Beranda blog Halaman 60

Kata KPK Soal Surat Untuk Bupati dan Walikota Se-Aceh

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto : Dok.KPK)

Jakarta (The Indonesian News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati seluruh kepala daerah atau bupati di Provinsi Aceh untuk meminta sejumlah data terkait pengelolaan anggaran daerah. Permintaan itu tertuang dalam surat KPK Nomor B/4270/KSP.00/70-72/07/2026 yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, pada 13 Juli 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi membenarkan jika surat tersebut resmi dari KPK terkait monitoring aspek penganggaran dan perencanaan program kerja pemerintah daerah.

“Benar, dalam rangka monitoring aspek penganggaran dan perencanaan program kerja pemerintah daerah, sehingga jika masih ada celah kerawanan korupsi bisa dilakukan mitigasi ataupun pencegahan sejak dini,” Kata Budi melalui pesan elektronik kepada The Indonesian News, Sabtu, 18 Juli 2026.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa permintaan data dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK)

Ketentuan tersebut mengamanatkan KPK untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi serta instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Data yang diminta meliputi hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2026, termasuk hibah kepada instansi vertikal, serta bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Selain itu, KPK juga meminta data pokok pikiran (Pokir) DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2026, anggaran perjalanan dinas dan honor DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2026, serta daftar 10 proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai terbesar pada Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Tidak hanya itu, KPK turut meminta data pengadaan barang dan jasa melalui metode pengadaan langsung dan e-purchasing Tahun Anggaran 2025 dan 2026, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dan 2026, pinjaman daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2026, serta laporan hasil audit Inspektorat melalui akun e-Audit apabila telah dilakukan.

KPK juga meminta agar seluruh data disusun sesuai format file Excel yang tersedia pada tautan https://bit.ly/FormatData-Pemda.

Selain itu, pemerintah daerah diminta menginput data realisasi aset dan pajak pemerintah daerah melalui tautan https://bit.ly/LaporanCapaianAceh2026.

Seluruh data tersebut diminta telah disampaikan kepada KPK paling lambat 24 Juli 2026.

Kemenko Kumham Imipas Siap Kawal Pembahasan Revisi UUPA

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Ruang Rapat Menko, Pada Kamis (16/72026). (Foto : Kemenkum Kuham Imipas).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Ruang Rapat Menko, Pada Kamis (16/72026). Pertemuan tersebut membahas perkembangan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta langkah-langkah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembahasannya.

Turut mendampingi Menko Yusril dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Nofli, Staf Ahli Bidang Reformasi Hukum Fitra Arsil, Staf Khusus Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil. Sementara itu, rombongan DPRA dipimpin Ketua DPRA Zulfadhli, didampingi Wakil Ketua II H. Ali Basrah, Ketua Badan Kehormatan H. Aiyub Bin Abbas, Ketua Badan Legislasi Irfansyah, serta Zulmahdi Hasan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPRA H. Ali Basrah menyampaikan perkembangan pembahasan revisi UUPA. Ia menjelaskan bahwa usulan perubahan UUPA telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sejak September 2025 dan DPR Aceh telah menyerahkan draf revisi kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

Menurutnya, pembahasan di Badan Legislasi DPR RI berkembang dari delapan usulan perubahan menjadi 28 pasal yang direvisi. DPRA berharap proses tersebut dapat segera memasuki tahapan rapat paripurna DPR RI agar pembahasannya dapat berlanjut bersama pemerintah.

Selain itu, DPRA juga menyoroti pentingnya penguatan kewenangan Pemerintah Aceh, kepastian mengenai Dana Otonomi Khusus, serta perlunya harmonisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) agar regulasi turunan pemerintah tidak bertentangan dengan qanun yang berlaku di Aceh.

Menanggapi hal tersebut, Menko Yusril menyampaikan bahwa pemerintah akan mengawal proses pembahasan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia menjelaskan bahwa setelah DPR RI menyampaikan draf RUU kepada Presiden, pemerintah akan menyiapkan Surat Presiden (Surpres) untuk menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah dalam pembahasannya bersama DPR.

“Pada prinsipnya, sesuai tugas Kemenko Kumham Imipas, kami melakukan pengawalan terhadap isu-isu pembangunan hukum. Ketika draf tersebut disampaikan kepada Presiden, kami siap memfasilitasi koordinasi pembentukan tim pemerintah untuk menginventarisasi berbagai isu yang akan dibahas bersama DPR,” ujar Yusril.

Ia menambahkan bahwa Kemenko Kumham Imipas juga akan mempelajari secara mendalam substansi perubahan, khususnya terkait Dana Otonomi Khusus, batas waktu pemberlakuannya, serta pengaturan kewenangan daerah agar selaras dengan sistem otonomi khusus yang berlaku di Indonesia.

“Kami juga akan membantu mengoordinasikan kementerian terkait, termasuk mengenai aspek hukum maupun anggaran, sehingga proses pembahasan dapat berjalan lebih efektif,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Yusril turut mengapresiasi komunikasi yang selama ini terjalin baik antara Pemerintah Aceh dan DPRA dengan pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi yang intensif menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan kekhususan Aceh.

Menko Yusril juga menyampaikan rencananya untuk kembali mengunjungi Aceh pada Agustus mendatang. Ia mengingatkan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan hukum yang tepat, sebagaimana penyelesaian status tanah wakaf Blang Padang yang berhasil ditempuh melalui mekanisme isbat wakaf di Pengadilan Agama.

Menko Yusril menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas akan terus membuka ruang koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran pembahasan revisi UUPA dan menjaga dinamika pembangunan hukum di Aceh secara konstruktif.

Dialog dengan Warga Huntara Desa Konga, Kepala BNPB Pastikan Percepatan Solusi

Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto beserta jajaran forkopimda Kabupaten Flores Timur sambangi hunian sementara Desa Konga Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Jumat, Tenggara Timur (17/72026). Foto : BNPB

Larantuka (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr Suharyanto S.Sos M.M bersama jajaran forkopimda Kabupaten Flores Timur sambangi Hunian Sementara (Huntara) yang berlokasi di Desa Konga, Kecamatan Titehena pada Jumat (17/7/2026).

Kedatangan Kepala BNPB ke Kabupaten Flores Timur ini bertujuan untuk memantau dan mempercepat langkah pemulihan jangka panjang serta berdialog langsung dengan masyarakat guna mendengar aspirasi, keluhan dan memberikan solusi bagi warga terdampak erupsi Gunungapi Lewotobi Laki Laki yang berada di hunian sementara.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto beserta jajaran forkopimda Kabupaten Flores Timur sambangi hunian sementara Desa Konga Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Jumat, Tenggara Timur (17/72026). Foto : BNPB

Dalam suasana dialog yang berlangsung hangat serta penuh kekeluargaan, Kepala BNPB yang didampingi oleh Ketua DPRD Flores Timur dan Wakil Bupati Flores Timur beserta jajaran forkopimda mendengar langsung pertanyaan dari masyarakat terkait berbagai persoalan yang ada di lokasi hunian sementara Desa Konga Kecamatan Titehena.

Dialog masyarakat dengan Kepala BNPB di hunian sementara Desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Jumat, Tenggara Timur (17/72026). Foto : BNPB

Pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat merespons aspirasi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Flores Timur yang berharap bisa segera pindah dari Hunian Sementara (Huntara) ke Hunian Tetap (Huntap). Dalam dialog langsung antara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Forkopimda Kabupaten Flores Timur, dan warga setempat, Wakil Bupati Flores Timur telah menentukan 3 titik relokasi dan disepakati percepatan pembangunan infrastruktur permukiman, termasuk usulan penambahan 238 unit Huntap mandiri.

Program Huntap mandiri di atas tanah milik warga ini merupakan perluasan dari tahap awal yang hanya 12 Kepala Keluarga (KK). Saat ini, 11 unit rumah telah berhasil dibangun. Sementara itu, 1 KK yang sebelumnya sempat mengalami kendala perubahan administrasi lahan kini telah mengantongi persetujuan dan akan segera dibangun.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto membagikan bingkisan untuk seluruh anak anak dan warga yang berada di Hunian Sementara Desa Konga Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Jumat, Tenggara Timur (17/72026). Foto : BNPB

Melihat keberhasilan tersebut, masyarakat mengusulkan penambahan sebanyak 238 unit Huntap mandiri baru. Pembangunan 238 unit mandiri ini akan dilakukan secara simultan atau bersamaan dengan pembangunan kompleks Huntap utama yang akan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

“Kami mengapresiasi solusi partisipatif dari pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pihak terkait. Pembangunan 238 unit huntap mandiri ini akan segera dibangun, semoga ini bersamaan dengan pembangunan huntap dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga proses pemulihan warga terdampak erupsi Gunungapi Lewotobi Laki Laki bisa selesai lebih cepat dan efektif” ungkap Suharyanto

Dalam kesempatan ini selain berdialog dengan warga, Kepala BNPB juga memberikan perhatian khusus kepada anak anak yang tinggal di hunian sementara dengan membagikan secara langsung bingkisan untuk semua anak anak yang berada di hunian sementara Desa Konga.

Bingkisan untuk seluruh anak anak dan warga yang berada di Hunian Sementara Desa Konga Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Jumat, Tenggara Timur (17/72026). Foto : BNPB

Pada hari yang sama Kepala BNPB juga mendatangi Pos Pemantauan Gunungapi Lewotobi Laki Laki yang berada di Desa Pululera Kecamatan Titehena, untuk melihat langsung keadaan dan perkembangan Gunungapi Lewotobi Laki Laki.
“Erupsi Gunungapi Lewotobi Laki Laki hingga saat ini masih berlangsung, berdasarkan laporan dari pos pemantauan gunungapi pada hari ini sempat terjadi erupsi kurang lebih 800 meter dari kawah gunung, sehingga masyarakat dilarang mendekat ke arah gunung dalam radius 6-7 kilometer” ujar Suharyanto.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto mendatangi langsung Pos Pemantauan Gunungapi Lewotobi Laki Laki di Desa Pululera, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa, Jumat, Tenggara Timur (17/72026). Foto : BNPB

Pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur terus bersinergi serta berkomitmen penuh untuk mendampingi dan hadir ditengah masyarakat terdampak erupsi gunungapi Lewotobi Laki Laki.

 

Lanal Labuhan Bajo-Tim SAR Gabungan Evakuasi Wisatawan Tiongkok Tenggelam di perairan Pulau Kelor

Lanal Labuhan Bajo bersama m SAR Gabungan Evakuasi Wisatawan Tiongkok Tenggelam di perairan Pulau Kelor Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Rabu (15/7/2026). (Foto : Dispenal).

Jakarta (The Indonesian News) – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Labuan Bajo (Lanal) Labuan Bajo menunjukkan respons mendukung operasi Search and Rescue (SAR) terhadap tenggelamnya dua wisatawan asal Tiongkok di perairan Pulau Kelor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Rabu (15/7).

Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) dalam siaran Persnya, Sabtu (18/7/2026) mengatakan, Sesaat setelah menerima informasi kejadian, Lanal Labuan Bajo segera mengerahkan personel beserta tim penyelam untuk bergabung dalam Tim SAR Penyelam Gabungan bersama Pos SAR Labuan Bajo dan P3KOM. Operasi penyelaman dipimpin oleh Danunit Intel Lanal Labuan Bajo, Lettu Laut (S) Y. Lamek K., diawali dengan briefing, pengecekan peralatan, pemetaan lokasi, serta analisis kondisi arus laut guna menentukan titik pencarian yang paling efektif.

Foto : Dok. Dispenal

Koordinasi yang solid dan profesionalisme seluruh unsur yang terlibat, Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban kedua di kedalaman sekitar 23 meter dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya, korban dievakuasi ke permukaan sesuai prosedur keselamatan penyelaman, kemudian dibawa menggunakan Rigid Buoyancy Boat (RBB) SAR menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo untuk selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit.

Foto : Dok. DIspenal

Sebelumnya, korban pertama telah berhasil ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dan sempat mendapatkan tindakan resusitasi jantung paru (RJP), namun berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis korban dinyatakan meninggal dunia. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi pencarian dan penyelamatan secara resmi dinyatakan selesai.

Foto : DIspenal

“Keterlibatan Lanal Labuan Bajo dalam operasi kemanusiaan ini merupakan wujud kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut dalam memberikan respons cepat terhadap setiap kondisi darurat di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut merupakan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,” Demikian Dispenal.

Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya Terpadu TNI, Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya Terpadu TNI di Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026). Foto: BPMI Setpres/Puspen TNI

Malang (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto pada Panen Raya TNI yang digelar serentak di 43 titik, mengintegrasikan panen tebu, padi dan kedelai sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional. Kegiatan dipusatkan di Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Presiden Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Negara, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa,” ujar Presiden.

Panglima TNI menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden RI yang menjadi penyemangat bagi jajaran TNI dan masyarakat dalam mendukung program strategis pemerintah di sektor pangan. Panglima TNI melaporkan, TNI AU melaksanakan pendampingan pengelolaan lahan tebu seluas 236.048 hektare dengan potensi produksi sekitar 18,386 juta ton tebu atau setara 1,36 juta ton gula. Sementara itu, TNI AL mendampingi pengelolaan lahan kedelai seluas 2.432 hektare dengan produksi 3.676 ton serta terus membuka lahan baru untuk meningkatkan hasil produksi.

TNI AD mendampingi pengelolaan lahan padi, pada Juli 2026 seluas 479.659 hektare. Secara akumulatif Januari – Juni 2026, luas panen mencapai 6,26 juta hektare dengan produksi sekitar 19,2 juta ton beras atau mendukung lebih dari 55 persen target produksi beras nasional tahun 2026.

Panglima TNI menegaskan capaian tersebut merupakan wujud komitmen TNI dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. “Panen raya ini adalah bukti nyata TNI hadir memperkuat kemandirian pangan dan memajukan perekonomian bangsa, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Panglima TNI.

Koops TNI Habema Kuasai Honai Kelompok Bersenjata OPM, Tiga Pucuk Senjata Api Berhasil Diamankan

Koops TNI Habema Kuasai Honai Kelompok Bersenjata OPM di sekitar Kampung Abundoga, Kabupaten Intan Jaya, Pada Kamis (16/7/2026). (Foto : Pen Koops TNI Habema).

Papua Tengah (The Indonesian News) – Dalam upaya menjaga keamanan masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Tim Patroli Komando Operasi (Koops) TNI Habema melaksanakan operasi penguasaan terhadap sebuah honai yang menjadi lokasi transit kelompok bersenjata OPM pimpinan Daniel Aibon Kogoya di sekitar Kampung Abundoga, Kabupaten Intan Jaya, Pada Kamis (16/7).

Kapen Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa setiap operasi keamanan yang dilaksanakan Koops TNI Habema selalu berlandaskan prinsip selektif, terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan masyarakat.

“Tugas utama kami adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua. Setiap tindakan dilakukan secara terukur berdasarkan informasi yang valid, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Keamanan yang terjaga merupakan fondasi bagi berlangsungnya pembangunan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2026.

Koops TNI Habema Kuasai Honai Kelompok Bersenjata OPM di sekitar Kampung Abundoga, Kabupaten Intan Jaya, Pada Kamis (16/7/2026). (Foto : Pen Koops TNI Habema).

Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna menjelaskan, Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian informasi intelijen yang mengindikasikan adanya rencana aksi bersenjata terhadap aparat keamanan, serta kegiatan konsolidasi kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Setelah melalui proses pengintaian, verifikasi, dan perencanaan yang matang, pasukan bergerak menuju lokasi untuk mengamankan sasaran dengan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat.

Dalam pelaksanaan operasi keamanan, personel Satgas berhasil menguasai honai yang digunakan sebagai tempat transit kelompok bersenjata OPM. Dari lokasi tersebut diamankan satu pucuk senjata api organik jenis Lee Enfield kaliber 7,62 mm, dua pucuk senjata api rakitan kaliber 5,56 mm, satu pucuk senapan angin dalam kondisi terbongkar, sejumlah munisi, serta berbagai perlengkapan lain yang berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut.

“Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam mengurangi potensi ancaman terhadap masyarakat sipil sekaligus mencegah penggunaan senjata untuk melakukan aksi kekerasan di wilayah Intan Jaya. Kehadiran personel TNI bertujuan untuk memastikan warga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aman dan damai,” terangnya.

Di tengah pelaksanaan operasi, empat warga yang berada di sekitar lokasi secara sukarela menyampaikan harapan agar kampung mereka tetap damai, aman, dan terbebas dari kekerasan. Mereka menyatakan komitmen untuk bersama-sama menjaga ketenangan lingkungan serta mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan Papua yang damai memerlukan keseimbangan antara menjaga keamanan dan membangun kepercayaan melalui pendekatan yang humanis, dengan mengedepankan dialog, kepedulian, dan penghormatan terhadap masyarakat.

“Keberhasilan operasi ini juga menjadi bukti dedikasi dan profesionalisme prajurit TNI yang menjalankan tugas dengan penuh keberanian, disiplin, dan pengorbanan demi menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata,” Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna

Koops TNI Habema kembali mengajak seluruh anggota kelompok bersenjata OPM yang hingga kini masih berada di hutan agar menghentikan kekerasan dan memilih jalan damai. Negara tetap membuka ruang dialog dan kesempatan bagi siapa pun yang ingin kembali melalui jalur damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum. Bersama masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen bangsa, Papua yang aman, damai, dan sejahtera merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama.

Kodim 1807/Sorong Selatan Hadirkan Penyuluhan KB Kesehatan, Wujud Nyata Kepedulian TNI untuk Masyarakat

Pendim sorong selatan

Sorong Selatan (The Indonesian News) – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Kodim 1807/Sorong Selatan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Memasuki hari ketiga pelaksanaan TMMD, Satgas TMMD melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Kesehatan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan keluarga, menerapkan pola hidup sehat, serta memahami manfaat program Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Antusiasme masyarakat terlihat dari partisipasi aktif dalam mengikuti materi penyuluhan dan sesi tanya jawab bersama tenaga kesehatan,” Dikutip dari keterangan tertulis Pendim 1807/Sorong Selatan, Jumat, 17 Juli 2026.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Program TMMD tidak hanya membangun sarana dan prasarana fisik, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia melalui edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Dengan mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, Kodim 1807/Sorong Selatan terus berkomitmen menghadirkan program yang bermanfaat, mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan,” Demikian Pendim 1807/Sorong Selatan.

Presiden Prabowo Percepat Swasembada Energi dan Berantas Aktivitas Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung panen raya tebu di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Jumat (17/7/2026) Foto: BPMI Setpres/

Malang (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk mempercepat terwujudnya Indonesia yang mandiri dan sejahtera melalui kerja keras di berbagai sektor strategis. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam pidatonya usai memimpin panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Jumat, 17 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah, TNI, Polri, serta berbagai unsur yang dinilainya telah bekerja tanpa mengenal lelah demi mempercepat pencapaian program-program prioritas nasional. Menurut Presiden, semangat kerja keras tersebut lahir dari kesadaran bahwa rakyat Indonesia telah terlalu lama menghadapi kondisi yang tidak sepadan dengan potensi bangsa yang besar dan kaya akan sumber daya.

“Saya bangga hari ini, dan saya bangga beberapa minggu-minggu ini. Saya melihat kerja keras semua unsur, menteri-menteri, Panglima, Kapolri, semua unsur bekerja dengan gesit, tidak istirahat. Kita sadar bahwa rakyat sudah terlalu lama mengalami kehidupan yang tidak selayaknya dialami oleh negara besar dan negara kaya seperti kita. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berbuat yang terbaik, untuk menggapai sasaran yang tertinggi dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tidak mau menjadi bangsa yang santai. Kita akan buktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sedang bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dalam mengelola dan menjaga kekayaan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat. Kepala Negara menegaskan bahwa kebersamaan menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

“Semua unsur, kita bahu-membahu. Saya mengajak semua kekuatan, sudah bersatulah, bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita. Bersatulah untuk anak-anak dan cucu kita. Bersatulah untuk mengamankan, menguasai kembali semua kekayaan bangsa Indonesia supaya rakyat kita bisa menikmati kekayaan tersebut,” ungkap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan maupun tindakan yang merugikan kepentingan rakyat. Menurut Presiden, aparatur negara yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan bangsa, bukan sebaliknya.

“Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan ragu-ragu,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa target swasembada pangan telah berhasil dicapai. Pemerintah kini mengarahkan fokus pada percepatan swasembada energi, pembangunan ketahanan air, serta penertiban berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara, mulai dari penyelundupan hingga praktik pertambangan, perkebunan, perikanan, dan perdagangan ilegal.

Selain itu, Presiden Prabowo turut mengungkapkan bahwa pemerintah akan mempercepat program peremajaan tanaman tebu nasional. Berdasarkan laporan Menteri Pertanian, program yang semula ditargetkan selesai dalam empat tahun kini diupayakan dapat dirampungkan hanya dalam dua tahun. Presiden pun menyambut optimisme tersebut sembari mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tetap menjaga kondisi kesehatan di tengah tingginya intensitas pekerjaan.

“Beliau mengatakan, ‘Pak, kita bisa dalam dua tahun.’ Tapi, saya bilang bagus, tapi jangan masuk rumah sakit, Menteri Pertanian. Janji dua tahun tapi you tidak masuk rumah sakit. Negara dan bangsa masih butuh kau. Menteri-menteri, jenderal-jenderal jangan ambruk. Jadi kita akan percepat semua usaha, kita akan kerja keras,” tutur Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa percepatan pembangunan di berbagai sektor merupakan bagian dari tekad pemerintah untuk memastikan kekayaan dan potensi Indonesia benar-benar dikelola bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta membawa Indonesia menjadi bangsa yang semakin berdaulat, mandiri, dan disegani dunia.

Sekolah Rakyat Buka Jalan Anak Prasejahtera Raih Pendidikan Berkualitas

Foto : Dok. Bakom RI

Kupang (The Indonesian News) – Pemerintah memperluas pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak keluarga Desil 1 dan Desil 2 melalui Program Sekolah Rakyat. Di Nusa Tenggara Timur, Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 19 Kupang menjadi Sekolah Rakyat pertama yang menerima 100 siswa. Sekolah ini diharapkan membuka kesempatan bagi anak-anak prasejahtera untuk memperoleh pendidikan layak, mengembangkan potensi, dan meraih masa depan lebih baik.

Bagi banyak siswa, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga menjadi awal dari harapan baru. Mereka memperoleh ruang untuk belajar, berkembang, dan membangun cita-cita yang sebelumnya sulit diwujudkan karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Harapan itulah yang turut mendorong Alfonsa Telmi Juita, guru mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di SRMP 19 Kupang, bergabung menjadi bagian dari Sekolah Rakyat. Baginya, program ini bukan sekadar memberikan pendidikan, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Juita mengaku memiliki kedekatan emosional dengan para siswanya karena berasal dari latar belakang yang serupa. Ia tumbuh di keluarga Desil 1 sehingga memahami bagaimana keterbatasan ekonomi kerap menjadi tantangan dalam mengakses pendidikan.

“Saya percaya siapa pun berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki kesempatan untuk meraih mimpi mereka,” ujarnya.

Menurut Juita, setiap anak memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan kesempatan dan lingkungan belajar yang mendukung. Karena itu, proses pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan karakter siswa melalui pendampingan yang dilakukan setiap hari.

“Kami tidak hanya mengajar mereka di kelas. Kami juga mendampingi mereka di asrama agar mereka bisa berkembang, menemukan potensi diri, dan berani memiliki mimpi untuk masa depan,” kata Juita.

Selama hampir satu tahun mendampingi para siswa, Juita melihat perubahan yang sangat berarti. Anak-anak yang sebelumnya datang dengan berbagai keterbatasan kini menunjukkan semangat belajar yang tinggi, lebih percaya diri, serta mulai berani menyampaikan cita-cita yang ingin mereka raih.

Perubahan tersebut juga dirasakan oleh para orang tua. Menurut Juita, banyak orang tua yang menyampaikan rasa syukur karena melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, disiplin, dan memiliki motivasi belajar yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Ketika orang tua datang berkunjung, mereka menyampaikan bahwa anak-anak mengalami banyak perubahan. Mereka menjadi lebih disiplin, lebih mandiri, dan lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya,” tuturnya.

Juita berharap kesempatan yang diberikan melalui Sekolah Rakyat dapat menjadi awal perjalanan panjang bagi para siswa untuk terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya, keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi dan mewujudkan cita-cita mereka.

“Harapan kami, mereka tidak berhenti sampai di sini. Kami ingin mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus mengejar cita-cita mereka. Semoga apa yang mereka dapatkan di Sekolah Rakyat menjadi bekal untuk mengubah masa depan mereka dan keluarga,” ujarnya.

Sekolah Rakyat hadir memberikan kesempatan setara bagi setiap anak Indonesia untuk berkembang sesuai potensinya. Melalui pendidikan berkualitas, pendampingan berkelanjutan, dan lingkungan yang mendukung, program ini diharapkan melahirkan generasi muda yang percaya diri, berkarakter, serta siap berkontribusi bagi daerah dan bangsa.

Kisah lengkap mengenai perjalanan guru dan siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang dapat disaksikan melalui Podcast Sinergi Indonesia di kanal YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI

Ancaman karhutla dan kekeringan, BNPB Minta Pemda dan masyarakat siap siaga

Upaya pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (16/7/2026).(Foto : BNPB).

Jakarta ( The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum pemutakhiran penanganan bencana dalam periode pemantauan BNPB pada 16 Juli 2026 hingga 17 Juli 2026. Dari sejumlah penanganan, sebagian besar merupakan peristiwa yang dipengaruhi faktor hidrometeorologi.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Dampak cuaca ekstrem di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih dalam penanganan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Kamis (16/7). Peristiwa yang terjadi pada Rabu (15/7) di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, telah menyebabkan tujuh rumah mengalami rusak ringan.

“Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berhasil dipadamkan pada Kamis (16/7). Titik api diketahui pertama kali pada Rabu (15/7), pukul 14.18 WITA. Bencana ini mengakibatkan lahan seluas 25 hektare terbakar di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. BPBD setempat melaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini,” Kata Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2026.

Upaya pemadaman titik api kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (16/7/2026).(Foto : BNPB).

Selanjutnya, Karhutla juga terjadi di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (15/7). Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Lokasi terdampak berada di Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan. Luas lahan terbakar mencapai 4,37 hektare. Api berhasil dipadamkan petugas gabungan pada Kamis (16/7).

Foto : Dok. BNPB

“BNPB memantau rentetan bencana hidrometeorologi masih mendominasi sejumlah peristiwa di beberapa wilayah, diantaranya karhutla dan kekeringan. Hingga kini sejumlah wilayah terus melakukan kesiapsiagaan dan respons mengantisipasi dampak kerhutla. Sedangkan kekeringan, BPBD beberapa wilayah melakukan respons jangka pendek, seperti pendistribusian air bersih ke titik-titik yang warganya membutuhkan suplai air,,” Ujarnya.

Abdul Muhari menambahkan, Beberapa wilayah yang menghadapi bencana kekeringan yang dilaporkan kepada BNPB antara lain di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Empat kecamatan terdampak dengan populasinya sebanyak 4.397 KK.

Selain itu, sebanyak 616 KK atau 967 jiwa di tiga kecamatan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, juga membutuhkan dukungan air bersih. Sampai dengan Kamis (16/7) BPBD telah mendistribusikan air bersih sebanyak 5 tanki atau 25 ribu liter.

“Masih di Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Klaten juga terdampak bencana serupa. BPBD setempat melaporkan empat desa di satu kecamatan membutuhkan suplai air akibat kekeringan. Keempat desa terdampak yaitu Desa Kendalsari, Tegalmulyo, Tlogowatu dan Sidorejo, yang semuanya berada di Kecamatan Kemajang. Sebanyak 3.272 KK atau 10.685 merasakan dampak fenomena ini. Pada 15 Juni hingga 16 Juli 2026, total distribusi air mencapai lebih dari 1,3 juta liter,,” Terangnya.

Berikutnya, kekeringan juga melanda sejumlah desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lima desa di dua kecamatan dengan populasi 1.758 jiwa terdampak bencana ini. Kekeringan pertama dilaporkan pada 19 Juni 2026 dan masih berlangsung hingga hari ini. Kecamatan terdampak yaitu Kecamatan Karangreja dan Kejobong. Pada Kamis (16/7) BPBD mengirimkan 30 ribu liter ke Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong.

Selanjutnya, 28 delapan desa di 15 kecamatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, juga terdampak kekeringan. BPBD setempat mencatat sebanyak 2.016 KK atau 39768 jiwa membutuhkan bantuan suplai air bersih. Pihak BPBD Kabupaten Bogor telah mengirimkan air bersih ke sejumlah kecamatan. Pada Kasmis (16/7), 30 ribu liter terdistribusi ke empat kecamatan, yaitu Kecamatan Leuwisadeng, Jonggol, Dramaga, dan Tanjungsari.

“Menyikapi ancaman karhutla dan kekeringan, BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada dan siap siaga. Menghadapi karhutla, pencegahan merupakan upaya efektif dalam penanganannya. Keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci upaya pengurangan risiko bersama. Sedangkan menghadapi bencana kekeringan, warga diharapkan bijak dalam pemanfaatan ketersediaan air. Apabila terjadi hujan, warga dapat memanen sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” Demikian Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts