasnya.

BNPB Imbau Masyarkat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah rawan terbakar

Penulis
Farid Ismullah
-
BPBD Kabupaten Klaten melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (12/8/ 2026). (Foto : BPBD Kabupaten Klaten).

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan bencana pada periode Rabu hingga Kamis, 12–13 Agustus 2026. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuleova menagatakan, Musim kemarau yang berlangsung saat ini menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia mengalami bencana hidrometeorologi kering, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kebakaran hutan dan lahan melanda Kelurahan Muara Sanga-sanga, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Selasa (11/8) sekitar pukul 15.20 WIB. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 15 hektare dan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara segera mengerahkan personel untuk melakukan pemadaman karhutla di lapangan,” Kata Dodi Yuleova dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Agustus 2026.

Masih di provinsi yang sama, karhutla dilaporkan terjadi di Kabupaten Paser pada Selasa (11/8). Wilayah terdampak meliputi tiga kecamatan, yaitu Desa Beras Jiring di Kecamatan Muara Komam, Desa Tanah Grogot dan Tepian Batang di Kecamatan Tanah Grogot, serta Desa Damit di Kecamatan Pasir Belengkong. Total lahan yang terbakar seluas lima hektare.

“BPBD Kabupaten Paser melakukan penanganan bersama tim gabungan menggunakan peralatan sederhana, membuat sekat bakar, dan mengerahkan water truck, Ujarnya.

Selanjutnya, dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dilaporkan karhutla terjadi di dua kecamatan, yaitu Desa Dukuh di Kecamatan Bayat dan Desa Jiwo Wetan di Kecamatan Wedi. Peristiwa ini terjadi pada Rabu (12/8) pukul 16.00 WIB. Luas lahan yang terbakar mencapai 7,9 hektare.

BPBD Kabupaten Klaten melakukan asesmen serta berkoordinasi dengan instansi terkait, perangkat desa, relawan, dan warga sekitar untuk melakukan pemadaman. Api telah berhasil dipadamkan pada hari yang sama.

Selain kebakaran hutan dan lahan, kejadian angin puting beliung melanda Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, pada Minggu (9/8) sekitar pukul 19.30 WIB. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga yang berada di Kelurahan Pinang Mancung dan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis. Berdasarkan laporan BPBD setempat, sedikitnya sembilan kepala keluarga terdampak.

Merespons kejadian tersebut, BPBD Kota Tebing Tinggi bersama relawan dan masyarakat setempat segera melakukan penanganan di lapangan.

BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim kemarau, khususnya karhutla. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kesiapsiagaan, pemantauan, serta deteksi dini terhadap potensi karhutla dan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman.

“Masyarakat juga agar tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Apabila masyarakat mengetahui atau melihat kejadian kebakaran, segera melaporkannya kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif,” Tutup Dodi Yuleova.

Presiden Prabowo Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air Bersih Dibangun TNI-Polri

Penulis
Farid Ismullah
-
Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian ribuan jembatan dan sumber air bersih secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/8/2026). (Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih baru yang dibangun TNI-Polri. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6/2026). Kegiatan acara terpusat di dua lokasi, yakni di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat,” kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI-Polri karena telah menjalankan misi pengabdian dan bakti kepada rakyat. Menurutnya, mereka TNI-Polri sudah menjadi bagian dari rakyat.

“Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya saudara juga akan kembali pada rakyat,” kata Presiden

Presiden Prabowo juga mengaku telah memonitor inisiatif yang telah dilakukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak lama. Bahkan sebelum mereka menempati posisinya saat ini.

“Saudara-saudara sekalian, walaupun mungkin saudara tidak merasa, tapi semua perbuatan baik, semua pengabdian yang baik oleh pribadi, oleh pejabat, oleh pemimpin itu sesungguhnya dimonitor, dicatat, diingat oleh rakyat,” katanya.

“Oleh karena itu, saya kira bahwa seorang prajurit seperti Maruli Simanjuntak menjadi perwira pejabat tertinggi di Angkatan Darat yaitu pantas atas hasil karya pengabdiannya. Saya juga yakin Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mencapai puncak tertinggi di kepolisian itu pantas karena prestasi, pengabdian, dan kemampuannya,” tambahnya.

Untuk diketahui, Prabowo juga mendapatkan paparan dari Maruli bahwa TNI melakukan kegiatan pembangunan 3.008 jembatan dan 3.232 kegiatan air bersih untuk persawahan. Jembatan yang telah rampung dibangun mencapai 2.500 jembatan.

“Hari ini saya berada di Bekasi, merupakan titik ke 2.500 yang selesai selama hampir tujuh bulan ini, kami sudah mengerjakan 3.008 titik jembatan, 2.500 selesai, 508 dalam proses, dan 798 di daerah bencana,” katanya.

Sedangkan Listyo melaporkan telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda dengan perincian 874 telah rampung, 17 unit dalam tahap pembangunan, dan empat dalam tahap perencanaan.

“874 jembatan yang telah selesai dibangun memiliki total panjang 19,2 kilometer menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat bagi dua juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM hingga masyarakat umum,” tutur Listyo.

1...585960...109Halaman 59 dari 109
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia