Foto: Dok. Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional
Jakarta (The Indonesian News) – Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengaktifkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah Timur Indonesia mulai 2 Oktober 2026. Aktivasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan, aktivasi dilakukan dengan memprioritaskan SPPG yang telah memenuhi sejumlah persyaratan dan kesiapan untuk beroperasi.
“Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia,” ujar Mas Dar di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.
Sebanyak 480 SPPG yang akan diaktifkan tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Aktivasi mencakup 16 provinsi, yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Aktivasi akan dilakukan secara serentak di 16 provinsi. Mas Dar akan berada di Provinsi Maluku, sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan ditugaskan di sejumlah provinsi lainnya guna memastikan proses aktivasi berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
Setelah aktivasi, akan ada sejumlah tahapan sebelum SPPG mulai memberikan layanan kepada penerima manfaat. Tahapan tersebut antara lain pelatihan bagi penjamah makanan serta penyiapan dan penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing SPPG.
“Selanjutnya, setelah kita aktivasi, akan ada tahapan-tahapan, termasuk tahapan pelatihan. Penjamah makanan harus dilatih, termasuk juga nanti penerima manfaatnya dimulai dari sekian jumlah, jumlahnya makin ditambah, dan seterusnya,” kata Mas Dar.
BGN memproyeksikan SPPG yang telah diaktifkan dapat mulai beroperasi sekitar tiga hingga empat minggu setelah proses aktivasi. Namun, waktu tersebut tetap akan menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing dapur dan pemenuhan seluruh tahapan yang diperlukan sebelum pelayanan MBG dimulai.
“Kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai pada tanggal 2 itu, kemudian dapur-dapur tersebut siap beroperasi pada tiga sampai empat minggu setelah dilakukan aktivasi pada tanggal 2,” ujar Mas Dar.
Perluasan layanan MBG akan terus dilakukan secara bertahap setelah aktivasi pada 2 Oktober. BGN akan memprioritaskan wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan MBG, termasuk daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
“Kami prioritaskan di wilayah 3T, wilayah stunting tinggi, wilayah stunting tinggi sekali, dan wilayah-wilayah lain yang memang banyak sekali kami mendapatkan aduan. Sekolah-sekolah itu masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan MBG, tetapi khususnya yang berada di daerah-daerah yang jauh dari Ibu Kota. Ini kemudian akan kami sisir terus,” tutup Mas Dar.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Foto: The Indonesian News/HO-BPMI Setpres
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026. Usai pengangkatan, Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota Wantimpres menyampaikan pandangan mengenai amanah serta peran yang akan dijalankan dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Negara.
Ketua Wantimpres Pratikno menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, komposisi Wantimpres yang baru mencerminkan keberagaman latar belakang dan pengalaman para tokoh nasional.
“Sebagaimana Anda ketahui bahwa anggota-anggota Wantimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta,” ujar Pratikno dalam keterangannya kepada awak media usai pelantikan.
Pratikno menuturkan, keberagaman pengetahuan dan pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Wantimpres dalam memberikan saran, masukan, serta pertimbangan kepada Presiden sebagaimana mandat undang-undang. Ia menegaskan bahwa seluruh kerja Wantimpres diarahkan untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Negara.
“Jadi dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, yaitu Bapak Presiden,” lanjutnya.
Senada, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa mengatakan bahwa Wantimpres akan berupaya memberikan masukan berkualitas kepada Presiden dengan menghimpun berbagai perspektif dan pengetahuan yang dimiliki para anggotanya. Hatta juga menekankan sifat kerahasiaan pertimbangan yang disampaikan Wantimpres kepada Presiden sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan, dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan jangan pernah bertanya, nasihat apa yang diberikan (kepada) Bapak Presiden, karena berdasarkan Undang-Undang kami dilarang untuk menyampaikan itu,” kata Hatta.
Sementara itu, anggota Wantimpres Rocky Gerung mengungkapkan pesan khusus Presiden Prabowo mengenai posisi dan tanggung jawab Wantimpres. Menurutnya, Presiden menekankan bahwa Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis, sehingga para anggotanya diharapkan mampu melihat dampak suatu kebijakan sekaligus memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar selaras dengan visi Presiden.
Rocky menambahkan bahwa Wantimpres tidak semata-mata merespons persoalan konkret sehari-hari. Menurutnya, dibutuhkan proses kontemplasi dan evaluasi untuk melihat berbagai persoalan secara lebih luas, termasuk dalam membaca masa depan bangsa.
“Semacam oversight committee, dalam perusahaan namanya oversight committee. Tapi karena ini perusahaan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan, dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri,” ucapnya.
Anggota Wantimpres lainnya, Budi Tanuwibowo, mengaku terkejut sekaligus terharu atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Budi mengatakan dirinya baru menerima kabar mengenai penunjukan tersebut pada Jumat pagi melalui telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Baginya, penunjukan tersebut juga memiliki makna tersendiri sebagai bagian dari komunitas Konghucu di Indonesia.
“Saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama,” ujar Budi.
Budi memandang keberagaman komposisi Wantimpres sebagai cerminan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia berharap kebersamaan dan kerukunan masyarakat dapat terus menjadi kekuatan bagi Indonesia untuk melangkah maju.
“Dengan kejadian hari ini, peristiwa hari ini saya merasa negeri ini benar-benar sudah memegang teguh salah satu pilarnya, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan dengan kebersamaan yang semakin utuh, semakin kokoh, Indonesia yang kita cintai ini, yang kita tahu semua potensinya begitu besar, ditambah kerukunan dan kesigapan rakyatnya. Saya yakin Indonesia akan maju ke depan. Entah kapan, tergantung dari kebersamaan dan tekad keras kita,” pungkas Budi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Foto: Dok. Humas Kemenko Kuham Imipas.
Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengapresiasi keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi meletakkan jabatannya menyusul kontroversi temuan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
“Saya sungguh menghormati keputusan Pak Mashudi meletakkan jabatan akibat kontroversi temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Itu menunjukkan beliau mempunyai integritas moral dan tanggung jawab atas apa yang terjadi,” kata Yusril di Jakarta, Jumat 2 Oktober 2026.
Menurut Yusril, sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan.
“Saya berpendirian bahwa etik harus melandasi perilaku seseorang dalam jabatan. Tanggung jawab etik mendahului tanggung jawab hukum. Karena itu, sekali lagi, saya menaruh rasa hormat kepada keputusan beliau meletakkan jabatan,” ujar Yusril.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa pertanggungjawaban etik tidak menghilangkan atau melepaskan seseorang dari kemungkinan pertanggungjawaban hukum.
“Sekiranya aparat penegak hukum melakukan investigasi atas temuan Ombudsman, Pak Mashudi, sekalipun telah meletakkan jabatan sebagai pertanggungjawaban moral, sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum seandainya ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan beliau dalam temuan Ombudsman di Lapas Cibinong selama beliau menjabat,” tegasnya.
Yusril mengatakan dirinya berharap Mashudi tidak terlibat dalam persoalan hukum yang terjadi di Lapas Cibinong.
“Sebagai Menko, tentu saya berharap beliau tidak terlibat apa-apa atas yang terjadi di Lapas Cibinong,” kata Yusril.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengundurkan diri dari jabatannya setelah temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi perhatian publik. Pengunduran diri Mashudi diterima oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menteri Imipas sebelumnya menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atas persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memastikan proses evaluasi dan tindak lanjut atas temuan di Lapas Cibinong tetap berjalan.
BPOM Temukan Gudang Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Ilegal. Foto: Dok. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Tangerang (The Indonesian News)– BPOM mengungkap gudang penyimpanan dan distribusi obat bahan alam (OBA), suplemen kesehatan, dan kosmetik ilegal di Kompleks Pergudangan Laksana Business Park, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Pada Rabu (30/9/2026). Temuan tersebut berawal dari hasil patroli siber dan profiling BPOM terhadap peredaran produk obat dan makanan melalui platform online sejak bulan sebelumnya. Hasil patroli ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan pendalaman di lapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sarana yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan produk tanpa izin edar (TIE) dan/atau ilegal kepada konsumen melalui platform online.
Kepala BPOM Taruna Ikrar meninjau langsung gudang produk ilegal bersama perwakilan Badan Intelijen Negara Sukisno, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok, dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Ade Safri Simanjuntak. Kasat Narkoba Polres Metro Kota Tangerang Arnold Julius Simanjuntak, Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Jenderal Bea Cukai Suryana, dan Camat Pakuhaji Supriyatna serta rekan-rekan media juga ikut meninjau gudang berisi produk ilegal yang terletak di kompleks pergudangan yang dekat dengan bandara.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, BPOM menemukan 287 item dengan jumlah total 459 ribu pieces. Produk tersebut memiliki estimasi nilai keekonomian mencapai Rp25,11 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 243 item atau 436 ribu pieces merupakan kosmetik ilegal dan/atau diduga palsu dengan estimasi nilai keekonomian sebesar Rp18,99 miliar.
BPOM Temukan Gudang Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Ilegal. Foto: Dok. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
“Selain itu, petugas mengamankan 44 item atau 23 ribu pieces obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal dengan estimasi nilai keekonomian dan risiko kerugian masyarakat mencapai Rp6,11 miliar. Temuan didominasi produk impor yang berasal dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia,” papar Kepala BPOM dalam siaran persnya, Dikutip Jumat 2 Oktober 2026.
Di antara produk tersebut, ditemukan OBA dengan merek seperti Sausando Saka Spirulinum dan Lumbar Spine Cooling Gel. Kemudian, terdapat suplemen kesehatan impor ilegal merek Youthvita, Magnesium Glycinate, Women’s Probiotic, Collagen, dan Calcium Magnesium Zinc. Beberapa merek kosmetik yang ditemukan seperti Sun Cream Purple, Sun Cream Pink, 345 Relief Cream, Vital Spray Serum, dan First Spray Serum.
“Produk-produk tersebut belum melalui evaluasi BPOM dari aspek keamanan, mutu, dan manfaat sehingga belum dapat dipastikan memenuhi persyaratan yang berlaku,” tegas Kepala BPOM.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terpadu terhadap peredaran obat dan makanan, baik di ruang digital maupun secara langsung di lapangan. Berdasarkan pemeriksaan dan pendalaman awal, produk-produk tersebut diduga masuk ke wilayah Indonesia melalui jasa forwarder umum dengan jalur yang tidak sesuai ketentuan dan/atau tanpa dilengkapi dokumen importasi yang dipersyaratkan. Produk kemudian disimpan di gudang untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen melalui platform online.
Sebagai tindak lanjut, BPOM telah menghentikan sementara kegiatan pada sarana tersebut dan mengamankan seluruh produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik ilegal yang ditemukan. BPOM juga melakukan pengambilan sampel untuk pengujian laboratorium guna memastikan kandungan produk.
Peredaran produk obat dan makanan secara daring kini telah menjadi fokus pengawasan BPOM melalui patroli siber. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa di tahun 2025, sebanyak 1,3 juta tautan obat dan makanan ilegal telah berhasil di-take down. Sementara di tahun 2026, tautan produk ilegal sudah mencapai hampir 300 ribu. Capaian patroli siber ini merupakan hasil koordinasi yang baik antara BPOM, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta platform e-commerce.
“Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat untuk mencegah peredaran produk ilegal secara lebih luas. BPOM siap menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan,” pungkas Kepala BPOM.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna (Tengah) saat koferensi pers, Jakarta, Jumat (2/10/2026). The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagun RI.
Jakarta (The Indonesian News) – Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan motor listrik oleh PT YAT pada Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025 s.d. 2026 dengan nilai pengadaan sekitar Rp1,22 triliun.
“Dalam perkara tersebut, Penyidik Koneksitas telah menetapkan 5 (lima) orang Tersangka, dengan 4 (empat) di antaranya berasal dari pihak swasta,” Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna dalam siaran persnya, Jumat 2 Oktober 2026.
Kelima tersangkat tersebut yaitu:
1. Tersangka AM selaku Komisaris PT ASE sekaligus Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal.
2. Tersangka YY selaku Direktur PT YAT.
3. Tersangka AA selaku Direktur PT ASE.
4. Tersangka GB selaku Direktur PT ASE.
5. Tersangka Kolonel Cpl BU selaku Pejabat Penandatangan Komitmen (PPK).
“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para Tersangka diduga bersekongkol mengondisikan proses pengadaan, mulai dari pemenang, spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS), hingga perusahaan pembanding untuk memenangkan PT YAT. Dalam pelaksanaan kontrak, jumlah pengadaan yang semula 25.644 unit kemudian diubah menjadi 21.801 unit,” Kata Anang.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, sampai 20 Maret 2026 realisasi pekerjaan secara riil baru mencapai 2.117 unit. Meskipun demikian, diduga dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yang menyatakan seolah-olah pekerjaan sebanyak 21.801 unit telah selesai 100 persen, yang selanjutnya digunakan dalam proses pembayaran.
“Penyidik menduga rangkaian perbuatan tersebut telah memberikan keuntungan kepada para Tersangka dan/atau korporasi PT YAT serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Besaran kerugian negara saat ini masih dalam proses penghitungan oleh BPKP,” Tutur Anang.
Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik telah memeriksa 63 saksi dan 8 ahli, serta mengamankan antara lain 5 unit handphone, 889 dokumen, uang Rp24,97 miliar, serta sejumlah kendaraan dan aset lainnya yakni 1 unit pesawat Textron Aviation Inc.; 1 unit helikopter Bell 505; 1 unit kendaraan Hino NRKB B 9981 BIO; 2 unit kendaraan BYD; 1 unit BYD Dolphin; serta 1 unit Lexus LM 500 H 4 Seater tahun 2025.
Tim Ahli Teknis ITS Surabaya juga tengah melakukan pemeriksaan fisik dan pengujian teknis terhadap objek pengadaan.
Para Tersangka berdasarkan materi penyidikan diduga melanggar Pasal 603 jo. Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Tersangka Kolonel Cpl BU dilakukan penahanan di Rutan Instalasi Tahanan Militer Pomdam Jaya, Tersangka AM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Tersangka YY di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Tersangka AA dan Tersangka GB di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
“Tim Penyidik selanjutnya terus mendalami keterlibatan dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, termasuk peran korporasi dalam perkara tersebut, serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” Demikan Anang Supriatna
BPBD Kabupaten Kendal melakukan distribusi air bersih sebanyak 900 liter bagii warga terdampak. Foto Dok. The Indonesian News/BNPB/HO-BPBD Kabupaten Kendal.
Jakarta (The Indonesian News) – Plt Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan Sejumlah kejadian yang menjadi perhatian meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta angin kencang.
“Salah satu kejadian karhutla dilaporkan terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada Selasa (29/9), khususnya di Desa Saalas, Kecamatan Bula, dan Desa Silohan, Kecamatan Bula Barat. Kondisi cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan api dengan cepat membakar vegetasi yang mengering akibat kemarau berkepanjangan. Berdasarkan pemutakhiran data pada Kamis (1/10), sekitar 40 hektare lahan terbakar. BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur bersama tim gabungan mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian. Per Kamis (1/10), api dilaporkan telah padam,” Kata Berton SP Panjaitan dalam keterangan tertulis, Jumat 2 Oktober 2026.
Selanjutnya di wilayah Jawa Tengah, karhutla tercatat terjadi di Kabupaten Rembang pada Rabu (30/9) pukul 11.15 WIB, tepatnya di Desa Karasgede, Kecamatan Lasem. Kebakaran membakar kawasan rumpun bambu, lahan jati, dan lahan tebu dengan luas sekitar satu hektare.
“Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Rembang bersama perangkat daerah lainnya melakukan pemadaman menggunakan satu unit mobil tangki yang dilanjutkan dengan pendinginan dan penyisiran untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi menyala kembali. Berdasarkan laporan pada Kamis (1/10), api telah padam,” Ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Wonogiri pada Rabu (30/9) pukul 13.05 WIB, tepatnya di kawasan hutan Petak 23 D dan 23 A yang berada di Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, serta Desa Sendangijo, Kecamatan Selogiri. Kebakaran membakar serasah, kirinyuh, dan alang-alang kering dengan luas sekitar empat hektare. BPBD Kabupaten Wonogiri bersama tim gabungan dan masyarakat setempat melakukan pemadaman. Hingga Kamis (1/10), api telah padam.
“Penanganan karhutla di Jawa Tengah juga dilakukan di Kabupaten Grobogan. Kejadian berlangsung pada Kamis (1/10) pukul 13.00 WIB dan membakar lahan pertanian jagung di Dusun Juwono, Desa Karangrejo, Kecamatan Grobogan. Luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar dua hektare. BPBD Kabupaten Grobogan bersama unsur terkait melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara api atau titik panas yang dapat menyebabkan kebakaran kembali. Pada hari yang sama, api berhasil dipadamkan dan pemantauan terhadap kondisi di lokasi kejadian masih dilakukan,” Tuturnya.
Perkembangan karhutla selanjutnya tercatat di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis (1/10) sekitar pukul 14.30 WIT di Desa Kayasa dan Desa Gosale, Kecamatan Oba Utara. Kebakaran bermula dari lahan kosong milik warga yang ditumbuhi pohon bambu dan sagu, kemudian api menyebar dengan cepat akibat tiupan angin kencang. Diperkirakan sekitar sembilan hektare hutan dan lahan terbakar. Berdasarkan laporan pada Kamis (1/10), masih terdapat beberapa titik api dan tim TRC BPBD Provinsi Maluku Utara terus melakukan pemadaman di lokasi terdampak.
Selain karhutla, dampak musim kemarau juga terlihat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, berupa kekeringan dan kekurangan air bersih. Kondisi tersebut menyebabkan debit sumber air dan sumur warga menurun di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, sehingga sekitar 80 kepala keluarga terdampak. BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan asesmen dan pendistribusian air bersih. Pada Kamis (1/10), sebanyak 8.000 liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
BPBD Kabupaten Kendal melakukan distribusi air bersih sebanyak 900 liter bagii warga terdampak. Foto Dok. The Indonesian News/BNPB/HO-BPBD Kabupaten Kendal.
Kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, akibat sejumlah sumber air mulai mengering selama musim kemarau. Kondisi tersebut berdampak pada sekitar 1.327 kepala keluarga atau 4.242 jiwa di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, dan Desa Kedungasri, Kecamatan Ringinarum. BPBD Kabupaten Kendal bersama unsur perangkat daerah terkait terus mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pada Kamis (1/10), BPBD Kabupaten Kendal dan PMI Kabupaten Kendal mendistribusikan 20.000 liter air bersih di Dusun Kalipuru dan Dusun Surak, Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, serta bantuan CSR (KIK) sebanyak 34.000 liter di Dusun Jatigowok, Desa Kedungasri, Kecamatan Ringinarum. Hingga Kamis (1/10), total distribusi air bersih telah mencapai 900.000 liter, termasuk dukungan dari berbagai unsur terkait.
Di sisi lain, cuaca berupa angin kencang terjadi di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa (29/9). Kejadian tersebut menyebabkan kerusakan pada rumah serta perahu milik warga di Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tabag Nasa. Sekitar sembilan kepala keluarga terdampak dan sembilan unit rumah mengalami kerusakan. BPBD Kabupaten Nias telah melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk penanganan kerusakan rumah warga terdampak. Berdasarkan laporan pada Kamis (1/10), kondisi wilayah terdampak telah kondusif.
Rumah warga mengalami kerusakan akibat angin kencang yang melanda wilayah Desa Hiligeho Sogawu, Kecamatan Tabag Nasa, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, pada Selasa (29/9). The Indonesian News/HO-BNPB/BPBD Kabupaten Nias
Pada skala penanganan yang lebih luas, upaya pengendalian karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, terus dilakukan secara terpadu. Operasi darat, operasi udara, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dilaksanakan sesuai kondisi di lapangan. Pemadaman, pendinginan, pemantauan, dan pengendalian perluasan kebakaran terus diperkuat untuk menangani titik api yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan turut menjadi perhatian dalam upaya pengendalian karhutla dan penanganan kekeringan. Berdasarkan prediksi Curah Hujan Kumulatif Dasarian I Oktober 2026 (1–10 Oktober 2026) yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah diprakirakan mengalami curah hujan dominan pada kategori rendah dan menengah. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla dan kekeringan di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan, segera melaporkan kepada petugas berwenang apabila menemukan titik api agar dapat segera ditangani dan mencegah api meluas, serta menggunakan air secara efisien. Masyarakat juga diharapkan tetap mewaspadai potensi cuaca ekstrem dan mengikuti informasi resmi dari BNPB, BPBD, BMKG, serta pemerintah daerah setempat,” Demikian Berton SP Panjaitan.
Sorong (The Indonesian News) – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial saat ini melakukan salah satu langkah penting dalam percepatan penetapan Hutan Adat, yaitu verifikasi lapangan terhadap delapan usulan Hutan Adat oleh Tim Terpadu yang berlangsung pada 29 September–5 Oktober 2026.
Delapan usulan tersebut berasal dari MHA Marga Aresi, Marga Blon, Marga Fadan Lamas, Marga Gelek Malak Klawilis Pasa, Marga Gisim, Marga Igip Klasafit, Marga Kenali, dan Marga Koso. Proses ini merupakan bagian dari rangkaian penanganan percepatan penetapan status Hutan Adat yang bertujuan memastikan kejelasan subjek Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal MHA, objek yang diusulkan, batas wilayah, kondisi faktual di lapangan, serta tata kelola Hutan Adat.
Verifikasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang melibatkan unsur Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, akademisi, serta instansi dan pihak terkait.
Kasubdit Penetapan Hutan Adat dan Hutan Hak, Ditjen Perhutanan Sosial Yuli Prasetyo Nugroho mengatakan penanganan percepatan penetapan Hutan Adat bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Menurutnya, seluruh aspek yang berkaitan dengan masyarakat, wilayah yang diusulkan, kondisi hutan, batas-batas wilayah, serta hubungan para pihak perlu dipahami secara utuh sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Tim Terpadu perlu melihat langsung kondisi lapangan dan mendengar seluruh pihak yang berkaitan dengan wilayah yang diusulkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencari penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang masih ada, sehingga proses penetapan Hutan Adat dapat terus berjalan,” kata Yuli Prasetyo Nugroho dalam siaran persnya, Kamis 1 Oktober 2026.
Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong telah memiliki landasan di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah Keputusan Bupati Sorong mengenai pengakuan dan perlindungan MHA serta wilayah adatnya.
Kementerian Kehutanan menempatkan penetapan Hutan Adat sebagai bagian penting dari pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Hutan Adat merupakan hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat dan pengelolaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi hutan serta kearifan lokal masyarakat yang bersangkutan.
Selain itu, Ketua Tim Terpadu, George A.F. Mentansan dari Universitas Papua menjelaskan bahwa penetapan Hutan Adat juga diarahkan untuk menjamin ruang hidup masyarakat hukum adat, melestarikan ekosistem hutan dan lingkungan, melindungi kearifan lokal serta pengetahuan tradisional, dan menjadi salah satu pendekatan dalam penyelesaian persoalan tenurial di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.
Tahapan verifikasi yang berlangsung saat ini diharapkan dapat memperjelas kondisi masing-masing usulan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai hal yang masih membutuhkan klarifikasi dan penanganan.
“Prinsip kita jelas, percepatan tidak boleh mengurangi kualitas proses. Percepatan justru berarti pemerintah hadir untuk menyelesaikan hambatan satu per satu sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum, kawasan hutannya jelas, dan pengelolaannya dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar George.
Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong, masyarakat hukum adat, akademisi, serta para pihak terkait akan terus memperkuat kolaborasi dalam mendorong penyelesaian proses penetapan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.
Jakarta (The Indonesian News) – Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencetak rekor tertinggi pada September 2026, menembus 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan Agustus 2026. Kenaikan ini menunjukkan harga yang diterima petani tumbuh lebih cepat daripada biaya yang harus mereka keluarkan. Gabah, karet, cabai rawit, dan kelapa sawit menjadi komoditas utama yang mendorong penguatan tersebut.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, penguatan NTP September terutama dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.
“Nilai Tukar Petani atau biasa kita sebut dengan NTP pada kondisi September tahun 2026 tercatat sebesar 131,11 atau naik 1,49 persen dibandingkan dengan Agustus tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani naik sebesar 1,93 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani yaitu naik 0,44 persen,” kata Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10).
Ateng menyampaikan bahwa penguatan NTP terjadi di seluruh subsektor utama pertanian. Subsektor hortikultura mencatat kenaikan tertinggi, yakni sebesar 4,04 persen. Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani hortikultura meningkat 4,34 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani hortikultura hanya naik 0,30 persen.
“Untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi yaitu hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami kenaikan NTP sebesar 4,04 persen, terutama didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani hortikultura yaitu naik 4,34 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani hortikultura mengalami kenaikan hanya sebesar 0,30 persen,” terang Ateng.
Berdasarkan data BPS, NTP subsektor tanaman pangan pada September 2026 sebesar 119,24, tanaman hortikultura 129,50, tanaman perkebunan rakyat sebesar 171,67, dan subsektor peternakan 102,91. Dengan demikian, seluruh subsektor pertanian mengalami penguatan NTP pada September 2026.
Tidak hanya itu, jika dilihat secara kumulatif Januari-September 2026, NTP nasional tercatat 127,03 atau meningkat 3,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kenaikan terbesar secara kumulatif terjadi pada subsektor tanaman hortikultura sebesar 6,60 persen.
Kenaikan NTP memperlihatkan bahwa penguatan harga komoditas pertanian terjadi bersamaan dengan relatif terkendalinya kenaikan biaya yang harus dibayar petani. Kondisi ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan daya beli dan posisi ekonomi petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa peningkatan kesejahteraan petani merupakan bagian penting dari pembangunan pertanian nasional.
Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi petani sebagai pelaku utama produksi.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto menugaskan agar kita swasembada pangan berkelanjutan. Namun yang lebih penting, swasembada itu harus menghadirkan kesejahteraan bagi petani. Kalau petani sejahtera, produksi akan meningkat, masyarakat juga mendapatkan pangan dengan harga yang stabil,” kata Amran.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak melalui kebijakan dari hulu hingga hilir.
“Petani harus memperoleh keuntungan yang layak. Negara harus hadir mulai dari penyediaan pupuk, air, mekanisasi, sampai memastikan hasil panennya terserap dengan harga yang baik. Kalau petani untung, pertanian akan terus tumbuh,” tegasnya.
Kementerian Pertanian terus mendorong agar peningkatan produksi pangan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Penguatan harga hasil panen, kemudahan akses sarana produksi, pembangunan irigasi, mekanisasi, serta peningkatan produktivitas menjadi bagian dari upaya menjaga agar pertumbuhan sektor pertanian memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi petani.
Capaian NTP September 2026 sebesar 131,11 melanjutkan tren penguatan yang telah terlihat pada bulan sebelumnya. Pada Agustus 2026, BPS mencatat NTP nasional sebesar 129,19 atau meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.
Peningkatan NTP menjadi salah satu indikator bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya tercermin dari sisi produksi, tetapi juga dari membaiknya posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.
Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI
Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar. Foto: Dok. Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional
Jakarta (The Indonesian News) Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai 5 Oktober 2026. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dengan semakin luasnya cakupan program.
Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran yang sama, yakni Rp6 juta per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda.
Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, insentif diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.
“Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari. Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat,” ujar Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar, di Jakarta Kamis (01/10).
Mas Dar menambahkan, besaran Rp2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Alokasi tersebut terdiri atas Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
Selain itu, pemberian insentif juga berkaitan dengan keberlangsungan operasional SPPG. Mas Dar menegaskan, dapur SPPG memperoleh insentif ketika beroperasi dan memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat.
“Melalui peraturan yang kami sebutkan tadi, itu kemudian lebih menegaskan bahwa dapur SPPG akan mendapatkan insentif manakala dapur itu beroperasi. Misalnya dapur itu mendapatkan suspend, maka dapur tidak dapat beroperasi sehingga tidak mendapatkan insentif,” jelasnya.
Hal yang sama berlaku ketika SPPG tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional atau kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar ditiadakan. Dalam kondisi tersebut, ketika SPPG tidak memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat, insentif juga tidak diberikan.
“Misalnya apakah bencana alam sebagaimana terjadi di NTT dan juga kebakaran hutan, Karhutla itu yang terjadi di beberapa titik, yang kemudian mengakibatkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online atau daring, maka dapur SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam memberikan MBG sehingga insentif juga tidak diberikan,” ujar Mas Dar.
BGN juga berharap perubahan mekanisme insentif tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam operasional SPPG, mulai dari mitra dan yayasan, kepala dapur, akuntan, ahli gizi, hingga seluruh tim dapur.
Sumedang (The Indonesian News) – Suara riuh tepuk tangan menggema di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), sejumlah siswa Sekolah Rakyat tampil percaya diri menyanyikan lagu dalam paduan suara, diiringi pembacaan puisi dengan penuh penghayatan.
Penampilan tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian pada kegiatan Dialog Orang Tua dan Siswa Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial di Sekolah Rakyat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Sumedang, Ai Rahayu mulai menyuarakan bait demi bait puisi diiringi denting suara piano. Penampilan tersebut membuat para orang tua yang hadir tak kuasa menahan air mata, mereka tampak takjub dan bangga dengan kepercayaan diri siswa Sekolah Rakyat.
“Hari ini, kami berada di Sekolah Rakyat. Disini kami belajar bahwa nasib keluarga kami, tidak harus berhenti pada kemiskinan,” kata Ai Rahayu saat membacakan salah satu bait puisi bertajuk ‘Kami Akan Menembus Cadas Kehidupan’.
Disamping penampilan puisi, para siswa juga menampilkan yel-yel, baris variasi, hadrah, atraksi karate, tari tradisional, dan pidato. Dalam kesempatan tersebut Mensos Gus Ipul juga berdialog dengan orang tua dan siswa.
Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan setelah setahun mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, para siswa tampak lebih percaya diri. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah pun sudah mulai menampakkan hasil dan secara umum berjalan dengan baik.
“Dulu setahun yang lalu ketika mereka masuk pertama kali di Sekolah Rakyat, mereka adalah siswa kurang percaya diri, tidak berani tampil di depan publik, di depan masyarakat, di depan audiens, kurang percaya diri. Tapi hari ini kita lihat anak-anak kita sudah tumbuh berkembang dengan baik dari sisi kesehatan, dari sisi kemampuan akademik maupun dari kedisiplinan,” ujar Gus Ipul.
Ditemui usai kegiatan, Gus Ipul menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang karena telah aktif dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat mulai dari rintisan hingga pembangunan Gedung Sekolah Rakyat permanen.
“Saya berterima kasih kepada Pak Bupati karena kita memulai operasional sekolah rakyat (Sumedang) sejak tahun kemarin, dimulai dengan sekolah rakyat rintisan dan yang kedua dilanjutkan dengan sekarang sudah menggunakan gedung permanen,” ujarnya.
Gus Ipul menekankan akan terus berkolaborasi dengan semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat termasuk di Kabupaten Sumedang.
“Insya Allah kita akan bekerja sama dengan Pak Bupati (Sumedang), melengkapi semua kebutuhan-kebutuhan yang mungkin masih perlu waktu untuk memenuhinya. Misalnya kecukupan guru, kecukupan tenaga kependidikan yang lain. Maka saya minta bantuan dari Pak Bupati untuk bisa didukung,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan pihaknya akan mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumedang. Menurutnya Sekolah Rakyat merupakan tempat yang akan melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa kedepan.
“Sekolah rakyat yang betul-betul menjadi wahana, tempat bagi warga Sumedang, tidak boleh seorang pun yang tertinggal. Setiap orang berhak untuk sukses, setiap orang berhak punya mimpi, setiap orang berhak untuk mewujudkan mimpinya, dan sekolah rakyat adalah salah satu yang akan menghadirkannya,” kata Dony.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Kabupaten Sumedang, saat ini mengampu sekitar 476 siswa, terdiri dari 113 siswa SD, 196 siswa SMP, dan 167 siswa SMA.
