Beranda blog Halaman 93

Panglima TNI Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Dipimpin Presiden Prabowo

Panglima TNI (Pertama Kiri)  Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Dipimpin Presiden Prabowo (Pertama Kanan) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Sidang Kabinet Paripurna tahun 2026 tersebut menjadi momentum evaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengukur capaian menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan pemerintah selama hampir dua tahun terakhir. Presiden juga menekankan pentingnya menjaga semangat kerja, disiplin, dan fokus dalam menjalankan amanat rakyat di tengah berbagai tantangan nasional maupun global.

Presiden Prabowo mengingatkan seluruh unsur pimpinan agar tidak takut menghadapi berbagai tantangan serta terus menghadirkan solusi bagi masyarakat. “Kita sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat, dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah, kita tidak boleh takut dengan kesulitan, kita tidak boleh takut dengan kekurangan,” tegas Presiden.

“Kehadiran Panglima TNI dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah serta memperkuat sinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam menjaga stabilitas nasional, memperkokoh ketahanan negara, dan menyukseskan program-program prioritas nasional demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,,” Demikian Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Kemendagri : Sekda Berperan Sebagai Koordinator pelaksana verifikasi dan validasi KDKMP di daerah

Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri),

Jakarta (The Indonesian News) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan dua fokus utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung tindak lanjut Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yakni memperkuat proses verifikasi dan validasi serta komunikasi publik.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Rapat Koordinasi Terbatas KDKMP terkait Infrastruktur Pemerintah dan Offtaker Komoditas Desa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Bima menjelaskan, Kemendagri akan memastikan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil pembangunan KDKMP dilakukan secara berjenjang dan menyeluruh. Proses tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara perencanaan, kondisi fisik di lapangan, dan kelengkapan administrasi sehingga hasil pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya menjadi dasar penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebelum bangunan KDKMP diserahkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi kami akan mendorong ini agar memastikan ada kesesuaian antara perencanaan dan fisik dan administrasi, Pak. Itu yang pertama, jadi verifikasi [dan] validasi ini sangat penting,” ujar Bima.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) berperan sebagai koordinator pelaksanaan verifikasi dan validasi di daerah. Setelah proses tersebut selesai, hasilnya dilaporkan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan Mendagri sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. Peran tersebut sejalan dengan Surat Mendagri Nomor 500.3/10071/SJ tanggal 29 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Daerah.

Selain memastikan kualitas pelaksanaan program, Bima menegaskan Kemendagri juga akan memperkuat komunikasi publik sebagai tindak lanjut arahan Mendagri pada rapat terbatas sebelumnya. Menurutnya, KDKMP yang telah melalui proses verifikasi dan menunjukkan pelaksanaan yang baik perlu diidentifikasi untuk dipublikasikan secara luas. Ini penting agar menjadi contoh sekaligus mendorong daerah lain meningkatkan kualitas implementasi program.

“Praktik-praktik yang baik ini penting untuk membangun narasi positif terkait [Program] KDKMP,” jelas Bima.

Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program KDKMP sebagai infrastruktur pemerintah dan offtaker komoditas desa.

Sebagai informasi, rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

 

Indonesia-Cili Perkuat kerja sama ekonomi

Menlu RI Sugiono (Pertama Kanan) menerima Menteri Mackenna dalam kunjungan kerjanya membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang perdagangan, mineral kritis, riset dan ilmu pengetahuan, pertanian, dan kesehatan di Gedung Pancasila Jakarta, Senin (20/7/2026). (Foto Kemlu RI)

Jakarta (The Indonesian News) – Indonesia dan Cili sepakat memperkuat kemitraan dengan memperdalam kerja sama ekonomi, serta kolaborasi lebih erat di forum internasional. Komitmen ini disampaikan pada Pertemuan Bilateral antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Cili Francisco Pérez Mackenna di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Dilansir dari laman Kemlu RI, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Cili guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ”Optimalisasi pemanfaatan Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) oleh pelaku usaha menjadi kunci untuk menerjemahkan kemitraan ekonomi kedua negara yang lebih konkret”, tutur Menlu Sugiono. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat memperluas peluang bisnis yang saling menguntungkan.

Cili merupakan mitra potensial bagi Indonesia dalam kerja sama di sektor mineral kritis. Sebagai sesama negara penghasil utama komoditas mineral dunia, Indonesia dan Cili memiliki peluang besar untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan industri hilirisasi yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah, penguatan rantai pasok global, serta penerapan praktik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kerja sama ini diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi nasional kedua negara.

Selain itu, kedua Menlu menjajaki peluang kerja sama yang lebih konkret di bidang riset dan ilmu pengetahuan, pertanian, dan kesehatan. Pembahasan ini mencerminkan komitmen untuk memperkokoh kemitraan bilateral, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Kedua Menlu juga membahas penguatan kerja sama di sejumlah forum regional dan multilateral. Indonesia dan Cili terus mendorong kerja sama yang lebih erat antara kawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin guna menjawab berbagai tantangan global.

Kunjungan Menlu Cili menjadi momentum untuk memperdalam hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin selama 60 tahun. Kunjungan ini sekaligus memperkuat solidaritas Global South dalam mendorong tatanan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan Kebocoran Ekonomi untuk Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/7/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola perekonomian nasional dengan menutup berbagai praktik yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara. Dalam taklimatnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Kepala Negara dalam pengantarnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa temuan tersebut bukan semata-mata berasal dari data pemerintah, melainkan juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Kepala Negara, kondisi tersebut telah lama dipahami oleh para pelaku ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.

“Ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng, sesuatu yang tidak masuk di akal,” imbuh Presiden Prabowo.

Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memperoleh mandat dari rakyat untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden Prabowo menyebut berbagai langkah pembenahan terus dilakukan secara konsisten di berbagai sektor.

“Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital, kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa selama 18 bulan masa pemerintahannya, berbagai persoalan strategis yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan mulai menunjukkan kemajuan. Kepala Negara mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil menyelesaikan lebih dari seratus persoalan penting dalam kurun waktu tersebut.

“Saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita,” ungkap Presiden Prabowo.

Patkor Malindo 2026, TNI AU dan TUDM Perkuat Keamanan Perbatasan

Penerbang tempur TNI AU yang menjalani Patroli Terkoordinasi Malindo Siri I Tahun 2026 dengan pesawat tempur F-16. (Foto: Dok. Instagram @koseki1medan)

Jakarta (The Indonesian News) – TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan Angkatan Udara Malaysia (Tentera Udara Diraja Malaysia/TUDM) terus memperkuat interoperabilitas serta meningkatkan kemampuan taktis dan operasional melalui berbagai kegiatan bersama.

Panglima Kosek I Marsma TNI Imam Subekti mengatakan, Patkor Malindo merupakan wujud komitmen Indonesia dan Malaysia untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan kawasan melalui kerja sama yang erat antara TNI AU dan TUDM.

“Keberhasilan operasi ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara TNI AU dan TUDM,” ujar Imam Subekti dikutip dari unggahan Instagram @kosek1medan, Pada Sabtu (18/7).

Pesawat tempur TNI AU dan TUDM yang dikerahkan dalam Patroli Terkoordinasi Malindo Siri I Tahun 2026. (Foto: Dok. Instagram @koseki1medan)

Patkor Malindo menjadi salah satu implementasi kerja sama pertahanan Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat pengawasan wilayah udara sekaligus membangun koordinasi operasi yang lebih efektif di kawasan perbatasan kedua negara.

Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui patroli terkoordinasi (Patkor) Malindo Siri I Tahun 2026 yang digelar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Pada Rabu (15/7). Penerangan Komando Sektor (Kosek) I menjelaskan, TNI AU mengerahkan dua pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 dalam patroli udara tersebut.

Sementara itu, TUDM mengerahkan dua unsur pesawat tempur F-18 Hornet. Adapun dukungan Ground Controlled Interception (GCI) dilaksanakan oleh operator dari Satuan Radar (Satrad) 104 Dumai yang berada di bawah jajaran Komando Sektor (Kosek) I.

Presiden Prabowo : Pekerjaan kita masih banyak

Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026). (Foto : Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang menilai Indonesia akan kolaps. Hal itu disinggung Presiden Prabowo saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan, Kabinet Merah Putih telah bekerja keras dan bersama mencapai prestasi yang membanggakan. Namun demikian, Presiden Prabowo tidak menampik masih banyak masalah yang perlu diselesaikan.

“Pekerjaan kita masih banyak, perjalanan perjuangan kita masih jauh, tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai,” katanya.

Presisden Prabowo lantas membantah anggapan yang mengatakan Indonesia akan kolaps.

“Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo sampaikan,kalau dunia sedang dilanda peperangan. Banyak negara risau dan panik perihal urusan pangan.

“Kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas, tidak,” kata Presiden Prabowo.

Wamentan Sudaryono Tegaskan pupuk subsidi tidak boleh terjadi penyimpangan saat penyaluran

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono : Foto Dok. Kementan

Malang (The Indonesian News) – Keluhan petani soal akses pupuk bersubsidi dan kebutuhan alat mesin pertanian (alsintan), hingga keresahan peternak akibat anjloknya harga telur dan tingginya biaya pakan, langsung mendapat perhatian Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono. Dalam dialog bersama petani, peternak, dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Pada Jumat (17/7/2026), Wamentan Sudaryono atau akrab disapa Mas Dar tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga langsung menginstruksikan jajaran Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti setiap persoalan yang disampaikan masyarakat.

Satu per satu keluhan dijawab langsung di hadapan peserta forum. Mulai dari petani yang mengaku belum pernah memperoleh pupuk bersubsidi meski telah bertahun-tahun mengusahakan komoditas yang berhak menerima subsidi, usulan bantuan traktor dan drone pertanian, hingga persoalan harga telur ayam ras yang belum sepenuhnya menguntungkan peternak.

Merespons persoalan pupuk, Wamentan Sudaryono langsung meminta penyuluh pertanian melakukan verifikasi terhadap petani yang belum terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ia menegaskan petani yang memenuhi syarat harus segera dimasukkan agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi.

“Kalau memang memenuhi syarat, segera dimasukkan ke e-RDKK supaya mendapatkan pupuk bersubsidi. Bukan hanya beliau, tetapi petani lain yang mengalami kondisi serupa juga harus didata dan difasilitasi,” tegas Wamentan Sudaryono.

Ia mengingatkan bahwa pupuk bersubsidi merupakan barang milik negara sehingga tidak boleh terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.

“Kalau ada penyelewengan pupuk subsidi, itu bukan pelanggaran biasa. Itu pidana, karena pupuk subsidi adalah barang milik negara. Harus dipastikan tepat sasaran kepada petani yang berhak,” ujarnya.

Tidak berhenti pada persoalan pupuk, Wamentan Sudaryono juga langsung merespons berbagai kebutuhan sarana produksi yang disampaikan petani. Saat petani tebu mengeluhkan tingginya biaya angkut akibat kondisi jalan menuju lahan, serta petani di wilayah pesisir mengusulkan bantuan alsintan yang sesuai dengan karakteristik lahannya, Wamentan Sudaryono meminta jajarannya segera menindaklanjuti usulan tersebut.

Bahkan ketika Kepala Dinas Pertanian menyampaikan perlunya dukungan teknologi modern untuk menarik minat generasi muda menjadi petani, Wamentan Sudaryono langsung menyetujui bantuan satu unit drone pertanian dan satu unit traktor.

“Ya sudah, kita bantu satu drone dan satu traktor,” katanya yang disambut tepuk tangan peserta.

Dalam kesempatan yang sama, para peternak ayam petelur juga menyampaikan keluhan mengenai jatuhnya harga telur dalam beberapa bulan terakhir. Meski harga mulai berangsur pulih, mereka mengaku biaya produksi masih tinggi karena harga pakan naik lebih cepat dibanding kenaikan harga telur. Peternak juga meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola produksi agar kelebihan pasokan tidak kembali menekan harga di tingkat peternak.

Menanggapi hal tersebut, Wamentan Sudaryono mengatakan pemerintah memahami kondisi yang dihadapi peternak dan telah menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius. Ia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan arahan khusus dalam rapat kabinet agar mekanisme perlindungan peternak diperkuat sehingga persoalan serupa tidak terus berulang.

“Pemerintah mengakui memang ada kondisi harga telur dan ayam sempat turun. Sekarang mulai membaik, meski belum sesuai harapan peternak. Presiden Prabowo meminta Kementerian Pertanian bersama Menko Pangan menyiapkan mekanisme agar persoalan seperti ini tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” kata Wamentan Sudaryono.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini telah mencapai swasembada protein hewani. Kebutuhan daging ayam dan telur nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor. Karena itu, tantangan ke depan bukan lagi meningkatkan produksi semata, melainkan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar usaha peternak tetap menguntungkan.

Selain menyelesaikan persoalan teknis di lapangan, Wamentan Sudaryono juga meminta HKTI mengambil peran lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, organisasi petani harus menjadi mata, telinga, sekaligus corong pemerintah dalam mengawal berbagai program pertanian.

“Kalau ada pupuk dijual di atas harga yang ditentukan, laporkan. Kalau ada irigasi rusak, jalan usaha tani rusak, atau bantuan tidak sampai kepada petani, sampaikan. HKTI harus menjadi mata, telinga, dan corong pemerintah agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memastikan setiap kebijakan di sektor pertanian dan peternakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat di lapangan.

“Kalau ada masalah, jangan dibiarkan berlarut-larut. Kita ingin setiap persoalan cepat ditindaklanjuti supaya petani dan peternak bisa bekerja dengan tenang, produktivitas meningkat, kesejahteraan membaik, dan swasembada pangan yang sudah kita capai bisa terus dijaga,” pungkasnya.

KRI Marlin-877 Berhasil Evakuasi Korban Selamat KLM Nurul Salsa 01 di Kepulauan Selayar

KRI Marlin-877 Berhasil Evakuasi Korban Selamat KLM Nurul Salsa 01 di Kepulauan Selayar, MInggu (19/7/2026). Foto : Dispenal

Jakarta (The Indonesian News) – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui KRI Marlin-877 dibawah unsur Satuan Patroli Kodaeral VI berhasil menyelamatkan dan mengevakuasi dua orang korban selamat dari musibah tenggelamnya Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa 01 di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Pada Minggu (19/07).

KRI Marlin-877 Berhasil Evakuasi Korban Selamat KLM Nurul Salsa 01 di Kepulauan Selayar, MInggu (19/7/2026). Foto : Dispenal

Dalam siaran Pers Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Senin (20/7/2026), Aksi tanggap darurat ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Pencarian dan Penyelamatan (SAR) yang digelar TNI AL secara intensif sejak kapal tersebut dilaporkan tenggelam pada Rabu (15/07) lalu. Kronologi keberhasilan evakuasi bermula saat KRI Marlin-877 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Rahmad Kurniawan Sembiring yang tengah melaksanakan penyisiran di sektor pencarian yang ditentukan pada pukul 13.30 WITA menerima informasi krusial dari nelayan setempat mengenai keberadaan dua korban yang ditemukan di Pulau Sanipa dan sedang dibawa menuju Pulau Matalaang.

Merespons laporan tersebut, KRI Marlin-877 melakukan manuver menuju Pulau Matalaang. Pukul 14.45 WITA, kapal tiba di titik lego dan langsung menginstruksikan melaksanakan penjemputan serta evakuasi korban dari daratan pulau. Kedua korban selamat yang berhasil dievakuasi diidentifikasi sebagai yakni Jasmal (24 tahun) dan Nurmiati (35 tahun). Saat ditemukan, kedua korban berada dalam kondisi sangat lemas akibat dehidrasi dan paparan cuaca laut. Tepat pukul 15.30 WITA, kedua korban berhasil dipindahkan ke atas geladak KRI Marlin-877 untuk segera mendapatkan pertolongan pertama dan perawatan medis intensif dari tim kesehatan kapal.

Evakuasi Korban Selamat KLM Nurul Salsa 01 di Kepulauan Selayar, MInggu (19/7/2026). Foto : Dispenal

Berdasarkan keterangan awal dari korban selamat, diketahui bahwa masih terdapat tiga orang korban lainnya yang diduga meninggal dunia dan tenggelam di perairan sebelah selatan Pulau Sanipa. Menindaklanjuti informasi tersebut, KRI Marlin-877 langsung bertolak kembali untuk melanjutkan operasi pencarian intensif di sektor yang telah ditentukan.

Di tempat terpisah Komandan KRI Marlin-877 Letkol Laut (P) Rahmad Kurniawan Sembiring mewakili Dankodaeral VI Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz menyampaikan bahwa fokus utama TNI AL saat ini adalah memulihkan kondisi fisik kedua korban sebelum dievakuasi ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Evakuasi Korban Selamat KLM Nurul Salsa 01 di Kepulauan Selayar, MInggu (19/7/2026). Foto : Dispenal

“Untuk sementara waktu, kedua korban yang selamat kami berikan perawatan medis dasar dan pemulihan di atas kapal. Selanjutnya, rencana terdekat korban akan segera kami bawa dan evakuasi menuju Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, guna mendapatkan tindakan dan penanganan medis lebih lanjut,” ujar Dan KRI Marlin-877.

“Aksi cepat yang ditunjukkan oleh prajurit KRI Marlin-877 ini searah dengan prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menegaskan komitmen nyata TNI AL dalam menjaga keselamatan di wilayah perairan nasional serta senantiasa hadir menjadi solusi di tengah masyarakat yang membutuhkan pertolongan kedaruratan,” Demikian Dispenal.

Kemlu Tindak Lanjuti Dugaan Penyendaraan Dua WNI di Myanmar

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah saat memberikan keterangan Pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026). (Foto: Dok. Bakom RI)

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua WNI berinisial A.E. dan S. di Myanmar dengan tuntutan tebusan sebesar Rp200 juta.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah mengatakan, setelah menerima laporan pada 15 Juli 2026, KBRI Yangon melakukan penelusuran awal, termasuk berkomunikasi dengan pihak keluarga dan berbagai sumber informasi di lapangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua WNI dimaksud.

“Sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026 KBRI Yangon telah menyampaikan Nota Diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar guna meminta bantuan penelusuran dan konfirmasi keberadaan kedua WNI dengan melampirkan salinan paspor sebagai dokumen identitas yang tersedia. KBRI Yangon juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di Myanmar untuk memperoleh informasi lebih lanjut serta menyiapkan langkah-langkah penyelamatan apabila keberadaan keduanya berhasil dikonfirmasi, Kata Heni dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Juli 2026.

Heni menambahkan, Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri juga terus berkomunikasi dengan keluarga kedua WNI guna memperoleh informasi tambahan yang dapat mendukung proses penelusuran. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan otoritas Myanmar, kementerian/lembaga terkait di Indonesia, serta menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila terdapat informasi baru.

“Kasus ini kembali menjadi pengingat akan tingginya risiko yang dihadapi WNI yang bekerja secara nonprosedural di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada sektor online scam. Berdasarkan pola yang berulang dalam berbagai kasus, para korban umumnya direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi di Thailand, seperti di sektor konstruksi, perhotelan, maupun pekerjaan lainnya. Namun setelah tiba di Thailand, mereka justru diseberangkan secara ilegal melalui jalur darat menuju wilayah Myawaddy, Myanmar, untuk kemudian dipaksa bekerja pada jaringan online scam. Para korban kerap mengalami penyitaan paspor, pembatasan kebebasan bergerak, intimidasi, kekerasan, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” Ujarnya.

Sejak 20 Februari 2025 hingga 16 Juli 2026, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan kementerian/lembaga terkait telah berhasil memfasilitasi pemulangan 1.203 WNI dari pusat-pusat online scam di Myanmar melalui Thailand. Upaya tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah dalam memberikan pelindungan kepada WNI yang menjadi korban eksploitasi maupun TPPO, meskipun proses penanganannya menghadapi tantangan yang kompleks karena sebagian besar lokasi berada di wilayah yang berada di luar kendali efektif Pemerintah Myanmar.

“Pemerintah Indonesia kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi tanpa melalui mekanisme penempatan yang resmi. Masyarakat diharapkan selalu memastikan legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, serta menggunakan jalur penempatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan merupakan langkah terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari risiko eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri,” Demikian Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah.

Presiden Prabowo: Indonesia Akan Segera Luncurkan Motor Listrik Nasional

Presiden Prabowo. Foto : Dok. Bakom RI

Malang (The Indonesian News) – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa.

Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional.

“Sebentar lagi kita sudah punya motor nasional. Saya akan launching beberapa minggu ini motor listrik nasional,” ujar Prabowo saat Panen Raya Tebu, Padi, dan Kedelai di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7).

Baca Juga : Food Self-Sufficiency Elevated: 2,280 Tons of Indonesian Rice Begin Shipment to the Holy Land

Prabowo berharap kehadiran motor listrik nasional dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

“Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor, motor listrik. Siapa tahu ada yang pakai mobil semuanya,” katanya.

Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri. Menurutnya, Indonesia tidak hanya akan memiliki motor nasional, tetapi juga mobil nasional yang dikembangkan oleh putra-putri Indonesia.

Ia mencontohkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini telah menggunakan kendaraan jip produksi dalam negeri.

“Kita akan punya motor buatan anak-anak Indonesia. Kita akan punya mobil buatan anak-anak Indonesia. Sekarang TNI sudah pakai jip buatan putra-putri Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki cita-cita besar demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang maju dan sejahtera.

“Kita optimis. Kita canangkan cita-cita kita setinggi langit. Indonesia akan jadi negara makmur,” tuturnya.

Sumber: Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts