Beranda blog Halaman 92

Dinas Pendidikan Aceh Cegah Gratifikasi dalam Pelaksanaan SPMB

flyer rekomendasai no pungli dan gratifikasi. (Foto : Disdik Aceh).

Banda Aceh (The Indonesian News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 25 Mei 2026. Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai langkah pencegahan agar proses penerimaan murid baru berlangsung objektif, transparan, adil, dan bebas dari praktik korupsi.

Menananggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidik Aceh Murthalamuddin mengatakan, bahwa pihaknya telah menerbitkan flyer rekomendasi tidak pungli dan gratifikasi.

“Flayer No Pungli dan Gratifikasi Penyelenggaraan SPMB di Aceh bagian komitmen kami untuk mencegah prilaku Korupsi saat penerimaan siswa Baru,” Kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Selasa, 2 Juni 2026.

Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, menegaskan seluruh penyelenggara pendidikan tidak boleh melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru.

“Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru,” ujar Abdul.

Karena itu, KPK menegaskan pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB. ASN maupun penyelenggara pendidikan yang menerima gratifikasi terkait jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Khusus penerimaan gratifikasi berupa bingkisan, makanan, atau minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa, penerima dapat langsung menyalurkannya sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan. Meski demikian, penerimaan tersebut tetap wajib dilaporkan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di https://gol.kpk.go.id.

Informasi lebih lanjut mengenai pengendalian gratifikasi dapat diakses melalui https://jaga.id, layanan WhatsApp +6211145575, atau layanan informasi KPK di 198.

Lebih dari 10.000 WNI Eks Jaringan Penipuan Daring Melapor ke KBRI Phnom Penh

Lebih dari 10.000 WNI Eks Jaringan Penipuan Daring Melapor ke KBRI Phnom Penh. (Foto : Dok.KBRI Phnom Penh).

Phnom Penh (The Indonesian News) – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mengatakan Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pekerja jaringan penipuan daring (online scam) yang mengajukan permohonan bantuan kepada KBRI Phnom Penh terus mengalami peningkatan dan hingga saat ini belum menunjukkan indikasi penurunan.

“Peningkatan jumlah pengaduan mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026, tepatnya dalam periode 16 Januari hingga 31 Mei 2026, tercatat sebanyak 10.151 WNI telah melapor kepada KBRI Phnom Penh untuk memperoleh fasilitasi pemulangan ke Indonesia,” Kata Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Phnom Penh, Krishnajie, dalam siaran persnya, Senin, 1 Juni 2026.

Besarnya angka tersebut mencerminkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, total kasus WNI yang ditangani oleh KBRI Phnom Penh tercatat sebanyak 5.088 kasus. Sementara itu, hanya dalam lima bulan pertama tahun 2026, jumlah kasus WNI yang tercatat telah mencapai 10.287 kasus, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan total kasus sepanjang tahun 2025.

“Selain WNI yang datang langsung ke KBRI, terdapat juga ratusan WNI yang terjaring dalam razia di berbagai lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas penipuan daring. Mereka selanjutnya ditempatkan di pusat detensi untuk menjalani proses deportasi. Hingga saat ini, diperkirakan sekitar 400 WNI berada di fasilitas detensi yang tersebar di sejumlah wilayah di Kamboja,” Kata Krishnajie.

Namun demikian, pemulangan WNI tidak dapat dilaksanakan segera. Sebagian besar WNI tidak memiliki paspor dan menghadapi denda overstay dengan nilai yang cukup besar. Kondisi tersebut mengharuskan KBRI melakukan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), verifikasi identitas, serta koordinasi intensif dengan otoritas Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay.

Selama menunggu proses tersebut, KBRI Phnom Penh menyediakan penampungan sementara secara selektif bagi sebagian WNI yang mengaku kesulitan ekonomi. Tingginya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan menyebabkan kapasitas penampungan saat ini telah mencapai batas maksimum. Sebagian WNI lainnya memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan biaya hidup sehari-hari secara mandiri.

Meskipun proses pemulangan terus dilaksanakan, jumlah WNI yang berhasil kembali ke Indonesia masih belum dapat mengimbangi laju pertambahan pengaduan baru yang diterima setiap hari. Sejak akhir Januari hingga 31 Mei 2026, baru 3.879 WNI yang telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia, sedangkan jumlah yang telah mendapat persetujuan penghapusan denda overstay sebanyak 5.950 WNI.

KUAI RI Phnom Penh Krishnajie mengimbau para WNI yang telah memiliki SPLP dan memperoleh persetujuan penghapusan denda overstay untuk segera membeli tiket dan kembali ke Indonesia.

“Jumlah WNI yang mengajukan fasilitasi kepulangan terus bertambah setiap hari. Kami mengimbau kepada WNI yang dokumennya telah selesai dan telah memperoleh penghapusan denda overstay agar segera kembali ke Indonesia sehingga proses penanganan terhadap WNI lainnya dapat berlangsung secara lebih optimal,” ungkap KUAI RI.

Selain itu KUAI RI juga mengingatkan bahwa otoritas Kamboja telah semakin tegas terhadap seluruh warga negara asing yang diduga terlibat penipuan daring. “KBRI Phnom Penh mengingatkan kepada WNI yang masih mencoba untuk melakukan aktivitas penipuan daring di Kamboja untuk segera mengurungkan niatnya dan mematuhi peraturan setempat atau berisiko menghadapi tuntutan hukum yang lebih serius.” tegasnya.

Kementan-BUMN Bangun Ekosistem Hilirisasi Ayam di luar Pulau Jawa

Kementan bersama BUMN Bangun Ekosistem Hilirisasi Ayam di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan,Kamis (28/5/2026). (Foto : Dok.Kementan).

Makassar (The Indonesian News) – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN pangan memperkuat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari strategi menjaga swasembada pangan secara berkelanjutan. Melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir, program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat, menciptakan kepastian pasar, serta membangun ekosistem produksi pangan yang berkelanjutan di luar Pulau Jawa, pada Kamis (28/5/2026).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah pusat karena menyangkut pembangunan industri peternakan rakyat jangka panjang.

“Ini bukan main-main. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” ujar Agung dalam rapat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Makassar, Dikutip dari laman Kementan, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurut Agung, swasembada pangan tidak cukup hanya dicapai melalui peningkatan produksi, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya melalui penguatan ekosistem usaha yang mampu memberikan kepastian bagi peternak rakyat untuk terus berproduksi dan berkembang dalam jangka panjang.

Menurut Agung, Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan jagung sebagai bahan baku pakan. Kabupaten Bone ditetapkan sebagai lokasi utama karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem dan dukungan pemerintah daerah yang kuat.

“Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” kata Agung.

Ia menjelaskan model yang dibangun pemerintah menempatkan peternak rakyat sebagai pusat ekosistem. Negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pakan, sementara hasil produksi peternak diserap melalui sistem kemitraan terintegrasi.

“Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian,” ujar Agung.

Ia menegaskan bahwa model hilirisasi yang dibangun pemerintah bertujuan menciptakan rantai usaha yang saling terhubung dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil. Dengan demikian, peternak tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memperoleh kepastian usaha dan nilai tambah yang lebih baik sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program tersebut karena diyakini mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.

“Kami punya luasan pertanian jagung di Bone sekitar 60 ribu hektare. Pada musim tertentu bahkan bisa mencapai 120 ribu hektare. Jadi dengan adanya hilirisasi ayam terintegrasi ini kami sangat bersyukur karena kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah kami sendiri,” ujar Andi Asman.

Ia juga memastikan pemerintah daerah siap membantu percepatan kebutuhan di lapangan, mulai dari perizinan, tenaga kerja, hingga dukungan material agar proyek dapat berjalan lebih cepat.

“Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja, maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” katanya.

Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan keterlibatan BUMN dalam program tersebut bukan sekadar membangun proyek peternakan, tetapi membangun ekosistem usaha yang memberi kepastian bagi peternak rakyat dari hulu hingga hilir.

“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” katanya.

Ia menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan peternak rakyat di daerah.

“Keterbukaan dan kolaborasi yang kuat adalah kunci keberhasilan program ini. Program ini tidak akan berhasil kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik dan bersinergi bersama,” ujar I Putu.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, mengatakan peternak rakyat di Sulawesi Selatan siap mendukung pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi karena dinilai memberi kepastian usaha yang selama ini dibutuhkan peternak mandiri.

“Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” ujar H. Mulyadi Atma.

Menurut dia, pola kemitraan yang dibangun melalui program tersebut menempatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dalam rantai usaha peternakan sehingga memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak.

“Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” katanya.

Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun swasembada pangan yang berkelanjutan. Selain meningkatkan produksi dan ketersediaan protein hewani nasional, program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem usaha peternakan rakyat melalui kepastian pasokan bahan baku, kepastian pasar, dan peningkatan nilai tambah di tingkat peternak.

Melalui model hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat secara berkelanjutan.

Indonesia Dorong Kerja Sama Praktis Hadapi Tantangan Keamanan Global di ISF 2026

sesi pleno The 14th International Meeting of High-Ranking Officials Responsible for Security Matters di Moskow, Rusia, Pada Kamis (28/5/2026). (Foto : Humas Kemenko Polkam).

Moskow (The Indonesian News) — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), sebagai bagian dari Delegasi Republik Indonesia (Delri), berpartisipasi dalam sesi pleno The 14th International Meeting of High-Ranking Officials Responsible for Security Matters di Moskow, Rusia, Pada Kamis (28/5/2026).

Pertemuan tingkat tinggi tersebut merupakan agenda utama dalam rangkaian The 1st International Security Forum (ISF) 2026 yang diselenggarakan di bawah naungan Dewan Keamanan Federasi Rusia. Forum ini dihadiri pejabat tinggi keamanan, penasihat keamanan nasional, serta menteri dari lebih dari 120 negara dan organisasi internasional.

Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, serta turut dihadiri perwakilan Kemenko Polkam, Kemlu, BSSN, dan Polri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, menekankan bahwa forum ini berlangsung di tengah perubahan besar dalam tatanan keamanan global.

“Dunia saat ini berada dalam transisi besar. Kekuatan menjadi semakin tersebar, namun lanskap internasional juga semakin terfragmentasi, tidak pasti, dan kompetitif. Karena itu, kerja sama keamanan harus dibangun secara praktis, konstruktif, dan saling menguntungkan,” ujar Letjen TNI Tri Budi Utomo.

Dalam sesi pleno tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Duta Besar Mohammad K. Koba, menyampaikan pandangan Indonesia mengenai dinamika keamanan global, tantangan geopolitik, serta pentingnya menjaga stabilitas internasional di tengah transisi menuju dunia multipolar.

“Indonesia meyakini transisi menuju multipolaritas harus dikelola secara bijak. Multipolaritas tidak boleh menciptakan konfrontasi blok maupun memperdalam fragmentasi, tetapi harus membuka ruang lebih besar bagi dialog, saling menghormati, dan kerja sama praktis,” ujar Duta Besar Mohammad K. Koba.

Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan keamanan nontradisional. Isu tersebut mencakup keamanan maritim, ketahanan rantai pasok, keamanan pangan dan energi, keamanan siber, serta perlindungan infrastruktur kritis nasional.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif serta dukungan terhadap arsitektur kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan. Posisi tersebut sejalan dengan ASEAN Centrality dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Melalui partisipasi pada sesi pleno ISF 2026, Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi strategis dan membangun rasa saling percaya antarnegara. Langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan global secara berkelanjutan.

Peringatan Hari Lahir Pancasila, 800 Warga Puncak Jaya Kirab Bendera 50 Meter

800 Warga Puncak Jaya Kirab Bendera 50 Meter, Puncak Jaya, Senin (1/6/2026). (Foto : Ist).

Puncak Jaya (The Indonesian News) – Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, diwarnai dengan aksi kolosal pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 50 meter, Senin (1/6/2026). Aksi Kirab Merah Putih yang diinisiasi oleh DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Puncak Jaya ini dipusatkan di depan Makodim 1714/Puncak Jaya.

Acara dihadiri langsung oleh jajaran Forkopimda setempat, di antaranya Ketua DPC BMP RI Yadius Tabuni, Asisten I Sekda Yahya Wonorengga, Dandim 1714/PJ Letkol Inf Bagus, Kapolres AKBP Yuda Wicaksono, serta para Dansatgas TNI. Sebelum kirab dimulai, tim kesehatan Satgas Yonif 743/PSY dan Yonif 136/TS menggelar bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pembagian bendera standar kepada warga.

Sekitar 800 warga dari berbagai kalangan usia antusias mengarak bendera raksasa berukuran 50 x 6 meter tersebut sejauh 2 kilometer menuju Puncak Zaitun. Di lokasi finis, Asisten I Pemkab Puncak Jaya, Yahya Wonorengga, membacakan sambutan tertulis Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda.

“Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Nilai-nilai luhur Pancasila harus tetap tegak menjadi pedoman hidup, serta menjadi fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yahya membacakan amanat Bupati.

Rangkaian acara ditutup secara khidmat dengan pembacaan Ikrar Pancasila oleh seluruh peserta di atas Puncak Zaitun. Poin-poin ikrar tersebut menegaskan kesetiaan kepada NKRI, pengamalan nilai Pancasila, serta penolakan tegas terhadap segala paham yang bertentangan dengan UUD 1945. Seluruh aksi pembentangan bendera ini berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

TIM SAR lakukan pencarian Pendaki hilang di Gunung Seulawah Aceh

Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang di Gunung Seulawah , kab. Aceh Besar, Selasa (2/6/2026). Foto Dok Tim SAR

Banda Aceh (The Indonesian News) – Tim SAR gabungan melakukan operasi SAR Kondisi Membayakan Manusia (KMM) terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang dan terpisah dari rombongannya di Gunung Seulawahah, desa Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (2/6/2026).

Pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang itu diketahui , Faiz Hidayat (23 Tahun) , warga Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab, Aceh Utara. Laporan awal orang hilang itu oleh diterima anggota Polsek Lembah Seulawah. Kabupaten Aceh Besar dan kemudian ditindak lanjuti pencarian oleh Tim SAR gabungan.

Kepala Basarnas Banda Aceh, Al Hussain, menyatakan Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Banda Aceh, Polsek ,Koramil, BKSDA Gunung Seulawah dan masyarakat  sudah bergerak ke lokasi  untuk melakukan pencarian orang hilang tersebut.

Dengan melakukan pemetaan wilayah, Tim SAR  menuju lokasi kejadian dengan dilengkapi peralatan, 1 Unit Rescue Truk, 1 Unit Drone Thermal, GPS, Pal Komunikasi, Pal Gunung / Hutan dan  ⁠K-9 Basarnas Banda Aceh.

Adapun pun kronologisnya, berdasarkan laporan yang diterima, Faiz Hidayat bersama sejumlah rekannya mendaki Gunung Seulawah pada Minggu (31/5/2026) sekitar pukul 09.00 WIB dan tiba di puncak Gunung Seulawah sekitar pukul 12.30 WIB.

Saat rombongan bersiap meninggalkan puncak, rekan-rekan korban baru menyadari bahwa korban tidak lagi berada di lokasi. Rekan-rekan korban sempat melakukan pencarian di sekitar lokasi terakhir korban terlihat, namun hingga keesokan harinya keberadaan korban masih belum diketahui.

Gunung Seulawah merupakan tipe  stratovolkano   aktif dan memiliki ketinggian 1.810 mdpl  sebagai penyangga ekosistem penting karena hutannya yang lebat . Pendakian dari desa Saree menuju puncak biasanya memakan waktu sekitar delapan jam melewati beberapa pos dan vegetasi hutan lebat.

Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir kepada Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (1/6/2026). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026. Presiden tiba di Kementerian Pertahanan sekitar pukul 08.25 WIB.

Presiden Prabowo kemudian menuju Ruang Hening untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Dalam suasana khidmat, Kepala Negara tampak berdiri sejenak di hadapan jenazah dan berdoa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara.

Jenazah Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebelumnya tiba di Kantor Kementerian Pertahanan pada pukul 07.35 WIB dan disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika. Upacara persemayaman dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan selaku inspektur upacara.

Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu berpulang pada Minggu, 31 Mei 2026. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai salah satu tokoh militer nasional yang telah mengabdikan diri bagi negara, termasuk saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) 2002-2005 dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014–2019.

Setelah upacara persemayaman, jenazah almarhum akan dilepas dari Kementerian Pertahanan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Pelepasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan terakhir sebelum almarhum dimakamkan secara militer.

Upacara pemakaman militer di TMP Nasional Utama Kalibata rencananya akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku inspektur upacara. Pemakaman secara militer tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam prosesi persemayaman ini menjadi wujud penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu bagi bangsa dan negara.

Komisi IV DPR RI Soroti Distorsi Informasi Swasembada Pangan

Foto : Dok.Kementan

Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyoroti munculnya berbagai narasi yang dinilai berpotensi mendistorsi upaya swasembada pangan nasional yang saat ini tengah dijalankan pemerintah bersama petani dan seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian.

Dilansir dari laman Kementan, Senin (1/6), Menurutnya, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi. Namun kritik tersebut seharusnya dibangun di atas data dan fakta, bukan membentuk persepsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

“Ketika berbagai indikator pertanian menunjukkan perbaikan, kita perlu berhati-hati terhadap upaya-upaya yang menggiring opini seolah-olah swasembada pangan mustahil dicapai. Kritik tentu penting, tetapi jangan sampai berubah menjadi narasi yang mendistorsi kerja keras petani dan seluruh stakeholder yang sedang berjuang memperkuat kemandirian pangan nasional,” kata Abdul Kharis

Ia menegaskan bahwa swasembada pangan bukan sekadar target sektor pertanian, melainkan agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan ketahanan negara, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

“Pangan bukan sekadar urusan pemenuhan target produksi. Pangan adalah soal kedaulatan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi tekanan global, gejolak ekonomi, maupun ketidakpastian geopolitik,” ujarnya.

Abdul Kharis mengatakan berbagai tantangan seperti perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga dinamika ekonomi dunia memang harus diantisipasi. Namun tantangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk meragukan kemampuan petani Indonesia dalam memperkuat produksi pangan dalam negeri.

“Setiap negara menghadapi tantangan yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana negara tersebut merespons tantangan itu. Saya melihat pemerintah bersama petani terus bekerja meningkatkan produksi, memperbaiki irigasi, memperkuat sarana produksi, dan meningkatkan produktivitas. Karena itu kita perlu membangun optimisme yang kuat berbasis data,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa narasi yang berlebihan terkait ancaman krisis pangan maupun fenomena iklim berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat apabila tidak disampaikan secara proporsional.

“Kita harus menyampaikan informasi secara objektif. Jangan sampai muncul kesan pesimis sementara data menunjukkan berbagai indikator justru bergerak ke arah yang positif. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang,” ujarnya.

Menurut Abdul Kharis, keberhasilan meningkatkan produksi pangan nasional juga harus dibarengi dengan penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.

Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat pengawasan sektor pangan untuk menekan berbagai praktik yang merugikan petani.

“Negara harus hadir melindungi petani sekaligus menjaga kepentingan konsumen,” tegasnya.

Pada 2025, produksi nasional mencapai 60,34 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat signifikan dibanding sekitar 53 juta ton GKG pada 2024. Kenaikan produksi tersebut mendorong produksi beras nasional mencapai 34,69 juta ton atau surplus lebih dari 3,5 juta ton dibanding kebutuhan konsumsi nasional yang berada di kisaran 31 juta ton.

Penguatan produksi tersebut turut berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras medium, sementara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog pada Mei 2026 mencapai 5,3 juta ton.

Capaian serupa juga terlihat pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Produksi jagung nasional mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga impor jagung pakan dihentikan sejak 2025. Komoditas bawang merah, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, dan gula konsumsi juga diproyeksikan berada dalam kondisi yang mampu menopang kebutuhan nasional dari produksi dalam negeri.

Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang pada Maret 2026 mencapai 125,35, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan.

Abdul Kharis mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga optimisme dan memperkuat persatuan dalam mengawal agenda swasembada pangan nasional.

“Perjalanan menuju swasembada memang tidak selalu mudah. Namun bangsa ini memiliki modal yang besar, mulai dari sumber daya alam, petani yang tangguh, dukungan teknologi, hingga komitmen pemerintah. Yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama dan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya,” pungkasnya.

Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Qatar di Istana Merdeka

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Qatar di Istana Merdeka Jakarta, Senin (1/6/2026). (Foto : BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/6/2026).

“Dalam pertemuan tersebut, Sheikh Saoud menyampaikan pesan khusus dari Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani kepada Presiden Prabowo. Presiden menyambut baik pesan dan perhatian yang disampaikan Emir Qatar, serta menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan persahabatan dan memperkuat kerja sama bilateral yang selama ini telah terjalin erat antara kedua negara,” Tulis Biro Infohan Setjen Kemhan.

Kdua pihak juga membahas tindak lanjut sejumlah kerja sama strategis Indonesia dan Qatar. Pembahasan tersebut merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah dibangun melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Emir Qatar pada April 2025.

Indonesia dan Qatar terus mendorong penguatan kerja sama di berbagai bidang strategis, mencakup politik serta isu-isu regional dan internasional, pertahanan dan keamanan, penanggulangan terorisme, perdagangan dan investasi, pertukaran budaya, hingga penguatan hubungan antarmasyarakat.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk semakin memperkokoh kemitraan strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara, sekaligus berkontribusi terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan.

BNPB: Embusan angin kencang berpotensi Perluas Karhutla

Sejumlah tim gabungan memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Minggu (31/5/2026). (Foto : Dok. BNPB).

Jakarta (The Indonesian News) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan kondisi cuaca panas dan disertai embusan angin kencang berpotensi memperluas sebaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan siaran Persnya, Senin (1/6/2026), mengatakan kondisi cuaca yang kering dapat memicu percepatan rambatan api di vegetasi lahan yang mudah terbakar.

“Hasil pemantauan visual, api belum berhasil dipadamkan dan masih dalam penanganan. Diperkirakan api masih bisa meluas mengingat kondisi cuaca saat ini panas dan angin kencang,” ucapnya.

Direktorat Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mengkonfirmasi sebagaimana laporan yang diterima sampai dengan Minggu (31/5), eskalasi titik api terbesar saat ini terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya dengan luasan lahan terbakar sementara mencapai 17 hektare.

Kebakaran di Nagan Raya tersebut melanda kawasan Gampong Kayee Uneo di Kecamatan Darul Makmur serta Gampong Babah Lueng di Kecamatan Tripa Makmur, dimana tim gabungan tengah mengerahkan dua mesin pompa air untuk memblokade pergerakan api.

Selain Nagan Raya, amukan si jago merah dalam waktu yang bersamaan juga menghanguskan sedikitnya dua hektare lahan di Gampong Berawang dan Gampong Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat.

Hingga saat ini, menurut dia, operasi pemadaman darat di Aceh Barat masih terus bergulir lantaran bara api di lapisan bawah tanah belum sepenuhnya padam.

Sementara itu untuk kluster karhutla di Kabupaten Aceh Tengah yang sempat menghanguskan tiga hektare lahan di Kecamatan Ketol, Bebesen, dan Kebayakan, dipastikan telah berhasil dipadamkan total oleh petugas pemadam kebakaran setempat.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts