Papua Tengah (The Indonesian News) – Koops TNI Habema memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan intimidasi oleh personel TNI Pos Wuloni terhadap umat Stasi Santa Sisilia Wuloni, Paroki Santo Petrus Ilaga, Dekanat Moni-Puncak Jaya, Keuskupan Timika.
Koops TNI Habema menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak terdapat arahan maupun tindakan personel Pos Wuloni yang bertujuan memberikan tekanan kepada pihak gereja ataupun umat dalam penyampaian ucapan terima kasih kepada TNI dan Pemerintah Republik Indonesia, Rabu (12/8/2026).
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, mengatakan bahwa TNI menghormati gereja sebagai ruang kehidupan rohani masyarakat sekaligus bagian penting dalam perjalanan masyarakat Papua.
“Kami menghormati gereja, para pemimpin agama, dan seluruh umat. Kehadiran TNI di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Karena itu, kami selalu menekankan kepada setiap prajurit untuk membangun komunikasi dengan cara yang humanis, menghargai masyarakat, adat, serta kehidupan keagamaan di Papua,” ujar Kapen Koops TNI Habema.
Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna menjelaskan, Ucapan terima kasih yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan dukungan terhadap renovasi Gereja Stasi Santa Sisilia Wuloni dan perbaikan fasilitas sekolah dasar di wilayah tersebut. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat dengan kewajiban memberikan dukungan ataupun pernyataan tertentu.
“Bagi kami, membantu gereja dan sekolah adalah bagian dari pengabdian. Tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk membalasnya dengan pernyataan apa pun. Yang terpenting adalah rumah ibadah dapat digunakan dengan baik, anak-anak dapat belajar dengan layak, dan hubungan TNI dengan masyarakat terus dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati,” tambahnya.
Koops TNI Habema memahami bahwa masyarakat Papua memiliki pengalaman, pandangan, dan harapan yang beragam. Karena itu, setiap masukan akan dihormati dan menjadi bagian dari evaluasi agar kehadiran prajurit di tengah masyarakat semakin profesional, humanis, dan memberikan manfaat.
Koops TNI Habema meyakini bahwa keamanan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya melalui pengamanan wilayah. Kedamaian tumbuh ketika masyarakat merasa aman, gereja dapat menjalankan pelayanannya dengan bebas, anak-anak dapat memperoleh pendidikan, dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat dibangun atas dasar kepercayaan.
“TNI hadir untuk menjaga, membantu, dan mengabdi. Kepercayaan masyarakat tidak dapat diminta atau dipaksakan, tetapi harus tumbuh dari sikap, ketulusan, dan pengabdian yang dirasakan masyarakat sendiri,” Tutup Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna.
Gita Sabharwal Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, (Kedua Kiri) berbagi pengalaman dan pandangannya mengenai kepemimpinan bersama para perempuan muda Indonesia dalam sesi interaktif “Ask the Leaders” pada penutupan CEO for a Day Indonesia: Women Shaping Tomorrow. (Foto: The Indonesian News/HO-Medina Basaib/Pusat Informasi PBB (UNIC) Indonesia).
Jakarta (The Indonesian News) – Enam belas perempuan muda bergabung bersama para CEO perempuan dan jajaran pimpinan senior dunia usaha dan para Kepala Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada acara penutupan CEO for a Day Indonesia Women Shaping Tomorrow di Sinarmas Land Plaza Tower 2 dalam rangka memperingati Hari Anak Muda Internasional, Jakarta, Rabu (12/8).
Program ini merupakan sebuah inisiatif pengamatan kerja langsung (shadowing) dan pendampingan (mentorship) bagi generasi muda, yang diselenggarakan oleh PBB di Indonesia, AmCham Indonesia Women Network, dan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN).
Keira Jasmine, salah satu peserta CEO for a Day Indonesia: Women Shaping Tomorrow, membagikan refleksi dan pengalamannya setelah mengikuti kegiatan shadowing bersama salah satu pemimpin perempuan dalam program tersebut. (Foto: The Indonesian News/HO Medina Basaib/Pusat Informasi PBB (UNIC) Indonesia).
Diselenggarakan untuk memperingati Hari Anak Muda Internasional, Forum Kepemimpinan ini merayakan pencapaian para peserta, sekaligus menegaskan kembali komitmen bersama antara PBB, sektor swasta, dan jaringan bisnis. Komitmen ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan muda melalui kepemimpinan, bimbingan, serta memberikan peluang yang bermakna bagi mereka untuk terus berkembang.
Meskipun telah banyak kemajuan, keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di seluruh dunia masih tergolong rendah. Hal ini menyoroti betapa pentingnya menciptakan ruang dan jalur yang memungkinkan para perempuan muda untuk membangun kepercayaan diri, pengalaman, serta jaringan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin.
“Hari ini, kita berkumpul untuk memanfaatkan kekuatan perempuan untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Setiap pemimpin memulai perjalanannya dari suatu titik. Seperti halnya para anak muda yang hadir hari ini, kami pun dulunya adalah perempuan muda yang idealis dan sangat ingin membawa perubahan positif bagi dunia. Memberdayakan generasi muda, khususnya anak perempuan dan perempuan secara umum, merupakan nilai inti dari PBB. Melalui sinergi antargenerasi pemimpin perempuan, kita dapat memajukan inklusivitas, kesetaraan, dan peluang, serta membantu mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia.” ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia dalam siaran pers yang diterima The Indonesian News, Rabu, 12 Agustus 2026.
Keenam belas peserta tersebut dipilih melalui proses seleksi yang kompetitif berdasarkan potensi kepemimpinan, motivasi, dan komitmen mereka dalam menciptakan dampak positif. Mereka dipasangkan dengan 15 CEO perempuan, eksekutif senior, dan kepala badan PBB untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai dunia kepemimpinan, budaya organisasi, pengembangan karier, dan proses pengambilan keputusan.
Salah satu peserta, Dhea Umi Amalia (24), mengatakan bahwa pengalaman mengikuti CEO for a Day semakin menguatkan keyakinannya bahwa latar belakang bukanlah batasan untuk menjadi seorang pemimpin. Berasal dari keluarga sederhana—ayahnya bekerja sebagai sopir angkot dan ibunya merupakan lulusan SMP dari keluarga petani Dhea berhasil menempuh pendidikan Kimia di Universitas Gadjah Mada, lulus cum laude sebagai lulusan tercepat di jurusannya, dan kemudian beralih karier ke bidang pemasaran. “Kesempatan untuk melakukan shadowing membuka mata saya bahwa kepemimpinan dibangun dari pengalaman, keberanian mengambil kesempatan, dan kemauan untuk terus belajar. Untuk para perempuan generasi pertama di luar sana, jangan biarkan dari mana kita berasal menentukan sejauh mana kita bisa melangkah. Berani bermimpi besar, mencari mentor, dan terus berinvestasi pada diri sendiri,” ujarnya.
Adapun berbagai organisasi yang turut berpartisipasi dalam inisiatif ini meliputi AHANA, Bee Well Indonesia, AmCham Indonesia, HHP Law Firm, HP Indonesia, Dynapack Asia, Selaras Logistik Indonesia, Kiroyan Partners, APP Group, TBS Energi Utama, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Indonesia, UNESCO Indonesia, UNHCR Indonesia, UN Women Indonesia, dan Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.
“Kepemimpinan tidak bisa dipelajari dari sekadar membaca buku teks. Ia tumbuh melalui paparan langsung, pengalaman, rasa ingin tahu, dan keberanian untuk bertanya, Program CEO for a Day ini memberikan kesempatan kepada para perempuan muda untuk melihat bagaimana kepemimpinan benar-benar dipraktikkan di lapangan menghadapi berbagai tantangan, keputusan sulit, serta tanggung jawab di balik setiap jabatan. Kami berharap pengalaman ini dapat mendorong mereka untuk mengejar cita-cita dengan penuh percaya diri dan menyadari bahwa mereka memiliki ruang tersendiri di jajaran kepemimpinan.” kata Donna Priadi, Managing Director AmCham Indonesia.
Acara penutupan ini diisi dengan penyampaian refleksi dari para peserta, gelar wicara (talk show) kepemimpinan, upacara penyerahan penghargaan, dan sesi interaktif “Ask the Leaders” , yang memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi langsung dengan para pemimpin perempuan dari sektor swasta maupun PBB.
“Sektor swasta memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk terlibat dalam membangun generasi pemimpin perempuan berikutnya,Kesetaraan gender harus lebih dari sekadar komitmen di atas kertas. Perusahaan-perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, memperkuat jalur kepemimpinan bagi perempuan, menyediakan pendampingan kepemimpinan yang berarti, dan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Inisiatif ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara dunia usaha, PBB, dan generasi muda dapat mengubah prinsip-prinsip bersama menjadi tindakan nyata.” ujar Y. W. Junardy, Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN).
Diluncurkan pada Juni 2026, CEO for a Day Indonesia mengundang perempuan muda berusia 18–25 tahun yang telah berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui berbagai jalur seperti kegiatan sukarelawan, pendidikan, aksi iklim, kewirausahaan, advokasi, inovasi, maupun inisiatif komunitas. Para peserta yang terpilih diberikan kesempatan untuk mendampingi para pemimpin perempuan, mengikuti berbagai rapat, mengamati proses pengambilan keputusan, serta berdiskusi secara terbuka dan jujur mengenai kepemimpinan, tantangan, dan tujuan hidup.
Melalui CEO for a Day Indonesia, pihak penyelenggara berharap dapat menginspirasi lebih banyak institusi untuk berinvestasi dalam kepemimpinan generasi muda dan berkontribusi terhadap masa depan di mana perempuan memiliki keterwakilan yang setara di seluruh tingkat kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
* CEO for a Day Indonesia: Women Shaping Tomorrow adalah sebuah inisiatif bersama antara PBB di Indonesia, AmCham Indonesia Women Network, dan UN Global Compact Network Indonesia (IGCN)
* Program ini menghubungkan 16 perempuan muda terpilih dengan 15 CEO perempuan, eksekutif senior, dan kepala badan PBB melalui pengalaman mengamati kepemimpinan secara langsung dan kegiatan bimbingan (mentorship).
*Tentang UN Global Compact Network Indonesia (IGCN)*
UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) adalah jaringan lokal dari UN Global Compact di Indonesia. IGCN mendukung berbagai perusahaan dan organisasi dalam menerapkan Sepuluh Prinsip (Ten Principles) dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui program-program pembelajaran, instrumen praktis, serta kolaborasi yang strategis. Kunjungi situs web: www.indonesiagcn.org & Media Sosial: @globalcompactid
Credit: the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Jakarta (The Indonesian News) – State Secretary Prasetyo Hadi has confirmed that preparations for the commemoration of the 81st Anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia are being continuously refined through a full dress rehearsal held at the Merdeka Palace grounds in Jakarta today.
“So today we continue with the full dress rehearsal. It started at 8:00 AM WIB. We have just witnessed the air demonstration practice involving approximately 81 aircraft and helicopters,” Pras said at the Presidential Palace complex in Jakarta on Wednesday (August 12).
Pras also expressed his appreciation to all TNI personnel, particularly the pilots and aircrew involved in the aerial display. According to him, flying fighter jets is no light task, as it carries significant safety risks.
“We must recognize that flying fighter jets, in particular, is not a trivial undertaking,” he said.
Pras noted that the TNI pilots and aircrew perform their duties with great pride while simultaneously demonstrating the readiness of the nation’s human resources. “They put their safety on the line, but we feel they fly with immense pride,” Pras said.
During the rehearsal, a number of aircraft and helicopter maneuvers were performed, including a tense maneuver involving three helicopters flying in close formation. However, the entire exercise proceeded smoothly.
“There were also some maneuvers that made our hearts race—three helicopters flying close together—and thank God, it went well,” he said.
Pras stated that evaluations were conducted in real-time during the full dress rehearsal. One aspect under review was the coordination of aircraft and helicopter maneuvers to ensure that the display positions were precisely in front of the main podium. “Especially where the President and guests will be watching,” he explained.
These evaluations were immediately discussed and corrected to ensure the readiness of the entire event series.
In addition to the air display, adjustments were also made to the marching drills. The thick grass conditions at the Merdeka Palace grounds were identified as one of the technical factors affecting the participants’ marching rhythm.
“So the drill instructors requested permission to add extra practice sessions, and as the officer in charge, I immediately approved it,” Pras said.
On that occasion, Pras also confirmed that two Indonesian Rafale jets will participate in the air display for the first time in the commemoration of Indonesia’s 81st Independence Day on August 17[citation:7].
Source: Press Release from the Government Communications Agency (Bakom) of the Republic of Indonesia
Jakarta The Indonesian News) – Minister of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Maman Abdurrahman has ensured that the designation of online motorcycle taxi (ojol) drivers as micro-enterprises will provide various benefits, ranging from flexibility in running their business to access to various MSME policies and incentives, including exemption from Income Tax (PPh) in accordance with applicable tax regulations.
This certainty is part of the discussion of the Presidential Regulation (Perpres) on the digital transportation ecosystem, which is currently in its final stages. There are approximately two articles that still need to be synchronized and finalized before the regulation is enacted.
“We are currently in the finalization stage of the Perpres regarding the digital transportation ecosystem. There are just a few articles left that we are synchronizing and finalizing. God willing, hopefully within this week it will be completed,” said Minister of MSMEs Maman Abdurrahman after attending a coordination meeting to discuss the Perpres on the digital transportation ecosystem at the Nusantara III Building, Jakarta, on Monday (August 10, 2026).
Minister Maman emphasized that the government is committed to building a digital transportation ecosystem that can improve the welfare of ojol drivers while also ensuring the sustainability of all actors within that ecosystem.
In the discussion regarding the status of ojol drivers, the government has reached an understanding to designate drivers as micro-enterprises. This policy also takes into account the aspirations of ojol driver communities and associations that have engaged in dialogue with the government.
“I have met with nearly 20 ojol associations and communities. The majority of their aspirations lean toward MSMEs, meaning toward micro-enterprises,” said Minister Maman.
