Menhan Sjafrie saat rakor bersama BPK, Jakarta, Senin (14/9/2026). The Indonesian News/HO-Biro Infohan Setjen Kemhan
Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2026 “Semangat Mengabdi, Mengawal Negeri”, pada Senin, (14/9/2026).
BPKP memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan serta memastikan pemanfaatan sumber daya negara dilakukan secara efektif, efisien, dan memberikan hasil nyata bagi kepentingan nasional.
“Menhan Sjafrie menekankan pentingnya memperkuat sinergi, pengawasan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah,” Tulis Biro Infohan Setjen Kemhan, Dikutip Selasa 15 September 2026.
Setiap anggaran negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat.
Petugas Memperlihatkan Emas hasil penindakan ekspor ilegal saat koferensi pers, jakarta, Selasa (15/9/2026). The Indonesian News/HO-Ditjen Bea Cukai
Jakarta (The Indonesian News) – Bea Cukai perketat pengawasan terhadap pengeluaran emas ke luar negeri, seiring berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 sejak 17 November 2025. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan ketentuan kepabeanan, termasuk pengenaan bea keluar, dipenuhi oleh masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan ekspor emas.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengatakan makin beragamnya modus pengeluaran emas menjadi tantangan bagi Bea Cukai untuk terus mengembangkan metode pengawasan, khususnya melalui analisis informasi dan intelijen untuk mengidentifikasi pola pembawaan emas yang mencurigakan.
konferensi pers Penindakan Ekspor Emas Ilegal, Jakarta, Selasa (15/9/2026). The Indonesian News/HO-Ditjen Bea Cukai
“Pengawasan Bea Cukai atas pembawaan emas dilakukan melalui analisis informasi dan intelijen, pemeriksaan penumpang dan barang, serta koordinasi dengan instansi terkait. Langkah tersebut kami lakukan untuk mencegah pengeluaran barang secara ilegal, sekaligus memastikan kewajiban kepabeanan dan ketentuan perdagangan luar negeri dipenuhi. Pengawasan ini menjadi bagian dari kontribusi Bea Cukai dalam mendukung Asta Cita melalui penguatan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan nasional di wilayah perbatasan,” ujarnya saat konferensi pers penindakan ekspor ilegal, Jakarta, 15 September 2026.
Djaka menjelaskan, Metode pengawasan ini diimplementasikan dalam rangkaian penindakan di empat bandara internasional, yakni Bandara Kualanamu, Soekarno Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Sam Ratulangi pada September 2026. Dari seluruh rangkaian penindakan tersebut, petugas mengamankan lebih dari 29 kilogram emas dan barang yang diduga emas dengan nilai keseluruhan diperkirakan mencapai Rp73,3 miliar, dan menyelamatkan potensi kerugiaan penerimaan negara mencapai Rp8,5 miliar.
“Modus yang ditemukan pun beragam, mulai dari menyembunyikan logam yang diduga emas di dalam peralatan elektronik, membawa emas dalam barang bawaan penumpang, hingga menyembunyikannya pada tubuh dengan modus body strapping,” Katanya.
Penindakan di Bandara Kualanamu
Penindakan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Kualanamu terlaksana pada Senin (14/09). Berdasarkan hasil analisis terhadap penumpang, petugas Bea Cukai Kualanamu menduga adanya pembawaan emas oleh seorang WN India berinisial NU yang merupakan penumpang penerbangan komersil tujuan Bangkok, Tailan.
Pemeriksaan terhadap bagasi penumpang menunjukkan adanya citra tidak wajar pada barang elektronik yang dibawa. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan empat keping benda logam yang diduga emas dengan total berat sekitar 1.522 gram. Diperkirakan barang bukti tersebut bernilai Rp3,95 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp383 juta. Selanjutnya, petugas membawa barang bukti dan penumpang ke Kantor Bea Cukai Kualanamu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Penindakan di Bandara Soekarno Hatta
Penindakan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta terlaksana pada Kamis (10/09). Petugas Bea Cukai Soekarno Hatta mengamankan dua WN Tiongkok berinisial MZ dan SL, penumpang penerbangan komersial tujuan Hong Kong. Keduanya diduga membawa emas ke luar negeri tanpa dokumen. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Avsec, Imigrasi, dan pihak maskapai untuk memantau keberadaan serta status keduanya.
“Penindakan di Bandara Soekarno Hatta terlaksana berdasarkan hasil analisis informasi akan adanya pola pembawaan emas ilegal yang berulang. Pola tersebut menunjukkan pelaku umumnya merupakan WNA dengan penerbangan tujuan Hong Kong, membawa emas dalam koper kabin dan tas punggung, serta membungkus emas dengan lakban untuk mengelabui petugas,” ungkap Djaka.
Dari pemeriksaan terhadap kedua penumpang, petugas menemukan lima keping emas cast bar dengan berat bruto 5.026,5 gram dalam tas punggung SL dan lima keping emas cast bar dengan berat bruto 5.026,5 gram dalam koper kabin MZ. Seluruh emas dibungkus lakban yang diduga digunakan untuk menyamarkan barang. Total barang bukti yang diamankan mencapai 10 keping emas seberat 10.053 gram dengan nilai Rp25,3 miliar dan potensi kerugian penerimaan negara Rp2,5 miliar. Saat ini, berdasarkan hasil gelar perkara, perkara keduanya telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Bea Cukai Soekarno-Hatta juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami kemungkinan keterkaitan dengan jaringan yang lebih luas.
Penindakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Sam Ratulangi
Sebelum penindakan emas di Bandara Kualanamu dan Soekarno Hatta, Bea Cukai juga telah mengekspos penindakan emas di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Sam Ratulangi. Pada Minggu (06/09), Bea Cukai Ngurah Rai gagalkan upaya penyelundupan emas batangan ke luar negeri melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang WN Tiongkok berinisial ZG yang membawa 14 keping emas batangan (cast bar) seberat 10.418,3 gram dengan modus body strapping. Nilai emas batangan tersebut diperkirakan mencapai Rp26 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara mencapai Rp3,9 miliar.
Sementara itu, pada Sabtu (05/09) Tim Gabungan Kanwil Bea Cukai Sulbagtara dan Bea Cukai Manado melaksanakan dua penindakan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Sam Ratulangi. Dalam penindakan pertama, petugas mengamankan tiga WN Tiongkok berinisial JM, ZW, dan TC, yang merupakan penumpang penerbangan komersial tujuan Singapura. Petugas menemukan 19 bungkus serbuk diduga emas seberat 5.721 gram yang disembunyikan dengan modus body strapping. Nilai barang bukti diperkirakan sebesar Rp14,5 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp1,45 miliar. Ketiga penumpang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses penyidikan masih berlangsung.
Dalam penindakan kedua, petugas mengamankan dua WN Tiongkok berinisial ZS dan ZH, penumpang penerbangan komersial tujuan Guangzhou yang diduga membawa perhiasan emas. Dari pemeriksaan, petugas menemukan 4 keping logam mulia berupa 2 rantai kalung dan 2 gelang yang dikenakan oleh kedua penumpang, dengan total berat perhiasan mencapai 1.361 gram dan dengan nilai barang diperkirakan Rp3,6 miliar dan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp360 juta.
Atas seluruh rangkaian penindakan ini, Bea Cukai telah melakukan pengamanan terhadap seluruh barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyidikan akan dilakukan berkoordinasi dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan RI.
Djaka menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus meningkatkan kualitas pengawasan terhadap lalu lintas barang, khususnya pada jalur keberangkatan internasional, dengan memperkuat analisis intelijen, pemanfaatan informasi, pemeriksaan berbasis risiko, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk mendeteksi pola-pola pengeluaran barang secara ilegal.
“Masyarakat, khususnya penumpang yang membawa emas ke luar negeri, diimbau untuk memastikan barang yang dibawa telah dilengkapi dokumen kepabeanan dan perizinan sesuai ketentuan. Pengeluaran emas yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan apabila memenuhi unsur tindak pidana kepabeanan,” Tutup Djaka.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto (Kiri) saat bersalaman kepada Satgas Darat di wilayah terdampak karhutla Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, (14/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Penajem Paser Utara (The Indonesian News) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Pada Senin (14/9). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala BNPB bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat kondisi kawasan yang terdampak karhutla serta perkembangan penanganan yang dilakukan oleh unsur gabungan di lapangan.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto (Tengah) mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Ketiga Kiri) dan Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono (Kedua Kanan) saat memberikan dukungan penuh kepada Satgas Darat di wilayah terdampak karhutla Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, (14/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Kepala BNPB menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ketiga provinsi tersebut menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla karena setiap tahun menghadapi kejadian kebakaran dengan skala yang besar.
“Untuk Kalimantan Timur ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tiga provinsi yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Memang sudah ada sekitar 4.000 lebih hektare yang terbakar di Kaltim sampai hari ini,” ujar Suharyanto dalam keterangan tertulis, Selasa 15 September 2026.
Ia menjelaskan, penanganan karhutla di Kalimantan Timur terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Pada hari sebelumnya, lebih dari 700 hektare area telah berhasil ditangani melalui operasi pemadaman oleh satuan tugas darat dan dukungan udara. Sementara pada Senin (14/9), masih terdapat sekitar 300 hektare area yang dalam proses penanganan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
“Dari sekitar 300 hektare ini, sebagian ada di IKN, kawasan IKN. Ada empat titik tadi kita dengar laporannya yang masih dipadamkan terus,” Tutur Suharyanto.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto (Kanan) mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Tengah) dan Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono (Kiri) saat meninjau penanganan karhutla di kawasan Bukit Tengkorak, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/9/2026). The Indonesian News/HO-BNPB
Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Kepala BNPB menyampaikan bahwa kawasan tersebut merupakan objek vital dan penanganannya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Memang kawasan IKN ini menjadi prioritas untuk Kaltim, tentu saja ini objek vital dan ada arahan langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semua kekuatan dikerahkan,” ujarnya.
Dalam penanganan karhutla saat ini, operasi darat menjadi salah satu fokus utama. Kepala BNPB menjelaskan bahwa ribuan personel gabungan telah terlibat dalam penanganan di kawasan IKN dan wilayah Kalimantan Timur.
Personel tersebut berasal dari berbagai unsur, antara lain Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diarahkan untuk mempercepat pemadaman dan pengendalian titik kebakaran di lapangan.
Kepala BNPB menilai kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik karena karakteristik wilayah yang ditangani berbeda dengan provinsi lain yang banyak memiliki kawasan lahan gambut. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi karakter penanganan karhutla.
“Kebakaran yang terjadi di Kaltim ini karena sifatnya bukan lahan gambut, itu lebih baik kondisinya dibandingkan provinsi-provinsi lainnya,” Terang Suharyanto.
Ia juga menyampaikan bahwa kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan karhutla. Kondisi atmosfer di Kalimantan Timur saat ini dinilai berbeda dibandingkan beberapa wilayah lain di Kalimantan yang mengalami kondisi kabut asap lebih signifikan.
Kepala BNPB menegaskan pemerintah pusat melalui BNPB akan terus memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kendala yang ditemukan dalam penanganan di lapangan.
“Hari ini juga kita akan rapat koordinasi, kita akan mendengar apa-apa yang masih diperlukan, yang masih menjadi kendala di lapangan. Tentu saja kami dengan arahan Bapak Menteri Kehutanan akan melengkapi semaksimal mungkin,” ujar Suharyanto.
Peninjauan di Bukit Tengkorak menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanganan karhutla di Kalimantan Timur. Hasil pemantauan kondisi lapangan akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat dipenuhi secara tepat.
“BNPB bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, OIKN, Manggala Agni, BPBD, MPA, serta unsur masyarakat akan terus memperkuat upaya pengendalian karhutla. Penanganan diarahkan pada percepatan pemadaman titik kebakaran, mencegah perluasan area terdampak, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan kawasan prioritas,” Tutup Suharyanto.
Jakarta (The Indonesian News) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 bersama Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melalui kunjungan silaturahmi dan koordinasi dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Senin (14/9).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun keselarasan dalam mendukung berbagai rencana kerja dan pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Jakarta Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Pelindo Regional 2 dan Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa menyampaikan sejumlah rencana kerja serta berbagai program kepelabuhanan yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal, efektif, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pelabuhan Sunda Kelapa sendiri memiliki posisi strategis dalam ekosistem logistik dan maritim Jakarta. Selain menjadi salah satu pelabuhan bersejarah yang hingga kini masih aktif melayani kegiatan kepelabuhanan dan logistik, kawasan ini juga memiliki nilai historis yang tidak terpisahkan dari perkembangan Kota Jakarta, khususnya wilayah pesisir Jakarta Utara.
Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Pelindo berkomitmen menjaga komunikasi dan hubungan kelembagaan yang baik dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keselarasan antara program kerja perusahaan dengan arah pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.
Pertemuan tersebut juga membuka ruang komunikasi yang lebih intensif untuk membahas berbagai potensi, kebutuhan, sekaligus tantangan yang berkaitan dengan aktivitas dan pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa ke depan.
“Sinergi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran program kerja Pelabuhan Sunda Kelapa. Kami berharap setiap program yang dijalankan dapat selaras dengan kebutuhan wilayah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar perwakilan Pelindo Regional 2 dalam ketrangan tertulis, Selasa 15 September 2026.
Pelindo Regional 2 bersama Cabang Pelabuhan Sunda Kelapa akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan layanan kepelabuhanan yang semakin baik, aman, efektif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Ke depan, Pelindo berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai bagian dari ekosistem logistik dan maritim Jakarta. Di saat yang sama, nilai sejarah dan karakter kawasan sebagai salah satu pelabuhan heritage di Indonesia akan tetap dijaga, sehingga Pelabuhan Sunda Kelapa tidak hanya menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi dan logistik, tetapi juga terus menjadi warisan sejarah yang tetap bergerak melayani negeri.
Makassar (The Indonesian News) – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkuat standar keamanan fasilitas pelabuhan di wilayah kerja Regional 4 melalui pelaksanaan pelatihan kompetensi dan sertifikasi Port Facility Security Officer (PFSO).
Kegiatan itu bekerja sama dengan Recognized Security Organization (RSO) PT Jape Kape Indonesia tersebut dilaksanakan selama tiga (3) hari di Kantor Pelindo Regional 4, Makassar, mulai Senin (14/9/2026).
Pelatihan diikuti oleh 16 peserta yang terdiri atas 14 pejabat struktural dari sejumlah cabang Pelindo Regional 4 dan dua staf operasional anak perusahaan Pelindo di wilayah kerja Regional 4.
Yuserizal, Kepala Subdirektorat Pengamanan Kementerian Perhubungan mengatakan, keberadaan personel PFSO yang kompeten dan tersertifikasi merupakan unsur penting dalam menjamin konsistensi penerapan International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) di setiap fasilitas pelabuhan.
“PFSO memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh prosedur keamanan fasilitas pelabuhan dilaksanakan secara disiplin, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompetensi personel menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga keamanan aktivitas kepelabuhanan,” ujar Yuserizal dalam keterangan tertulis, Selasa 15 September 2026.
Menurut dia, peserta diharapkan tidak hanya memahami aspek regulasi dan administrasi keamanan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman, melakukan penilaian risiko, serta mengoordinasikan langkah-langkah penanganan ketika terjadi gangguan keamanan.
“Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di lingkungan kerja masing-masing serta membangun koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait,” katanya.
Pimpinan RSO PT Jape Kape Indonesia, Jhony Algamar, menjelaskan bahwa materi pelatihan disusun untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai tugas dan tanggung jawab PFSO, pengamanan fasilitas pelabuhan, serta penerapan rencana keamanan sesuai standar ISPS Code.
“Pelatihan ini memadukan pemahaman regulasi dengan aspek teknis dan operasional di lapangan. Peserta dibekali kemampuan untuk mengenali ancaman keamanan, menyusun langkah mitigasi, mengelola prosedur komunikasi, serta melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan fasilitas pelabuhan,” jelas Jhony.
Dia menambahkan, proses sertifikasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap personel yang menjalankan fungsi PFSO telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan.
“Kami berharap seluruh peserta mampu mengikuti rangkaian pelatihan dan asesmen dengan baik sehingga dapat menjalankan fungsi PFSO secara profesional di unit kerja masing-masing,” tambahnya.
Manager HSSE Pelindo Regional 4, Rosfajrin Latuconsina, menuturkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sekaligus memperkuat sistem keamanan di seluruh fasilitas pelabuhan.
“Wilayah kerja Pelindo Regional 4 mencakup sejumlah pelabuhan dengan karakteristik operasional dan potensi risiko yang beragam. Karena itu, dibutuhkan personel PFSO yang memiliki kompetensi, kesiapsiagaan, dan pemahaman yang sama terhadap penerapan ISPS Code,” ujarnya.
Menurut Rosfajrin, peningkatan kompetensi dan sertifikasi PFSO diharapkan dapat mendukung terciptanya kegiatan operasional pelabuhan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas pelabuhan di wilayah kerja Regional 4 dikelola dengan standar keamanan yang kuat. Keamanan bukan hanya menjadi kewajiban personel tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjamin kelancaran arus kapal, barang, dan penumpang,” tutup Rosfajrin.
Jakarta (The Indonnesian News) – KRI Canopus-936 dilibatkan dalam operasi Search and Rescue (SAR) KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa. KM Virgo Transport 8 sebelumnya melaksanakan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Dalam pelayarannya, kapal dilaporkan menghadapi cuaca buruk. Pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 WITA, nakhoda melaporkan kondisi kapal dalam keadaan miring sebelum kemudian komunikasi dengan kapal terputus. Laporan kehilangan kontak tersebut diterima Kantor SAR Banjarmasin pada pukul 04.10 WITA.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, operasi SAR gabungan segera dilaksanakan dengan mengerahkan berbagai unsur laut dan udara. TNI Angkatan Laut turut memperkuat operasi pencarian dan pertolongan dengan mengerahkan sejumlah unsur KRI, termasuk KRI Canopus-936, bersama unsur TNI AL lainnya.
“KRI Canopus-936 melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan dengan mengoptimalkan kemampuan serta kesiapsiagaan personel dan unsur kapal dalam mendukung operasi SAR. Kehadiran KRI Canopus-936 menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Laut dalam memperkuat pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8,” Tulis Pushidrosal, Selasa 15 September 2026.
Keterlibatan KRI Canopus-936 dalam operasi tersebut merupakan wujud kesiapsiagaan Pushidrosal dalam mendukung tugas kemanusiaan, keselamatan pelayaran, serta operasi SAR di wilayah perairan Indonesia.
Pushidrosal terus berkomitmen memberikan dukungan terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas, sebagai bagian dari pengabdian TNI Angkatan Laut dalam menjaga keselamatan dan keamanan di laut.
Jakarta (The Indoneisan News) – KRI Dewa Kembar-932 turut dilibatkan dalam operasi Search and Rescue (SAR) gabungan untuk mencari lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 yang hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda.
Rombongan yang terdiri dari lima jurnalis, nakhoda, awak kapal, dan pemandu tersebut berangkat dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk melaksanakan peliputan aktivitas vulkanik. Komunikasi dengan rombongan sempat berlangsung sebelum akhirnya terputus.
Menindaklanjuti laporan hilang kontak tersebut, Basarnas bersama unsur SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian dengan memperluas area pencarian di perairan Selat Sunda. TNI Angkatan Laut turut mengerahkan sejumlah unsur KRI untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan.
“Dalam operasi tersebut, KRI Dewa Kembar-932 turut melaksanakan pencarian sesuai sektor yang ditentukan dengan mengoptimalkan kemampuan unsur kapal dan personel. Keterlibatan unsur TNI AL menjadi bagian dari upaya bersama dalam menemukan seluruh personel yang masih dalam pencarian,” Tulis Pushidrosal, Selasa 15 September 2026.
Operasi SAR dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan personel, kondisi cuaca, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pencarian.
Keterlibatan KRI Dewa Kembar-932 merupakan wujud kesiapsiagaan Pushidrosal dalam mendukung tugas kemanusiaan dan operasi SAR, sekaligus bentuk kontribusi Lembaga Hidrografi Nasional dalam mendukung keselamatan dan keamanan di laut.
Pushidrosal terus mendukung pelaksanaan operasi SAR bersama seluruh unsur terkait guna mengoptimalkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih dinyatakan hilang.
TNI AL evakuasi 22 korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Perairan Laut Jawa, Senin (14/09/2026). The Indonesian News/HO-Dispenal
Banjarmasin (The Indonesian News) – TNI AL dari unsur Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II KRI Nala-363 bersama tim SAR gabungan mengevakuasi 22 orang korban selamat kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di Perairan Laut Jawa, Senin (14/09/2026).
“Komandan KRI Nala-363 Letkol Laut (P) Moch Ruwahendi menyampaikan bahwa operasi pertolongan dilakukan setelah KRI Nala-363 mendeteksi dan mendekati lokasi evakuasi di koordinat 04° 25’ 173” S – 113° 48’ 948” T. Tim SAR TNI AL diturunkan menggunakan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) untuk memindahkan seluruh korban yang sebelumnya sempat diselamatkan oleh KM Cahaya Bahari Jaya.,” Tulis Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), Senin 14 September 2026.
Dari total 22 orang korban selamat yang dievakuasi tersebut terdiri 21 laki-laki dan 1 perempuan. Seluruhnya berhasil dievakuasi19 orang dilaporkan dalam kondisi sehat, sementara 3 orang lainnya yang mengalami cedera langsung mendapatkan penanganan medis pertama oleh tim kesehatan KRI Nala-363.
Seluruh proses evakuasi dan penanganan medis di atas KRI Nala-363 berlangsung aman, lancar, dan terkendali. Saat ini KRI Nala-363 melanjutkan pelayaran menuju titik disembarkasi guna penanganan dan pemulihan korban lebih lanjut.
Tim medis, anggota BP Lanal Banjarmasin, serta relawan turut bersiaga untuk memberikan pertolongan pertama dan penanganan medis lanjutan Dalam operasi tersebut, TNI AL mengerahkan sejumlah unsur, di antaranya KRI I Gusti Ngurah Rai-332 yang diperkuat Helly Panther HS-1311, satu tim Kopaska, satu tim Koppeba, tim kesehatan Koarmada II, serta perlengkapan pendukung dan kantong jenazah. Selain itu, turut dikerahkan KRI Nala-363, KRI Pulau Fani-732, KRI Canopus-936, dan KAL Kumai II-13-51, serta didukung unsur udara CN-235 (MPA P-8301) dan helikopter Basarnas.
“Sinergi lintas sektor terus diperkuat sebagai bentuk komitmen dalam memberikan respons cepat dan optimal dalam operasi kemanusiaan di wilayah perairan Indonesia, sesuai dengan perintah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali,” Demikian Dispenal.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melepas keberangkatan Port Visit 2026 KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 dari Dermaga 106 Tanjung Priok, Jakarta, Senin (14/9/2026). The Indonesian News/HO-Humas Kemenko Polkam RI
Jakarta (The Indonesian News) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melepas keberangkatan Port Visit 2026 KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 sebagai Kapal Bantu Rumah Sakit di kawasan Pasifik dan Oseania. Misi tersebut mengusung tema Health, Humanity, and Diplomacy dengan semangat Bridging Nations, Serving Humanity.
“Indonesia hadir di kawasan Pasifik bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan menghadirkan kepedulian, membangun kepercayaan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Menko Polkam kepada para personel yang akan berangkat dari Dermaga 106 Tanjung Priok, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menko Polkam menjelaskan bahwa KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 merupakan Kapal Bantu Rumah Sakit TNI Angkatan Laut yang mengemban misi kesehatan, kemanusiaan, dan persahabatan. Misi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, Polri, kementerian/lembaga, akademisi, mahasiswa, relawan, hingga jurnalis. “Untuk pertama kalinya, yang berangkat sekarang tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi kita bergabung. Di situ ada TNI Angkatan Darat, Kepolisian, mahasiswa, dan para relawan,” tambahnya.
Menurut Menko Polkam, kehadiran KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991 membawa pesan bahwa Indonesia hadir di kawasan Pasifik bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan menghadirkan kepedulian, membangun kepercayaan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Satgas Port Visit 2026 dipimpin Kolonel Laut (P) Benedictus Hery Murwanto ini sekaligus menjadi instrumen diplomasi terpadu untuk langkah membangun kepercayaan, mempererat hubungan dengan negara-negara yang dikunjungi seperti Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini dengan melaksanakan berbagai kegiatan, serta memperkuat kerja sama di bidang kemaritiman, sosial, budaya, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
Pelayaran dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 60 hari, mulai 14 September hingga 12 November 2026, dengan rute Jakarta–Sorong–Vanuatu–Fiji–Kepulauan Solomon–Papua Nugini–Wanam–Sorong. Sebanyak 318 personel terlibat, terdiri atas 247 personel TNI AL, 21 personel TNI AD, 15 personel TNI AU, empat personel Polri, serta 31 personel gabungan dari Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pendeta dan dosen relawan, jurnalis, serta mahasiswa dari Universitas Pertahanan, Universitas 17 Agustus 1945, dan UPN, termasuk mahasiswa orang asli Papua.
Kepada seluruh personel, Menko Polkam memberikan empat pesan utama selama menjalankan muhibah. Pertama, menjaga kesehatan selama pelayaran. Kedua, menjaga tata krama serta mematuhi ketentuan dan disiplin yang berlaku di atas KRI. Ketiga, menjaga kehormatan Indonesia sekaligus menunjukkan kepedulian kepada masyarakat di negara tujuan. Keempat, mengutamakan keselamatan hingga kembali ke Tanah Air.
“Pada saat kalian berada di negara-negara tujuan, tunjukkan bahwa kalian adalah orang Indonesia dan prajurit Indonesia. Tunjukkan bahwa kita peduli kepada mereka dan berkeinginan memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di Pasifik Selatan. Kalian juga ditunggu keluarga, bangsa ini, TNI, Polri, dan masyarakat untuk kembali dengan selamat,” tegas Menko Polkam.
Dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin Rajo Mangkuto, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Dato Rusman, Dankodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia, serta Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan. Kegiatan turut dihadiri para pejabat utama Kemenko Polkam dan Mabes TNI serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Suahasil Nazara saat dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan yang baru. (bidik layar video Sekretariat Presiden)
Jakarta (The Indonesian News) – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle kabinet pada Senin (14/9/2026).
“Mengangkat Profesor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024-2029,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan keputusan presiden pengangkatan Menteri Keuangan. Setelah keppres dibacakan, Suahasil membacakan sumpah jabatannya dipandu oleh Prabowo.
“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Suahasil saat membacakan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Sebelum dilantik sebagai Menkeu, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pelantikan Suahasil ini dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta CEO Danantara Rosan Roeslani. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijan Negara Herindra, Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar.
