Beranda blog Halaman 9

Inaugurated as Coordinating Minister, Bahlil Ready to Accelerate Downstreaming and Energy Transition

Credit: The Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – After being inaugurated by President Prabowo Subianto as Coordinating Minister for Downstreaming and Energy Transition, Bahlil Lahadalia stated his readiness to accelerate the implementation of the downstreaming and energy transition programs.

He emphasized that his new position is a state mandate that must be carried out with full responsibility.

“I know this is a mandate, a state responsibility that I must bear, and I will carry out my duties well, both as Minister of Energy and Mineral Resources and as Coordinating Minister for Downstreaming and Energy Transition,” Bahlil said at the State Palace, Jakarta, on Thursday (October 1).

Bahlil stated that downstreaming and energy transition are part of President Prabowo’s administration agenda that needs to be consolidated more strongly between ministries.

“We know that Mr. President has programs, one of which in the Asta Cita is about downstreaming and energy transition, and this must be able to be consolidated through the Coordinating Ministry to accelerate future execution,” he said.

With this new position, Bahlil will have a coordinating role as Coordinating Minister in the downstreaming agenda, while also continuing to handle technical matters in the energy and mineral resources sector through the Ministry of Energy and Mineral Resources.

For the time being, Bahlil ensured that his activities as Coordinating Minister for Downstreaming and Energy Transition will remain based at the Ministry of Energy and Mineral Resources. According to him, this decision is inseparable from the large portion of downstreaming investment related to the energy and mineral resources sector.

He also explained that the position of the Ministry of Investment and Downstreaming is a technical ministry that will later be under the coordination of the coordinating ministry he leads. “The Ministry of Investment and Downstreaming is within the coordination of the Coordinating Ministry,” he explained.

In addition to Bahlil, President Prabowo also inaugurated a number of ministers, deputy ministers, and heads of institutions. Among them were Sugiono as Coordinating Minister for Human Development and Culture, Dudung Abdurachman as Coordinating Minister for Political and Security Affairs, Arrmanatha Nasir as Minister of Foreign Affairs, and M. Sarmuji as Minister of Industry.

In the deputy minister ranks, Dradjad Hari Wibowo was inaugurated as Deputy Coordinating Minister for Economic Affairs, Luky Alfirman and Nurkholisoh Ibnu Aman as Deputy Ministers of Finance, Muhammad Saleh Mustafa as Deputy Minister of Agriculture, and Irwan Meilano as Deputy Minister of Marine Affairs and Fisheries.

The President also filled a number of state institution positions, including Listyo Sigit Prabowo as Head of the Presidential Staff, Dedi Prasetyo as Head of the National Agrarian Reform Agency, Fadil Imran as Deputy Head of the North Java Coast Management Authority Agency, and Arianto Wibowo as Deputy Head of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).

Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Kepala BNPB Pastikan Percepatan Realisasi Bantuan Stimulan Pascabencana NTT

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto saat berdiskusi dengan warga penerima manfaat huntara di Lapangan PJC Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (1/10/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Flores (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Kamis (1/10). Kunjungan ini meninjau secara langsung progres penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak bencana serta memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target.

Di Kabupaten Sikka, Kepala BNPB beserta rombongan melihat langsung hunian sementara (huntara) percontohan yang berada di Lapangan Pusat Jajanan dan Cenderamata Maumere yang berada di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok.

Penyaluran ini merujuk pada SK Bupati Sikka Nomor 441/HK/2026 tanggal 25 September 2026 tentang Calon Penerima Bantuan Stimulan Perbaikan/Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana.

Total penerima bantuan di Kabupaten Sikka sebanyak 1.055 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian:
– Rusak Berat (RB): 153 Unit
– Rusak Sedang (RS): 371 Unit
– Ringan (RR): 531 Unit

Di lokasi tersebut, Kepala BNPB yang didampingi oleh Wakil Bupati Sikka beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Sikka berdialog langsung dengan puluhan warga penyintas sekaligus melakukan sosialisasi terkait mekanisme dan detail bantuan hunian.

“Untuk warga terdampak gempa NTT yang rumahnya rusak berat, pemerintah menyediakan skema hunian sementara yang dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap. Terhadap warga yang memilih tidak tinggal di huntara, sambil menunggu hunian tetapnya dibangun pemerintah, maka akan mendapat bantuan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600 ribu perbulan selama tiga bulan.” Ujar Letjen TNI Dr. Suharyanto.

Usai dari Maumere, rombongan Kepala BNPB melanjutkan perjalanan darat menuju Dusun Waidoko yang berada di Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur. Di Desa Waidoko, Kepala BNPB meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) Relokasi Mandiri bagi korban bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto  saat meninjau lokasi hunian tetap di Dusun Waidoko, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/10/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Kunjungan Kepala BNPB di Waidoko dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Flores Timur ini diisi dengan dialog hangat yang sangat interaktif dengan para masyarakat dan ramah tamah bersama sekitar 50 warga penerima manfaat huntap.

Dalam sesi tanya jawab, banyak dari masyarakat yang menanyakan apakah dengan dimulainya pembangunan hunian tetap ini mereka akan dikenakan biaya atau akan keluar sejumlah uang. Kepala BNPB dengan tegas menjawab keresahan masyarakat bahwa pembangunan ini sama sekali tidak akan membebani masyarakat sedikitpun.

sesi tanya jawab bersama masyarakat masyarakat di Dusun Waidoko, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (1/10/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

‘’Masyarakat tidak akan dikenakan biaya sama sekali karena ini merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu warganya yang tertimpa bencana, tidak akan ada pungutan dalam bentuk apapun itu kepada masyarakat penerima manfaat hunian tetap. Apabila ada pungutan atau dikenakan biaya maka lapor langsung ke saya saat itu terjadi dan akan saya tindak tegas pelaku nya tanpa pandang bulu’’ Tegas Suharyanto.

Di lain sisi Kepala BNPB juga menyetujui saran dari warga penerima manfaat yang mengusulkan bahwa untuk angkut material dan logistik pembangunan hunian tetap ini bisa menggunakan berbagai armada truk yang tersedia di lingkungan sekitarnya agar bisa memutar kembali roda perekonomian warga.

Pada kesempatan tersebut Kepala BNPB juga telah mengkonfirmasi untuk penggunaan alat berat ekskavator yang digunakan dilokasi hunian tetap akan didukung oleh alat berat yang digunakan oleh BNPB dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Pemberian bingkisan kepada masyarakat saat dilokasi kegiatan, Kamis (1/10/2026). The Indonesian News/HO-BNPB

Berdasarkan Peta Sebaran Hunian Tetap Relokasi Mandiri Tahap 2 Korban Erupsi Lewotobi Laki-Laki, total Huntap yang dibangun tersebar di 12 kecamatan di Flores Timur dengan total 238 unit, dengan sebaran sebagai berikut:

Kecamatan Wulanggitang: 117 Unit
Kecamatan Titehena: 72 Unit
Kecamatan Larantuka: 25 Unit
Kecamatan Ile Bura: 7 Unit
Kecamatan Demon Pagong: 6 Unit
Kecamatan Ile Mandiri: 3 Unit
Kecamatan Lewolema: 2 Unit
Kecamatan Kelubagolit: 2 Unit
Kecamatan Tanjung Bunga: 1 Unit
Kecamatan Adonara Timur: 1 Unit
Kecamatan Adonara Barat: 1 Unit
Kecamatan Solor Barat: 1 Unit

“BNPB berkomitmen untuk terus mengawal dan mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di NTT, mulai dari hunian sementara hingga hunian tetap, agar masyarakat dapat segera bangkit dan beraktivitas secara normal dengan lebih aman,” Demikian Letjen TNI Dr. Suharyanto.