According to him, micro-enterprise status provides room for ojol drivers to maintain flexibility in running their business activities. At the same time, this status opens opportunities for drivers to benefit from various policies and incentives aimed at MSMEs.
“God willing, with their status as MSMEs, our ojol colleagues have time flexibility. Then, several incentive policy packages for MSMEs can also be enjoyed by them,” he said.
Minister Maman also clarified information regarding the tax implications after ojol drivers are categorized as micro-enterprises. He emphasized that this status does not automatically subject ojol drivers to taxation.
MSME business owners with annual turnover of up to Rp500 million are exempt from Income Tax (PPh) in accordance with applicable tax regulations. Meanwhile, according to Minister Maman, the average turnover of ojol drivers ranges from Rp10 million to Rp15 million.
“I want to clarify, if anyone says that ojol drivers will be taxed, that is not true. For MSMEs with turnover below Rp500 million, they are not subject to tax. Meanwhile, the average turnover of ojol drivers is around Rp10 million to Rp15 million,” he emphasized.
In addition to providing access to various MSME policies, micro-enterprise status is also expected to serve as an entry point for ojol drivers to develop their economic capacity. Drivers are not only seen as partners providing transportation services but also as business actors who have the opportunity to grow and increase their business scale.
Minister Maman gave an example that drivers can develop vehicle ownership and utilize it as part of their business activities. Thus, this policy is expected to provide broader space for drivers to build productive assets and strengthen their economic independence.
After the Perpres is enacted, relevant ministries and agencies will prepare derivative regulations according to their respective authorities. All these regulations must remain within the corridor of the Perpres and share the same spirit, namely improving driver welfare while ensuring the sustainability of the digital transportation ecosystem.
The government, according to Minister Maman, needs to ensure that the policies formulated can create a balance between the interests of drivers as micro-entrepreneurs and the sustainability of application companies as an important part of the digital transportation ecosystem.
“The spirit is to encourage growth and welfare for our ojol colleagues, plus maintaining the ecosystem that exists there. One of them, the sustainability of applications must also be secured,” said Minister Maman.
Tersangka Korupsi TPL. (Foto: The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI).
Jakarta (The Indonesian News) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait praktik transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk kepada entitas perusahaan afiliasi dalam kurun waktu 2008 hingga 2025. Kedua tersangka ditetapkan oleh Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Rabu (12/8/2026).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna mengatakan Keduanya berinisial BP, selaku penyelenggara negara yang menjabat Supervisor Pemeriksaan Pajak, serta SR, yang juga merupakan penyelenggara negara dengan jabatan Supervisor Pemeriksaan Pajak.
Tersangka Korupsi TPL. (Foto: The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI).
“Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 111 orang saksi,” kata anang saat jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2026).
Selain pemeriksaan saksi, anang menambahkan, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang penyitaannya telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri. Penyidik juga melakukan ekspose dengan ahli terkait perhitungan kerugian keuangan negara.
Dugaan Manipulasi Nilai Produk
Dalam perkara ini, ia menjelaskan, PT TPL diduga melakukan penjualan ekspor produk pulp kepada pihak afiliasi dengan cara under invoicing.
“Penyidik menduga produk yang dilaporkan pada tahap ekspor dari Indonesia sebagai Paper Grade Pulp/Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) tersebut sebenarnya memiliki karakteristik, kegunaan, serta harga pasar sebagai Dissolving Pulp,” Ujarnya
Anang menyebutkan, Perbuatan tersebut diduga dilakukan sejak 2008 dan berdampak terhadap nilai transaksi serta kewajiban perpajakan perusahaan. Selain itu, pada periode 2018 hingga 2025, PT TPL diduga melaporkan penjualan lokal produk pulp kepada perusahaan afiliasi, yakni PT AP dan PT R, dengan nama High Alfa Pulp. Padahal, menurut penyidik, produk tersebut sebenarnya merupakan Dissolving Pulp.
“Pelaporan tersebut diduga menyebabkan nilai pajak badan atau perusahaan yang dibayarkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya diterima negara,” Terangnya.
Diduga Libatkan Pejabat Pajak
Dalam perkara tersebut, penyidik menduga pihak PT TPL meminta bantuan kepada tersangka BP terkait pemeriksaan pajak PT TPL untuk tahun pajak 2020 dan 2023.
Sementara tersangka SR diduga dimintai bantuan terkait pemeriksaan pajak tahun 2024. Atas permintaan tersebut, BP dan SR diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya sebagai Supervisor Pemeriksaan Pajak.
Keduanya juga diduga tidak mendasarkan penelaahan Kertas Kerja Pemeriksaan/Pengawasan (KKP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Audit Program yang telah disusun.
