Oleh: Yakub F. Ismail

Siapapun pasti setuju bahwa korupsi adalah penyakit paling bebahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi yang belakangan ini marak terjadi di Tanah Air tentu sangat bertentangan dengan visi besar Indonesia sebagai negara maju yang punya komitmen tinggi membangun peradaban bangsa.

Korupsi memang menjadi ancaman paling serius bagi sebuah negara untuk memperkuat seluruh sendi pembangunannya. Karena, semua agenda pembangunan nasional bergantung pada berapa banyak anggaran publik yang tersedia.

Jika uang tersebut terkuras akibat korupsi yang semakin tidak terkendali, maka nasib pembangunan akan menjadi suram. Sebuah bangsa yang besar tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sebaliknya, sebuah keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kemampuan negara membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Dalam konteks inilah, relevansi pemberantasan korupsi menjadi poin mutlak bagi keberhasilan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

Harus diakui bahwa setiap rupiah anggaran negara yang raib akibat praktik korupsi, sejatinya merupakan kehilangan hak masyarakat yang paling fundamental. Hal ini dikarenakan setiap uang yang hilang, terdapat hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Demikian, perang terhadap korupsi bukan sekadar agenda penegakan hukum, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memastikan seluruh program prioritas pemerintah berjalan efektif. Dalam realitas kehidupan bernegara yang terjadi hari-hari ini menunjukkan sebuah dinamika yang cukup kontras.

Dimulai dari pengungkapan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saling gertak antara dua institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung dan Polri dalam mengusut berbagai perkara besar.

Sekali lagi, situasi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa komitmen membangun pemerintahan yang bersih harus diwujudkan melalui tindakan nyata, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Ancaman Serius bagi Pembangunan Nasional

Percaya tidak percaya, suka ataupun tidak suka, korupsi masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang menghambat terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Implikasi di balik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, melainkan juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, memperlemah efektivitas birokrasi, serta menghambat kualitas pelayanan publik.

Dalam berbagai situasi, praktik korupsi kerapkali mengganggu pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang semestinya memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Kondisi terbaru justru kian memprihatinkan perihal dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun tetap memerlukan sistem pengawasan yang kuat.

MBG, biar bagaimanapun, merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo yang didesain khusus untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Demikian, program ini jangan sampai gagal di tengah jalan hanya karena banyaknya ‘kebocoran’ anggaran akibat korupsi yang merajalela.

Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya, maka otomatis yang dirugikan bukan hanya negara secara finansial, melainkan juga masyarakat. Selain kasus MBG, berbagai kasus besar lainnya yang tidak kalah sadis juga masih menjadi tantangan tersendiri dalam memberantas gurita korupsi yang melanda republik.

Di balik rentetan kasus korupsi ini menunjukkan pentingnya membangun tata kelola yang transparan sejak tahap perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga evaluasi program.

Pencegahan korupsi tidak cukup dengan hanya mengandalkan aparat penegak hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga perlu didukung sistem pengawasan internal yang efektif, digitalisasi proses administrasi, keterbukaan informasi publik, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Dalam kerangka pembangunan nasional, korupsi merupakan biaya ekonomi yang sangat mahal.

Setiap penyelewengan dana publik berimbas pada pengurangan kapasitas pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun perlindungan sosial.

Karenanya, keberhasilan mewujudkan visi Presiden Prabowo menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan makmur sangat ditentukan oleh kemampuan negara menutup seluruh ruang penyalahgunaan kewenangan.

Penegakan Hukum sebagai Pilar Membangun Pemerintahan Bersih

Komitmen terhadap pemberantasan korupsi mesti diwujudkan lewat penegakan hukum yang sungguh-sungguh, profesional, dan independen. Berkaca dari pengalaman, upaya penegakan hukum yang konsisten telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung melalui serangkaian tindak pidana ekonomi (TPE) yang dilakukan demi memulihkan berbagai aset dan kerugian negara.

Langkah Kejagung tersebut memperlihatkan bahwa negara semakin serius memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku. Sementara itu, komitmen yang serius juga ditunjukkan oleh Polri dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum melalui berbagai aksi dan instrumentasi yang dijalankannya.

Apa yang dibutuhkan saat ini adalah sinergi yang kokoh antara Kejaksaan, Polri, serta lembaga penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Kolaborasi yang apik akan melahirkan kekuatan yang utuh-padu dalam melawan gurita korupsi yang semakin meresahkan masyarakat. Upaya penegakan hukum terhadap korupsi memang sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pengembalian aset negara, penguatan sistem pengawasan, dan pencegahan korupsi di masa mendatang.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum yang tegas dan konsisten memberikan pesan penting bahwa seluruh program prioritas nasional harus dijalankan secara akuntabel.

Atinya, setiap penyimpangan terhadap anggaran publik, termasuk apabila terjadi dalam program-program strategis seperti MBG, harus diproses berdasarkan prinsip due process of law, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Akhirnya, melalui pendekatan yang ada, pemberantasan korupsi akan menjadi fondasi kokoh dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 mendatang.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)