Instagram
Instagram
Beranda blog Halaman 57

Tiga Warga Sipil jadi Korban Aksi Kekerasan OPM, Koops TNI Habema Perkuat Perlindungan Masyarakat

Penulis
Farid Ismullah
-
Tiga Warga Sipil Menjadi Korban Aksi Kekerasan OPM sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Pada Senin (20/7/2026). (Foto : Koops TNI Habema).

Yahukimo (The Indonesian News) – Duka kembali menyelimuti Tanah Papua. Tiga warga sipil dilaporkan meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM pimpinan Kopitua Heluka (Danops Kodap Yahukimo) sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Pada Senin (20/7/2026).

Berdasarkan informasi awal yang diterima, serta pernyataan yang dipublikasikan oleh Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB, kelompok tersebut mengklaim bertanggung jawab atas penembakan yang mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia. Korban terdiri dari sepasang suami istri, Kumis Kogoya beserta istrinya, serta seorang perempuan dari Suku Unaukam. Hingga saat ini, identitas lengkap dan kronologi kejadian masih dalam proses pendalaman oleh aparat yang berwenang.

Koops TNI kepada keluarga para korban Kehilangan warga sipil akibat tindak kekerasan merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Setiap masyarakat Papua berhak hidup dengan aman, bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun masa depan tanpa rasa takut.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Koops TNI Habema terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan penyelidikan, pengejaran, dan penegakan hukum terhadap para pelaku sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencegah terulangnya aksi kekerasan yang mengancam keselamatan warga.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, menegaskan bahwa setiap tindakan aparat keamanan selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang profesional.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Tidak ada satu pun masyarakat yang seharusnya kehilangan nyawa akibat aksi kekerasan. Koops TNI Habema akan terus bekerja secara selektif, terukur, profesional, dan sesuai hukum untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat serta memastikan para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

Koops TNI Habema meyakini bahwa keamanan merupakan fondasi bagi kehidupan masyarakat. Ketika situasi aman terjaga, anak-anak dapat bersekolah, pelayanan kesehatan dapat berjalan, aktivitas ekonomi kembali tumbuh, dan masyarakat dapat membangun masa depan dengan penuh harapan.

Koops TNI Habema mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta terus memperkuat semangat persaudaraan demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. (Demikian Pen Koops TNI Habema)

Tim Gabungan TNI AL Gagalkan Penyeludupan Pasir dan Balok Timah Ilegal Miliaran Rupiah

Penulis
Farid Ismullah
-
Konferensi Pers Tim Gabungan TNI AL Gagalkan Penyeludupan Pasir dan Balok Timah Ilegal Miliaran Rupiah digelar di Mako Kodaeral III, Jakarta Utara, Rabu (22/072026). (Foto : Dispenal).

Jakarta (The Indonesian News) – Tim gabungan TNI AL melalui Kodaeral III bekerja sama dengan instansi terkait kembali berhasil menggagalkan dua upaya penyelundupan pasir dan balok timah ilegal asal Bangka Belitung dengan nilai ekonomis mencapai Miliaran rupiah. Keberhasilan penindakan hukum tersebut disampaikan langsung oleh Dankodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia dalam Konferensi Pers yang digelar di Mako Kodaeral III, Jakarta Utara, Rabu (22/072026).

Dihadapan awak media, Laksamana Muda TNI Uki Prasetia didampingi perwakilan Kemenko Polkam RI, Asops Koarmada RI, Asintel Koarmada RI, Kadispenal, Ditjen Minerba ESDM, Bea Cukai, KSOP Tanjung Priok serta instansi maritim dan penegak hukum terkait lainnya menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan sebanyak dua kali berkat kerja sama sinergis dan pengumpulan data intelijen yang akurat.

“Pengungkapan pertama pada Sabtu (04/07) berawal dari informasi intelijen mengenai adanya truk Fuso yang membawa pasir timah ilegal dari Bangka Belitung via laut menggunakan kapal Roro dengan tujuan pergudangan di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tim gabungan segera melakukan pengejaran hingga kendaraan target berhasil dikuasai di area Pelabuhan Sunda Kelapa. Setelah dilakukan pemeriksaan muatan di Mako Kodaeral III, ditemukan pasir timah ilegal sebanyak ± 173 kampil dengan berat total ± 6 ton dan nilai ekonomis ditaksir mencapai ± Rp 2,1 Miliar, ” kata Laksamana Muda TNI Uki Prasetia.

Dankodaeral III menambahkan, Sedangkan penyelundupan kedua pada Sabtu (18/07) berhasil digagalkan saat tim memantau pergerakan 1 unit truk muatan yang diangkut menggunakan KMP Sakura Expres (kapal Roro) dari Pangkal Balam, Bangka Belitung menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Setibanya di Pelabuhan Tanjung Priok, truk tersebut segera diamankan dan dikawal menuju Mako Kodaeral III. Dari hasil pembongkaran, ditemukan pasir timah sebanyak ± 8.225 kg dan timah balok sebanyak ± 2.700 kg dengan total berat ± 10,9 ton. Perkiraan nilai ekonomis dari penangkapan kedua ini mencapai ± Rp 5,5 Miliar.

“Total perkiraan nilai ekonomis barang bukti dari dua kali penindakan tersebut mencapai ± Rp 7,6 Miliar. Untuk proses hukum selanjutnya, TNI AL akan berkoordinasi dan menyerahkan pendalaman kasus ini kepada instansi serta penyidik yang berwenang,” ujar Dankodaeral III.

Penggagalan penyelundupan ini merupakan bentuk komitmen tegas TNI AL dalam mengawal penegakan hukum di laut.

“Langkah ini juga menjadi wujud nyata implementasi Asta Cita Ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat reformasi penegakan hukum dan memprioritaskan pemberantasan kejahatan penyelundupan sekaligus menindaklanjuti perintah langsung Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali agar seluruh jajaran TNI AL terus meningkatkan intensitas patroli dan Penegakan Hukum di Laut (Gakkumla) guna melindungi wilayah perairan yurisdiksi NKRI dari segala bentuk tindakan ilegal yang merugikan negara,” Demikian Dispenal.

Presiden Prabowo Tunjuk Kuntadi Jadi Jampidsus

Penulis
Redaksi
-
Presiden Prabowo Subianto. (Foto : Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah yang menjadi tersangka. Prabowo menunjuk Kuntadi menjadi Jampidsus Kejagung yang baru.

“Berkenaan dengan keppres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung berkenaan dengan pejabat di lingkungan Kejagung dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani keppres sesuai dengan penilaian Tim Penilai Akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Mensesneg mengatakan pihaknya menyerahkan petikan keppres pengangkatan jampidsus baru tersebut kepada Kejagung hari ini.

Diketahui, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyurati Istana dan mengusulkan Kuntadi sebagai Jampidsus baru sejak pekan lalu.

Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adhyaksa. Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, Januari 1970, ini memulai karier di Kejagung sejak 1996. Tangga kariernya dimulai sebagai staf tata usaha di Jampidsus.

Kemenko Polkam dan Dubes Meksiko bahas perkembangan hubungan bilateral

Penulis
Farid Ismullah
-
Kemenko Polkam dan Dubes Meksiko Bahas bahas perkembangan hubungan bilateral di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Pada Senin (20/7/2026). (Humas Kemenko Polkam RI).

Jakarta (The Indonesian News) – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Mohammad K. Koba, menerima kunjungan Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Y.M. Francisco de la Torre, di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Pada Senin (20/7/2026).

Pertemuan membahas perkembangan hubungan bilateral serta peluang peningkatan kerja sama Indonesia–Meksiko di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan pelindungan warga negara di luar negeri.

Mohammad K. Koba menjelaskan bahwa Kemenko Polkam berperan menyinkronkan dan mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian/lembaga. Dalam kerangka tersebut, Kemenko Polkam mendorong kerja sama yang terarah, konkret, dan memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Indonesia dan Meksiko memiliki peluang besar untuk meningkatkan kerja sama, termasuk dalam menghadapi tantangan keamanan lintas negara serta memperkuat pelayanan dan pelindungan warga negara di luar negeri,” ujar Mohammad K. Koba.

Kedua pihak bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan keamanan lintas negara. Tantangan tersebut memerlukan peningkatan koordinasi, pertukaran informasi, dan kerja sama antarotoritas terkait.

Pertemuan juga membahas peluang kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan maritim. Kerja sama tersebut dapat mencakup peningkatan kapasitas, pertukaran pengalaman, dan penguatan hubungan antarlembaga kedua negara.

Pembahasan mengenai diaspora menjadi salah satu fokus utama pertemuan. Kedua pihak berbagi pengalaman dalam pelayanan, pelindungan, pemberdayaan, serta penguatan kontribusi diaspora bagi negara asal dan negara tempat tinggal.

Indonesia dan Meksiko juga membahas tantangan pengelolaan warga negara di luar negeri. Tantangan tersebut mencakup koordinasi antarlembaga, penanganan kasus kekonsuleran, pemberian bantuan hukum, serta penguatan komunikasi dengan komunitas diaspora.

Kedua pihak memandang bahwa pertukaran praktik baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan warga negara. Kerja sama juga dapat diarahkan pada penguatan kapasitas petugas, sistem respons kasus, serta pemberdayaan diaspora sebagai penghubung hubungan bilateral.

Duta Besar Francisco de la Torre menyampaikan komitmen Pemerintah Meksiko untuk terus mengembangkan hubungan dengan Indonesia. Pertemuan mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat kemitraan serta memperluas kerja sama yang saling menguntungkan.

Presiden Prabowo Tekankan Integritas dan Loyalitas kepada Negara sebagai Pedoman Perwira Muda

Penulis
Redaksi
-
Presiden Prabowo saat memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta,Rabu (22/07/2026). (Foto : BPMI Setpres)

Jakarta (The Indonesian News) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa integritas dan loyalitas kepada negara merupakan nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh para perwira TNI dan Polri. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026 di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (22/07/2026).

“Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan,” tegas Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan dua institusi yang berpengaruh bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga profesionalisme kedua institusi tersebut dalam menjalankan tugas melindungi bangsa dan negara.

“Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah dua institusi yang vital bagi kelangsungan hidup negara. TNI dan Polri harus kuat. TNI dan Polri harus profesional. TNI dan Polri harus bersama-sama menjaga bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Negara mengimbau seluruh perwira muda yang baru dilantik untuk terus menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. Presiden juga menegaskan bahwa setiap perwira harus mengabdikan diri sebagai pelindung, pengayom, dan pembela rakyat.

“Sekali saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula saudara kehilangan kehormatanmu. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat. Gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Jadilah pelindung, pengayom, dan pembela rakyat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan kepada seluruh perwira muda TNI dan Polri agar terus berjuang serta mengabdi dengan tulus kepada bangsa dan negara.

“Saudara-saudara perwira TNI Polri lulusan tahun 2026, hari ini rakyat Indonesia menitipkan masa depan bangsa di pundak saudara-saudara. Jangan pernah kecewakan kepercayaan ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut menyampaikan apresiasi kepada orang tua para perwira. Menurut Presiden, para perwira muda penerus bangsa tersebut lahir melalui peran besar dan pengorbanan keluarga.

“Terima kasih bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu merelakan putra-putrinya menjadi milik bangsa dan rakyat. Di balik setiap perwira yang berdiri tegak hari ini ada doa seorang ibu, keteguhan seorang ayah, pengorbanan sebuah keluarga. Sekali lagi, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ungkap Presiden.

TNI AD tegaskan Tidak Ada Penugasan Baru Babinsa di Bidang Perpajakan

Penulis
Farid Ismullah
-
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono.

Jakarta (The Indonesian News) – TNI Angkatan Darat menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat penugasan baru maupun perubahan tugas pokok Babinsa di bidang perpajakan.

Hal tersebut menyusul rencana Direktorat Pajak (DJP) Menggandeng Babinsa untuk membantu mengawasi kepatuhan pajak.

“Penyebutan Babinsa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 merupakan bagian dari mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pembangunan jejaring informasi kewilayahan dan tidak mengubah kewenangan masing-masing pihak,” Kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2026).

Donny menjelaskan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 pada dasarnya merupakan pedoman internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di dalamnya diatur berbagai metode pengumpulan data dan pembangunan jejaring informasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DJP.

“Dalam konteks tersebut, penyebutan Babinsa dan Bhabinkamtibmas berada pada aspek pembangunan jejaring informasi kewilayahan, bukan sebagai pemberian kewenangan kepada Babinsa untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Dengan demikian, tidak tepat apabila penyebutan tersebut dimaknai sebagai perluasan tugas ataupun kewenangan Babinsa,” Terangnya.

Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah memberikan penjelasan bahwa Babinsa bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum perpajakan. Koordinasi yang dilakukan merupakan bagian dari sinergi antarinstansi dan, apabila diperlukan, pendampingan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP di lapangan. Seluruh kewenangan perpajakan tetap berada pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. DJP juga menegaskan bahwa pengaturan tersebut bukan merupakan kebijakan baru, melainkan penyempurnaan pedoman internal yang telah diterapkan sejak tahun 2020.

“Pada prinsipnya, koordinasi antarinstansi pemerintah merupakan praktik yang selama ini telah berjalan dalam berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Sinergi tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing instansi tanpa mengubah fungsi, kewenangan, maupun tanggung jawab kelembagaan setiap pihak yang terlibat,” Jelas dia.

Bagi TNI AD, tugas Babinsa tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan teritorial, pemberdayaan wilayah pertahanan, komunikasi sosial, serta pembinaan ketahanan wilayah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Babinsa senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun komponen masyarakat sebagai bagian dari sinergi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kewilayahan.

TNI AD mengajak masyarakat untuk mencermati informasi secara utuh berdasarkan dokumen resmi serta penjelasan dari instansi yang berwenang, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun disinformasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Untuk memperoleh informasi resmi mengenai kebijakan tersebut, masyarakat dapat mengacu pada klarifikasi Direktorat Jenderal Pajak melalui kanal resminya,” Demikian Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono.

Satgas PRR Minta Pemda Proaktif Siapkan Lahan dan Infrastruktur Huntap

Penulis
Farid Ismullah
-
Rakor di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026). (Foto : Satgas PRR).

Jakarta (The Indonesian News) – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) mendorong pemerintah daerah bergerak proaktif menuntaskan kesiapan lahan guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepastian lokasi, legalitas tanah, serta ketersediaan infrastruktur dasar menjadi faktor penting agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam penyiapan huntap eksitu komunal yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pada 2026, Kementerian PKP memperoleh anggaran sebesar Rp2,22 triliun untuk membangun huntap komunal beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum didalamnya.

Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap pada 2026. Lahan pembangunan telah dipetakan pada 54 lokasi dengan luas keseluruhan 198,21 hektare dan daya tampung 7.973 unit. Survei lapangan dan kajian teknis terhadap lokasi tersebut telah dilakukan sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.

Sebanyak 6.220 unit akan dibangun di 45 lokasi di Aceh, 919 unit di empat lokasi di Sumatera Utara, serta 813 unit di lima lokasi di Sumatera Barat. Sebaran terbesar berada di Gayo Lues sebanyak 2.454 unit dan Aceh Tamiang 2.212 unit, disusul Tapanuli Selatan sebanyak 872 unit, Aceh Utara 708 unit, Aceh Tengah 533 unit, serta Agam 360 unit. Pembangunan juga direncanakan di Lima Puluh Kota, Kota Padang, Pidie, Pidie Jaya, Pesisir Selatan, Lhokseumawe, Bireuen, dan Humbang Hasundutan.

Menteri PKP Maruarar Sirait meminta seluruh pemerintah daerah terdampak segera memastikan lahan huntap komunal siap digunakan sebelum pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, percepatan pengadaan harus diimbangi dengan penyelesaian status tanah agar pekerjaan yang sudah ditenderkan tidak tertunda akibat persoalan yang berada di luar kewenangan Kementerian PKP.

“Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif,” kata Maruarar dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Maruarar juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menyediakan bidang tanah, tetapi memilih lokasi yang aman dari banjir, longsor, dan ancaman bencana berulang. Lokasi huntap harus terhubung dengan sekolah, tempat kerja, pasar, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, serta pusat kehidupan masyarakat. “Pilih yang benar-benar baik bagi rakyat. Jangan di ujung dunia, sehingga jauh dari sekolah anaknya maupun tempat pekerjaannya,” ujarnya.

Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian lahan sekaligus menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, drainase, dan kebutuhan dasar lainnya. Dukungan pemerintah daerah harus berjalan selaras dengan pembangunan rumah oleh Kementerian PKP dan penyediaan jaringan listrik yang akan dilakukan secara proaktif oleh PT PLN.

“Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana, serta kabupaten dan kotanya. Mohon dibantu urusan tanahnya. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif mengimbangi pembangunan dari Kementerian PKP,” kata Tito.

Tito memahami kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, terutama untuk pembebasan lahan, pembangunan akses jalan, dan penyediaan jaringan air minum. Apabila pemerintah daerah benar-benar tidak memiliki kemampuan anggaran, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar kebutuhan dasar menuju kawasan huntap tetap dapat dipenuhi.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 46.521 unit. Pendataan secara by name by address telah mencatat 33.929 keluarga, terdiri atas 8.714 keluarga dalam skema insitu, 8.627 keluarga dalam skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga dalam skema eksitu komunal. Data tersebut masih perlu terus dimutakhirkan dan diselaraskan dengan kesiapan lahan agar pembangunan tepat sasaran serta tidak menimbulkan tumpang tindih program.

 

Defisit Terkendali dan Fondasi Fiskal Indonesia Semakin Kokoh

Penulis
Redaksi
-
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Kemenkeu

Jakarta (The Indonesian News) – Pemerintah menegaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan fundamental yang kuat dan sehat. Pertumbuhan pendapatan negara yang tinggi, belanja negara yang produktif, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent mampu menjaga defisit APBN tetap terkendali sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen (year-on-year). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun, meningkat 17,8 persen (year-on-year) untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Dengan kinerja tersebut, defisit APBN tetap terjaga sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat yang sama, APBN juga mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun, yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

“Kinerja APBN menunjukkan bahwa fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan pendapatan yang tumbuh signifikan, belanja yang produktif, serta pembiayaan yang dikelola secara terukur, APBN terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan nasional, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan,” ujar Menkeu.

Pemerintah menilai tren kinerja fiskal sepanjang Semester I 2026 semakin menguat. Pendapatan negara meningkat signifikan dari Rp574,9 triliun pada akhir Maret menjadi Rp1.459,4 triliun pada akhir Juni, sementara belanja negara terus dioptimalkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih merata sepanjang tahun.

Kondisi fiskal yang sehat tersebut turut memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, mencerminkan keyakinan terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal dan prospek perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut Menkeu, keputusan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi yang sempat berkembang di pasar mengenai potensi penurunan peringkat kredit Indonesia. Penilaian S&P menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada pada jalur yang tepat dengan tetap menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kehati-hatian fiskal.

Selain itu, pemerintah juga memperoleh capaian positif dari pasar keuangan internasional. Lembaga pemeringkat Lianhe Credit Rating di Tiongkok memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil terhadap rencana penerbitan surat utang pemerintah Indonesia (Panda Bond). Peringkat tertinggi tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang solid, pertumbuhan ekonomi yang kuat, ketahanan tinggi terhadap guncangan eksternal, kapasitas pembayaran utang yang baik, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden sekitar 40 persen terhadap PDB, sehingga mendukung keberlanjutan fiskal.

Pemerintah meyakini bahwa capaian tersebut akan semakin memperkuat kepercayaan investor, memperluas akses pembiayaan di pasar internasional, serta mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mempercepat pembangunan, melindungi masyarakat, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerbang TNI AU Jalani DBFM dengan Angkatan Udara Singapura dan Jepang

Penulis
Farid Ismullah
-
Penerbang TNI AU yang mengikuti Latihan Pitch Black 2026 di Australia. (Foto: Dok. Dispenau)

Jakarta (The Indonesian News) – Sejumlah penerbang TNI Angkatan Udara (TNI AU) mengawali partisipasi mereka dalam Latihan Pitch Black 2026 dengan menjalani latihan Dissimilar Basic Fighter Maneuver (DBFM) di wilayah udara Darwin, Australia, Senin (20/7).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI I Nyoman Suadnyana menjelaskan bahwa, para penerbang dapat mempelajari prosedur penerbangan, komunikasi, serta tata cara operasi di wilayah udara Darwin sebagai bekal sebelum memasuki skenario latihan yang lebih kompleks dalam tahap DBFM.

“Pelaksanaan latihan DBFM menjadi tahapan penting dalam membangun pemahaman taktis dan interoperabilitas antarpeserta sebelum memasuki skenario latihan udara yang lebih kompleks selama Pitch Black 2026,” jelas Marsma TNI I Nyoman, dikutip dari siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau), Selasa (21/7).

Pesawat T-50i Golden Eagle yang dikerahkan TNI AU dalam Latihan Pitch Black 2026 di Australia. (Foto: Dok. Dispenau)

DBFM merupakan salah satu bagian dari Air Maneuver Exercise (AMX) yang memberi kesempatan kepada para penerbang untuk mengenali karakteristik, kemampuan, dan performa pesawat tempur yang dioperasikan peserta latihan.

Dalam pelaksanaan DBFM kali ini, penerbang T-50i Golden Eagle TNI AU melaksanakan latihan bersama penerbang yang mengoperasikan pesawat F-16D Royal Singapore Air Force (RSAF) dan F-35A Japan Air Self-Defense Force (JASDF). Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari Force Integration Training (FIT).

Pertemuan Mensos dan Menteri PKP, ada apa?

Penulis
Redaksi
-
Foto Dok.Kemensos

Jakarta (The Indonesian News) – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) sepakat memperkuat sinergi strategis dalam percepatan realisasi program perbaikan rumah atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Dilansir dari laman kemensos RI, Selasa (21/7/2026), Kesepakatan ini terbangun dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Pada Senin (20/7/2026) malam.

Dalam pertemuan ini, Gus Ipul menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, bersinergi dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto lainnya, salah satunya program renovasi rumah.

“Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, (seperti) pemberdayaan, PBI, salah satunya (juga) adalah renovasi rumah,” kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan untuk tahun ini, alokasi perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat adalah sebanyak 10 ribu rumah. Dari jumlah tersebut, 2 ribu diantaranya telah dilakukan verifikasi, dan tercatat 911 rumah memenuhi syarat.

Gus Ipul mengungkapkan ada dua penyebab utama yang membuat sebagian besar rumah yang telah diverifikasi tidak memenuhi syarat.

“Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat. Padahal dalam ketentuannya itu kan harus beberapa penerima manfaat di satu desa,” ujarnya.

Gus Ipul mengusulkan terkait kepemilikan tanah, jika memungkinkan, cukup dengan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat. Kemudian, tidak ada lagi syarat jumlah minimal pada setiap desa, sehingga berapapun jumlah rumah yang ada, tetap bisa direalisasikan.

“Karena di Sekolah Rakyat itu kan penjangkauan, tidak ada tes akademik, adanya penjangkauan. Nah yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah,” kata Gus Ipul.

Mendengar hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik usulan Gus Ipul. “Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung,” kata Maruarar.

Dia menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dan segera menindaklanjuti usulan-usulan tersebut, agar program renovasi rumah bisa segera direalisasikan khususnya bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.

1...565758...119Halaman 57 dari 119
Google search engine
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

© PT Alca Media Indonesia