Menko Yusril Perkuat Kerja Sama Kekayaan Intelektual Indonesia–Korea Selatan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) bertemu dengan Menteri Kekayaan Intelektual Republik Korea Kim Yong Sun (kanan) di Seoul, Korea Selatan, Rabu (30/9/2026). The Indonesian News/HO-Kemenko Kumham Imipas RI

Seoul (The Indonesian News) — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kekayaan Intelektual Republik Korea, KIM Yong Sun, di President Hotel, Seoul, Korea Selatan, Pada Rabu (30/9). Pertemuan membahas penguatan kerja sama Indonesia–Korea Selatan dalam pelindungan, penegakan hukum, pertukaran informasi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) on Intellectual Property Protection and Enforcement Cooperation antara Indonesia dan Korea Selatan, serta rencana kerja sama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Ministry of Intellectual Property (MOIP) Korea Selatan periode 2026–2028.

Yusril menyampaikan bahwa kekayaan intelektual harus menjadi instrumen yang mendukung inovasi, kemudahan berusaha, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kerja sama kedua negara perlu diarahkan pada langkah-langkah yang konkret, termasuk penanganan pelanggaran KI dan peningkatan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

“Kita ingin kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi pelindungan kekayaan intelektual, inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi kedua negara,” ujar Yusril.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan lima prioritas kerja sama dengan Korea Selatan, yakni dialog strategis dan tata kelola KI; pertukaran pengalaman dalam penyusunan rencana induk KI; peningkatan kapasitas dan keahlian, khususnya penegakan hukum dan pelindungan teknologi; hilirisasi, komersialisasi, valuasi dan pembiayaan berbasis KI; serta penanganan tantangan kecerdasan artifisial (AI) dan transformasi digital.

Kedua pihak turut membahas pelaksanaan MoU, termasuk pertukaran informasi mengenai dugaan pelanggaran merek dan hak cipta, penanganan permohonan merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik, pertukaran data paten, merek dan desain industri, serta pelatihan investigasi dan pendidikan KI.

Yusril juga menyampaikan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) 2027–2036 sebagai fondasi penguatan ekosistem KI Indonesia, yang mencakup penciptaan, pelindungan, pemanfaatan, hilirisasi, komersialisasi, hingga pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.

“Penguatan ekosistem kekayaan intelektual harus didukung kepastian hukum, koordinasi antarlembaga, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, pemilik hak dan pelaku usaha memiliki kepastian untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan kekayaan intelektualnya,” kata Yusril.

Menteri KIM Yong Sun menyampaikan apresiasi atas kunjungan Yusril dan menilai pertemuan tersebut sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama kekayaan intelektual. Ia juga menyampaikan pentingnya memanfaatkan MoU yang telah ditandatangani untuk meningkatkan kerja sama penegakan hukum KI serta pertukaran informasi mengenai pelanggaran KI.

Pertemuan juga membahas dukungan terhadap pelaku usaha Korea Selatan di Indonesia, termasuk kemudahan dalam mendaftarkan kekayaan intelektual dan memperoleh pelindungan terhadap penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Yusril menegaskan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pelindungan dan kemudahan bagi investor serta pemilik KI yang mendaftarkan haknya di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Yusril didampingi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Korea Cecep Herawan, Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Administrasi Herdito Sandi Pratama, Atase Imigrasi, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, serta perwakilan diplomat KBRI Seoul.

Sementara dari pihak Korea Selatan hadir Direktur Jenderal Biro Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Kerja Sama Internasional KIM Yong Hoon, Direktur Jenderal Biro Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual PARK Jinhwan, Direktur Divisi Kerja Sama Internasional LEE Seung Kwan, Direktur Divisi Penyelesaian Sengketa Merek JUNG Ilnam, Direktur Divisi Manajemen Data Kekayaan Intelektual SHIN Hyunchul, Wakil Direktur Senior Divisi Kerja Sama Internasional KAM Yoo Lim, serta Asisten Wakil Direktur Divisi Kerja Sama Internasional ANH Gyuho.

Aksi Aliansi buruh Sahkan UU perlindungan ketenagakerja

Demonstran yang tergabung dalam Aliansi buruh menggelar aksi di Kawasan masjid raya Baiturrhman, Banda Aceh, Kamis (1/10/2026). Buruh di Aceh menuntut pengenasahan UU Ketenagakerjaan dan tetapkan UMK/UMSK tahun 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9 persen dan JHT 0 persen. The Indonesian News Foto/Ampelsa.
Demonstran yang tergabung dalam Aliansi buruh menggelar aksi di Kawasan masjid raya Baiturrhman, Banda Aceh, Kamis (1/10/2026). Buruh di Aceh menuntut pengenasahan UU Ketenagakerjaan dan tetapkan UMK/UMSK tahun 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9 persen dan JHT 0 persen. The Indonesian News Foto/Ampelsa.

Lima Tahun Merger, Pelindo Regional 2 Perkuat Transformasi Layanan dan Kinerja Kepelabuhanan

Foto: Pelindo Regional 2

Jakarta (The Indonesian News) – Lima tahun setelah penggabungan empat entitas Pelindo menjadi satu perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terus memperkuat transformasi layanan dan operasional kepelabuhanan di berbagai wilayah Indonesia. Momentum Hari Pelindo yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan integrasi sekaligus memperkuat langkah perusahaan dalam meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kualitas layanan.

Integrasi ini juga menjadi tonggak penting dalam membangun pengelolaan pelabuhan yang lebih terintegrasi, baik dari sisi operasional, layanan, maupun pengembangan jaringan kepelabuhanan nasional.

Executive Director 2 Pelindo Regional 2, Budi Prasetio, mengatakan merger menjadi titik penting dalam perjalanan transformasi Pelindo. Menurutnya, integrasi empat entitas bukan hanya menyatukan organisasi, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun proses bisnis dan layanan yang semakin terintegrasi.

“Merger menjadi langkah penting bagi Pelindo untuk bergerak sebagai satu perusahaan. Setelah lima tahun, yang harus terus kami jaga adalah bagaimana integrasi ini memberikan manfaat nyata melalui layanan yang semakin baik dan operasional yang semakin efektif,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Kamis 1 Oktober 2026.

Menurut Budi, perjalanan Pelindo setelah merger juga perlu terus diarahkan pada peningkatan kinerja dan produktivitas perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan arahan strategis Danantara dalam mendorong pengelolaan BUMN yang semakin efektif, efisien, profesional, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Arahan strategis Danantara menjadi bagian penting dalam perjalanan Pelindo ke depan. Kami di Regional 2 akan terus menerjemahkannya melalui peningkatan kinerja, produktivitas, dan kualitas pelayanan di wilayah kerja kami,” kata Budi.

Transformasi pascamerger terus dilakukan melalui penguatan standardisasi proses bisnis, digitalisasi layanan, optimalisasi aset, serta pengembangan konektivitas antarpelabuhan. Integrasi tersebut diarahkan untuk menciptakan proses operasional yang lebih efektif sekaligus memberikan layanan yang semakin mudah dan andal bagi pengguna jasa.

Di Regional 2, penguatan tersebut dilakukan dengan menjaga keandalan fasilitas dan operasional pelabuhan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat koordinasi dengan pengguna jasa, pemerintah, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Di Regional 2, kami terus mendorong perbaikan di setiap lini. Mulai dari operasional, pelayanan, sampai koordinasi dengan pengguna jasa dan stakeholder. Semuanya harus bergerak ke arah yang lebih baik,” ujar Budi.

Ia menambahkan, tantangan industri kepelabuhanan ke depan semakin dinamis. Karena itu, integrasi yang telah dibangun perlu terus dilanjutkan melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan produktivitas, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Lima tahun ini bukan akhir dari proses integrasi. Justru menjadi bagian dari perjalanan untuk terus berbenah. Tantangannya ke depan adalah bagaimana kita menjaga kinerja, meningkatkan pelayanan, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perekonomian nasional,” tutur Budi.

Memasuki tahun kelima pascamerger, Pelindo Regional 2 berkomitmen untuk terus mengambil bagian dalam transformasi perusahaan dengan memperkuat keandalan operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga konektivitas antarpelabuhan.

Tinjau Huntara di Sobo, BNPB Pastikan Pembangunan Sesuai Kebutuhan Lapangan

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Kiri) meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/9/2026). Peninjauan tersebut untuk memastikan perkembangan pembangunan berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi. The Indonesian News/HO-BNPB

Ngada (The Indonesian News) – Pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, menjadi salah satu lokasi yang ditinjau Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam kunjungannya ke wilayah terdampak gempa bumi, Rabu (30/9). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan sekaligus memastikan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Di Desa Sobo, Suharyanto meninjau lima unit huntara yang menjadi bagian dari penanganan hunian bagi masyarakat terdampak. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pembangunan serta kesiapan hunian yang akan digunakan selama masa transisi menuju pemulihan.

Suharyanto mengatakan pembangunan huntara dilakukan secara bertahap. Unit yang telah selesai dapat segera dimanfaatkan, sedangkan pembangunan unit lainnya terus dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kebutuhan masyarakat.

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Tengah) meninjau pembangunan hunian sementara (huntara) di Desa Sobo, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/9/2026). Peninjauan tersebut untuk memastikan perkembangan pembangunan berjalan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak gempa bumi. The Indonesian News/HO-BNPB

“Untuk huntara ini dibangun secara bertahap. Yang sudah selesai dapat ditempati, sementara yang masih dalam proses kita percepat penyelesaiannya,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa kondisi setiap lokasi terdampak tidak sepenuhnya sama. Karena itu, pelaksanaan pembangunan perlu menyesuaikan kebutuhan di lapangan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

“Pembangunan huntara menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan standar teknis yang berlaku,” kata Suharyanto.

Bagi masyarakat dengan rumah rusak berat, BNPB menyediakan pilihan tempat tinggal sementara berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) atau huntara sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemutakhiran data penerima manfaat terus dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan penanganan sesuai kondisi masyarakat terdampak.

Di Kabupaten Ngada, perkembangan pembangunan huntara terus berjalan. Berdasarkan data BNPB (28/9), sebanyak enam unit huntara mandiri telah selesai dibangun, terdiri atas empat unit di Kecamatan Aimere, satu unit di Kecamatan Riung, dan satu unit di Kecamatan Wolomeze. BNPB juga telah menyelesaikan lima unit huntara insitu, sedangkan 272 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Pelaksanaan pembangunan mempertimbangkan kondisi geografis dan sebaran lokasi masyarakat terdampak. Koordinasi antara BNPB, pemerintah daerah, pelaksana pembangunan, dan masyarakat terus dilakukan agar pembangunan huntara dapat berjalan sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Sebelum pembangunan dilaksanakan, penentuan lokasi dan penerima manfaat dilakukan melalui pendataan serta verifikasi bersama pemerintah daerah. Tahapan tersebut diperlukan agar penyediaan huntara sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Peninjauan di Desa Sobo menjadi bagian dari rangkaian penanganan hunian bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Ngada. Pembangunan huntara selanjutnya terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Cibinong Vocational School Student Proud to Play Violin Before Prabowo at Pancasila Sanctity Day

Credit: The Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Jakarta (The Indonesian News) – The moment of the Pancasila Sanctity Day commemoration became a special experience for Muhammad Tahfiz bin Al Hamdi, a student of SMK Negeri 2 Cibinong. Tahfiz had the opportunity to perform playing the violin before President Prabowo Subianto at the Pancasila Sanctity Monument, Lubang Buaya, East Jakarta, on Thursday (October 1).

Tahfiz felt happy and grateful to be able to showcase his abilities before the President. For him, this opportunity was a rare thing.

“It certainly feels very happy, because the opportunity to play in front of Mr. President is a very rare thing, yes. So, we rarely encounter it in daily life. So, I feel very grateful and also proud,” Tahfiz said when interviewed.

Tahfiz’s love for music has grown since childhood. Tahfiz began learning musical instruments at the age of 9.

He also expressed that the opportunity to perform at the Pancasila Sanctity Day commemoration was also a momentum to interpret the values of Pancasila. He believes Pancasila is something that unites in diversity.

“In my opinion, Pancasila is togetherness, yes. So, how do we live in peace, tranquility, and respect one another without discriminating,” he said.

As a student who pursues music, Tahfiz hopes that students can obtain support to develop their interests and talents. He hopes that the development of student talent can continue to be facilitated, including for students who have an interest in music.

“I pray that Mr. President Prabowo will always be healthy, always enthusiastic in his work. May Indonesia continue to advance, and may we as students be able to bring honor to the name of the Indonesian nation,” he said.

Source: Press Release of the Government Communication Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia

Penuh Khidmat, Presiden Prabowo Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Foto: BPMI Setpres

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Upacara berlangsung dengan khidmat sebagai momentum untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa.

Presiden Prabowo tiba di Monumen Pancasila Sakti sekitar pukul 08.00 WIB. Setibanya di lokasi, Kepala Negara menerima laporan dari Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta.

Rangkaian upacara kemudian diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, serta laporan Komandan Upacara kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Bertindak sebagai Komandan Upacara yakni Kolonel Mar Edo Sidharta Halilintar.

Dalam suasana penuh khidmat, Presiden Prabowo selanjutnya memimpin seluruh peserta upacara untuk mengheningkan cipta. Kepala Negara mengajak seluruh peserta mengenang dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara.

“Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi, mengheningkan cipta, mulai,” ucap Presiden Prabowo.

Rangkaian upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin. Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Rangkaian upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian diakhiri dengan pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Upacara tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, para duta besar negara sahabat, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran para peserta dari berbagai unsur tersebut turut menambah kekhidmatan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Usai upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan tamu undangan meninjau sumur Lubang Buaya. Lokasi bersejarah tersebut menjadi salah satu pengingat atas perjuangan sekaligus pengorbanan para pahlawan revolusi.

Di lokasi tersebut, Presiden Prabowo tampak sejenak berdiri di dekat sumur Lubang Buaya. Kepala Negara kemudian memanjatkan doa bagi para pahlawan revolusi yang telah gugur.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti menjadi momentum untuk kembali mengenang pengorbanan para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, kedaulatan, serta nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepala BNPB Pastikan Penanganan Pascagempa Ngada Berlanjut ke Tahap Pemulihan

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Saat berdialog) berdialog dengan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 saat kunjungan kerja di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat dalam proses penanganan dan pemulihan pascagempa. The Indonesian News/HO-BNPB

Ngada (The Indonesian News) –  Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengunjungi Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Pada Rabu, (30/9) untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 terus berlanjut memasuki tahap pemulihan. Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto melakukan koordinasi dengan Bupati Ngada, Forkopimda, dan perangkat daerah terkait serta berdialog langsung dengan masyarakat terdampak.

“Kabupaten Ngada saat ini berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan berdasarkan Keputusan Bupati Ngada Nomor 480/KEP/HK/2026, dengan masa berlaku mulai 16 September hingga 16 Desember 2026. Tahapan ini menjadi bagian dari proses penanganan setelah pelaksanaan pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta penanganan kedaruratan lainnya,” Kata Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam ketranga tertulisnya, Kamis (1/10/2026)

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Saat berdialog) berdialog dengan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 saat kunjungan kerja di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat dalam proses penanganan dan pemulihan pascagempa. The Indonesian News/HO-BNPB

Dalam koordinasi bersama pemerintah daerah, dibahas perkembangan pendataan kerusakan rumah dan persiapan bantuan bagi masyarakat terdampak. Pendataan dan verifikasi menjadi bagian penting agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi kerusakan masing-masing rumah.

“Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 508/KEP/HK/2026, sebanyak 7.855 rumah telah masuk dalam daftar penerima bantuan DSP tahap I. Jumlah tersebut terdiri atas 268 rumah rusak berat, 1.663 rumah rusak sedang, dan 5.924 rumah rusak ringan,” Tuturnya.