Khusus BP, penyidik menduga yang bersangkutan menerima sejumlah uang dari pihak PT TPL. Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan penerimaan negara menjadi lebih rendah dari yang seharusnya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
“Untuk kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut masih dalam proses penghitungan oleh Tim Auditor,” ujar Anang.
Dijerat Pasal Korupsi
Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Subsidiar, keduanya dijerat Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BP dan SR langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Keduanya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, terhitung sejak 12 Agustus 2026,” Tutup Anang.
Jakarta (The Indonesian News) – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal komunikasi khusus bagi guru untuk menyampaikan keluhan, masukan, temuan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Kanal tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat pengawasan sekaligus mendorong keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, kata Kepala BGN Sudaryono dalam kegiatan Kick-off Webinar Literasi Gizi dan Keamanan Pangan bagi Guru dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube BGN, Rabu (12/8/2026).
Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa guru juga dapat menyampaikan berbagai informasi terkait pelaksanaan MBG melalui email saluran_gurupicMBG@bgn.go.id.
“Keterlibatan guru sangat penting karena guru berada langsung di lingkungan sekolah dan mendampingi peserta didik dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, masukan dari guru dapat menjadi sumber informasi bagi BGN untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus melakukan perbaikan pelayanan,” tambahnya.
Ia mengingatkan, kalau Bapak-Ibu Guru merasa ada yang perlu disampaikan kepada kami sebagai Badan Gizi Nasional, apakah itu keluhan, apakah itu komplain, apakah itu temuan, apa pun itu yang terkait Program Makan Bergizi Gratis, kami menyiapkan saluran khusus email kepada Badan Gizi Nasional.
Menurut Mas Dar, kanal tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk membangun pemerintahan yang terbuka terhadap respons masyarakat. Setiap masukan yang disampaikan guru akan menjadi perhatian BGN untuk ditindaklanjuti secara bertahap sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan MBG.
“Kami siap menerima masukan, menerima kritikan, menerima aduan atau apa pun itu yang terkait dengan Makan Bergizi Gratis. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kami, meningkatkan kualitas kami, dan meningkatkan keterbukaan partisipasi masyarakat dalam Program Makan Bergizi Gratis ini,” tegas Mas Dar.
Mas Dar menambahkan, penguatan partisipasi guru juga menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar, khususnya dalam aspek keamanan pangan. BGN berharap guru dapat turut mengawal pelaksanaan program di sekolah sekaligus menjadi penghubung antara kondisi di lapangan dengan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah.
Melalui kanal komunikasi tersebut, BGN mendorong guru untuk aktif menyampaikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan MBG di satuan pendidikan. Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan publik sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan MBG secara berkelanjutan.
Petugas gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, Rabu (12/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).
Probolinggo (The Indonesian News) – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus diperkuat melalui pengerahan personel gabungan dan operasi pemadaman darat serta udara. Hingga Rabu (12/8), sebanyak 540 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman, pemantauan, patroli, serta mengantisipasi potensi meluasnya kebakaran.
Kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, Rabu (12/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).
Pelaksana harian (Plh) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Dodi Yuleova mengatakan, Personel gabungan tersebut terdiri atas unsur TNI, Polri, BPBD, Perhutani, Balai Besar TNBTS, pemadam kebakaran, dan relawan. Kekuatan personel mencakup 305 personel TNI Angkatan Darat, 24 personel TNI Angkatan Laut, 49 personel Polri, 58 personel BPBD gabungan antar wilayah, 19 personel Perhutani, 35 personel TNBTS, enam personel pemadam kebakaran, serta 44 relawan.
Helikopter water bombing BNPB menyiram air untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, Rabu (12/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).
“Sesuai skenario penanganan, hari ini tim gabungan berfokus untuk memadamkan api di kawasan Bukit Dingklik–Pusung Duwur, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Area terdampak di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 78,69 hektare. Di samping itu, tim gabungan terus melakukan pemantauan sekaligus bersiaga untuk melaksanakan pemadaman langsung dan mencegah perambatan api,” Kata Dodi Yuleova dalam keterangan tertulis, Rabu 12 Agustus 2026.
Sementara itu, wilayah Kabupaten Probolinggo berada dalam status pemantauan. Hingga saat ini tidak terlihat titik api maupun asap, dengan area terdampak diperkirakan mencapai 842,73 hektare. Pemantauan juga dilakukan di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain di Bukit Njantur, Resor Ranupani, dan kawasan B29, Desa Argosari, Kecamatan Senduro.
“Secara keseluruhan, area terdampak karhutla di kawasan TNBTS yang dilaporkan mencapai sekitar 921,42 hektare, meliputi wilayah Bukit Dingklik–Pusung Duwur di Kabupaten Pasuruan serta Lembah Watangan dan Argowulan di Kabupaten Probolinggo. Tim gabungan dari Kabupaten Malang dan Lumajang juga tetap berada di wilayah perbatasan untuk mengantisipasi potensi perambatan api dari arah Kabupaten Probolinggo,” Ujarnya.
Satgas Darat dan Udara Bersiaga Penuh
Upaya pemadaman dilakukan secara terpadu melalui operasi darat dan udara. Tim gabungan darat disiapkan untuk melakukan pemadaman langsung pada titik api, sedangkan operasi udara dilakukan melalui dukungan helikopter water bombing sebanyak tiga sorti helikopter untuk pemadaman dan pembasahan di dua lokasi, yakni kawasan P30 Kabupaten Probolinggo dan Pusung, Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan.
Petugas gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, Rabu (12/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).
Selain pemadaman, patroli darat dan pemantauan udara terus dilakukan untuk mengidentifikasi fire spot maupun hot spot. Pemantauan juga diperkuat dengan pengamatan visual dan penggunaan aplikasi Sistem Monitoring Hutan dan Lahan (SIPONGI) guna mendeteksi titik panas serta mengantisipasi munculnya titik api baru.
Dalam mendukung operasi di lapangan, unsur gabungan mengerahkan sejumlah sarana dan peralatan, antara lain enam unit mobil pemadam kebakaran, satu unit water drone BNPB, satu unit helikopter water bombing, 70 unit sepeda motor trail, lima unit kendaraan double cabin, serta peralatan pemadaman manual seperti kepyok.
Sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko, kawasan TNBTS masih ditutup hingga waktu yang belum ditentukan menyusul kebakaran yang terjadi di Blok Bantengan. Penutupan dilakukan untuk mendukung keselamatan masyarakat dan pengunjung sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melaksanakan penanganan dan pemantauan secara optimal.
BNPB bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, pengelola kawasan, serta seluruh unsur terkait terus memperkuat kesiapsiagaan untuk memastikan titik api dapat dikendalikan dan mencegah meluasnya kebakaran. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar kawasan hutan.
“Penanganan karhutla mengedepankan prinsip keselamatan personel dan masyarakat, kecepatan respons terhadap titik api, serta pemantauan berkelanjutan hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman,” Tutup Dodi Yuleova.
Perayaan Hari ASEAN ke-59 di KBRI Ottawa. (Foto: Dok. Kemlu RI)
Kanada (The Indonesian News) – Hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan Kanada, serta Kemitraan Strategis ASEAN–Kanada, memasuki babak baru yang semakin kokoh melalui perayaan Hari ASEAN ke-59 di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ottawa Pada Minggu (10/08). Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand hadir sebagai Tamu Kehormatan sekaligus mencatatkan sejarah sebagai Menlu Kanada pertama yang menghadiri perayaan Hari ASEAN di Ottawa.
Dilansir dari laman Kemlu RI, Rabu (12/8/2026), Perayaan yang diselenggarakan oleh ASEAN Committee in Ottawa (ACO) di bawah kepemimpinan Indonesia tersebut dihadiri hampir 200 tamu undangan dari kalangan korps diplomatik, parlemen, pejabat pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi. Kehadiran Menlu Anand di KBRI Ottawa ini berlangsung setelah partisipasinya pada ASEAN Foreign Ministers’ Meeting Post-Ministerial Conference (AMM PMC) di Manila guna mengadopsi Rencana Aksi Kemitraan Strategis ASEAN-Kanada 2026–2030.
Dalam pidato pembukaannya, Duta Besar RI untuk Kanada merangkap Ketua ACO, Muhsin Syihab, menggarisbawahi peran krusial ASEAN sebagai jangkar stabilitas di tengah dinamika geopolitik global. Beliau menegaskan bahwa kekuatan utama ASEAN terletak pada kolaborasi dan rasa saling percaya: “ASEAN mungkin tidak dapat menyelesaikan setiap masalah, namun ASEAN tetap menjadi kekuatan penyeimbang, mengelola perbedaan secara damai dan menjaga perdamaian tidak hanya melalui balance of power, tetapi melalui balance of trust.”
Menanggapi hal tersebut, Menlu Anita Anand menyampaikan apresiasi mendalam atas kepemimpinan Indonesia di ACO dan menegaskan komitmen jangka panjang Kanada di kawasan. Ia turut menekankan komitmen Kanada untuk merealisasikan target penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Kanada (ASEAN-Canada Free Trade Agreement) pada tahun 2026: “Kanada dan ASEAN mungkin dipisahkan oleh Samudra Pasifik, tetapi masa depan kita semakin terhubung. Kita memiliki kepentingan bersama dalam pasar terbuka, jalur laut yang aman, perdamaian, dan stabilitas.”
Kemitraan strategis kedua pihak terus menunjukkan tren positif, ASEAN menjadi mitra dagang terbesar ke-5 bagi Kanada dengan nilai perdagangan dua arah mencapai CAD 52,4 miliar (USD 37,38 miliar), serta investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Kanada ke ASEAN yang mencapai hampir CAD 7 miliar pada akhir 2024. Kemitraan ini makin diperkokoh oleh ikatan antarmasyarakat (people-to-people contact), di mana terdapat lebih dari 1,3 juta warga Kanada keturunan Asia Tenggara serta lonjakan jumlah mahasiswa ASEAN yang mencapai 70,5 ribu pelajar.
Momentum malam itu juga sekaligus menyongsong 50 tahun hubungan dialog ASEAN-Kanada pada tahun 2027, sehubungan dengan Indonesia akan mengemban amanah sebagai Negara Koordinator Hubungan ASEAN-Kanada periode 2027–2030. Acara ditutup dengan pertunjukan seni budaya dari Indonesia, Filipina, dan Myanmar.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago (Tengah) saat menghadiri pemusnahan barang bukti sekaligus konferensi pers pengungkapan 1,3 ton narkoba di Markas Komando Daerah Angkatan Laut IV (Kodaeral IV) Batam, Kota Batam, Rabu (12/8/2026). (Foto: Humas Kemenko Polkam).
Batam (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengapresiasi keberhasilan aparat gabungan menggagalkan penyelundupan 1,3 ton narkoba jenis ketamin melalui kapal MV King Sun di perairan Kepulauan Riau. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti kuatnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi kejahatan lintas negara, khususnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut.
Hal tersebut disampaikan Menko Polkam saat menghadiri pemusnahan barang bukti sekaligus konferensi pers pengungkapan 1,3 ton narkoba di Markas Komando Daerah Angkatan Laut IV (Kodaeral IV) Batam, Kota Batam, Rabu (12/8/2026).
Menko Djamari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Menurutnya, keberhasilan menggagalkan penyelundupan 1,3 ton ketamin merupakan capaian bersama yang melibatkan TNI AL, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea dan Cukai, Polri, kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan Forkopimda Kepulauan Riau, masyarakat maritim, pelaku usaha pelayaran dan kepelabuhanan, serta media.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago (Tengah) saat Pemusnahan barang bukti ketamin menggunakan tiga unit insinerator milik BNN RI dan BNN Provinsi Kepulauan Riau di Markas Komando Daerah Angkatan Laut IV (Kodaeral IV) Batam, Kota Batam, Rabu (12/8/2026). (Foto: Humas Kemenko Polkam).
“Pemerintah mengapresiasi keberhasilan ini. Pemerintah dapat hadiah HUT RI ke-81,” ujar Menko Polkam.
Ia menegaskan, keberhasilan tersebut tidak boleh dilihat sebagai capaian satu institusi semata. Penanganan kejahatan lintas negara membutuhkan kerja bersama melalui penguatan koordinasi, pertukaran informasi, serta kemampuan deteksi dan penindakan.
“Hanya dengan cara bekerja bersama-sama kita bisa berhasil. Perkokoh persatuan kita bersama,” tegas Menko Djamari.
Lebih lanjut, Menko Polkam menilai pengungkapan jaringan penyelundupan jauh lebih penting daripada sekadar melihat besarnya jumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Keberhasilan tersebut menunjukkan kemampuan negara dalam mendeteksi, menghentikan, sekaligus membongkar jalur yang diduga digunakan oleh jaringan penyelundupan lintas negara.
Menurutnya, pengungkapan ini juga membuktikan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia terus bekerja. Oleh karena itu, Indonesia harus mengirimkan pesan tegas kepada jaringan kejahatan lintas negara bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dimanfaatkan sebagai tempat transit, penyimpanan, maupun penyaluran narkotika dan barang ilegal lainnya.
“Beri pesan yang jelas, Indonesia tidak boleh menjadi tempat transit, penyimpanan, dan penyaluran narkoba dan barang ilegal lainnya,” tegasnya.
Menko Polkam menekankan bahwa keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut harus menjadi momentum untuk semakin memperkuat pengawasan wilayah perairan Indonesia. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat maritim, serta seluruh pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan guna mencegah Indonesia dimanfaatkan sebagai jalur masuk maupun bagian dari rantai distribusi narkotika dan barang ilegal lintas negara.
Pengungkapan kasus tersebut bermula saat kapal MV King Sun bersandar pada 6 Agustus 2026. Pemeriksaan awal menggunakan anjing pelacak (K9) dan alat deteksi sempat menunjukkan hasil negatif. Namun, petugas menemukan indikasi adanya upaya pengelabuan dengan menyebarkan ceceran kristal di sekeliling kapal.
Pada 7 Agustus 2026, tim gabungan memperketat investigasi melalui berbagai metode, antara lain pemeriksaan forensik digital, pemindaian sinar-X, penyelaman, analisis denah kapal, tes urine terhadap seluruh anak buah kapal (ABK), serta interogasi. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, petugas kemudian menemukan 65 karung berisi total 1.300 bungkus di bagian anjungan kapal. Hasil pemeriksaan laboratorium memastikan barang tersebut merupakan ketamin dengan berat sekitar 1,3 ton.
Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Muhammad Ali, menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja sama TNI AL, BNN, Bareskrim Polri, BIN, BAIS TNI, Bea dan Cukai, serta Pusat Intelijen TNI AL (Pusinteral). Barang bukti tersebut berhasil diamankan oleh KRI Kerambit-627.
“Melalui pemeriksaan dan investigasi yang diperkuat dengan digital forensik serta peralatan khusus milik Bea Cukai dan BNN, 65 karung tersebut dipastikan berisi ketamin seberat 1,3 ton,” ujar Kasal.
Barang bukti ketamin tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomi sekitar Rp2,6 triliun. Berdasarkan perhitungan aparat, pengungkapan tersebut juga diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 13 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Seluruh ABK yang diduga terlibat saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk kepentingan pengembangan penyidikan sekaligus mengungkap jaringan penyelundupan yang lebih luas.
“Keberhasilan penggagalan penyelundupan ini juga menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi antarlembaga merupakan kekuatan utama dalam menghadapi kejahatan lintas negara, khususnya narkotika melalui jalur laut,” ujar Kasal.
Sebagai bagian dari tindak lanjut proses hukum, seluruh barang bukti ketamin tersebut dimusnahkan menggunakan tiga unit insinerator milik BNN RI dan BNN Provinsi Kepulauan Riau.
Pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2026 Foto. dokPusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.
Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK Pratikno, membuka pameran Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo (EDRR) Indonesia 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran pada Rabu (12/8/2026).
Penyelenggaraan EDRR yang ketiga kalinya ini merupakan ajang internasional tahunan yang mempertemukan inovasi global di bidang penanggulangan bencana, memilih ancaman bencana kebakaran akibat dinamika iklim ekstrim sebagai fokus utama.
Dalam sambutan pembukaan, Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa tantangan kebencanaan di Indonesia masih tinggi. Pemerintah terus berusaha untuk mencegah, mengurangi risiko baik dari kejadian kecelakaan maupun bencana.
Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan penguatan budaya sadar bencana di masyarakat, penguatan karakter, kelembagaan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang peringatan dini.
“Pada tahun 2026 ini kami menekankan untuk memperkuat aksi dalam rangka merespon peringatan dini. Kita berusaha keras, Kepala BNPB dan seluruh jajaran pemerintahan berusaha keras untuk memperkuat peringatan dini, memanfaatkan teknologi,” kata Pratikno.
Lebih lanjut Pratikno menegaskan, peringatan dini tidak akan ada maknanya jika tidak diikuti dengan aksi tepat untuk merespon peringatan dini tersebut.
“Bapak-Ibu sekalian, peringatan dini itu sangat penting tetapi aksi tepat untuk merespon peringatan dini juga sangat-sangat penting karena peringatan dini tidak ada gunanya kalau tidak diikuti dengan aksi tepat akurat dalam respon peringatan dini,” tegas Menko PMK.
EDRR 2026 diikuti oleh lebih dari 80 perusahaan nasional dan internasional yang menampilkan berbagai teknologi dan solusi di bidang penanggulangan bencana seperti peralatan penyelamatan, sistem peringatan dini, perlengkapan medis darurat, teknologi drone, keselamatan industri, dan solusi penanggulangan bencana lainnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mendukung penuh kolaborasi dan inovasi teknologi dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana.
BNPB termasuk salah satu di antaranya. Pada kegiatan pameran ini, BNPB menggelar peralatan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti motor trail karhutla, pompa karhutla, alat pemadam api, alat pelindung diri (APD) dan manekin, diorama, miniatur kendaraan dan peralatan, miniatur infrastruktur pascabencana yaitu rumah RIKSA dan jembatan Bailey dan Aramco, serta produk-produk UMKM binaan BNPB.
Bagi BNPB, kesempatan pameran seperti ini merupakan waktu dan wadah untuk mendiseminasikan informasi-informasi kebencanaan kepada masyarakat. Setiap direktorat mensiagakan personil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung sesuai dengan kapasitasnya.
Keikutsertaan BNPB dalam pameran EDRR 2026 menjadi strategi BNPB dalam memberikan pelayanan publik. Harapannya, dengan pelayanan publik yang baik, ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana juga makin baik.
Pameran ini juga menjadi bagian dari upaya BNPB untuk mempertemukan ide dan gagasan lintas sektor pemerintah, dunia usaha, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan teknologi serta inovasi kebencanaan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka ruang pertukaran pengetahuan dan peluang kolaborasi dalam mendukung penanggulangan bencana.
