Beranda blog Halaman 63

Kemlu RI pantau kondisi WNI pascagempa Kolombia

Para petugas penyelamat bekerja di lokasi bangunan yang runtuh akibat gempa bumi di Kota Manizales, Kolombia, pada 10 Agustus 2026. (Xinhua/COLPRENSA)

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Luar Negeri (Kemlu)  melalui Keduatan Besar Republik Indonesia di Bogota, Kolombia terus memantau perkembangan situasi pasca gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo yg mengguncang negara tersebut pada 10 Agustus 2026 pukul 07.34 waktu setempat.

“KBRI Bogota telah menjalin komunikasi dengan Warga Negara Indonesia yang tinggal atau berada di wilayah terdampak gempa di Kolombia,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2026).

 Dikatakannya, berdasarkan pemantauan KBRI Bogota, seluruh WNI di Kolombia dilaporkan dalam kondisi aman. KBRI Bogota akan terus memonitor perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan WNI di wilayah terdampak, termasuk untuk langkah-langkah darurat apabila terjadi gempa susulan.

Gempa bumi berpusat di Departemen Choco, sekitar 280 km dari Bogota, dan dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Kolombia, termasuk Bogota, Cali, Medellin, Pereira, Manizales, dan Ibague. Otoritas setempat, melaporkan untuk sementara tercatat sedikitnya 18 orang meninggal dunia.

Pemerintah Kolombia telah mengaktifkan mekanisme tanggap darurat nasional dan  membentuk Pos Komando Terpadu untuk koordinasi penanganan serta asesmen kebutuhan di wilayah terdampak.

KBRI Bogota mengimbau WNI di Kolombia untuk tetap waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, memantau informasi dari sumber resmi, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Bogota. Dalam kondisi darurat, WNI di Kolombia dapat menghubungi Hotline KBRI Bogota melalui nomor +57 301 9061706.

PELNI Dukung Akses Pendidikan Ratusan Anak Papua Menuju Jakarta

Siswa dari sejumlah wilayah pedalaman Papua tiba di Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan KM Ciremai milik PELNI, Selasa (11/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-PELNI).

Jakarta (The Indonesian News) – PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mendukung perjalanan 105 siswa dari sejumlah wilayah pedalaman Papua menuju Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Lentera Harapan (SLH) Gunung Moria, Tangerang. Seluruh siswa tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta setelah menempuh perjalanan laut selama tujuh hari dari Jayapura menggunakan KM Ciremai milik PELNI pada Selasa (11/8).

Kedatangan siswa disambut oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Hana Suhardi, Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda serta Kepala Cabang PELNI Jakarta Muhammad Ardiansyah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) dalam membuka akses pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak dari wilayah pedalaman Papua hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Para siswa berasal dari sejumlah wilayah pedalaman Papua dengan kondisi geografis yang beragam. Di antara mereka terdapat siswa dari suku Korowai, yang berasal dari wilayah dengan karakteristik kehidupan masyarakat yang masih sangat dekat dengan kawasan hutan dan rumah tradisional yang dibangun di atas pohon.

Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ribka Haluk menyampaikan bahwa akses pendidikan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Terima kasih kepada PELNI. Kapal PELNI sangat membantu masyarakat karena menghubungkan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Kontribusi transportasi laut ini sangat penting bagi masyarakat di seluruh Nusantara, khususnya di Papua. Kalau tidak ada kapal PELNI, tentu masyarakat akan mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas maupun distribusi kebutuhan,” ujar Ribka.

Perjalanan para siswa menuju Jakarta menjadi bagian dari proses pendidikan sekaligus membuka pengalaman baru bagi mereka untuk mengenal wilayah dan lingkungan di luar daerah asal. Bagi PELNI, konektivitas laut tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PELNI Hana Suhardi mengatakan bahwa PELNI selalu siap untuk dapat berkontribusi dalam perjalanan pendidikan anak-anak Papua.

“Saya sangat senang PELNI dapat hadir dan membawa anak-anak dari Papua yang menempuh perjalanan jauh hingga sampai ke Jakarta. Ini merupakan salah satu wujud peran PELNI sebagai sarana transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dan mendukung terwujudnya konektivitas transportasi nasional,” ujar Hana.

Dukungan PELNI terhadap perjalanan siswa dari Papua menuju Jakarta telah dilakukan sejak 2023. Pada 2023, sebanyak 152 siswa melakukan perjalanan menggunakan KM Ciremai, dilanjutkan pada 2024 dengan 162 siswa menggunakan KM Dobonsolo.

Melalui program YPHP, para siswa diarahkan untuk melanjutkan pendidikan dari wilayah asal, kemudian menempuh pendidikan SMP dan SMA di SLH Gunung Moria, Tangerang, hingga perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan, para siswa diharapkan dapat kembali dan berkontribusi bagi masyarakat di Papua.

Hana menambahkan bahwa kolaborasi dalam mendukung perjalanan pendidikan tersebut sejalan dengan peran PELNI dalam menyediakan konektivitas antarpulau dan mendukung mobilitas masyarakat.

“Kami berharap konektivitas ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di satu wilayah, tetapi seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari keterhubungan antardaerah. Kami berharap kehadiran PELNI dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkas Hana.

PELNI akan terus mendukung penyediaan layanan transportasi laut yang menghubungkan berbagai wilayah Indonesia serta memberikan manfaat bagi mobilitas masyarakat, termasuk dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis.

Tentang PELNI

PELNI sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran, saat ini mengoperasikan 84 kapal yang terdiri dari 26 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 18 kapal rede, 9 kapal tol laut, serta 1 kapal ternak yang melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam mendukung operasionalnya, PELNI memiliki 43 kantor cabang yang melayani 357 pelabuhan singgah melalui 1.111 ruas pelayaran, serta didukung oleh 306 terminal point yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Stafsus Menhan Lenis Kogoya Ultimatum TPNPB-OPM Minta Hentikan Kekerasan dan Tinggalkan Wamena

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya (Tengah). (Foto: The Indonesian News/HO)

Jakarta (The Indonesian News) – Staf Khusus Menteri Pertahanan (Stafsus Menhan) Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya, merilis pernyataan tegas yang ditujukan kepada juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, beserta seluruh pasukannya di Tanah Papua. Lenis memberikan ultimatum agar kelompok tersebut segera menghentikan segala bentuk aksi kekerasan terhadap warga sipil dan mengosongkan wilayah Wamena serta sekitarnya.

Langkah tegas ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi politik dan tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Lenis menyoroti rentetan aksi intimidasi, penganiayaan, hingga pembunuhan terhadap warga sipil, guru, misionaris, dan penginjil, serta aksi pembakaran fasilitas sekolah.

“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” ujar Lenis Kogoya dalam keterangan resminya pada Selasa (11/8/2026).

Dalam seruannya, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua ini menetapkan tiga poin utama yang wajib dipatuhi oleh TPNPB-OPM:

  • Setop Isu Negatif dan Ancaman: Menghentikan penyebaran isu-isu provokatif di media massa serta menghentikan ancaman pembunuhan terhadap rakyat sipil dan pemerintah daerah.
  • Kosongkan Wilayah Wamena: Segera keluar dari ibu kota Wamena dan sekitarnya agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta persiapan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.
  • Hentikan Kekerasan Antarwarga: Menghentikan segala bentuk aksi kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap sesama Orang Asli Papua (OAP) maupun warga sipil lainnya.

Lenis menegaskan bahwa mandat adat dari tujuh wilayah adat di Papua serta aturan konstitusi menugaskan dirinya untuk melindungi masyarakat sipil dan mempertahankan keutuhan NKRI. Ia memperingatkan, apabila ketiga poin ultimatum tersebut tidak diindahkan, para pemilik hak ulayat dan masyarakat adat akan berkumpul untuk mengambil sikap tegas.

“Jika tiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali kepada jalan yang benar, sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lenis mengingatkan rekam jejaknya yang konsisten membela masyarakat Papua, termasuk perannya dalam menolak pelabelan teroris bagi OPM demi keselamatan warga sipil di perkotaan maupun pedalaman. Oleh karena itu, ia meminta TPNPB-OPM tidak mengacaukan situasi keamanan di tanah lahirnya, wilayah La Pago.

Menutup keterangannya, Lenis mengimbau seluruh masyarakat di wilayah La Pago, Mee Pago, dan sekitarnya untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi isu-isu keamanan yang beredar. Ia memastikan bahwa pemerintah bersama para tokoh adat berkomitmen menjaga situasi agar pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas warga dapat terus berjalan dengan aman dan damai. (*)

 

Jaksa Agung Tekankan Kejati dan Kejari di daerah Berani Ambil Bagian Penanganan Perkara Korupsi Strategis

Jaksa Agung (Kedua Kiri) saat lantik Lantik 16 Kajati dan Pejabat Eselon II Kejagung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Selasa (11/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-Puspenkum Kejagung RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 11 Agustus 2026 di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung.

Rotasi, mutasi, dan promosi ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat manajemen karier pegawai serta mendorong peningkatan kinerja guna mewujudkan rencana kerja, visi, dan misi Kejaksaan.

“Jabatan bukan sekadar kedudukan, kehormatan, maupun kekuasaan, melainkan sebuah amanah dan wujud kepercayaan pimpinan yang harus dijaga serta dipertanggungjawabkan dengan integritas, profesionalitas, dan loyalitas,” tegas Jaksa Agung.

Jaksa Agung juga menyoroti dinamika organisasi dengan mengingatkan bahwa momen pelantikan ini terbilang sangat istimewa karena berlangsung di saat Kejaksaan sedang berada dalam masa ujian, bukan dalam kondisi dipuji. Oleh karena itu, Jaksa Agung menginstruksikan seluruh pejabat baru untuk segera mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan kemampuan terbaik mereka guna memulihkan marwah institusi serta memperkuat kembali kepercayaan publik (public trust).

Secara khusus, Jaksa Agung meminta agar para pejabat baru segera memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara-perkara yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, maupun perkara yang berdampak besar terhadap keuangan dan perekonomian negara.

la juga menekankan pentingnya pemerataan penanganan korupsi agar tidak lagi terpusat di Kejaksaan Agung semata, melainkan mendorong Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk berani mengambil bagian dalam menangani perkara-perkara korupsi strategis secara profesional dan bertanggung jawab.

Mengingat besarnya pengawasan dan perhatian masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan saat ini, Jaksa Agung mengingatkan agar seluruh insan Adhyaksa selalu menjaga integritas serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela yang dapat mencederai nama baik institusi. “Sumpah jabatan yang telah diucapkan harus dimaknai sebagai janji suci dan tanggung jawab yang kelak dimintai pertanggungjawabannya kepada negara, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa,” imbuh Jaksa Agung.

Berkaitan dengan penekanan tugas spesifik bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang baru dilantik, Jaksa Agung mengarahkan agar Para Kajati segera beradaptasi dan mengidentifikasi dinamika permasalahan di wilayah kerja masing-masing secara cepat, tepat, dan proporsional. Penegakan hukum di daerah diserukan untuk dilaksanakan secara senyap, tenang, terukur, dan tanpa menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif, sebab para Kajati merupakan cerminan dan representasi institusi Kejaksaan di daerah.

Selain itu, para Kajati diinstruksikan untuk membangun sinergi yang solid bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) demi menjaga stabilitas wilayah tanpa mengorbankan independensi institusi.

“Transparansi publik juga harus diperkuat melalui publikasi capaian kinerja secara aktif dan berkelanjutan. Dari sisi internal, pengawasan melekat (waskat) wajib ditingkatkan secara ketat agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang, dan setiap indikasi pelanggaran harus ditindak tegas secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para pejabat di daerah pun dituntut untuk senantiasa menjaga keteladanan integritas diri serta keluarga melalui pola hidup yang sederhana, tegas, dan bertanggung jawab,” terang Jaksa Agung.

Sementara itu, bagi para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung yang baru dilantik, Jaksa Agung menginstruksikan untuk segera mempelajari dan menguasai seluruh tugas, fungsi, serta kewenangan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat Kejaksaan Agung bertindak sebagai pusat perumusan kebijakan dan pengendali pelaksanaan tugas secara nasional, pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan agar penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia berjalan seragam, konsisten, dan berkualitas.

Para Pejabat Eselon II juga diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja di satuan kerja masing-masing untuk memetakan kekuatan dan kelemahan yang ada sebagai dasar perumusan strategi yang terintegrasi. Sinergi dan komunikasi yang terbuka antarbidang harus diperkuat guna mencegah tumpang tindih kewenangan serta mempercepat penyelesaian tugas. Seluruh jajaran Eselon II diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis Kejaksaan dengan senantiasa berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jaksa Agung menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pejabat lama atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bertugas, serta kepada para istri pengurus Ikatan Adhyaksa Dharma Karini atas kesetiaan dan dukungan yang diberikan.

“Ibarat matahari, jabatan pasti akan terbenam, tetapi cahaya pengabdian akan selalu menyala,”

Semoga setiap langkah yang kita tempuh bernilai ibadah, setiap Amanah yang kita tunaikan membawa berkah dan setiap kebaikan yang kita tanam menjadi jejak kekayaan hingga akhir hayat,” pungkas Jaksa Agung menutup pesannya.

Adapun para pejabat yang dilantik hari ini yaitu:

1. Dr. Siswanto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

2. Dr. Supardi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Badan Pemulihan Aset.

3. Hendrizal Husin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

4. Sufari, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

5. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

6. Dr Sutikno, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.

7. Nurcahyo Jungkung Madyo, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

8. Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

9. Jehezkiel Devy Sudarso, S.H., C.N. sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

10. Bernadeta Maria Erna Elastiyani, S.H., M.H. sebagai Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

11. I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

12. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

13. Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

14. Herry Hermanus Horo, S.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten.

15. Roberthus Melchisedek Tacoy, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

16. Dr. Transiswara Adhi, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

17. Dr. RD Teguh Darmawan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

18. Sri Kuncoro, S.H., M.Si. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

19. Yudi Triadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.

20. Tiyas Widiarto, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada Badan Pemulihan Aset.

21. Basuki Sukardjono, S.H., M.H. sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

22. Arief Sudihar, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

23. Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M. sebagai Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

24. Dr. Muslikhuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Pusat Strategi, Kebijakan Penegakan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

25. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

26. Sugiyanta, S.H., M.H. sebagai Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

27. Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H. sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

28. Anton Delianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

29. Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.

30. Erich Folanda, S.H., M.Hum. sebagai Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

31. Syarief Sulaeman Nahdi, S.H., M.H. sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

32. Asep Sontani Sunarya, S.H., CN. sebagai Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

33. Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

34. Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum. sebagai Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

Makanan Bergizi Gratis Anak Balita cegah stunting

Petugas mempersiapkan Makanan Bergizi Gratis anak balita saat penyaluran kepada warga di di Posyandu Bungong Jaro, Banda Aceh, Selasa (11/8/2026). Sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita difokuskan pada balita non-PAUD (anak di bawah usia 5 tahun yang belum sekolah yang masuk dalam kategori MBG 3B bersama ibu hamil dan ibu menyusui, MBG balita untuk mendukung pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting. The Indonesian News Foto/Ampelsa.
Petugas memberikanan Makanan Bergizi Gratis anak balita saat penyaluran kepada warga di di Posyandu Bungong Jaro, Banda Aceh, Selasa (11/8/2026). Sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita difokuskan pada balita non-PAUD (anak di bawah usia 5 tahun yang belum sekolah yang masuk dalam kategori MBG 3B bersama ibu hamil dan ibu menyusui, MBG balita untuk mendukung pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting. The Indonesian News Foto/Ampelsa.
Petugas memberikanan Makanan Bergizi Gratis anak balita saat penyaluran kepada warga di Posyandu Bungong Jaro, Banda Aceh, Selasa (11/8/2026). Sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita difokuskan pada balita non-PAUD (anak di bawah usia 5 tahun yang belum sekolah yang masuk dalam kategori MBG 3B bersama ibu hamil dan ibu menyusui, MBG balita untuk mendukung pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting. The Indonesian News Foto/Ampelsa.

Kapolda Aceh Ultimatum Bandar Narkoba, “Hentikan atau Kami Tindak Tegas dan Mematikan”

Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan (Pertama Kiri) saat konferensi pers pengungkapan peredaran 50 ribu butir pil ekstasi di Banda Aceh, Senin (10/8/2026). (Foto: The Indonesian News/Randi).

Banda Aceh (The Indonesian News) – Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan mengultimatum para bandar narkoba yang masih menjalankan bisnis haram di wilayah Aceh. Ia meminta jaringan narkotika segera menghentikan aktivitasnya atau menghadapi tindakan tegas dari kepolisian.

“Saya ingatkan kepada para bandar, hentikan aksi Anda sekarang atau kami akan melakukan tindakan tegas dan mematikan,” kata Ruddi saat jumpa pers di Mapolda Aceh, Senin, 10 Agustus 2026.

Ruddi menegaskan Polda Aceh tidak akan memberikan ruang bagi jaringan peredaran narkoba yang beroperasi di wilayah hukumnya.

Menurut dia, kepolisian akan mengambil tindakan tegas terhadap para bandar yang masih nekat menjalankan bisnis narkotika.

Dia juga menyampaikan pesan khusus kepada para kurir narkoba agar tidak mempertaruhkan masa depan dengan terlibat dalam jaringan peredaran narkotika.

“Kepada kurir, tolong jangan hancurkan masa depan Anda demi yang semu,” ujarnya.

Sementara kepada para pengguna narkoba, Ruddi meminta mereka segera menghentikan penggunaan narkotika sebelum merusak masa depan dan kehidupan mereka.

“Para pengguna, tolong sadar dan berhentilah sekarang demi hidup dan masa depan Anda,” katanya.

Ruddi menegaskan pemberantasan narkoba tidak hanya menyasar pengguna dan kurir, tetapi juga jaringan bandar yang menjadi pengendali peredaran narkotika.

Ia mengajak seluruh masyarakat ikut berperan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di Aceh.

“Jangan sampai narkoba menghancurkan generasi dan masa depan Aceh,” ujarnya.

Terlantar di Perairan China, Kemlu Pantau 7 ABK WNI di Kapal MV Star Janet

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah saat memberikan keterangan Pers di Jakarta, Jumat (6/3/2026). (Foto: Dok. Bakom RI)

Jakarta (The Indonesian News) – Tujuh anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di kapal MV Star Janet, mengalami kondisi sulit setelah kapal mereka mengalami kerusakan generator saat berada di Perairan Zhuhai, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah mengatakan, Kapal dimaksud dilaporkan mengalami kerusakan generator yang berakibat pada pemadaman listrik, keterbatasan pasokan makanan, serta terputusnya jalur komunikasi bagi seluruh kru kapal.

“Sejak dilaporkan mengalami kendala pada tanggal 10 Mei 2026, KJRI Guangzhou telah berkoordinasi secara intensif dengan Maritime Safety Administration (MSA) Guangdong untuk memperoleh informasi terkini terkait kondisi kapal dan seluruh kru di dalamnya, terutama ketujuh ABK WNI,” Kata Heni dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Agustus 2026.

Heni menambahkan, Melalui koordinasi tersebut, pihak MSA berhasil menyelamatkan Kapal MV Star Janet dari siklon tropis “Butterfly” dan membawanya ke tempat aman di wilayah Guishan.

“Perihal kendala teknis, KJRI Guangzhou telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang kemudian beberapa kali mengirimkan bantuan teknis, hingga kapal akhirnya selesai diperbaiki pada akhir Juli 2026,” Katanya.

Selain itu, KJRI Guangzhou juga menerima laporan terkait adanya keterlambatan pembayaran gaji kru kapal. Melalui koordinasi dengan pihak perusahaan, telah disepakati bahwa gaji akan segera dibayarkan pada pertengahan bulan Agustus 2026 sebelum kapal meneruskan perjalanan ke tujuan selanjutnya.

“Kementerian Luar Negeri c.q. KJRI Guangzhou dan Dit. PWNI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah RRT dan instansi terkait di Indonesia atas kerja sama yang baik dalam penanganan kasus dimaksud,” Tutup Heni.

IPC TPK Catat Pertumbuhan 8%, Arus Petikemas Tembus 2,17 Juta TEUs hingga Juli 2026

Foto: Dok. IPC TPK

Jakarta (The Indonesian News) – Kinerja operasional IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) terus menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2026, arus peti kemas secara kumulatif tercatat mencapai 2.171.202 TEUs, atau tumbuh 8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang berada di angka 2.009.185 TEUs, Selasa, 11 Agustus 2026.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan konsistensi IPC TPK dalam mengoptimalkan layanan serta meningkatkan efisiensi operasional di seluruh wilayah kerja terminal. Peningkatan kinerja juga menjadi indikator positif atas upaya perusahaan dalam menjaga kelancaran arus logistik dan memperkuat pelayanan kepada para pengguna jasa.

“Capaian positif ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan IPC TPK dalam menjaga operational excellence serta memperkuat sinergi dengan para pengguna jasa,” ujar Daniel Setiawan, Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK.

Tren pertumbuhan tersebut semakin terlihat pada kinerja Juli 2026. Pada bulan tersebut, arus peti kemas tercatat sebesar 353.465 TEUs, meningkat 13,7% secara year-on-year dibandingkan Juli 2025 yang mencapai 310.846 TEUs.

Pertumbuhan arus peti kemas pada Juli 2026 ditopang oleh peningkatan kinerja di sejumlah terminal. Terminal Teluk Bayur mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 30,8%, diikuti Terminal Panjang sebesar 29,1%, Terminal Tanjung Priok sebesar 15,2%, dan Terminal Jambi sebesar 6%.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari upaya IPC TPK dalam mengintegrasikan proses operasional dan meningkatkan efisiensi sistem kepelabuhanan di seluruh terminal. Perusahaan terus mendorong akselerasi pelayanan bongkar muat sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan layanan yang efektif dan andal bagi pengguna jasa.

Langkah tersebut juga menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional sekaligus memperkuat daya saing logistik Indonesia di tengah kebutuhan akan layanan kepelabuhanan yang semakin efisien dan adaptif.

“Kami berharap pencapaian ini dapat terus menjadi pemicu semangat bagi seluruh tim IPC TPK untuk konsisten menjaga kualitas layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempertahankan tren kinerja positif,” tutup Daniel.

Presiden Prabowo Instruksikan Penanganan Maksimal Karhutla Akibat El Nino

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (10/08/2026). (Foto: BPMI Setpres).

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi. Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah mengerahkan berbagai upaya penanganan, mulai dari pemantauan titik api, penyiapan operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pengerahan helikopter dan pesawat untuk mendukung proses pemadaman.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara III DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (10/08/2026). Menteri Pras mengatakan bahwa pemerintah terus memantau karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di tengah kondisi cuaca yang sangat kering.

“Dalam rangka atau dari masa El Nino ini, masih banyak terjadi karhutla-karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,” ujar Mensesneg.

Menurut Mensesneg, perhatian pemerintah antara lain tertuju pada kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah kebakaran meluas.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhut, beserta dengan seluruh jajaran dan Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas,” ungkap Mensesneg.

Selain mengintensifkan penanganan di lapangan, pemerintah turut menyiapkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengendalian karhutla. Mensesneg menyampaikan bahwa pemerintah pada Senin pagi telah menggelar rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna merancang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Namun, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC sangat bergantung pada kondisi teknis sehingga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah. Pemerintah tetap memantau setiap perkembangan serta mengoordinasikan kesiapan berbagai sarana pendukung, termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat yang dapat digunakan dalam penanganan karhutla.

“Kami tadi pagi juga rapat dengan BMKG untuk merancang operasi modifikasi cuaca. Hanya memang secara teknis tidak semuanya memungkinkan dilakukan OMC, tetapi semua dimonitor kemudian peralatan-peralatan termasuk water bombing, helikopter, dan pesawat-pesawat yang dapat membantu untuk mengatasi karhutla sesuai dengan petunjuk dan perintah Bapak Presiden tadi malam, hari ini semua kami koordinasikan,” katanya.

Di samping langkah penanganan, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Kondisi cuaca yang sangat kering saat ini dinilai membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap munculnya percikan api yang dapat berkembang menjadi kebakaran tidak terkendali.

“Sambil juga tentunya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali,” pungkasnya.

Abdul Muhari Resmi Jabat Deputi Bidang Pencegahan BNPB

Pengambilan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil Dr. Abdul Muhari (Pertama Kiri) sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB dipimpin oleh Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Pertama Kanan) di Aula Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jakarta, Senin (10/8/2026). (Foto: The Indonesian News/HO-BNPB).

Jakarta (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mengambil sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil Dr. Abdul Muhari, S.Si., M.T. sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin, 10 Agustus 2026.

Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/TPA Tahun 2026 tanggal 24 Juli 2026. Jabatan tersebut menempatkan Abdul Muhari pada posisi strategis dalam memperkuat kebijakan dan program pencegahan serta pengurangan risiko bencana di Indonesia.

Dalam prosesi pengambilan sumpah, Abdul Muhari menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah jabatan dengan menjunjung tinggi etika, integritas, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ujar Abdul Muhari saat mengucapkan sumpah jabatan.

Deputi Termuda di BNPB

Pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB juga menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan kelembagaan BNPB. Pria kelahiran Bukittinggi, 3 Januari 1979, tersebut tercatat sebagai salah satu deputi termuda dalam sejarah BNPB sejak lembaga tersebut berdiri pada 2008.

Perjalanan akademik dan profesional Abdul Muhari memiliki keterkaitan erat dengan bidang kebencanaan, khususnya tsunami. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Oseanografi di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan pendidikan magister Teknik Sipil di perguruan tinggi yang sama. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Tohoku University, Jepang, hingga mengantarkannya menjadi salah satu ahli tsunami di Indonesia.

Sebelum bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhatiannya terhadap mitigasi bencana berbasis ekologi, khususnya pemanfaatan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami, kemudian mempertemukannya dengan Kepala BNPB periode 2019–2021, almarhum Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo.

Riset Abdul Muhari mengenai peran ekosistem mangrove sebagai pelindung alami dalam meredam dampak tsunami, termasuk pembelajaran dari tsunami Selat Sunda 2018, menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Doni Monardo. Gagasan tersebut sejalan dengan konsep mitigasi berbasis ekologi yang saat itu terus didorong BNPB melalui pesan “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”.

Setelah bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari mendapat peran dalam penguatan pengurangan risiko bencana, khususnya pada aspek mitigasi dan sistem peringatan dini. Fokusnya tidak hanya pada pengembangan instrumen peringatan dini, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan merespons informasi peringatan secara tepat.

Baginya, keberadaan sistem peringatan dini tidak akan optimal tanpa dibarengi kapasitas masyarakat untuk memahami dan menindaklanjuti informasi tersebut. Edukasi dan literasi kebencanaan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi ancaman bencana.

Salah satu penguatan kapasitas masyarakat yang pernah dilakukan Abdul Muhari berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di Jepang diterapkan kepada masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.

Dalam pendekatannya terhadap pengurangan risiko bencana, Abdul Muhari mengenalkan tiga karakter respons masyarakat, yaitu _self help, mutual help,_ dan _official help._ _Self help_ menggambarkan kemampuan seseorang untuk mengenali tanda bahaya secara mandiri dan mengikuti arahan evakuasi. _Mutual help_ merujuk pada masyarakat yang mengambil keputusan penyelamatan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan kelompok. Sementara _official help_ menggambarkan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi atau pendampingan khusus dari pemerintah untuk melakukan penyelamatan diri.

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam pemahaman mengenai jalur evakuasi. Abdul Muhari mendorong masyarakat untuk mengenali jalur menuju tempat evakuasi sementara (TES) berdasarkan lingkungan dan aktivitas keseharian. Menurutnya, jalur evakuasi yang paling mudah dikenali masyarakat dalam kondisi panik adalah jalur yang telah familiar dalam kehidupan sehari-hari.

Membangun Kepercayaan Diri Masyarakat Pascagempa Maluku

Pengalaman Abdul Muhari dalam penguatan kapasitas masyarakat juga terlihat saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Ambon dan sejumlah wilayah di Provinsi Maluku pada September 2019.

Saat itu, Abdul Muhari mendapat penugasan untuk membantu membangun kembali kepercayaan diri masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam memahami informasi kegempaan dan instrumen pencatat aktivitas gempa bumi. Upaya tersebut dilakukan setelah bencana menyebabkan 41 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka.

Edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan secara perlahan membantu masyarakat memahami karakteristik gempa bumi dan informasi kegempaan. Pemahaman tersebut menjadi modal penting untuk mengurangi kecemasan sekaligus mendorong masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara lebih tenang dan terukur.

Seiring perjalanan kariernya di BNPB, Abdul Muhari kemudian dipercaya menjadi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan. Dalam posisi tersebut, ia berperan dalam memperkuat sistem informasi kebencanaan, termasuk pemutakhiran dan validasi data sebagai salah satu fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan penanggulangan bencana.

Selain mengelola informasi kebencanaan, Abdul Muhari juga aktif menyampaikan perkembangan situasi bencana kepada publik. Komunikasi dengan media menjadi bagian penting dari tugasnya untuk memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, amanah sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB berada di pundaknya. Tugas tersebut membawa pengalaman panjang Abdul Muhari dalam bidang mitigasi, peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan data, serta komunikasi kebencanaan ke dalam ruang lingkup kerja yang lebih luas.

Kedeputian Bidang Pencegahan memiliki peran penting dalam mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta berbagai unsur pentahelix penanggulangan bencana.

Penguatan aspek pencegahan diharapkan dapat menekan potensi dampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan risiko dapat dikenali, dikurangi, dan dikelola sejak sebelum bencana.

Dengan pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan, BNPB terus memperkuat kapasitas kelembagaan untuk menjalankan mandat penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts