Jakarta (The Indonesian News) – Menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait dinamika pasokan gabah pada akhir musim panen, Perum Bulog menegaskan bahwa penyerapan gabah petani tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sesuai penugasan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam siaran Pers Pada Senin (29/6/2026), Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya berkewajiban hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah.
“Penyerapan gabah oleh Bulog, merupakan pelaksanaan penugasan negara. Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, maka Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.
Dirut Bulog, Ahmad Rizal menambahkan, sampai dengan tanggal 29 Juni 2026 , realisasi penyerapan gabah beras dalam negeri sebesar 3,24 juta ton setara beras atau sebesar 81% dari target tahun 2026 sebesar target 4 juta ton.
Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi Bulog dalam memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Perum Bulog memahami adanya berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai dinamika pasokan gabah. Namun demikian, penugasan penyerapan gabah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi petani sebagai produsen utama pangan nasional.
“Kami menghormati setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, Bulog juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat pemerintah. Prinsip kami adalah menjaga keseimbangan, melindungi petani, memperkuat cadangan pangan nasional, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha perberasan,” tambahnya.
Ditegaskannya, bahwa keberadaan Bulog bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya, melainkan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas perberasan nasional.
“Selama ini Bulog juga menjalin kemitraan dengan ribuan penggilingan padi di berbagai daerah dalam pengadaan beras untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah,” tambahnya.
Kedepan, Bulog akan terus melaksanakan penugasan pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Menlu Sugiono (Pertama Kanan) Bahas Persiapan Jelang Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus ke Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Belarus, Y.M., Maxim Ryzhenko, pada Selasa (30/6/2026) di Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian Kunjungan Kenegaraan Presiden Republik Belarus, Y.M. Aleksandr Lukashenko ke Indonesia pada 2 Juli 2026.
Dilansir dari laman kemlu RI, Dalam pertemuan tersebut, Kedua Menteri membahas persiapan penyelengaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerja sama yang akan menjadi deliverables kunjungan. Kedua pihak menyampaikan apresiasi atas koordinasi erat antara kementerian dan lembaga kedua negara dalam mempersiapkan kunjungan tersebut.
“Kedua Menteri juga membahas upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 pada kunjungan ini yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara. Selain itu, keduanya turut bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat regional dan global,” Tulis Kemlu RI, Selasa, 30 Juni 2026.
Kedua Menteri menyampaikan keyakinan bahwa Kunjungan Kenegaraan Presiden Aleksandr Lukashenko ke Indonesia akan semakin mempererat hubungan Indonesia-Belarus dan menghasilkan berbagai kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.
Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan salah satu anggota kunci dari Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Indonesia dan EAEU telah menandatangani persetujuan perdagangan bebas (Indonesia – EAEU Free Trade Agreement) pada bulan Desember 2025.
Menlu Sugiono Bahas Persiapan Jelang Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus ke Indonesia, Jakarta, Selasa (30/6/2026). (Foto : Kemlu RI).
“Pasar narkoba global mengalami transformasi pesat seiring dengan munculnya teknologi, jenis narkoba baru, dan ketidakstabilan yang memberikan peluang baru bagi jaringan pengedar narkoba”
Wina (The Indonesian News) – Para pengedar narkoba memanfaatkan teknologi dan ketidakstabilan global untuk memperkenalkan jenis narkoba baru, mencoba berbagai rute dan metode perdagangan, serta secara agresif memperluas jangkauannya ke pasar yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam Laporan Narkoba Dunia Tahun 2026 yang dirilis.
“Kami melihat lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jenis-jenis narkoba baru di pasaran, dan yang mengkhawatirkan, beberapa di antaranya lebih kuat atau berbahaya dari sebelumnya. Dan kita sudah mulai merasakan dampaknya jutaan nyawa melayang lebih awal dan tahun-tahun kehidupan sehat hilang secara sia-sia, jaringan perdagangan narkoba merusak tatanan ekonomi, hancurnya kehidupan, komunitas, dan mata pencaharian, serta meningkatnya ketidakamanan dan kekerasan. Keharusan untuk memusatkan perhatian dalam memberantas kelompok kejahatan terorganisir kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Kita harus meningkatkan upaya pencegahan, memperbanyak pertukaran intelijen dan mengoordinasikan operasi gabungan, sekaligus berinvestasi lebih besar pada upaya pencegahan dan pengobatan,” kata Monica Juma, Direktur Eksekutif UNODC dalam Siaran Persnya, Dikutip Selasa, 30 Juni 2026.
Credit : UNODC
Diperkirakan 331 juta orang menggunakan narkoba pada tahun 2024, atau sekitar 6,2 persen dari populasi dunia yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Angka ini naik dibandingkan 5,2 persen pada tahun 2014. Ganja sejauh ini tetap menjadi narkoba yang paling banyak digunakan dengan 256 juta pengguna pada tahun 2024, diikuti oleh opioid (63 juta), amfetamin (32 juta), kokain (25 juta), dan ekstasi (21 juta).
Inovasi Tanpa Henti Jaringan Pengedar Narkoba
Produsen narkoba ilegal terus berinovasi menciptakan narkoba sintetis jenis baru sebagai upaya untuk menyiasati peraturan dan menghindari deteksi aparat penegak hukum, di mana jenis narkoba yang ditemukan dalam berbagai penyitaan pada tahun 2024 tercatat lima kali lebih banyak dibandingkan periode sebelum tahun 2000. Sebagai contoh, jumlah zat psikoaktif baru (NPS) yang dilaporkan beredar di pasar narkoba mencapai 755 jenis pada tahun 2024, dengan 118 zat di antaranya merupakan zat yang baru pertama kali terdeteksi.
Credit : UNODC
Babak Baru dalam Pasar Opioid Global
Larangan narkoba tahun 2022 di Afganistan secara signifikan terus menekan produksi ilegal opium dan heroin. Meskipun produksi di Myanmar melonjak dari 420 ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 1.000 ton pada 2025, peningkatan di negara tersebut (bersama dengan jumlah produksi di negara lain yang dipantau UNODC, seperti Laos dan Meksiko) belum mampu mengimbangi penurunan drastis di Afganistan, yang pada tahun 2022 sempat memproduksi lebih dari 6.000 ton opium.
Meningkatnya ketersediaan opioid sintetis baru di pasaran, seperti fentanil, nitazen, dan orfin, mengindikasikan bahwa para pengedar sedang mencari alternatif selain heroin. Beralihnya tren dari opiat nabati (berbasis tanaman) menuju bahan sintetis dapat menyebabkan perubahan permanen dalam pasar opioid global, beserta segala konsekuensinya terhadap pola penggunaan dan bahaya yang menyertainya.
Pasar Sabu-Sabu (Metamfetamin) Kini Berskala Global
Rute perdagangan baru dan penyebaran produksi sabu-sabu yang terjadi secara bertahap telah menciptakan pasar baru bagi narkoba ini, terutama di kawasan Timur Dekat dan Timur Tengah, Afrika, serta sebagian Eropa. Angka penyitaan narkoba jenis ini tumbuh rata-rata 13 persen setiap tahunnya, sebuah peningkatan yang sebagian besar didorong oleh besarnya jumlah barang bukti yang disita di Asia Timur dan Asia Tenggara. Meskipun Myanmar tetap menjadi negara sumber utama untuk sabu-sabu, tingginya permintaan kini juga telah menarik perhatian para pemasok dari Amerika Utara, Afrika Barat dan Selatan, serta Asia Barat Daya.
Sabu-sabu dari Amerika Utara saat ini juga mulai melintasi Samudra Pasifik menuju negara-negara di Lingkar Pasifik Barat. Hal ini turut memicu peningkatan perdagangan maupun penggunaannya di wilayah Kepulauan Pasifik. Di Timur Tengah, kekacauan pada pasar “captagon” (sejenis amfetamin) menyusul jatuhnya rezim Assad di Republik Arab Suriah pada bulan Desember 2024, serta harga pil captagon yang kemudian naik berlipat ganda di beberapa tempat, dapat menyebabkan beralihnya pengguna captagon ke sabu-sabu sehingga memicu peningkatan penggunaan zat tersebut di kawasan ini.
Perubahan Persepsi Terhadap Ganja Memicu Lonjakan Pengguna dan Pola Peredaran Baru
Produksi, perdagangan dan penggunaan ganja saat ini terus berubah dan mengalami perkembangan. Kemungkinan besar ini sebagian dipicu oleh perubahan persepsi masyarakat luas terhadap obat tersebut, khususnya di masa ketika banyak wilayah hukum seperti di Amerika Utara mulai mengadopsi kebijakan legalisasi dan/atau dekriminalisasi (penghapusan sanksi pidana).
Jumlah pengguna ganja telah meningkat sebesar 40 persen selama satu dekade terakhir, sementara tingkat prevalensi penggunaannya naik dari 3,8 persen pada populasi usia 15-64 tahun di tahun 2014 menjadi 4,8 persen pada tahun 2024. Angka penyitaan ganja juga mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2024.
Berdasarkan catatan historis, lalu lintas perdagangan ganja sebagian besar berpusat di masing-masing kawasan, mengingat ganja dapat ditanam hampir di semua tempat. Meskipun demikian, tren perdagangan antarkawasan dengan pasokan yang berasal dari Amerika Utara sedang mengalami peningkatan. selama 2015–2024, 57 negara atau wilayah di luar Amerika Utara mengidentifikasi kawasan tersebut sebagai wilayah asal untuk penyitaan ganja, naik dari hanya 11 negara pada dekade sebelumnya.
Peningkatan Pasokan Kokain Berpotensi Segera Melebihi Tingkat Permintaan
Produksi kokain terus meningkat pada tahun 2024, naik lebih dari empat kali lipat selama sepuluh tahun terakhir dengan perkiraan mencapai lebih dari 4.000 ton (dalam bentuk murni). Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh meningkatnya produktivitas dan perluasan lahan penanaman.
Kelompok kejahatan terorganisir terus menyalurkan kokain dalam jumlah masif ke berbagai pasar tujuan, baik yang sudah mapan maupun pasar-pasar yang baru berkembang. Langkah ini diambil demi memaksimalkan keuntungan dan memperluas jaringan konsumen, tidak lagi hanya berpusat pada pasar utama mereka di Eropa Barat dan Tengah, Amerika Utara, maupun Oseania.
Bukti dari ekspansi yang terus berlanjut ini dapat dilihat di Afrika dan Asia. Di kedua benua tersebut, meskipun jumlah penyitaannya tergolong rendah, beberapa negara di antaranya mencatatkan tingkat pertumbuhan penyitaan kokain tertinggi di dunia selama periode 2020–2024.
Dampak Penggunaan Narkoba terhadap Keselamatan dan Keamanan
Penggunaan narkoba dapat dikaitkan dengan tindak kejahatan bermotif ekonomi, kekerasan dalam keluarga dan kelompok sosial, serta risiko menjadi korban maupun pelaku kejahatan di kalangan pengguna narkoba. Namun, semua dampak ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih luas, seperti konteks penggunaannya, latar belakang individu yang terlibat (misalnya kemiskinan, tunawisma, dan kesehatan mental yang buruk), serta kondisi lingkungan sekitar, seperti minimnya akses terhadap layanan rehabilitasi narkoba dan bantuan sosial. Faktor-faktor ini jugalah yang sekaligus menjadi titik tolak penting bagi upaya intervensi dan pencegahan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra (Pertama Kiri) saat kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (Pertama Kanan) Putrajaya, Malaysia, Senin (29/6/2026). (Foto : Kemenko Kuham Imipas.).
Malaysia (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra melakukan kunjungan kehormatan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Pada Senin (29/6/2026).
Sejumlah isu dibahas secara sepintas, termasuk draf perjanjian pemindahan narapidana antar kedua negara yang segera akan ditandatangani kedua negara. Draf telah dibahas bersama antara Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Kemenko Kumham Imipas RI.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Perdana Menteri Malaysia, Blok Utama, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya, Malaysia. Menko Yusril didampingi Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas, Nofli, dan Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram, dan Duta Besar RI untuk Malaysia Mohammad Iman Hascarya Kusumo.
Dalam perbincangan yang berlangsung hangat selama hampir satu jam, kedua sahabat lama itu membicarakan berbagai hal terutama isu di bidang-bidang yang menjadi lingkup koordinasi Kemenko Kumham Imipas, yakni hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, dengan perhatian utama pada perlindungan warga negara masing-masing.
“Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara serumpun yang memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin sangat lama. Hubungan baik para pemimpin kedua negara menjadi fondasi penting bagi semakin eratnya kerja sama di berbagai bidang,” ujar Menko Yusril dalam keterangan tertulis, Dikutip Selasa, 30 Juni 2026.
Yusril juga menyampaikan salam hangat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada PM Anwar Ibrahim sekaligus apresiasi atas kesediaan menerima kunjungan tersebut di tengah agenda kenegaraan yang padat. Menurut Yusril, hubungan Indonesia dan Malaysia tidak hanya dibangun atas kedekatan geografis, tetapi juga ikatan sejarah, budaya, serta persaudaraan sebagai bangsa serumpun.
“Indonesia berkomitmen untuk terus bekerja sama secara erat dengan Malaysia dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, mulai dari perlindungan warga negara, penanganan isu hukum lintas negara, hingga penguatan kerja sama kelembagaan yang dilandasi keterbukaan, saling percaya, dan semangat persaudaraan,” kata Yusril.
Terkait pemulangan narapidana antar kedua negara, Yusril mengungkapkan, Pemerintah Malaysia telah mengirimkan rancangan perjanjian. Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Kumham Imipas telah membahas dan menyampaikan rancangan peraturan sandingan. Dalam draf itu, awalnya pemerintah Malaysia meminta pemberian pengampunan seperti remisi, amnesti dan abolisi terhadap narapidana WNI yang telah dipulangkan harus melibatkan dan meminta persetujuan otoritas Malaysia.
“Tapi kita mengatakan, mestinya tidak, karena hal itu menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Indonesia. Begitu juga sebaliknya kalau narapidana warga negara Malaysia yang dipulangkan ke Malaysia tentu pembinaan mereka adalah kewajiban dari Pemerintah Malaysia. Termasuk kewenangan untuk memberikan pengampunan, amnesti, atau memberikan abolisi.
Hanya ada kewajiban untuk melaporkan secara resmi bahwa telah dilakukan remisi atau pengampunan. Kita akan menghormati sepenuhnya kewenangan mereka,” papar Yusril.
Mendengar penjelasan Menko Yusril, PM Anwar Ibrahim menyatakan setuju dengan alasan saat narapidana telah dikembalikan ke negara asal, pembinaan terhadap mereka sudah menjadi tanggung jawab masing-masing negara. Dalam pertemuan itu, hadir Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Sri Saifuddin Nasution bin Ismail dan Jaksa Agung Malaysia Dato’ Mohd Dusuki Mokhtar, pejabat Pemasyarakatan, dan pejabat Kementerian Luar Negeri Malaysia.
“Dengan petunjuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim tersebut, masalah terkait rancangan peraturan transfer of prisoners sudah dapat disepakati pokok-pokoknya dan akan dibicarakan pada tingkat selanjutnya,” kata Yusril.
Yusril menegaskan, Pemerintah Indonesia sangat konsen dengan isu ini karena banyak sekali informasi bahwa narapidana WNI diperlakukan tidak manusiawi di beberapa penjara Malaysia. Dengan kesepakatan yang sebentar lagi akan ditandatangani kedua negara, Yusril menyatakan bahwa negara hadir dalam menangani isu-isu yang menyangkut perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Proses pemulangan narapidana kedua negara akan dilakukan secara bertahap.
“Karena ini merupakan tugas yang dibebankan kepada Kemenko Kumham Imipas, Kemenko sudah bertindak proaktif. Kita juga sudah mengembalikan banyak narapidana asing ke negaranya masing-masing dan tiba saatnya sekarang kita bicara mengenai pemulangan narapidana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri,” ujar Yusril.
Berdasarkan data yang dihimpun Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, hingga Juni 2026, ada 314 warga negara Malaysia yang tersangkut kasus hukum di Indonesia. Terdiri atas 47 tahanan dan 267 narapidana. Dari jumlah narapidana tersebut, 23 orang dijatuhi hukuman mati, 51 orang menjalani pidana penjara seumur hidup, dan 193 orang menjalani pidana penjara dengan berbagai rentang masa hukuman, mulai dari dibawah satu tahun hingga lebih dari 15 tahun.
Mayoritas perkara yang menjerat warga negara Malaysia di Indonesia merupakan tindak pidana narkotika dengan 290 kasus, sementara sisanya berkaitan dengan pelanggaran di bidang kesehatan, keimigrasian, ITE, perlindungan pekerja migran, penipuan, perikanan, dan tindak pidana pencucian uang.
Sementara itu, berdasarkan data Pemerintah Malaysia, terdapat 6.622 warga negara Indonesia yang berada dalam sistem pemasyarakatan Malaysia, terdiri atas 1.722 tahanan dan 4.900 narapidana. Dari keseluruhan data tersebut, 2 orang menjalani hukuman mati, 49 orang menjalani pidana seumur hidup, sedangkan 6.571 orang menjalani pidana penjara.
Terdapat 62 WNI yang termasuk kelompok rentan, meliputi lanjut usia, penyandang gangguan mental, anak di bawah usia 18 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta perempuan yang memiliki anak balita.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Senin (29/6/2026). (Foto : BNPB).
Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui partisipasi aktif pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Senin (29/6/2026), bertempat di Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto hadir sebagai narasumber dalam sesi pertama Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Kehadiran BNPB dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai risiko bencana yang berpotensi meningkat akibat fenomena El Nino.
Dalam paparannya, Kepala BNPB menyampaikan bahwa fenomena El Nino yang diprediksi mulai berkembang pada pertengahan 2026 dan mencapai puncaknya pada akhir tahun hingga awal 2027 berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering, khususnya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut dapat berdampak pada penurunan ketersediaan air baku, terganggunya produksi pertanian, serta meningkatnya ancaman terhadap ketahanan pangan nasional.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BNPB telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan, antara lain melalui optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembangunan sumur bor di wilayah rawan kekeringan, pengembangan jaringan pipanisasi air bersih sebagai solusi penyediaan air jangka panjang, penguatan kapasitas daerah melalui dukungan sarana dan prasarana kebencanaan, serta memastikan kesiapan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak. Hingga saat ini, BNPB telah membangun 109 titik sumur bor di tujuh provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, BNPB juga telah mengembangkan jaringan pipanisasi air bersih di Kabupaten Magelang sepanjang 33,7 kilometer, Kabupaten Gayo Lues sepanjang 12 kilometer, serta di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari upaya mitigasi struktural dan penguatan ketahanan air masyarakat di wilayah rawan kekeringan.
“Kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi potensi dampak El Nino. Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi. Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan,” ujar Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
Selain upaya mitigasi kekeringan, BNPB juga terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan melalui dukungan operasi udara, Operasi Modifikasi Cuaca, pendampingan pemerintah daerah, serta penguatan koordinasi di enam provinsi prioritas rawan karhutla. BNPB menekankan bahwa mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan karhutla harus terus ditingkatkan agar kejadian kabut asap lintas batas seperti yang terjadi pada tahun 2015 tidak terulang kembali.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah dengan upaya mitigasi dampak fenomena El Nino, mengingat potensi gangguan terhadap produksi pangan dan distribusi komoditas strategis yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Staf Presiden AM Putranto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Direktur Utama Perum BULOG Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan nasional.
BNPB mengimbau seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memantau informasi resmi pemerintah terkait perkembangan kondisi iklim dan potensi bencana di wilayah masing-masing.
Rapat Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di SBP, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2026). (Foto : Pusat Penerangan Kemendagri).
Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekurangan air, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan energi.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mendagri menjelaskan, berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan paling terasa saat musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” ujarnya.
Menurut Mendagri, terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang lebih panas dan kering serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan … Yang kedua adalah kekurangan air,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, memperkuat irigasi dan pompanisasi, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, dan perangkat daerah terkait guna memperkuat kesiapsiagaan berdasarkan data yang telah disampaikan BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia juga meminta para gubernur mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan tersebut bersama para bupati dan wali kota agar upaya mitigasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mencegah terjadinya karhutla dan dampak lain akibat El Nino.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemda diharapkan mampu mengantisipasi risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air secara lebih cepat, terukur, dan efektif.
Rapat tersebut dihadiri secara langsung di antaranya oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya.
Panglima TNI Hadiri Olahraga Bersama Hari Bhayangkara ke-80 menempuh rute dari Patung Kuda Monas menuju Lapangan Apel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (28/6/2026). (Foto : Puspen TNI).
Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengikuti jalan santai dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 sebagai wujud soliditas dan sinergi TNI-Polri. Kegiatan menempuh rute dari Patung Kuda Monas menuju Lapangan Apel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Pada Minggu (28/6/2026).
Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan, Olahraga bersama tersebut diikuti oleh jajaran TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta masyarakat. Selain menjadi bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-80.
Panglima TNI Hadiri Olahraga Bersama Hari Bhayangkara ke-80 menempuh rute dari Patung Kuda Monas menuju Lapangan Apel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (28/6/2026). (Foto : Puspen TNI).
“kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kolaborasi antarinstansi,” Kata Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulis, Minggu, 28 Juni 2026.
Kebersamaan yang terjalin sepanjang kegiatan mencerminkan harmonisasi hubungan TNI dan Polri yang selama ini terus dipelihara. Sinergi yang kuat diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bahwa soliditas TNI-Polri merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Dengan semangat kebersamaan, TNI dan Polri berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama demi menjaga keutuhan NKRI serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045” Demikian Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Han) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat konferensi pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Sabtu (27/6/2026). (Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).
Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menggelar konferensi pers terkait penyelenggaraan Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Kantor Kemhan, Jakarta, Pada Sabtu (27/6/2026).
Konferensi pers dipimpin Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM Han) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia yang mewakili Menteri Pertahanan RI menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan Program SPPI, perkembangan penanganan peserta, serta langkah-langkah evaluasi yang tengah dilakukan menyusul wafatnya lima peserta yang mengikuti Latihan Bela Negara dan Manajerial.
“Program SPPI merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan. Berdasarkan penugasan dari Panselnas, Kemhan menyelenggarakan Latihan Bela Negara dan Manajerial sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta sebelum menjalankan tugas sebagai calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh peserta mengikuti program secara sukarela serta telah memahami bahwa pembentukan karakter melalui Latihan Bela Negara merupakan salah satu tahapan wajib dalam rangkaian program tersebut,” Kata Mayjen TNI Ketut Gede Wetan, Sabtu, 27 Juni 2026.
konferensi pers di Kantor Kemhan, Jakarta, Pada Sabtu (27/6/2026). (Foto : Biro Infohan Setjen Kemhan).
Kepala BPSDM Han Kemhan juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya lima peserta Program SPPI Tahun 2026. Dijelaskan bahwa seluruh peserta yang mengalami gangguan kesehatan telah memperoleh penanganan medis sesuai prosedur, mulai dari fasilitas kesehatan di satuan pendidikan hingga dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan.
‘Berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit, penyebab meninggal dunia masing-masing peserta berbeda, antara lain henti jantung (cardiac arrest), heat stroke, tuberkulosis (TB), pneumonia yang disertai komplikasi medis, serta kondisi medis lain yang masih dalam proses pendalaman. Sebelum mengikuti pendidikan, seluruh peserta juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,” Terangnya.
Selanjutnya, Atas arahan Menteri Pertahanan RI, Kemhan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan penyelenggaraan Program SPPI, khususnya melalui penguatan profiling kesehatan, pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan, peningkatan pengawasan medis di satuan pendidikan, serta penguatan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan rumah sakit TNI.
“Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan gangguan kesehatan peserta. Kemhan juga menegaskan bahwa Latihan Bela Negara dan Manajerial bukan merupakan pendidikan militer untuk membentuk prajurit, melainkan pembinaan karakter guna menanamkan nilai disiplin, integritas, kepemimpinan, tanggung jawab, profesionalisme, semangat gotong royong, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional,” Ujarnya.
Kepala BPSDM Han Kemhan menegaskan bahwa sesuai arahan Menteri Pertahanan RI, Kemhan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait guna memastikan penyelenggaraan Program SPPI berjalan semakin adaptif, profesional, akuntabel, dan mengedepankan keselamatan peserta.
“Melalui penyempurnaan sistem seleksi, pengawasan kesehatan, serta peningkatan kualitas pembinaan karakter, Program SPPI diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia yang berintegritas, disiplin, berjiwa kepemimpinan, dan siap mendukung pembangunan nasional serta memperkuat ketahanan nasional,” Tutupnya.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional Kemhan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan, Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, serta Tim Kesehatan Pusat Kesehatan TNI.
Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (Foto : Dok.Bakom RI).
Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan mengambil langkah-langkah mitigasi demi mencegah berbagai permasalahan industri yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai ketua satgas.
Dalam konferensi pers usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI yang diwakili Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6), Prasetyo mengatakan pemerintah dan DPR akan secara rutin melakukan pertemuan untuk memetakan perusahaan-perusahaan yang menghadapi berbagai persoalan sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
Ia menjelaskan secara formal struktur Satgas Mitigasi PHK masih akan disempurnakan. Karena itu, pemerintah berencana melibatkan unsur ketenagakerjaan di kepolisian agar koordinasi dan pertukaran informasi dapat berjalan lebih efektif.
“Supaya ini bisa kita satukan semua kita bekerja bersama-sama untuk melakukan satu tentu melakukan monitoring dan kemudian bersama-sama saling bertukar informasi berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK,” ujar Prasetyo.
Pemerintah dan DPR telah membahas sejumlah perusahaan yang menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Ia menegaskan penyebab PHK sangat beragam dan tidak selalu berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, seperti gas atau batu bara. Dalam sejumlah kasus, persoalan juga dipicu oleh konflik internal dalam manajemen perusahaan.
“Tapi apapun itu penyebabnya maka menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” imbuh Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan akar persoalan PHK lintas sektor tidak bisa disamakan karena masing-masing perusahaan memiliki permasalahan tersendiri.
Menurutnya, terdapat perusahaan yang terdampak karena penurunan permintaan pasar. Ada pula perusahaan yang menghadapi kendala permodalan akibat dana yang disimpan pada institusi perbankan yang mengalami masalah, meskipun kondisi perusahaan tersebut sebenarnya sehat.
“Nah, ini juga menimbulkan masalah di perusahaannya, padahal sebetulnya perusahaannya perusahaan sangat sehat. Hanya karena bermasalah dengan pihak institusi lain di perbankannya ini juga ikut bermasalah. Jadi satu-satu memang secara detail kita petakan,” katanya.
Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah belum melihat adanya potensi peningkatan tren PHK secara luas di berbagai sektor industri. Risiko terbesar saat ini lebih banyak berasal dari sektor-sektor yang pasokan bahan bakunya terdampak oleh dinamika harga global ataupun faktor geopolitik.
“Inilah yang salah satu tugas dari tim Satgas Mitigasi Bencana ya berusaha, berusaha untuk sedini mungkin melakukan deteksi, sedini mungkin melakukan mitigasi dan mencari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul,” ujarnya.
Untuk memperkuat upaya tersebut, pemerintah juga berkoordinasi dengan Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian untuk memetakan komoditas dan bahan baku yang masih bergantung pada impor.
Menurut Prasetyo, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bahan baku bagi industri di dalam negeri.
“Semua kita coba benahi, semua kita coba perbaiki,” tutupnya.
Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI
Jampidsus Febrie Adriansyah saat kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kemampuan Public Speaking bagi Aspidsus dan Kejari se-Indonesia Makassar, Kamis (25/6/2026). (Foto : Puspenkum Kejagung RI).
Makasar (The Indonesian News) – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Kemampuan Public Speaking bagi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Indonesia di Makassar, Pada Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kejaksaan RI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jampidsus menegaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari strategi Kejaksaan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan, meningkatkan efektivitas penanganan perkara, memperbaiki komunikasi publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap penegakan hukum, keberhasilan sebuah institusi tidak hanya dinilai dari hasil kerja, tetapi juga dari kemampuan pemimpin dalam mengelola organisasi dan menyampaikan informasi secara transparan, akurat, serta bertanggung jawab kepada masyarakat,” Tegasnya.
Jampidsus menekankan bahwa Aspidsus dan Kajari harus mampu menjadi pemimpin yang berintegritas, adaptif terhadap dinamika lingkungan, berani mengambil keputusan di tengah situasi yang kompleks, sekaligus mampu menjelaskan proses penegakan hukum kepada publik secara proporsional dan bermartabat.
Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar perkara tindak pidana khusus berkaitan dengan penyelamatan aset dan pemulihan kerugian keuangan negara yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat luas.
Dalam aspek komunikasi publik, Jampidsus meminta seluruh jajaran mempersiapkan strategi komunikasi sejak awal penanganan perkara, termasuk menyusun pesan utama, data pendukung dan batasan informasi yang dapat disampaikan kepada publik. Langkah tersebut dinilai penting agar Kejaksaan tidak bersikap reaktif ketika menghadapi sorotan media maupun opini di media sosial.
“Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta, tidak melampaui kewenangan hukum, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat tanpa mengurangi substansi hukum,” Ujarnya.
Jampidsus mengajak seluruh Aspidsus dan Kajari meningkatkan produktivitas penanganan perkara, memperkuat komunikasi publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menghadirkan standar kepemimpinan yang lebih profesional, memperkuat penegakan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kehormatan dan marwah institusi Kejaksaan di seluruh Indonesia,” Tutup Jampidsus Febrie Adriansyah