Suharyanto menjelaskan bahwa bantuan stimulan perbaikan rumah disiapkan berdasarkan tingkat kerusakan.

“Kita menunggu data, sekarang datanya sudah masuk. Untuk bantuan rumah, yang rusak ringan Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak berat Rp70 juta,” kata Suharyanto.

Ia menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan tetap dilakukan melalui tahapan administrasi, verifikasi, dan mekanisme yang berlaku. Pemutakhiran data menjadi bagian penting sebelum bantuan diproses agar penerima sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan.

Selain bantuan untuk rumah, pemulihan pascagempa juga mencakup fasilitas publik dan sektor lain yang terdampak. Kebutuhan tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Penanganan infrastruktur seperti sekolah, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, dan jembatan akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian/lembaga terkait sesuai hasil kajian kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” Tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suharyanto juga berdialog dengan masyarakat terdampak. Sejumlah pertanyaan yang disampaikan antara lain mengenai kriteria tingkat kerusakan rumah, mekanisme bantuan, waktu penyaluran, dan persyaratan yang perlu dipenuhi.

Ia memastikan masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai tahapan yang harus dilalui sehingga proses bantuan dapat dipahami dengan baik.

“Masyarakat Ngada juga tadi sudah diberikan penjelasan sampai detail. Kita berikan kesempatan bertanya. Paling tidak, hari ini permasalahan yang tadinya belum tahu jawabannya sudah bisa terjawab,” ujar Suharyanto.

Proses pemulihan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga pada pemulihan kehidupan dan pembangunan kembali wilayah terdampak.

“Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses transisi darurat menuju pemulihan berjalan terkoordinasi, dengan pendataan, bantuan, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikawal sesuai kebutuhan masyarakat,” Demikian Letjen TNI Dr. Suharyanto .

Hari Migran dan Pengungsi Sedunia, WNI-Diaspora Indonesia Bawa Cita Rasa Nusantara ke Angola

WNI dan Diaspora Indonesia Bawa Cita Rasa Nusantara ke Angola. Foto: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek/Kemlu RI

Angola (The Indonesian News) — Memperingati Hari Migran dan Pengungsi Sedunia ke-112, Warga Negara Indonesia (WNI) dan diaspora Indonesia di Angola berpartisipasi dalam Edisi VI Pameran Migran dan Pengungsi 2026 di Luanda, Angola, pada Sabtu (26/9). Kegiatan ini turut mendapat dukungan dan apresiasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Windhoek yang sejalan dengan upaya Perwakilan RI untuk mendukung keterlibatan masyarakat Indonesia dalam kegiatan lintas budaya di negara akreditasi.

Mengusung tema “Migrasi Aman: Setiap Anak Berharga”, pameran yang diselenggarakan oleh Jaringan Perlindungan Migran dan Pengungsi tersebut menjadi ruang perjumpaan bagi berbagai komunitas lintas negara, pejabat pemerintah setempat, perwakilan korps diplomatik, serta organisasi nonpemerintah.

“Pada kegiatan tersebut, masyarakat dan diaspora Indonesia menampilkan ragam kuliner khas Nusantara serta khazanah budaya nasional di Paviliun Indonesia. Keikutsertaan masyarakat Indonesia dalam pameran budaya tersebut mendapatkan apresiasi sebagai Stan Terbaik untuk kategori Penampilan Makanan. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa kuliner dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan identitas dan tradisi Indonesia kepada masyarakat setempat,” Tulis KBRI Windhoek dilansir dari laman Kemlu RI, Rabu 30 September 2026.

Keikutsertaan WNI dan diaspora Indonesia dalam pameran ini turut membuka ruang interaksi budaya antara masyarakat Indonesia dan Angola melalui kuliner dan seni tradisional Nusantara. Kegiatan tersebut juga mendukung upaya Perwakilan RI untuk memperluas pengenalan budaya Indonesia sekaligus memperkuat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts